Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Adl : Jurnal Hukum
Salamiah Salamiah
Universitas Islam Kalimantan MUhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ASPEK-ASPEK HUKUM TENTANG PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT afif khalid; Iwan Riswandi; Salamiah Salamiah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v14i1.6171

Abstract

Kepailitan merupakan lembaga hukum yang berfungsi sebagai sarana penyelesaian utang suatu perusahaan yang tidak mampu dibayar. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang. Ternyata undang-undang tersebut menunjukkan adanya kekurangan, sehingga diperlukan pengaturan yang jelas dan tegas demi kepastian hukum. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum permohonan pernyataan pailit, serta batasan hak dan kewenangan kurator dengan hakim pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu pengolahan dan penganalisaan tanpa menggunakan angka-angka.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa, Pertama status hukum permohonan pailit merupakan perkara gugatan dengan mengacu pada Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, karena dalam permohonan kasasi terdapat pihak pemohon dan termohon kasasi. Kedua, hak dan kewenangan kurator dan hakim pengawas berbeda dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta pailit.
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL Salamiah Salamiah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.15762

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial melalui pendekatan Restorative Justice. Pencemaran nama baik di media sosial sudah menjadi fenomena yang marak di era digital saat ini. Dampak negatif pada tindakan tersebut bukan hanya merugikan korban, tapi juga dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat. Dalam perkara ini pendekatan Restorative Justice (RJ) dapat menjadi sebuah solusi karena didalamnya memberikan suatu penawaran alternatif dalam menyelesaikan suatu perkara yang lebih fokus pada rehabilitasi dibandingkan retaliasi. Restorative Justice dapat memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara pidana perdata antar perseorangan (natuurlijkepersonen) atau badan hukum (recht personen), yaitu dengan mengutamakan pokok permasalahan kejahatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan restorative justice dapat menyeimbangkan perlindungan hak dan martabat seseorang sebagai konsep pemidanaan yang bertujuan untuk mencari cara untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan seimbang. 
IMPLIKASI YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS PENYALAHGUNAAN DANA DESA Salamiah Salamiah; Fathan Anshori
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i2.16206

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tanggung jawab aparat desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Serta untuk  mengetahui Implikasi hukum apa yang dapat timbul dari pengembalian kerugian keuangan negara atas penyalahgunaan dana desa oleh aparat desa. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang sangat berarti untuk ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya mengacu dan mendasarkan pada 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier seperti norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas.
Co-Authors afif khalid Fathan Anshori Iwan Riswandi