Garuda - Garba Rujukan Digital

Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia Fatahullah Fatahullah; Israfil Israfil; Sri Hariati
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v5i1.36

Setiap manusia memiliki hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum, termasuk hak untuk menikah dimanapun dan kapanpun sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sekarang ini perkawinan yang tidak dibatasi oleh batas negara adalah suatu yang biasa terjadi karena dunia sekarang sudah seperti desa kecil. Akan tetapi karena perkawinan bukan hanya urusan pribadi (privat) tetapi juga menjadi urusan negara (publik), sehingga negara berhak mengatur tata cara perkawinan warga negaranya. Terkadang pengaturan oleh negara bertentangan dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum perdata internasional maupun hukum dari negara lain, karena setiap negara memiliki system hukum masing-masing. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa keabsahan perkawinan beda agama di luar wilayah hukum Indonesia masih menjadi pro dan kontra karena ada lebih dari satu undang-undang yang mengatur keabsahan perkawinan tersebut.

Pendidikan Pranikah Di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Israfil Israfil; Sparda Masr; Usman Usman; Sri Hariati; Aminullah Aminullah
Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2: November 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LITPAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/linov.v6i2.580

Tujuan pengabdian ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pendidikan Pra Nikah. Kegitan ini bermitra dengan masyarakat desa Terong Tawah kabupaten Lombok barat yang berjumlah 25 orang. Metode pelaksaan PkM adalah knowledge transfer melalui cermah, diskusi dan Tanya jawab. Langkah-langkah kegiatan 1) perencanaan, 2) Pelaksanaan, dan 3) evaluasi. Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa adanya peningkatan pemahaman mitra tentang pedidikan pra nikah pemahaman awal rata-rata (46,64) dengan kategori rendah, sedangkan pemahaman setelah dilakukan kegiatan pendidikan pranikah menjadi rata-rata (83,48) dengan kategori sangat tinggi. Rata-rata peningkatan pemahaman sebesar (36,84) Meskipun terjadi peningkatan pada pemahaman mitra masih perlu dilakukan sosialisasi dan pempingan secara berkelanjutan. Premarital Education in Terong Tawah Village, Labuapi District, West Lombok Regency Abstract The purpose of this service is to increase knowledge and understanding of pre-marital education. This activity is in partnership with the 25 people of Terong Tawah village, West Lombok district. The PkM implementation method is knowledge transfer through lectures, discussions, and questions and answers. The activity steps are 1) planning, 2) implementation, and 3) evaluation. The results of the service activities showed that there was an increase in partners' understanding of pre-marital education on average (46.64) in the low category, while understanding after pre-marital education activities was on average (83.48) in the very high category. The average increase in understanding is (36.84). Although there is an increase in the understanding of partners, it is still necessary to carry out socialization and mentoring on an ongoing basis.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Rakyat Masa Pandemi Di Baznas Kota Mataram Ita Surayya; Musakir Salat; Sri Hariati
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat dalam rangka peningkatan ekonomi rakya di masa pandemic. Munculnya wabah Covid 19 mampu menghambat perekonomian masyarakat. Melihat kondisi ekonomi yang begitu rendah, kontribusi Lembaga Pengelolaan Zakat menjadi peran penting dan membantu masyarakat dalam menangani wabah Covid 19. Salah satu instansi yang menjadi instrument utama dalam penanganan ini adalah Zakat. Zakat menjadi pilihan untuk membantu masyarakat menangani yang terdanpak virus ini, bahkan MUI mengizinkan penmanfaatan dana zakat untuk mengatasi pandemic Covid 19. Dana Zakat dari muzakki dapat segera mungkin disalurkan ke masyarakat, yaitu sector darurat kesehatan untuk memenuhi APD, mendirikan ruang isolasi, penyemprotan disinfektan, serta memberi edukasi kepada masyarakat sector darurat sosial ekonomi, untuk membantu pemulihan kondisi perekonomian yang disebabkan oleh virus Covid 19, memberikan bantuan sembako, zakat fitrah karyawan yang di PHK atau para buruh. Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian sosiologis yaitu “hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara rill dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lainya. Pengelolaan zakat hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan dana zakat yang disalurkan BAZNAS Kota Mataram selama masa pandemi sudah sesuai dengan peraturan Per Undang-Undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sedangkan sedangkan kendala yang dialami BAZNAS Kota Mataram selama pengelolaan zakat yakni dan segi pengumpulan zakat yang masih belum maksimal, serta kurangnya kesadaran dañ masyarakat akan pentingnya berzakat dan menyetorkan zakatnya ke lembaga pengelola zakat.

Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Isbat Nikah di Desa Berinding Kopang Lombok Tengah Sri Hariati; Musakir Salat; Ita Surayya; Fatahullah
Indonesian Journal of Education and Community Services Vol. 2 No. 2 (2022): Edisi Juli-Desember 2022
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penyuluhan ini untuk mengetahui bagaimana pengakuan terhadap harta bersama dalam perkawinan yang diisbat nikahkan dan bagaimana sistem pembagian harta bersama dalam perceraian akibat isbat nikah. Dengan manfaat untuk dijadikan sebagai masukan bagi para pembaca, bagi pihak Akademisi dan pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris.Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa pengakuan terhadap harta bersama dalam perkawinan yang diisbat nikahkan yaitu apabila pernikahan yang sudah dinyatakan sah melalui isbat nikah, maka status perkawinan tersebut menjadi sudah sah, seperti apabila suatu perkawinan sudah dinyatakan sah sejak awal yang tidak melalui isbat nikah. Dengan demikian segala akibat hukum yang timbul dan melekat dengan perkawinan tersebut menjadi sah, sejak tanggal perkawinan tersebut diinyatakan sah (saat perkawinan/akad dilangsungkan). Mengenai pembagian harta bersama dalam perceraian berdasarkan isbat nikah sebenarnya sama saja dengan pernikahan pada umumnya, namun bedanya adalah pada perhitungan kapan harta tersebut mulai diakui, yaitu harta bersama dalam perkawinan akibat isbat nikah mulai dihitung pada saat pernikahan tersebut dlangsungkan, bukan pada saat akta nikahnya diterbitkan.

Tinjauan Hukum Akad Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah Sri Hariati
Unizar Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v7i1.68

Gadai syariah dalam Hukum Islam adalah Rahn yang mempunyai arti menahan salah satu harta milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari peminjam atau murtahin. Rahn terjadi karena adanya transaksi muamalah tidak secara tunai (hutang piutang). Dan apabila bermuamalah tidak secara tunai, hendaknya ditulis sebagai bukti agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Sayid Sabiq mendefinisikan rahn adalah : menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan utang yang memungkin untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Bank syariah telah membawa dampak yang positif pada dunia perbankan khususnya di Indonesia. Perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan senantiasa mengacu pada prinsip syariah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Prinsip Syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu yang sesuai dengan prinsip syariah adalah pembiayaan mudharabah. Mudharabah merupakan salah satu pembiayaan pada bank syariah dengan sistem profit and loss sharing dengan cara pihak pertama sahibul mal sebagai pemilik dana dan pihak kedua mudarib sebagai pengelola untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi akad.AbstrakMudharabah merupakan salah satu pembiayaan pada bank syariah dengan sistem profit and loss sharing dengan cara pihak pertama sahibul mal sebagai pemilik dana dan pihak kedua mudarib sebagai pengelola untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi akad. Konsep mudharabah yang dijalankan di Bank Syariah sering kali membutuhkan jaminan mudarib untuk memperoleh modal padahal hakikatnya sistem mudharabah dalam sistem fiqh tidak seperti itu. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa Konsep Pembiayaan Mudharabah dan mengetahui mekanisme Penyaluran Dana Pembiayaan Mudharabah. Penelitian ini jenis penelitian hukum normatif, metode pendekatannya meliputi; Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach), Pendekatan Sosiologis (Socio Legal). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hakekat mudharabah konsepnya adalah sebuah teransaksi antara pemilik modal dengan pegelola modal dengan tujuan akhir bagi hasil atau keuntungan dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Mekanisme penyaluran pembiayaan mudharabah memiliki aturan tersendiri akan tetapi secara fiqh penyaluran pembiayaan mudharabah tidak menggunakan jaminan sebagai bagian dari akad transaksi pembiayaan mudharabah.

Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Putusan Di Pengadilan Agama Sri Hariati
Unizar Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v7i2.76

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kompilasi hukum islam sebagai dasar putusan di pengadilan agama. Ada dua permasalahan yang akan dibahas diantaranya dasar – dasar Hukum Putusan Hakim Pengadilan Agama serta bagaimana Kekuatan Putusan Pengadilan Agama Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, metode pendekatannya meliputi penelitain hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan sosiologis (socio legal), dan analisis bahan hukum data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai hukum Materil dan terapan di lingkungan Peradilan Agama maka kekuatan dan kedudukan Kompilasi Hukum Islam sangat kuat sebagai salah satu dasar hakim pengadilan agama dalam menetapkan Putusan. Penegak Hukum dan warga negara Indonesia yang beragam Islam. Kompilasi Hukum Islam merupakan Ijma’ Ulama Indonesia sebagai salah satu sumber hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 yang dijadikan pedoman/rujukan bagi Hakim Pengadilan Agama dan diakui dalam sistem hukum nasional. Dengan adanya penelitian ini diharapkan Hakim Pengadilan agama dapat mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam dan bijak menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar mengambil keputusan, dan untuk masyarakat harus mengetahui kewenangan absolute dari pengadilan agama dan sebagai umat muslim wajib memahami isi dalam Al-Qur’an dan Kompilasi Hukum Islam .

Analisis Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Indonesia Sri Hariati
Unizar Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v8i1.86

Penggunaan mediasi sebagai upaya perdamaian dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Indonesia masih belum maksimal diatur dalam kaidah hukum yang ada sehingga tingkat keberhasilan atau kegagalan mediasi masih belum tentu efektivitasnya dalam mengupayakan perdamaian dalam perkara perceraian dikarenakan berbagai faktor. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Indonesia dan efektivitas peran mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas peran mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Indonesia memiliki tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dipengaruhi dua faktor utama yaitu kemampuan mediator dan itikad baik para pihak. Sehingga dalam pengaturan proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Indonesia memerlukan perbaikan utnuk mengoptimalkan hasil proses mediasi.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search