Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.708
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cakrawala Pendidikan Al-'Adalah Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Diponegoro Law Review Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurisprudentie Jurisprudence Sriwijaya Law Review Jurnal Pariwisata JUSTITIA JURNAL HUKUM Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Hasanuddin Law Review DE'RECHTSSTAAT NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Manajemen Bencana (JMB) Al-Adl : Jurnal Hukum Indonesian State Law Review (ISLRev) Indonesian Journal of Law and Policy Studies Legislatif JHCLS Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU) Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) International Journal of Religion Education and Law Lex Publica Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan) Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Greenation International Journal of Law and Social Sciences Siber International Journal of Advanced Law JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Contrarius Khazanah Hukum Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Department Of Administrative, Faculty Of Law, Universitas Sebelas Maret Surakarta
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
POTENSI PULAU GILIGENTING SEBAGAI KAWASAN EKOWISATA DI SUMENEP JAWA TIMUR Muhammad Imam Wicaksono; Sunarto Sunarto; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Jurnal Pariwisata Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Pariwisata
Publisher : LPPM Universitas Bina Sarana Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (740.894 KB) | DOI: 10.31294/par.v6i2.4587

Abstract

Pengembangan kawasan ekowisata perlu upaya perencanaan pengelolaan kawasan. Upaya pengelolaan dan perencanaan kawasan pariwisata bertujuan untuk mendorong dilakukannya pengawetan lingkungan hidup, sehingga ekowisata perlu di rencanakan. Kajian tentang potensi Pulau Giligenting dilaksanakan  mulai Februari  hingga Mei 2018. Penelitian dilakukan di Kabupaten Suemenp serta di Pantai Sembilan Pulau Giligenting. Metode penelitian yang digunakan yakni kajian data sekunder dengan menggunakan penelitian yang telah dilakukan, observasi langsung dan wawancara bebas kepada Pegawai Pemerintahan maupun masyarakat. Alat yang digunakan pada kajian ini antara lain alat komunikasi, bolpoin, notulen, flashdisk, serta camera untuk dokumentasi. Potensi yang dimiliki oleh Pulau Giligenting sebagai kawasan ekowisata antara lain terumbu karang, pantai Sembilan, dan tanaman bidara.
The Principle of Social Justice As a Solution in Illegal Mining Activities in The Old Wells Oil Management Lego Karjoko; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani; Abdul Kadir Jaelani; Willy Naresta Hanum
Justitia Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2021): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v6i02.9390

Abstract

The old wells oil management is petroleum management which accentuates the empowerment of local communities in the producing region. The goal of this oil management is to provide maximum prosperity for the people as mandated by Article 33 of the 1945 Constitution. This paper aims to formulate the model of old wells oil management based on the social justice principle. This paper has a normative legal study method that uses a term of old wells management in Wonocolo oil fields, Bojonegoro regency. The result is because old wells oil management in Wonocolo oil field does not fully reflect the social justice principle, then it causes illegal mining activities. Therefore, it is necessary to formulate a model of old wells management based on the principle of social justice with two indicators i.e. 1) The equal distribution of benefits and 2) Participation.Keywords: Oil, Old Wells, Illegal Mining, Benefit Distribution, Participation, Social Justice
Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Dalam Hukum Internasional Intan Sekar Arum; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani; Fatma Ulfatun Najicha
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2021): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v6i1.6426

Abstract

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia juga telah meratifikasi deklarasi umum hak asasi manusia (DUHAM), Undang-Undang 39 tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, dimana dalam undang-undang tersebut juga memasukkan hak atas lingkungan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (3) menegaskan: “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menekan pada pendekatan perundang-undangan, yaitu  yuridis normatif. Perlunya Indonesia untuk selalu melakukan mitigasi bencana agar tidak terulang lagi juga merupakan bentuk dari pertanggung jawaban negara dalam hal menjaga kelestarian alam. Indonesia memberikan gambaran bahwa madih belum maksimalnya penegakan atas pelanggaran kebakaran hutan oleh pihak tertentu karena pihak yang terkait dan bertanggung jawab belum berkoordinasi dengan baik yang berdampak pada masih terjadi kasus kebakaran hutan di beberapa wilayah di Indonesia bahkan terus berulang tiap tahunnya.
The Urgency of Restorative Justice on Medical Dispute Resolution in Indonesia Lego Karjoko; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani; Abdul Kadir Jaelani; Jaco Barkhuizen; Muhammad Jihadul Hayat
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 16 No. 2 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v16i2.5314

Abstract

Medical disputes in Indonesia are regulated by a host of laws. However, the important question that needs to be asked is whether the laws have guaranteed justice for patients and doctors. This normative legal study aims to analyze the urgency of restorative justice in medical disputes. It examines secondary data which is collected through a literature study. The study focuses on legal principles with a doctrinal approach. It concludes that restorative justice is urgent to use in medical disputes for both criminal and civil cases. This is evident in the will of the Health Law which prioritizes mediation as the first mechanism before being brought to trial. Furthermore, the use of restorative justice in medical dispute resolution is driven by the presence of three conditions: First is structural challenges among law enforcers and their limited capabilities in dealing with complex medical cases; Second is the condition of Indonesian correctional institutions which is overburdened and unable to provide maximum output, and the third is the relatively low number of Indonesian health workers. (Sengketa Medis di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Namun, pertanyaan penting yang perlu diajukan yaitu apakah peraturan yang ada telah menjamin kedilan bagi pasien dan dokter. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa medis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (library research), yaitu kegiatan pengumpulan data yang berasal dari berbagai literatur. Penelitian ini fokus pada asas-asas hukum dengan pendekatan dokrinal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa prinsip keadilan restoratif penting diterapkan dalam kasus medis, pidana, maupun perdata. Ini misalnya dapat dilihat dari i’tikad baik dalam Hukum Kesehatan yang mempriorotaskan mediasi sebagai mekanisme pertama sebelum dibawa ke pengadilan. Dalam konteks sengketa medis, prinsip keadilan restoratif menjadi urgen untuk diterapkan sedikitnya karena tiga hal; pertama adalah tantangan struktural di kalangan para penegak hukum serta kemampuan mereka yang terbatas dalam menghadapi kasus medis yang biasanya kompleks. Kedua, kondisi lembaga pemasyarakatan Indonesia yang over kapastias sehingga tidak mampu memberikan output yang maksimal; dan ketiga adalah jumlah tenaga kesehatan di Indonesia yang relatif rendah.
Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Muhammad Mukhtarrija; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani; Agus Riwanto
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 24 No. 4: OKTOBER 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol24.iss4.art7

Abstract

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai inefektifitas pengaturan presidential threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tantang Pemilihan Umum yang berkorelasi dengan pelaksanaan pemilihan umum serentak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan sejarah dan pendekatan konseptual. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberi preskripsi mengenai yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinilai tidak efektif karena memiliki permasalahan hukum, di antaranya adalah bertentangan dengan amendemen UUD 1945, ketidakadilan partai politik baru peserta pemilihan umum, dan memperlemah sistem presidensial di Indonesia.
Disfungsi Peraturan Perundang-Undangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia Lego Karjoko; Josephine Santosa; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 26 No. 2: MEI 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol26.iss2.art5

Abstract

This study is aimed to analyse various Indonesian national regulations that govern about the implementation of social and environmental responsibility (SER) in the actualisation of its objectives for the equitable distribution of natural resources in Indonesia. The analysis is undertaken in terms of the phrases used, the subjects who are obliged to perform SER, the funding sources, the allocation of the funds, the instructed programs, as well as the course of the SER itself. By using normative legal research, this study concludes that the existing regulations have not consistently governed the implementation and standards of SER as expected by the Government. Additionally, according to Fuller, this kind of multi-interpretation will result in the malfunction of legal products, and ultimately frustrate the achievement of the SER objectives. On this matter, it is proposed that the Indonesian government needs to formulate a regulation that comprehensively and specifically govern about the SER to become a guideline for all the existing stakeholders.
Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berlandaskan Pancasila Sebagai Dasar Penggunaan Diskresi Muhammad Aziz Zaelani; I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani; Isharyanto Isharyanto
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 26 No. 3: SEPTEMBER 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol26.iss3.art2

Abstract

This study aims to answer two problems: first, classifying and describing the antinomy of discretionary regulation in Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration; and secondly, carrying out the construction on AUPB that has been filtered with Pancasila. Antinomy is the root of the conflict between freedom and responsibility. In this paper, antinomy is used as a way of thinking to examine the legality of limiting discretion. This is a doctrinal legal research. The sources information used in the study are primary legal materials (relevant regulations and documents) to be further analysed in a qualitative manner. Conceptual, historical and comparative law approaches are used to help solve problem formulations. The results showed that first, the antinomy that is governed under Law No. 30 of 2014 is irrelevant to the rule of law principles, thus creating confusion in the praxis realm of of the government; Second, the construction of a regulation is needed to formulate AUPB based on Pancasila as the basis for regulating discretion.
LEGAL PROTECTION OF NON WAGE WORKERS' RIGHTS AFTER OMNIBUS LAW Ravi Danendra; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani; Abdul Kadir Jaelani; Fatma Ulfatun Najicha
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v8i1.21334

Abstract

This study aims to analyze the legal protection of non-wage workers' rights after enacting the omnibus law. The type of research used is normative legal research. Normative legal analysis prioritizes library research by collecting data from libraries and other places. The research data used is secondary data. Secondary data collection tools in the form of books related to the theory and concept of the object of research, related articles, scientific writing literature, and so on through library research. The study results show that the legal protection of the rights of non-wage workers after omnibus Law is very minimal and does not reflect the provisions of Article 28 D paragraph (2) of the 1945 Constitution.Keyword: Protection; Wage; Employment.
ANTINOMI DISKRESI DALAM BENTUK FREIES ERMESSEN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERWAWASAN PANCASILA Muhammad Aziz Zaelani; I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani; Isharyanto Isharyanto
Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 1 (2019): Vol. 9, No. 1, Juni 2019
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i1.8096

Abstract

Tujuan: Penelitian ini mempertimbangkan 3 (tiga) permasalahan, (1) diskresi memberikan kuasa besar kepada eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan, (2) diskresi memberikan ruang gerak dengan limitasi minimal, (3) diskresi dalam bentuk freies ermessen, menuntut batasan dan kemungkinan tanggung gugat. Metodologi: Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Sumber informasi hukum menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen relevan) untuk selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Pendekatan konseptual, historis, dan perbandingan hukum membantu pemecahan rumusan masalah. Antinomi digunakan sebagai unit analisis terhadap diskresi dalam bentuk freies ermessen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berwawasan Pancasila. Temuan: (1) diskresi sebagai kuasa eksekutif memungkinkan tuntutan pertanggungjawaban mengingat batasan Konstitusionalisme dan demokrasi; (2) dalam praktik di Indonesia, perlu optimalisasi tafsir teologis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi pemerintahan untuk mewujudkan cita keadilan dalam birokrasi sebagaimana wawasan Pancasila. Kegunaan: diperlukan adanya mekanisme diskresi dengan segala kebebasan pemerintah berinisiatif dalam menyelesaikan permasalahan konkret yang mendesak dalam masyarakat, dengan catatan harus tetap memperhatikan batas atas dan batas bawah dalam pelaksanaannya. Kebaruan/Orisinalitas: Model diskresi disesuaikan dengan Pancasila yang memberikan preferensi batas atas dan batas bawah berupa norma peraturan perundang-undangan.
The Urgency of Presidential Policy to Revitalize and Maintain the Existence of Cooperatives Based on Pancasila Seno Wibowo Gumbira; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani; Kukuh Tejomurti Tedjomurti
Sriwijaya Law Review VOLUME 3 ISSUE 2, JULY 2019
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol3.Iss2.289.pp199-224

Abstract

The article aims to examines how the role of the President of the Republic of Indonesia as the head of state as well as the head of government through its policies and legal products. It is because the President has a role in creating a conducive atmosphere in the economic sector especially in revitalizing and maintaining the existence of a Cooperative as Indonesia's economic pillar based on Pancasila to face the wave of the liberal economy in the era of globalization. This situation occurs, perhaps, due to the lack of confidence and understanding of the Pancasila as a social philosophy. This problem can be observed by several phenomena occurring in the community such as the malignant and violent settlement of problems resolution in a social, political, cultural, legal, and religious system. This study applies normative methods with a statute approach. As a result, it can be concluded that a legal product comes from the 1945 Constitution to the Presidential legal products, namely government regulation and presidential instruction will have an implication to the objective and the result whether it is good or bad.
Co-Authors Abdul Kadir Jaelani Abdul Wahid Achmad Fawaid Agus Riwanto Agus Riwanto Agusweka Poltak Siregar Albertus Sentot Sudarwanto Aldo Putra Yudhistira Alvin Devote Azaria Ardana Anis Mashdurohatun Annisa Fianni Sisma Anurat Anantanatorn Arifin Ma’aruf Arvin Asta Nugraha Asih Wastuti Atika Rahmadanty Auliya Istiqomah Ramadhanty Danendra, Ravi Davela Navisa Risandhi Dian Furqani Tenrilawa Dimas Firmansyah Wijaya Dimas Pramodya Dwipayana Ditya Metta Ayu Fernanda Eka Rismawati Endang Retno Suryowati Erman Suparman Fatma Ulfatun Najicha Fatma Ulfatun Najicha Fatma Ulfatun Najicha Fatma Ulfatun Najicha Fatma Ulfatun Najicha Fatma Ulfatun Najicha Fatma Ulfatun Najicha Fatma Ulfatun Najicha Gustiaji Gustiaji Hari Purwadi Hartiwiningsih Hartiwiningsih Hayat, Muhammad Jihadul Henning Glaser Hilaire Tegnan Ika Rahmawati Imranullah Akhtar Intan Hanisa Intan Hanisa Intan Sekar Arum Irene Vera Purba Isharyanto Isharyanto Isharyanto Isharyanto Isharyanto Isharyanto Ismunarno Jaco Barkhuizen Jaelani, Abdul Kadir Jelang Fajar Putra Perdana Johanna Griselda Joy Saputro Josephine Santosa Komaruddin Komaruddin Kukuh Tejomurti Tedjomurti Lego Karjoko Lego Karjoko Lego Karjoko Lego Karjoko Lego Karjoko Lego Karjoko Lego Karjoko Lego Karjoko Lego Karjoko Lego Karjoko Lego Karjoko Marzuki, Ismail MM. Thanisa Dita Murbarani Muhammad Ainurrasyid Al Fikri Muhammad Aziz Zaelani Muhammad Imam Wicaksono Muhammad Mukhtarrija Nadila Maysila Herdarezki Ninna Ghonia Noventasya Nidya Megasafitri Oky Shiang Pradana Popi Yoniawati Puji Wulandari Kuncorowati Rachmawaty Rachmawaty, Rachmawaty Raden Rara Mutiara Wijaya Rahayu Subekti Ravi Danendra Ravi Danendra Rizki Jayuska Rosita Chandrakirana Seno Wibowo Gumbira Septya Hanung Surya Dewi Siska Diana Sari Sultoni Fikri Sunarto Sunarto Tajali Yudhanto Tegar Pratama Basuki Putra Trisya Benazir Dewinagara Willy Naresta Hanum Willy Naresta Hanum Willy Naresta Hanum Yudho Taruno Muryanto Zainab Ompu Jainah