Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KONFLIK BATAS WILAYAH DAERAH PEMEKARAN KEPULAUAN SERIBU MENGANCAM KEAMANAN NASIONAL Syifa Haerunisa Putri Maharani; Puguh Santoso; Achmed Sukendro
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v4i1.37915

Abstract

Tulisan ini membahas konflik batas wilayah perairan pada daerah pemekaran Kepulauan Seribu. Konflik ini sengketa antara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Provinsi Banten mengenai batas wilayah lautnya, dimana diantara dua provinsi tersebut terdapat Kepulauan Seribu yang menjadi daerah pemekaran. Setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah laut yang berada di wilayahnya. Batas pengelolaan wilayah di laut pun menjadi bernilai strategis sehingga penentuan dan penegasan batas pengelolaan wilayah laut juga menjadi penting. Pengaturan tentang pengelolaan wilayah laut di Indonesia diperlukan karena laut memiliki potensi sumber daya yang besar. Setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah laut yang berada di wilayahnya. Sengketa batas wilayah merupakan isu yang berkaitan dengan usaha dan perbaikan perekonomian di daerah. Namun, sengketa ini juga bisa menyebabkan munculnya disintegrasi. Bahkan, sebaliknya disintegrasi bangsa dapat memicu terjadinya konflik. Dengan pemahaman bahwa disintegrasi merupakan suatu gejala sosial yang mengancam keamanan negara. Penulisan ini diolah serta dianalisis secara mendalam dengan menggunakan teori konflik terhadap sengketa batas wilayah perairan di Kepulauan Seribu. Kata Kunci: Konflik, Batas wilayah, Keamanan Nasional.
PERAN POLDA RIAU DALAM MENCEGAH RADIKALISME DAN TERORISME DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEAMANAN NASIONAL DI DAERAH Anggara Dewa Ringga Buana Santoso; Puguh Santoso; Ichsan Malik
THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP) Vol 4 No 1 (2022): THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/ijpp.v4i1.6480

Abstract

Terorisme muncul sebagai akibat dari sikap radikalisme yang memuncak hingga menyebabkan individu menjadi pribadi destruktif yang melakukan tindakan perusakan karena dianggap ancaman bagi dirinya, dalam rangka membela kepercayaan yang dianutnya. Provinsi Riau menjadi lokasi yang berpotensi dalam perkembangan jaringan teroris Indonesia hal ini dikarenakan, Riau yang berbatasan langsung dengan dua negara yang berpeluang menjadi lokasi berkembangnya terorisme dan radikalisme yang termasuk kedalam kejahatan transnasional. Dalam tiga tahun terakhir, tepatnya 2018 hingga 2021 dilansir (alinea.co.id, kompas.co.id, & detik.com) di Riau terjadi aksi terorisme yang diprakarsai oleh konsep radikalisme dan kemudian diwujudkan dalam bentuk aksi terorisme. Dalam berjalannya waktu paham radikalisme dan terorisme semakin meluas dikarenakan Provinsi Riau merupakan lokasi yang berpotensi dalam perkembangan radikalisme dan terorisme sebagai wilayah perbatasan antara dua negara. Polda Riau memiliki peran untuk mencegah radikalisme dan terorisme di Provinsi Riau dengan berkolaborasi bersama berbagai pihak termasuk pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Polda Riau dalam mencegah perkembangan radikalisme dan terorisme di Provinsi Riau dalam rangka mewujudkan keamanan nasional di daerah. Hasil penelitian menunjukan Polda Riau memiliki dua strategi utama berupa Soft Approach dan Hard Approach sebagai upaya dalam mencegah perkembangan radikalisme dan terorisme di Provinsi Riau dengan hasil yang cukup baik.