Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia: Studi Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur Muhammad Ammar Al Ghifari; Satriya Wibawa
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v3i2.33698

Abstract

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat, Indonesia dengan kasus kejahatan perdagangan manusia terbesar. Penelitian ini bertujuan menjelaskan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia melalui pemenuhan dimensi keamanan manusia. Metode yang dipergunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sudah berupaya untuk memenuhi dimensi-dimensi keamanan manusia dalam rangka menanggulangi kejahatan perdagangan manusia di Kabupaten Cianjur. Kebijakan-kebijakan yang dibuat juga bisa mencegah masyarakat untuk masuk kedalam kondisi yang menjadi faktor-faktor perdagangan manusia.
Ancaman Impor Sampah Ilegal terhadap Keamanan Lingkungan di Indonesia, 2016-2019 Amanda Raissa Shafira; Satriya Wibawa; Savitri Aditiany
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v4i1.32458

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peningkatan impor sampah ilegal dapat mengancam keamanan lingkungan di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengimpor limbah sebagai bahan baku untuk industri dalam negeri. Namun, sejak tahun 2018, peningkatan impor yang drastis mengungkap bahwa telah terjadi banyak kasus impor sampah ilegal yang masuk bersamaan dengan impor bahan baku, terutama kertas dan plastik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menghimpun data dari wawancara serta literatur berupa buku, artikel, dan jurnal yang relevan. Analisis penelitian ini menggunakan konsep keamanan lingkungan yang merupakan bagian dari konsep keamanan manusia. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa impor sampah ilegal yang terjadi di Indonesia selama tahun 2016 hingga 2019 telah mengancam keamanan lingkungan akibat pencemaran yang ditimbulkannya terhadap ketiga aspek lingkungan, yaitu air, tanah, dan udara. Impor skrap plastik dan kertas dengan kontaminan yang sangat tinggi, telah menyebabkan penumpukan sampah di dalam negeri yang kemudian tidak bisa diolah kembali. Seluruh pencemaran terhadap ketiga aspek tersebut membuat lingkungan di sekitar pabrik yang mengimpor sampah ilegal menjadi tidak layak bagi manusia. 
The Portability of Ideas in Global Data Governance: A Coxian Reading of ‘Data Free Flow with Trust’ Journey to the UN Global Digital Compact M. Nur Rahman Dasnita; Arfin Sudirman; Satriya Wibawa
Ilomata International Journal of Social Science Vol. 7 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : Yayasan Ilomata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/ijss.v7i1.1922

Abstract

This article investigates the institutionalization of “trusted cross-border data flows” and “interoperability” within the UN Global Digital Compact. Employing a Coxian framework of ideas, material capabilities, and institutions, it argues this outcome was not passive diffusion. Instead, it was the product of a historic bloc that aligned U.S. policy with the interests of major technology firms. Through a directed content analysis of key diplomatic texts from the G20, OECD, and UN, the study traces the genealogical journey of this conceptual pairing. The analysis reveals how this highly portable formula was progressively embedded and proceduralized in the GDC's final text. The article also demonstrates that the success of this ideational project is underwritten by material power: the concentrated structure of global cloud infrastructure, which makes this governance settlement the most feasible option. The research illuminates how hegemonic consensus in digital governance is achieved through a mutually reinforcing alignment of adaptable ideas, strategic institutionalization, and the realities of material capabilities.
UPAYA DIPLOMASI INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN JAMAAH HAJI MELALUI INTEGRASI SISKOHAT (SISTEM INFORMASI DAN KOMPUTERISASI HAJI TERPADU) DAN NUSUK Hernanda Rezly Cantona; Satriya Wibawa
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.1158

Abstract

Indonesian diplomacy in strengthening the protection of Hajj pilgrims through the integration of SISKOHAT and Saudi Arabia’s Nusuk platform. As the world’s largest hajj-sending country, Indonesia bears a constitutional responsibility to protect more than 200,000 of its citizens who annually fall under Saudi Arabian jurisdiction. Conventional protection mechanisms that rely on physical documents, manual coordination, and disconnected data systems have proven inadequate to address the complexity of pilgrim protection on a contemporary hajj scale. This study uses a qualitative approach through document study, semi-structured interviews, and internet-based research. Using Okano Heijmans’ protection diplomacy framework and Bjola’s digital diplomacy concept, this study analyzes how the SISKOHAT-Nusuk integration, scheduled to be fully operational by the 2026 hajj season, transforms pilgrim protection mechanisms in the dimensions of legality, service access, medical response, and Indonesia’s diplomatic bargaining position. The results show that this integration results in a structural strengthening of protection, characterized by data-based identity verification, guaranteed access to the digitized Masyair area, and the integration of pilgrim medical records. However, this transformation has also created new vulnerabilities in the form of digital literacy gaps, risks of system disruptions, and data sovereignty issues. This research contributes to the literature on protection diplomacy in non-Western contexts and offers policy recommendations for optimizing pilgrim protection in the digital era.