Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pengaruh Globalisasi Terhadap Persepsi Masyarakat Desa Terong Tawah Dalam Memahami Hukum Kewarisan Di Era Disrupsi Fatahullah Fatahllah; Usman Usman; Supardan Mansyur; Ita Surayya
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v6i2.98

Abstract

Kondisi masyarakat pada abad 21 saat ini sangat berbeda dengan kondisi masyarakat sebelumnya yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma yang sudah disepakati bersama. Akan tetapi kondisi masyarakat dewasa ini karena pengaruh globalisasi membuat masyarakat menjadi individualis dan melupakan tata krama serta hanya menuntut haknya saja. Yakni lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kelompok. Lebih menuntut apa yang menjadi haknya dari pada melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Hukum kewarisan Islam dapat di pahami dan dijalankan dengan baik membutuhkan pemahaman individu, masyarakat dan peran negara, termasuk pada masyarakat di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Peran individu merupakan persoalan yang mutlak, agar setiap individu mengerti tentang hak waris anak, hak waris orang tua, hak waris suami istri, hak waris saudara. Peran pemahaman keluarga dalam kewarisan Islam dengan cara pembentukan keluarga yang saling menyayangi dalam komunitas keluarga, tidak serakah, sehingga terwujud keluarga sadar waris. Selanjutnya adalah pemahaman masyarakat, kumpulan keluarga bisa dikatakan masyarakat, dengan pemahaman berjenjang dari individu, keluarga, komunitas besar yakni masyarakat yang sadar atas hukum kewarisan sehingga tercipta masyarakat yang damai dan sejahtera.
Problematika Atas Hak Waris Istri Dan Anak Dalam Pernikahan Poligami Sirri Di Indonesia Fatahullah Fatahllah; Supardan Mansyur; Usman Usman; Ita Surayya
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v7i1.99

Abstract

Peraturan perundang-undangan Indonesia hanya mengenal pernikahan sah dan pernikahan yang tidak sah. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang telah memenuhi apa yang diwajibakan dalam hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai dan agar sempurna pernikahan tersebut dilanjutkan dengan proses pengadministrasian/pencatatan oleh negara. Ketiadaan pencatatan perkawinan bukan berarti pernikahan tidak sah, sehingga perkawinan yang dilakukan secara sirri dianggap sebagai perkawinan yang sah tetapi tidak sempurna. Beda halnya dengan perkawinan poligami sirri yang dilakukan secara diam-diam, perkawinan tersebut dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah karena disamping melanggar peraturan perundang-undangan juga melanggar hakikat pernikahan sendiri dalam syariat Islam. Hal ini dapat diqiyaskan atau analogi dengan perkawinan mut’ah/kontrak sebagai salah satu bentuk pernikahan yang diharamkan dalam Islam. Walaupun pencatatan perkawinan bukan penentu sah tidak perkawinan yang dilakukan, akan tetapi pencatatan perkawinan akan mempermudah segala urusan yang mempersyaratkan adanya bukti kuat terjadinya perkawinan. Sah tidaknya perkawinan menjadi penentu hak waris bagi setiap ahli waris anak dan istri/istri-istri.
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Rakyat Masa Pandemi Di Baznas Kota Mataram Ita Surayya; Musakir Salat; Sri Hariati
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat dalam rangka peningkatan ekonomi rakya di masa pandemic. Munculnya wabah Covid 19 mampu menghambat perekonomian masyarakat. Melihat kondisi ekonomi yang begitu rendah, kontribusi Lembaga Pengelolaan Zakat menjadi peran penting dan membantu masyarakat dalam menangani wabah Covid 19. Salah satu instansi yang menjadi instrument utama dalam penanganan ini adalah Zakat. Zakat menjadi pilihan untuk membantu masyarakat menangani yang terdanpak virus ini, bahkan MUI mengizinkan penmanfaatan dana zakat untuk mengatasi pandemic Covid 19. Dana Zakat dari muzakki dapat segera mungkin disalurkan ke masyarakat, yaitu sector darurat kesehatan untuk memenuhi APD, mendirikan ruang isolasi, penyemprotan disinfektan, serta memberi edukasi kepada masyarakat sector darurat sosial ekonomi, untuk membantu pemulihan kondisi perekonomian yang disebabkan oleh virus Covid 19, memberikan bantuan sembako, zakat fitrah karyawan yang di PHK atau para buruh. Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian sosiologis yaitu “hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara rill dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lainya. Pengelolaan zakat hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan dana zakat yang disalurkan BAZNAS Kota Mataram selama masa pandemi sudah sesuai dengan peraturan Per Undang-Undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sedangkan sedangkan kendala yang dialami BAZNAS Kota Mataram selama pengelolaan zakat yakni dan segi pengumpulan zakat yang masih belum maksimal, serta kurangnya kesadaran dañ masyarakat akan pentingnya berzakat dan menyetorkan zakatnya ke lembaga pengelola zakat.
Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Isbat Nikah di Desa Berinding Kopang Lombok Tengah Sri Hariati; Musakir Salat; Ita Surayya; Fatahullah
Indonesian Journal of Education and Community Services Vol. 2 No. 2 (2022): Edisi Juli-Desember 2022
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penyuluhan ini untuk mengetahui bagaimana pengakuan terhadap harta bersama dalam perkawinan yang diisbat nikahkan dan bagaimana sistem pembagian harta bersama dalam perceraian akibat isbat nikah. Dengan manfaat untuk dijadikan sebagai masukan bagi para pembaca, bagi pihak Akademisi dan pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris.Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa pengakuan terhadap harta bersama dalam perkawinan yang diisbat nikahkan yaitu apabila pernikahan yang sudah dinyatakan sah melalui isbat nikah, maka status perkawinan tersebut menjadi sudah sah, seperti apabila suatu perkawinan sudah dinyatakan sah sejak awal yang tidak melalui isbat nikah. Dengan demikian segala akibat hukum yang timbul dan melekat dengan perkawinan tersebut menjadi sah, sejak tanggal perkawinan tersebut diinyatakan sah (saat perkawinan/akad dilangsungkan). Mengenai pembagian harta bersama dalam perceraian berdasarkan isbat nikah sebenarnya sama saja dengan pernikahan pada umumnya, namun bedanya adalah pada perhitungan kapan harta tersebut mulai diakui, yaitu harta bersama dalam perkawinan akibat isbat nikah mulai dihitung pada saat pernikahan tersebut dlangsungkan, bukan pada saat akta nikahnya diterbitkan.