Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembangunan Pedesaan Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan
Dalu Agung Darmawan
Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman
Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
POLA PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH DI DESA JAMBANAN, KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH LAND OWNERSHIP PATTERN IN JAMBANAN VILLAGE, SIDOHARJO SUBDISTRICT, SRAGEN REGENCY, CENTRAL JAVA Darmawan, Dalu Agung
Pembangunan Pedesaan Vol 3, No 2 (2003)
Publisher : Pembangunan Pedesaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah telah menjadi komoditas ekonomi yang sangat strategis, sehingga tanah dipandang sebagai barang untuk berinvestasi. Keadaan ini akhirnya mengakibatkan peralihan tanah dan spekulasi tanah yang tidak mudah untuk dikendalikan. Pada tahap selanjutnya terdapat kecenderungan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, sehingga menjadi fenomena yang sangat menarik untuk dikaji secara berkesinambungan untuk mengetahui gambaran nyata terhadap fenomena tersebut. Untuk memberikan gambaran tersebut, dilakukan penelitian di Di Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang struktur dan pola peralihan penguasaan dan pemilikan tanah khususnya tanah pertanian di lokasi penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polarisasi pemilikan tanah tidak ditemui di desa penelitian. Pemilikan tanah tersebar dalam luasan tanah yang sangat sempit dan dimiliki oleh sebagian besar masyarakat. Penguasaan dan pemilikan tanah sedemikian itu memberikan dampak yang luas bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Walaupun peralihan tanah terjadi dalam lingkup yang masih kecil, peralihan pemilikan hak atas tanah secara terbuka melalui jual beli tidak mudah untuk dikendalikan karena berbagai faktor kepentingan baik pemilik tanah maupun yang memperoleh tanah. Dari segi administrasi pertanahan, sebagian besar tanah di desa penelitian telah bersertifikat, hanya sebagian kecil yang masih berbentuk girik/leter C. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam administrasi pertanahan sangat baik.
Refleksi Scenario Planning "Menang" dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Barat Darmawan, Dalu Agung; Mahasari, Jamaluddin; Soetarto, Endriatmo; Asnawi, Yudha Heryawan; Sukmawati, Anggraini
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No 4 : Al Qalam (Juli 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v17i4.2317

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Refleksi Scenario Planning "MENANG" dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Barat.  Jenis penilitian ini adalah kualitatif meskipun sebagian data yang dikumpulkan berasal dari data-data sekunder. Di tataran metodologis dasar kajian ini menggunakan pendekatan etnografi, atau dalam istilah etnometodologi dikenal sebagai refleksivitas (reflexivite). Lebih jauh sebagai praktik sosial refleksivitas adalah bstakeholders) tercipta dan bermakna.atas praksis RA dengan segala kelindannya. Dalam hal ini dengan skenario pendasaran Planning, Monitoring, Evaluation, Normative, Accelaration, Network, Gainful (MENANG), peneliti dan tineliti (para pihak) berikhtiar menerawang ulang sejauhmanakah praksis RA telah mampu tumbuh dan merangkai Kebijakan Land Use, Land Tenure, Land Value dan Land Development dalam tata kelola pertanahan (yang berkelanjutan) di Provinsi Jawa Barat. Sementara itu kelembagaan GTRA yang dalam hal ini yang bersifat fungsional, bukan struktural, dalam kiprahnya sering terkendala dalam kewenangan, dalam perolehan dukungan penganggaran, dan tentu saja dalam eksekusi kebijakan RA di Jawa Barat. Ajuan saran dari kajian ini ialah implementasi RA di lapangan (Provinsi Jawa Barat dalam hal ini) akan semakin efektif jika Pemeriah membentuk badan khusus yang bersifat struktural di aras pusat yang memiliki kewenangan penuh atas pelaksanaan RA sehingga akan dapat meminimalisir kesenjangan dan peluang terjadinya distorsi kebijakan, yaitu antara idealita dengan praksis empirik di lapangan.
Co-Authors Anggraini Sukmawati Endriatmo Soetarto Mahasari, Jamaluddin Yudha Heryawan Asnawi