Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ Literasi Hukum SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Studi Islam dan Sosial
Ika Setyorini
Universitas Sains Al Qur`an
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945 Ika Setyorini
Literasi Hukum Vol 3, No 1 (2019): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.238 KB)

Abstract

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan tentang pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, penguatan itu terlihat dari semakin berkurangnya kewenangan dekonsentrasi yang dimiliki oleh pemerintah didaerah. Penguatan terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam bidang desentralisasi dapat dilihat dari semakin banyaknya urusan yang diserahkan kepada daerah sebagai daerah otonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif.  Dengan tulisan ini diharapan dapat memperkuat suatu masalah kewenangan yang ada pada pemerintah daerah pasca amandemen UUD 1945. Dari hasil studi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kewenangan pemerintah daerah pasca amandemen disamping secara tegas diatur dalam UUD 1945 juga diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah.  
Tinjauan Filosofis Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Konsep Negara Hukum Ika Setyorini
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 1 No 02 (2015): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v1i02.1116

Abstract

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung, yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945. Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (to guard) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Di berbagai Negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (protector) konstitusi. Sejak di-inkorporasi-kannya hak-hak Azasi manusia dalam Undang-Undang Dasar1945, bahwa fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak Azasi manusia (fundamental rights). Sebagai pelindung konstitusi dan juga pelindung hak Azasi manusia, maka wibawa Mahkamah Konstitusi perlu senantiasa dijaga melalui pengangkatan hakim yang ideal. Oleh karena itu perlu dikaji secara filosofis pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi dalam konsep negara hukum kita berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen,maupun prospektif pengangkatan Hakim Konstitusi di Indonesia di masa yang akan datang
E Government Front Office Mobile Land Service sebagai Integrasi Sertifikat Mencapai Kepastian Hukum Nurma Khusna Khanifa; Ika Setyorini
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 3 No 02 (2017): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v3i02.1157

Abstract

Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah muncul di tahun 2008 merupakan program Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kegiatan tersebut bertujuan sebagai reformasi birokrasi pertanahan di Indonesia. Secara khusus di Wonosobo juga memiliki layanan Mobile land service mulai tahun 2009. Hingga tahun 2016 di Wonosobo sendiri kegiatan tersebut masih menjadi target BPN menertibkan administrasi pertanahan di daerah. Wujud kepedulian pemerintah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pendaftara tanah. Program jemput bola menjadi slogan mobile land service. Kegiatan tertib administrasi melalui gerakan pendaftaran tanah massal menjadi jargon BPN Wonosobo. Pelaksaanan e government melalui sistem pengintegrasian (front office) petugas lapangan mobile land service dengan petugas di kantor Pertanahan Wonosobo.
Urgensi Penegasan Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Iptek Ika Setyorini
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 4 No 02 (2018): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v4i02.1178

Abstract

Pancasila as a state ideology is the crystallization of cultural values, the religion of the Indonesian people. So that these values will accommodate all activities of life as a nation and state society. Like wise in scientific activities. In the development of Science Technology in Indonesia based on the five precepts in the Pancasila is a guide and guide and development of science and technology. So that it is hoped that through this paper it is hoped that Pancasila as the basis for the value of science and technology development can become normative guidelines for the development of science in Indonesia.
Kewenangan Kebijakan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Perspektif Hukum Tata Negara Ika Setyorini
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 6 No 01 (2020): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v6i01.1261

Abstract

Sejarah mencatat, bahwa hubungan antara Pusat dan Daerah sangat dipengaruhi oleh adanya tarik menaik antara kepentingan Pusat yang cenderung sentralistik dan tuntutan daerah yang menghendaki desentralisasi. Pembagian urusan, tugas, fungsi dan tanggung jawab antara Pusat dan Daerah menunjukkan bahwa tidak mungkin semua urusan pemerintahan diselenggarakan oleh Pusat saja. Pengakuan tersebut memberikan peluang kepada Daerah untuk berusaha mengatur dan mengurus serta menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Dengan demikian pengaturan mengenai hubungan Pusat dan daerah, khususnya dalam bidang keuangan, merupakan permasalahan yang memerlukan pengaturan yang baik, komprehensif, responsive terhadap tuntutan kemandirian dan perkembanan daerah. Dalam perkembangan sejarah ketatanegaraa Indonesia, pengaturan kebijakan tentang hubungan keuangan Pusat dan Daerah telah beberapa kali peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan, hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia dimasa yang akan datang harus dapat menjamin pendistribusian kewenangan yang adil dan rasional antara pemerintah Pusat dan Daerah.
Pasar Pesantren Rakyat Sebagai Modal Sosial Pembangunan Ekonomi Bangsa Sukron Mazid; Farikah Farikah; Ika Setyorini; Margi Astuti
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ Vol 10 No 3 (2023): September
Publisher : Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/ppkm.v10i3.5449

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pasar pesantren rakyat sebagai modal social dalam pembangunan ekonomi bangsa. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data melalui trianggulasi (sumber dan metode). Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Pasar Rakyat Pesantren sebagai modal social. pertama; pasar rakyat pesantren sebagai modal social, yakni memberdayakan warga pesantren dan masyarakat sekitar untuk bersama-sama membangun ekonomi bangsa. Pembangunan ekonomi melalui kemandirian, moralitas, dan wirausaha. Kedua, pasar rakyat pesantren sebagai modal social pembangunan ekonomi bangsa, yakni Pasar Rakyat Pesantren sebagai modal social, bisa memberikan akses interaksi, komunikasi, kontribusi dan partisipasi. Sehingga bersama-sama demi memajukan pembangunan ekonomi bangsa
Diskursus Penerapan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Fajar Kurniyasih; Ika Setyorini
Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 2 No 2 (2021): Lisyabab, Jurnal Studi Islam dan Sosial
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti (STAIMAS) Wonogiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58326/jurnallisyabab.v2i2.88

Abstract

The application of an Omnibus Law method first full-length time is used in Indonesia in the formation of the Law No. 11 Year 2020 about Cipta Kerja. This certainly need to examined will the adoption of an Omnibus Law method in the formation of the Law Cipta Kerja in accordance with the procedures and the principles for the formation of legislations in Indonesia. This study using qualitiative methodology through approach normative juridical that have been analyzed a sort of descriptive set with conducted research on the application of an Omnibus Law method in the of the Law Cipta Kerja and legislations which are related. In this context discusses how the law in the formation of an omnibus legislation, in Indonesia the application of an Omnibus Law method in the of the Law Cipta Kerja in the formation and the discourse. Through this research, the results obtained that the Omnibus Law Method has been substantively carried out in Indonesia in the formation of several laws and regulations and the position of Omnibus Law is as a method. An Omnibus Law has not been regulated in of Law No. 12 Year 2011 that has been converted in of Law No. 15 Year 2019 at about rule the formation of legislation, so there will be a different on a number of clauses in the preparation of the Law Cipta Kerja. This then creates a discourse in its application which has implications for the quality of The Law Cipta Kerja.
Revitalisasi Nilai Nilai Pancasila Dalam Membangun Kepemimpinan Negara Pasca Reformasi Ika Setyorini; Imam Yahya; Sukendar Sukendar
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6380

Abstract

Abstrak Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum bagi Bangsa Indonesia diambil dari pemikiran yang sudah ada jauh sebelum bangsa Indonesia lahir. Sehingga dalam membangun bangsanya membutuhkan pemimpin nasional yang mampu melandaskan nilai nilia kepribadiam Pancasila untuk mengantisipasi perubahan ditengah dinamika sosial, politik, dan ekonomi saat ini. Seiring dengan perubahan globalisasi yang sangat cepat dan kompleks, tantangan yang dihadapi oleh negara-negara dalam membangun kepemimpinan nasional yang efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) dengan metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kwalitatif adalah penelitian yang digunakanuntuk memahami fenomena tentang Gambaran yang nyata. Pendekatan yang bersifat penelitian hukum normatif /kepustakaan yang bersumber dari pustaka, buku, serta karya ilmiah jurnal yang relevan dengan pokok permasalahan. Sumber-sumber tersebut diambil dari berbagai karya untuk melihat konsep revitalisasi Pancasila dalam membangun kepemimpinan pasca reformasi. Kepemimpinan yang diharapakan pada era pemerintahan pasca reformasi yang bernilai Pancasila bisa diterapkan dalam praktik kepemimpinan nasional dimana segala kebijakan negara dan program pemerinyah harus bernilai didalamnya. Hal ini diantaranya: a) mencakup pembangunan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila, b) Penerapan siistem pemerintahan yang transparatif dan akuntabel, c) pengambilan Keputusan yang berbasisi pada kepentingan umum dan keadilan sosial, d) penguatan Lembaga demokrasi yang mampu menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat. Kata Kunci: Revitalisasi, Pancasila, Pemimpin, Reformasi Abstract Pancasila as the basis of the state and the source of law for the Indonesian nation is taken from ideas that existed long before the Indonesian nation was born. So that in building the nation, it needs a national leader who is able to base the values of Pancasila personality to anticipate changes in the midst of current social, political, and economic dynamics. Along with the rapid and complex changes in globalization, the challenges faced by countries in building effective and efficient national leadership. This study uses a type of library research with a qualitative approach method. The qualitative approach method is a research used to understand the phenomenon of the real picture. In this case, the author uses an approach that is normative/literature research sourced from literature, books, and journal scientific papers that are relevant to the subject matter. These sources are taken from various works to see the concept of Pancasila revitalization in building post-reform leadership. The leadership expected in the post-reform government era that has the value of Pancasila can be applied in the practice of national leadership where all state policies and government programs must be valued in it. These include: a) including character building based on Pancasila, b) the implementation of a transparent and accountable governance system, c) decision making based on public interest and social justice, d) strengthening democratic institutions that are able to accommodate and channel the aspirations of the people. Keywords: Revitalization, Pancasila, Leader, Reform
Co-Authors Fajar Kurniyasih Farikah Imam Yahya Margi Astuti Nurma Khusna Khanifa Sukendar Sukendar Sukron Mazid