Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.782
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sriwijaya Law Review Journal of Law, Society, and Islamic Civilization Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan) Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
Lego Karjoko
Universitas Sebelas Maret
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Analisis Dasar Kebijakan Menteri ATR/BPN dalam Penetapan Hak Pengelolaan Atas Tanah Ulayat Yolva Febreight Arthania; Lego Karjoko; Sapto Hermawan
Journal of Law, Society, and Islamic Civilization Vol 14, No 1: April 2026
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jolsic.v14i1.116189

Abstract

Important resources Management rights over customary landnare a resource for human life and community welfare. Human life and community welfare are management rights over customary land. This study looks atnthe role of the state innland management, relevant laws, and land management rights, over land and natural resources. relevant laws, and constitutional rights to landnand natural resources. The aim is to evaluate how well the current laws in place and support the interests ofnthe community. Protect andnrealize the interestsnof the community. Collected through literature studies and using a socio-legal research approach along with a conceptual and legal framework. The results of the study emphasize then need for the government to establish a complete and clear legislative framework for land management, as well as the recognition and defense of 'indigenous peoples' land rights. To address land inequality and ensure equitable and sustainable use and distribution of land resources, this study suggests agrarian reform.
Legal Policy of Old Wells Petroleum Mining Management Based on Social Justice in Realising Energy Sovereignty Lego Karjoko; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani; Willy Naresta Hanum
Sriwijaya Law Review Volume 6 Issue 2, July 2022
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol6.Iss2.1745.pp286-303

Abstract

Indonesia has the potential for oil from old wells of 10,000 barrels per day, but this potential is not optimally regulated. Hence, its management cannot realise social justice. This research aims to provide a prescription for the distribution of benefits and public participation in managing petroleum in old wells because all provisions for old wells do not accommodate the public interest. This research uses normative legal research utilising a statutory, conceptual, and case approach to analyse the regulation policy related to old wells management. Data were collected by investigating primer and seconder legal material. The results show that the distribution of benefits related to profit-sharing for oil management services at old wells did not reflect justice. Thus, it is causing a lot of illegal mining activities. Moreover, public participation in determining policies is still at the pseudo participation (informing level). Therefore the actual participation has not been accommodated in related regulations of old wells management.
Kajian Yuridis Pengaturan Perizinan Pertambangan Ditinjau dari Perspektif Hukum Transendental Guna Mewujudkan Ekokrasi di Indonesia Lucky Putri Selomitha; Lego Karjoko; Abdul Kadir Jaelani
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2024: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan mengenai perizinan pertambangan di indonesia ditinjau dari perspektif hukum transendental, serta untuk mengkaji keoptimalan penegakan hukum pengaturan perizinan pertambangan dalam mewujudkan ekokrasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini, pertama dengan disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2020, pemerintah pusat memperoleh kendali eksklusif atas penyelenggaraan IUP, sehingga menghapuskan kewenangan pemerintah daerah. Pengaturan tersebut mempercepat proses perizininan. Akan tetapi, dengan menurunnya kewenangan Pemerintah Daerah, dengan sendirinya kesejahteraan masyarakat dan lingkungan disekitar wilayah pertambangan tidak mendapat perhatian maksimal. Apabila pengaturan tersebut dianalisis dari hukum transendental, maka sebaiknya peran daripada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam perizinan pertambangan jangan dihilangkan sama sekali, demi mewujudkan keselamatan dan keberlangsungan ekosistem alam yang merupakan ciptaan Sang Khalik dan kemaslahatan masyarakat. Kedua, pengaturan perizinan pertambangan dalam UU Nomor 3 Tahun 2020, meskipun menghapus kewenangan Pemerintah Daerah, akan tetapi juga mulai membuka cakrawala baru tentang aspek yuridis tentang pengelolaan pertambangan dan aspek lingkungannya guna mewujudkan ekokrasi di Indonesia. Dari aspek lingkungan, UU Nomor 3 Tahun 2020 mulai mengakomodir secara lebih maksimal beberapa permasalahan lingkungan, walaupun secara prinsip lingkungan masih banyak terlewati.
Konsep Keadilan Agraria dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Rizqiaranti Salsabila; Lego Karjoko; Rahayu Subekti
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2025: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Pokok Agraria 1960 merupakan aturan dasar dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia dengan salah satu tujuannya ingin menciptakan keadilan bagi negara dan rakyat. Walaupun telah ditetapkan sebagai tujuannya, keadilan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Pokok Agraria 1960 tersebut masih saja terasa belum jelas pengertian, kedudukan, lingkup serta liku-liku mengenainya. Ketidakjelasan konsep keadilan ini berimplikasi berbagai hal, termasuk kepada ketidakjelasan tujuan akhir yang diinginkan undang-undang tersebut. Namun demikian, jika dikaji secara teoritik, konsep keadilan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria 1960 lebih dekat dekat dengan konsep dalam teori utilitarianisme, yakni ingin menciptakan kebahagiaan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Akhirnya berdasarkan konsep dalam utilatianisme kebahagiaan selayaknya dapat dinikmati oleh setiap orang/individu, tetapi bila tidak dapat dicapai, maka diupayakan agar kebahagiaan itu dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (the greatest happiness for the greatest number of people).
Implementasi Kebijakan Reforma Agraria di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon Aldo Putra Yudhistira; Lego Karjoko; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2025: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reforma Agraria di Indonesia merupakan sebuah pilar krusial untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, khususnya di Kelurahan Mojo, Surakarta. Sejak proklamasi kemerdekaan, Reforma Agraria telah diamanatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 sebagai landasan hukum utama. Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan kebutuhan agraria masyarakat Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif peraturan perundang-undangan. Meskipun dihadapkan pada hambatan, program Reforma Agraria didukung oleh kesadaran kolektif masyarakat, inisiatif digitalisasi data oleh pemerintah daerah, dan komitmen politik pusat melalui pendekatan "Reforma Agraria Plus." Keberhasilan program ini menuntut pendekatan holistik dan partisipatif, yang mencakup pembaruan sistem hukum, penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pemberdayaan ekonomi berkelanjutan, transformasi sosial yang inklusif, pertimbangan ekologis, dan sistem monitoring yang transparan. Sinergi kuat antar aspek legal, kelembagaan, ekonomi, sosial, dan lingkungan, didukung oleh komitmen semua pihak di Kelurahan Mojo.
Legal Aspects of The Elimination of Agricultural Land use in Regional Spatial Planning Irene Vera Purba; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani; Lego Karjoko
Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law Vol. 3 No. 2 (2025): Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Spatial planning is crucial in regulating land use and utilization for sustainable development. However, in practice, there are still discrepancies between spatial planning and development implementation in various regions, which result in regional development imbalances, environmental degradation, and resource constraints. This research analyzes the factors causing the mismatch between spatial planning and actual development, particularly in the context of the removal of agricultural land use in the spatial planning of Surakarta City, and examines the impact of these issues. The method used in this research is normative legal research with a conceptual approach and analysis of the applicable laws and regulations. The research results indicate that inconsistencies in satial planning occur due to overlapping policies, inconsistent planning revisions, and weak supervision in implementing regulations. The conversion of agricultural land into non-agricultural areas threatens food security and negatively impacts ecosystem balance and environmental carrying capacity. Therefore, synergy between the government, society, and the private sector is needed in formulating and implementing spatial planning based on sustainability principles. Strengthening regulations, providing incentives for the preservation of agricultural land, and utilizing digital mapping technology can address this issue to achieve development that is in harmony with environmental carrying capacity.
Co-Authors Aldo Putra Yudhistira Amalia Nurul Hanifah Annisa Hartami Aristo Lanang Langgeng Asmoro Asih Wastuti Dyah Ayu Sri Wilujeng Eka Rismawati Fatma Ulfatun Najicha I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani I Gusti Ketut Rachmi Handayani Intan Hanisa Irene Vera Purba Jaelani, Abdul Kadir Lucky Putri Selomitha Noventasya Nidya Megasafitri Rachma Indriyani Rahayu Subekti Rizqiaranti Salsabila Sapto Hermawan Shania Lorusso Silvester Anang Prananto Timur Willy Naresta Hanum Yolva Febreight Arthania