Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Model Jaringan Kebijakan Publik (Perumusan Kebijakan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Di Kabupaten Bulukumba) Andi Rahmat Hidayat; Alwi Alwi; Gita Susanti
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 1 Number 2, Desember 2015
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v1i2.1037

Abstract

Perumusan kebijakan dengan pendekatan jaringan penting dalam menyelesaikan problem sosial yang bersifat kompleks dan merancang kebijakan berbasis pemberdayaan sehingga melalui tim perumus kebijakan masyarakat adat ammatoa kajang sebagai wadah jaringan, pihak yang berkepentingan dapat mengakses proses perumusan kebijakan tersebut untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis proses jaringan perumusan kebijakan masyarakat adat ammatoa kajang di Kabupaten Bulukumba. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data ditempuh melalui  pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) aktor pada tim perumus kebijakan terutama pemerintah daerah dan LSM memiliki posisi yang seimbang. (2) fungsi jaringan kebijakan belum berjalan dengan semestinya. (3) struktur jaringan bersifat konsultatif, namun overlapping membership tidak membawa dampak positif pada efektifitas jaringan. (4) pelembagaan pada jaringan kebijakan berjalan dengan baik. (5) pola interaksi atau kebiasaan yang mengatur pertukaran sumber daya bersifat konsultatif. (6) distribusi kekuasaan terjadi cukup signifikan ditandai adanya kegiatan riset partisipatif yang dilakukan oleh LSM. (7) strategi riset menjadi kunci LSM mampu merubah perspektif pemerintah daerah dalam menetapkan luas wilayah dan hutan adat. Terdapat kelemahan  pada jaringan perumusan kebijakan masyarakat adat ammatoa kajang dimana pemerintah daerah mendominasi jumlah aktor pada tim perumus. Meskipun demikian, LSM nampak berhasil menjembatani kepentingan masyarakat adat namun penempatan Labbiriyah (Camat Kajang) sebagai satu-satunya pemangku adat pada tim perumus kurang tepat karena Labbiriyah cenderung merepresentasikan kepentingan pemerintah daerah dari pada kepentingan masyarakat adat pada proses perumusan kebijakan
Pembangunan Dan Ketimpangan: Pandangan Keadilan Sosial Andi Rahmat Hidayat
ISJN Journal Vol 3 No 2 (2021): Volume 3 Issue 2, 2021
Publisher : Indonesia Social Justice Network (ISJN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38026/journalhsj.v0i0.71

Abstract

Sujarwoto dkk telah menapakkan ikhtiar akademik untuk membekali kita melihat sejauh mana upaya-upaya yang telah dilakukan di republik ini (Indonesia) agar keadilan sosial bisa benar-benar ditegakkan, sesuai dengan sila kelima dasar negara, Pancasila, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Karya ini berkontribusi mengisi gap pengetahuan yang relatif masih terbuka lebar, terutama terkait perbincangan dan penelaahan secara komprehensif masalah keadilan sosial di Indonesia. Karya ini pun merupakan produk akademik pertama terkait Indeks Keadilan Sosial Indonesia (IKSI), sehingga layak mendapat kredit, utamanya dari mereka yang bergumul dan fokus pada isu-isu keadilan sosial.
Unlocking the Power of Employee Engagement: Unveiling the Key Indicators in Public Sector Organizations Muhammad Yunus; Amril Hans; Andi Ahmad Yani; Sangkala Sangkala; Muhammad Nursadik; Gita Susanti; Muhammad Tang Abdullah; Andi Rahmat Hidayat
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 7, No 1 (2023): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v7i1.48894

Abstract

This article proposes to explore the concept of employee engagement in the context of regional government, finding out its antecedents and implications for organizational performance, with a case study on the Provincial Government of South Sulawesi, Indonesia. This study used a quantitative approach with a survey method to collect data from South Sulawesi Provincial Government employees with 3,799 total respondents. This study implies descriptive quantitative analysis methods in analyzing data to find out the variables that contribute to the rigorous concept.  This study analyses six main indicators in measuring the quality of Employee Engagement, namely supervisor evaluation, teamwork, growth opportunities, work-life balance, behavioral fairness, and effective communication. The results showed a high level of Employee Engagement among South Sulawesi provincial government employees, with an average overall percentage of 79.46% and the category "very high."  These results indicate high levels of employee satisfaction and engagement in achieving organizational goals. This research provides important insights into the potential and relevance of Employee Engagement in improving performance and public services in public sector organizations. These findings provide a foundation for public sector organizations to better understand and utilize employee engagement as a key to achieving excellence in public services and achieving overall organizational goals.
Evaluasi Program Bantuan Ekonomi Pada Masa Pandemi: Studi Kasus Kartu Prakerja di Makassar Moetia Larasati Fasri; Muhammad Tang Abdullah; Andi Rahmat Hidayat; Amril Hans
Development Policy and Management Review (DPMR) Volume 3 Issue 1 June 2023
Publisher : Pusat Penelitian Kebijakan Pembangunan, Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61731/dpmr.v3i1.30736

Abstract

penelitian kualitatif dan adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program Kartu Prakerja di Kota Makassar sudah cukup efektif, namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya melihat: (1) Ketepatan sasaran penerima manfaat program Kartu Prakerja masih kurang tepat dikarenakan belum adanya basis data pekerja nasional yang mencakup seluruh angkatan kerja; (2) Perubahan nyata yang dialami oleh penerima manfaat program Kartu Prakerja masih kurang dirasakan karena tidak ada jaminan jangka panjang untuk para penerima; (3) Pemahaman masyarakat mengenai program Kartu Prakerja dapat dikatakan sangat baik; (4) Ketepatan waktu pencairan insentif program Kartu Prakerja kepada penerima manfaat sudah sangat baik karena cair lebih dulu dari jadwal yang sudah ditentukan; (5) Tujuan dari Program Kartu Prakerja telah tercapai dilihat dari banyaknya penerima manfaat yang telah merasakan  manfaat dari pelatihan dan insentif yang diterima