Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SMIPT) Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Innovative and Creativity
Mariani Loise
Politeknik Maritim AMI Makassar
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Implementasi E-Learning Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh Dosen Dan Taruna/Taruni Politeknik Maritim Ami Makassar (Polimarim) Mariani Loise
Prosiding Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Vol 4 (2021): Prosiding Seminar Nasional Ketiga Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknol
Publisher : Yayasan Pendidikan dan Research Indonesia (YAPRI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia juga membawa dampak besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat pada umumnya. Hampir semua sektor merasakan dampak dari pandemi ini terutama dari sektor pendidikan. egiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi menjadi hal yang menguntungkan untuk memutus dan mencegah penyebaran covid-19 serta untuk menjaga kesehatan para pendidik dari virus tersebut. Kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara e-learning menjadi tantangan tersendiri yang harus diadaptasi dan dilaksanakan dengan baik dan juga optimal. Tujuan pada penelitian ini untuk menganalisis dalam Implementasi E-learning pada masa pandemi covid-19 oleh dosen dan taruna/taruni politeknik maritim ami Makassar (POLIMARIM). Metode yang di gunakan pada penelitian ini ialah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data pengambilan data di gunakan metode teknik observasi lansung di tempat penelitian dan teknik wawancara yang dilakukan langsung kepada Dosen dan Taruna/i POLIMARIM. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dosen maupun taruna/taruni cukup menikmati perkuliahan online ini walau mereka lebih memilih untuk perkuliahan tatap muka dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam pembelajaran daring seperti kuota internet dan jaringan yang tidak stabil.
Pengaruh Etos Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Peti Kemas Bitung Mariani Loise
Prosiding Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Vol 4 (2021): Prosiding Seminar Nasional Ketiga Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknol
Publisher : Yayasan Pendidikan dan Research Indonesia (YAPRI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada saat ini di PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas Makassar melakukan inovasi dalam penanganan container reefer untuk meningkatkan efektivitas yaitu dengan menggunakan e-monitoring sistem reefer plug yang mampu mendeteksi suhu muatan melalui aplikasi sehingga dapat memungkinkan pengecekan suhu muatan dilaksanakan atau dimonitor dari jarak jauh serta memberikan data secara real time dan lebih akurat dan juga dengan inovasi ini dapat memberikan potensi peningkatan pendapatan di Terminal Petikemas Makassar. Namun belum adanya kajian tentang seberapa besar efektifitas penanganan container reefer pada PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas Makassar. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Dimana data hasil penelitian diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung terhadap pihak PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas Makassar. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terkait penggunaan e-monitoring sistem reefer plug dalam pencapaian keberhasilan pendapatan sudah menunjukan hasil yang layak, Namun perlu adanya peningkatan inovasi yang lebih baik lagi agar pendapatan terus meningkat.
Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Pajak Parkir di Kota Makassar. Alfian Alfian; Mariani Loise
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6888

Abstract

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah pajak daerah, termasuk pajak parkir. Untuk mengatur pengelolaan pajak parkir, Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor17 Tahun 2006 tentang Pajak Parkir, yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar. Dalam peraturan tersebut, pajak parkir didefinisikan sebagai pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan. Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pajak Parkir di Kota Makassar. Kedua, untuk mengidentifikasi faktor penghambat dari implementasi peraturan tersebut. Teori yang digunakan adalah teori William N. Dunn dengan 5 indikator, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah yang ditangani oleh BAPENDA Kota Makassar cukup memuaskan, meskipun terdapat beberapa kekurangan seperti kurangnya komunikasi dengan pihak ketiga, pemahaman yang masih kurang dari wajib pajak mengenai pentingnya pajak, sumber daya non-manusia yang kurang memadai, dan dampak kondisi sosial ekonomi terhadap pelaksanaan peraturan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam melaksanakan peraturan daerah ini agar proses implementasi dapat berjalan secara optimal. Upaya perbaikan ini harus terus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pajak di Kota Makassar. Kata Kunci: Evaluasi, Pajak, Parkir, Kota Makassar
Revolusi Digital Maritim: Analisis Yuridis Keamanan Siber di Pelabuhan dan Kekuatan Pembuktian Electronic Bill of Lading Alfian Alfian; Mariani Loise; Andi Suryani
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4929

Abstract

This study analyzes the juridical implications of the maritime digital revolution in Indonesia, focusing on two critical pillars: port cybersecurity and the evidentiary strength of the Electronic Bill of Lading (E-B/L). The purpose is to identify the legal gaps created by the rapid adoption of digital technology, which has outpaced the existing legal framework, resulting in a significant 'regulatory lag' and 'digital trust deficit.' This research applies a normative juridical approach, supported by a statute approach to analyze regulatory conflicts and a comparative approach to benchmark against international instruments like the UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records (MLETR) and IMO guidelines. Primary legal materials, including the Indonesian Commercial Code (KUHD) and the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law), are analyzed alongside secondary materials from academic journals and policy papers. The findings reveal two major gaps: (1) cybersecurity regulations for ports as Vital Information Infrastructure (IIV) are largely voluntary, lacking a mandatory, enforceable liability framework; and (2) the E-B/L faces significant legal uncertainty, as its function as a 'document of title' conflicts with the paper-based assumptions of the KUHD, despite de jure recognition from the ITE Law. The study concludes that Indonesia requires urgent legal harmonization. Strengthening the digital maritime ecosystem necessitates establishing a mandatory cybersecurity framework for ports and ratifying international instruments to provide full legal certainty for the E-B/L, thereby bridging the gap between technological advancement and legal preparedness.
Co-Authors Alfian Alfian Andi Suryani