Articles
<![CDATA[Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam ]]>
<![CDATA[Listiyani, Nurul]]>;
<![CDATA[Akbar Hayat, Muzahid]]>;
<![CDATA[Mandala, Subianta]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Hukum Vol 25, No 2, December 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jmh.2018.0116.217-227
<![CDATA[In environmental protection and management, the main effort is to prevent pollution and damage on environment instead of repressing the damages occurred. Permit is one of preventive measures and becomes a principle in Administrative Law. Permits can be seen as government’s tool as judicial preventive and used as an administrative instrument to control people's behavior. Environmental permit can be seen as preventive measure, because it always related to orders and obligations that must be obeyed by the holder. On the other hand, environmental permit also function as repressive instrument to counter environmental problems due to human activities, including mining. The norm’s obscurity on the supervision of environmental permits in in Law No. 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management (hereafter will refer as UUPPLH) is an indicator for the lack of the objective results.Based on type, this research focuses the study on the Environmental permit as an absolute requirement. Normatively, the principle of environmental permit as stipulated in Environmental Law regulates that every business and/or activity which required an Environmental Impact Analysis document or UKL-UPL should also hold an environmental permit. The purpose of Environmental permits is to maintain the preservation of environmental functions while also prevent and counter environmental pollution and damage due to human activities. Based on this construction, permits plays a very important role in environmental activity. Exploitation of natural resources has a significant impact on the environment, thus based on Article 22 paragraph (1) of Environmental Law these activities requires an Environment Impact Analysis. Important impacts as detailed in Article 22 paragraph (2) at empirical level still occurs so the goal of preventing pollution and damage as the objective of environmental permits still has not been achieved.]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI YANG MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[Khairunnisa Fahriati]]>;
<![CDATA[Nurul Listiyani]]>;
<![CDATA[Iwan Riswandie]]>
<![CDATA[ Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2021): Edisi Oktober 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Scholar Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51749/jphi.v2i3.49
<![CDATA[Pencemaran lingkungan dapat terjadi karena kegiatan yang dilakukan oleh korporasi. semakin bertambahnya kegiatan pembangunan berdampak pada lingkungan hidup, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dampak dari pencemaran lingkungan sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup serta kenyamanan lingkungan di masa yang akan datang. Negara Indonesia sudah menyiapkan sebuah peraturan dalam upaya menjaga lingkungan hidup seperti di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menggunakan model Omnibus Law, pada undang-undang tersebut tema besar yang menjadi tujuan hendak dicapai adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan investasi. Untuk mempermudah mencapai tujuan tersebut maka dilakukanlah sebuah penyederhanaan sebuah perizinan, Maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga ikut terkena efeknya dengan dilakukannya perubahan mengenai perizinan serta ada beberapa pasal yang diubah,diganti, dan dihapuskan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana pengaturan hukum pencemaran lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Sumber bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer,sekunder,primer. Hasil Penelitian ini membahas tentang penyederhanaan terhadap perizinan serta terjadi revisi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akibat terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pergeseran sanksi pidana menjadi sanksi administrasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja menjadi salah satu pelemahan dalam penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi yang menjadi pelaku pencemaran lingkungan hidup.]]>
<![CDATA[SOSIALISASI TENTANG KESADARAN KEDUDUKAN WANITA DALAM PERKAWINAN BAGI WARGA BINAAN WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANJARMASIN ]]>
<![CDATA[Nurul Listiyani]]>;
<![CDATA[Muhammad Erfa Redhani]]>
<![CDATA[ JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 5, No 1 (2019): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam kalimantan MAB ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (401.707 KB)
|
DOI: 10.31602/jpaiuniska.v5i2.2367
<![CDATA[Narapidana wanita yang menempati blok khusus di Lembaga Pemasyarakatan, yakni Blok E, berjumlah 107 orang, yang terdiri atas narapidana sebanyak 57 orang dan tahanan sebanyak 50 orang. Dari 107 orang narapidana wanita tersebut, 92% memiliki status telah menikah atau pernah menikah. Rata-rata permasalahan yang dihadapi oleh Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin adalah kesadaran narapidana wanita yang masih rendah tentang pentingnya mengetahui dan memahami kedudukan wanita dalam perkawinan serta kekurangtahuan penyelesaian permasalahan atas kekerasan rumah tangga yang pernah dialami oleh narapidana wanita agar permasalahan tersebut tidak terulang. Berdasarkan analisis situasi dan rumusan masalah yang diinventarisir, maka solusi yang ditawarkan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dengan cara melakukan pendekatan secara persuasif dan melakukan penyuluhan untuk menginventarisir dan menemukan solusi atas permasalahan khalayak sasaran. Dengan strategi tersebut maka diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum para narapidana wanita tentang kedudukan seorang isteri dalam rumah tangga sehingga kekerasan rumah tangga yang pernah mereka alami dalam perkawinan tidak terjadi lagi setelah mereka selesai menjalani masa hukuman.]]>
<![CDATA[PERAN SERTA PELAJAR DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DI SMA NEGERI I BAJUIN ]]>
<![CDATA[Nurul Listiyani]]>;
<![CDATA[Ningrum Ambarsari]]>
<![CDATA[ JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 3, No 2 (2018): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam kalimantan MAB ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (605.638 KB)
|
DOI: 10.31602/jpai.v3i2.1265
<![CDATA[Based on the situation analysis and the inventory problems, the main purpose of this Public Service is to increase the students’ legal awareness in order that the students are aware of their right on a good and healthy environment, and able to understand the importance of their participation as a form of the right and obligations in taking care of the living environment in order to stay sustainable.Remembering about the pollution and damage of living environment which is happening in Indonesia, especially in Kecamatan Bajuin, Tanah Laut, then this Public Service activity is expected will decrease the occurrence of the pollution and damage of living environment, by the increasing of the students’ awareness towards their right on a good and healthy environment. By using draft action, it is expected that this public service will be able to produce the students’ legal awareness towards their right on a good and healthy environment which is every citizen’s constitutional rights, so that the students will be active in participating as Indonesian citizen in performing their obligations to take care, conserve, and protect the living environment.]]>
<![CDATA[PELATIHAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNISKA SEBAGAI TENAGA MEDIATOR DALAM SENGKETA HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU ]]>
<![CDATA[Rakhmat Nopliardy]]>;
<![CDATA[Nurul Listiyani]]>;
<![CDATA[Akhmad Munawar]]>
<![CDATA[ JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 6, No 2 (2020): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam kalimantan MAB ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (520.668 KB)
|
DOI: 10.31602/jpaiuniska.v6i2.3902
<![CDATA[Mengingat masih banyaknya masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkanpersamaan perlakuan di mata hukum, maka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakatsangat bermanfaat untuk masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya bagi masyarakattidak mampu yang sedang mengalami permasalahan hukum. Lembaga Konsultasi danBantuan Hukum (LKBH) yang berada di pengelolaannya berada di bawah FakultasHukum UNISKA telah berdiri sejak tahun 2008. Akan tetapi hingga saat ini belummampu secara optimal menghasilkan regenerasi yang secara khusus menanganipermasalahan hukum lewat jalur mediasi. Mahasiswa Fakultas Hukum Uniskamerupakan tenaga potensial yang dapat dilatih untuk menjadi mediator dalampenanganan masalah hukum lewat jalur non litigasi. Solusi yang ditawarkan darikegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dengan cara melakukan sosialisasi secaraoptimal dan melakukan pelatihan untuk menghasilkan sumber daya yang memilikikemakhiran dalam melakukan mediasi. Target luaran dalam bentuk publikasi padaJurnal Al Ikhlas dan rekayasa sosial peningkatan sumber daya manusia yang handalbagi LKBH dalam melakukan pendampingan ataupun advokasi penyelesaian sengketabagi masyarakat kurang mampu.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIOLOGIS DICABUTNYA KEPPRES NO. 3 TAHUN 1997 TERHADAP PERDA NO. 27 TAHUN 2011 SEBAGAI PAYUNG HUKUM PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI BANJARMASIN ]]>
<![CDATA[Nurul Listiyani]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 6, No 12 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (452.666 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v6i12.203
<![CDATA[Legal issues raised in this study is the local government authority in the making of regulation and relationship Decree No.3 of 1997 as the release of Bylaw No. umbrella law. 27 in 2011. With normative research methods, it can be analyzed that the discharge regulation as one local government authority must not conflict with the rules that are in it. If there is a conflict then a decision will be annulled / evaluated its existence by the Supreme Court. The analysis is interesting because it turns out 3 of Presidential Decree 1997 and then withdrawn so that the settings Alcoholic drinks no longer have legal protection. Kata kunci : minuman keras, otonomi daerah, peraturan daerah, payung hukum, dampak]]>
<![CDATA[RECONSTRUCTION OF PRISONERS DEVELOPMENT SYSTEM INTO CORRECTIONAL SYSTEM ]]>
<![CDATA[Nurul Listiyani]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 13 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (693.916 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v7i13.210
<![CDATA[Legal issues in this paper is about prisoners development originally oriented to prisoners development system that amanded into correctional system by Keputusan Menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990. Using normative law sociological research methods analyzerd that Correctional Institute of banjarmasin, South of Borneo, oriented to the new system of prisoners development although not all of it can be adopted in practice. The small number of correctional officers which is inversely proportional to over capacitu condition of prisoners become the main detention factor in achiieving the development patterns of prisoners and detainess based on correctional system prisoners, correctional officers, and society is the component of it which have their own role basically in pracice. Keywords : Prisoners, Correctional Institute, Correctional System. ]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN MELALUI INSTRUMEN PENGAWASAN: REKONSTRUKSI MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Nurul Listiyani]]>;
<![CDATA[Muzahid Akbar Hayat]]>;
<![CDATA[Ningrum Ambarsari]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 12, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (870.318 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v12i1.2650
<![CDATA[Penegakan hukum administrasi lingkungan bersifat preventif yang dilaksanakan melalui instrumen pengawasan dan perizinan. Selanjutnya instrumen sanksi administrasi sebagai penegakan hukum secara represif dalam upaya menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan.Dalam hukum administrasi negara dikenal prinsip bahwa pejabat yang berwenang mengeluarkan izin memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap izin tersebut. Pasal 1 angka 35 UUPPLH memberikan definisi bahwa Izin lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan. Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin lingkungan tersebut adalah pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya Pasal 71 UUPPLH mengatur bahwa untuk melaksanakan pengawasan terhadap izin tersebut, pemerintah atau pemerintah daerah dapat mendelegasikan kepada pejabat/ instansi teknis yang bertanggung di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.Mengkaji masalah penegakan hukum administrasi lingkungan, maka penelitian bertujuan untuk mengurai masalah yang kompleks, karena terdapat jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Metode penelitian normatif dilakukan melalui pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan filsafat (filosofis approach). Penelitian memfokuskan pada analisis substanstif penegakan hukum administrasi melalui instrumen pengawasan yang berorientasi pada asas keterpaduan sebagai salah satu dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup]]>
<![CDATA[DAMPAK PERTAMBANGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI KALIMANTAN SELATAN DAN IMPLIKASINYA BAGI HAK-HAK WARGA NEGARA ]]>
<![CDATA[Nurul Listiyani]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 9, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (565.437 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v9i1.803
<![CDATA[AbstractThe legal issues in this paper is about the mining activities increasingly uncontrollable that cause various effects for society and the life around of mine, including: environmental demage, high of pollution (soil, water and air) and resulting in disruption to the wide of society such as damage of houses and public facilities, mainly by the action of blasting dynamite to open the mine site. Disruption aspects of community life, when the viewed of side of Human Rights, which is mainly related to economic rights, social and cultural, surely very related to the impact of this coal mining. Because of human rights involve aspects the right of life and good life, safe and healthy which is the right to a good environment, healthy and regulated in the laws of the republic Indonesia of 1945.Keywords: Mining, Environment, Environmental Damage and Human Rights]]>
<![CDATA[PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDULI SUNGAI DI KOTA BANJARMASIN ]]>
<![CDATA[Nurul Listiyani]]>;
<![CDATA[Rakhmat Nopliardy]]>
<![CDATA[ JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 8, No 1 (2022): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam kalimantan MAB ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/jpaiuniska.v8i1.7952
<![CDATA[Keberadaan masyarakat tradisional sangat penting untuk terlibat dalam pelestarian sumberdaya perairan. Kearifan tradisional merupakan salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat (tradisional) dan secara turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Seiring dengan laju pertumbuhan pembangunan pemukiman dan laju pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan kawasan sungai dan kanal sehingga menimbulkan dampak terhadap keberadaan fungsi kanal dan sungai yang ada di Banjarmasin, keadaan tersebut ditambah dengan rendahnya tingkat budaya hukum masyarakat yang bermukim maupun kegiatan usaha masyarakat yang ada di sekitar bantaran sungai dan di atas sungai, sehingga menambah tingkat kecepatan kerusakan lingkungan sungai, ruang permukaan air maupun ruang sungai di sekitarnya. Solusi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah memprioritaskan kegiatan pengabdian dengan: melakukan pendekatan, memberikan pemahaman dan mendampingi masyarakat dalam mengubah perspektif mereka terhadap fungsi sungai serta bernegosiasi dengan masyarakat yang bermukin dan/ atau menggunakan sungai/ bantaran sungai sebagai tempat berusaha. Rekayasa sosial yang diharapkan adalah mampu mengedukasi dan bernegosiasi dengan masyarakat dalam pengelolaan sungai.Kata Kunci : Pemberdayaan, Masyarakat, Lingkungan, Sungai]]>
