Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.681
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Islamic World and Politics JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Manajemen Bencana (JMB) Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Jurnal Analisis Hukum Jurnal Kewarganegaraan
Achmed Sukendro
Universitas Pertahanan Republik Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS KONFLIK ANTARA PEMERINTAH PROVINSI ACEH DAN PEMERINTAH PUSAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP IMPLEMENTASI MEMORANDUM OF UNDERSTANDING HELSINKI MELALUI ANALISA POHON KONFLIK Adiningtyas Dwiputri Samsoerizal; Eri Radityawara Hidayat; Achmed Sukendro
Jurnal Education and Development Vol 9 No 4 (2021): Vol.9 No.4 2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (553.475 KB) | DOI: 10.37081/ed.v9i4.2982

Abstract

Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki adalah kesepakatan yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka). MoU Helsinki diwujudkan ke dalam landasan hukum yang di muat melalui UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Salah satu isi dari kesepakatan ini adalah ditetapkannya Provinsi Aceh sebagai salah satu wilayah Indonesia yang memiliki otonomi khusus (Otsus) sebagai perwujudan rekonsiliasi yang bermatabat terhadap kedua pihak yang bersitegang. Namun walaupun telah mencapai kesepakatan, MoU Helsinki tidak lantas menyelesaikan konflik laten yang ada di Aceh terutama antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisa pohon konflik terhadap konflik laten yang terjadi di Aceh disebabkan oleh belum terimplementasinya poin-poin isi MoU Helsinki yang telah dituangkan dalam UU No. 11 tahun 2006. Metode Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara.
Foreign Policy of Madagaskar under the Leadership of Andry Rajoelina: Analysis of Domestic Determinants Krisna Silawa; Achmed Sukendro; Bayu Setiawan
Journal of Islamic World and Politics Vol 6, No 1 (2022): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.731 KB) | DOI: 10.18196/jiwp.v6i1.14052

Abstract

Madagascar is one of the countries with the best geographical location in Sub-African, facing not only the Indian Ocean but also the Mozambique Strait. With the limitations it faces, the foreign policy made by Madagascar’s leaders can be a good strategy in articulating the interests of this country. In an article belonging to Bojang A.S, one of the determinants of foreign policy-making is domestic. It will guide the authors in analyzing the domestic determinants of Madagascar in determining its policy under the leadership of Andry Rajoelina. This article was written using a secondary-qualitative method by collecting and analyzing secondary data from accredited books, scientific articles, and news. This study compared existing data with guidelines (Bojang A.S.) and analyzed how these determinants produce Madagascar’s foreign policy. In the end, this article describes eight domestic determinants influencing Madagascar’s foreign policy under Rajoelina’s leadership.
KONFLIK BATAS WILAYAH DAERAH PEMEKARAN KEPULAUAN SERIBU MENGANCAM KEAMANAN NASIONAL Syifa Haerunisa Putri Maharani; Puguh Santoso; Achmed Sukendro
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v4i1.37915

Abstract

Tulisan ini membahas konflik batas wilayah perairan pada daerah pemekaran Kepulauan Seribu. Konflik ini sengketa antara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Provinsi Banten mengenai batas wilayah lautnya, dimana diantara dua provinsi tersebut terdapat Kepulauan Seribu yang menjadi daerah pemekaran. Setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah laut yang berada di wilayahnya. Batas pengelolaan wilayah di laut pun menjadi bernilai strategis sehingga penentuan dan penegasan batas pengelolaan wilayah laut juga menjadi penting. Pengaturan tentang pengelolaan wilayah laut di Indonesia diperlukan karena laut memiliki potensi sumber daya yang besar. Setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah laut yang berada di wilayahnya. Sengketa batas wilayah merupakan isu yang berkaitan dengan usaha dan perbaikan perekonomian di daerah. Namun, sengketa ini juga bisa menyebabkan munculnya disintegrasi. Bahkan, sebaliknya disintegrasi bangsa dapat memicu terjadinya konflik. Dengan pemahaman bahwa disintegrasi merupakan suatu gejala sosial yang mengancam keamanan negara. Penulisan ini diolah serta dianalisis secara mendalam dengan menggunakan teori konflik terhadap sengketa batas wilayah perairan di Kepulauan Seribu. Kata Kunci: Konflik, Batas wilayah, Keamanan Nasional.
SOSIALISASI LAPANGAN PASCA BENCANA GEMPABUMI DAN TSUNAMI DI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018 Admiral Musa Julius; Cahyo Nugroho; Suci Dewi Anugrah; Hendrik Leopatty; Tatok Yatimantoro; Rudy Teguh Imananta; Agung Mulyo Utomo; Ermita Sari; Mariska Natalia Rande; Ratna Alam; A Ahmad; N Nurkhasanah; Ernalem Bangun; Achmed Sukendro; Arief Budiarto; D Daryono; I Dewa Ketut Kerta Widana
Jurnal Manajemen Bencana (JMB) Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Manajemen Bencana (JMB)
Publisher : Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jmb.v6i2.621

Abstract

Kami melakukan sosialisasi lapangan pasca bencana gempabumi dan tsunami yang menerjang Sulawesi Tengah tanggal 28 September 2018. Bencana ini menelan korban jiwa sebanyak 4.340 orang, korban luka-luka sebanyak 10.679 orang, dan korban hilang sebanyak 667 orang. BMKG membentuk tim sosialisasi lapangan pasca bencana ke beberapa lokasi di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala yang bertujuan menenangkan masyarakat, berbagi pengetahuan dan keterampilan, dan menjelaskan sejarah bencana gempabumi dan tsunami di Sulawesi Tengah. Sosialisasi ini sangat dibutuhkan oleh warga terdampak bencana, terlihat dari beberapa tokoh atau figur yang dituakan meminta agar sosialisasi dilakukan di tempat terbuka dan dihadiri banyak warga.
Konflik Dalam Perspektif Sistem Kepercayaan: Studi Kasus Diskriminasi Minoritas Agama Baha'i Di Kabupaten Pati Jawa Tengah Raundoh Tul Jannah; Endro Legowo; Achmed Sukendro
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.974 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i1.2923

Abstract

AbstrakAgama Baha’i adalah salah satu agama monoteistikyang menekankan pada kesatuan spiritual bagi seluruh umat manusia yang berkembang di Indonesia salah satunya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Namun, diskriminasi hak-hak sipil penganut kepercayaan minoritas ini masih belum terpenuhi. Studi kasus ini dihrapkan mampu menemukan apa saja bentuk-bentuk diskriminasi minoritas kepercayaan agama Baha’i yang ada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus pustaka dan pengumpulan data naratif. Hasil studi kasus menemukan bahwa masih banyak hak-hak sipil dari penganut kepercayaan agama Baha’i yang belum mendapatkan haknya. Seperti hak mendapatkan akta perkawinan, akta kelahiran, mendapatkan pendidikan agama di sekolah, hak adminitsrasi kependudukan hingga lahan pemakaman. Artinya kesenjangan dan diskriminasi karena kepercayaan masih banyak terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selanjutnya, hal ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk memberikan hak kemanusiaan bagi penganut agama Baha’i sesuai Keppres Nomor 69 Tahun 2000 tentang pelarangan diskriminasi minoritas agama Baha’i. Kata Kunci: konflik kepercayaan, diskriminasi minoritas, Baha’i AbstractBaha'i religion is one of the monotheistic religions that emphasizes spiritual unity for all mankind that develops in Indonesia, one of which is in Pati Regency, Central Java. However, discrimination against the civil rights of adherents of this minority belief has not been fulfilled. This case study is expected to be able to find out what forms of discrimination against minorities of Baha'i religious beliefs exist in Pati Regency, Central Java. This research uses case study method of literature and narrative data collection. The results of the case study found that there are still many civil rights of adherents of the Baha'i religious belief who have not yet received their rights. Such as the right to get a marriage certificate, birth certificate, to get religious education at school, population administration rights to burial grounds. This means that gaps and discrimination due to trust still occur in Pati Regency, Central Java. Furthermore, this can be considered by the government to provide humanitarian rights for adherents of the Baha'i religion according to Presidential Decree No. 69 of 2000 concerning the prohibition of discrimination against Baha'i religious minorities.Keywords: conflict of belief, minority discrimination, Baha'i
Agrarian Conflict Resolution in the Strategic Perspective of National Defense: The Case of Batin Baringin Sakai Customary Community Raundoh Tul Jannah; Endro Legowo; Achmed Sukendro; Rizky Budi P. Sulton
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 8 No. 2 (2022): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v8i2.545

Abstract

Abstract: The strategy formulation of the Riau Province Government in the Perspective of the National Defense is needed to deal with the conflict between the customary community of Batin Baringin Sakai and PT Arara Abadi. This agrarian conflict occurred due to overlapping rights over customary land management, which has not yet come to light. From 1996 until now, the conflict never finds a solution. The Riau Provincial Government must complete homework with effective and efficient strategic steps. This study will analyze the strategic actions that the government can take to resolve the conflict between the two parties by examining the concept of the government's strategy from the Strategic Perspective of The National Defense. The research method used is qualitative, with case studies and interviews. The results explain that the strategic steps taken have not been maximized. So that there is no draft conflict resolution strategy guidelines between the Customary Peoples of the Batin Baringin Sakai and PT Arara Abadi by the Provincial Government of Riau. Several measures which include means, ways, and ends according to the perspective of the right and directed the Riau Provincial Government can carry out National Defense Stages how to maximize mobilization and integrate resources optimally through a work program that is compiled and evaluated. In the final stage, conflict resolution can be achieved through a peace agreement and a sense of justice between the two disputing parties. Keywords: Agrarian conflicts, ends, means, ways
Membangun Kesadaran Bela Negara Dalam Menghadapi Isu-Isu Radikalisme yang Mengarah pada Terorisme Ferdy Ieorocha; Pujo Widodo; Achmed Sukendro; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4723

Abstract

Abstrak Isu radikalisme dan terorisme semakin menjadi perhatian di masyarakat, terutama dengan adanya serangkaian aksi terorisme yang terjadi di beberapa negara. Dalam menghadapi isu tersebut, membangun kesadaran bela negara merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan. Kesadaran bela negara dapat diartikan sebagai kesadaran individu atau masyarakat dalam menjaga keutuhan negara dan menghadapi ancaman terorisme dengan cara yang lebih efektif. Artikel ini membahas mengenai pentingnya membangun kesadaran bela negara dalam menghadapi isu-isu radikalisme yang mengarah pada terorisme. Selain itu, artikel ini juga membahas beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran bela negara, seperti pendidikan nasionalisme, penguatan karakter bangsa, dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Diharapkan dengan meningkatkan kesadaran bela negara, masyarakat dapat lebih siap dan mampu menghadapi ancaman terorisme dan membangun negara yang lebih kuat dan stabil. Kata Kunci: Kesadaran Bela Negara, Radikalisme, Terorisme Abstract The issue of radicalism and terrorism is increasingly becoming a concern in society, especially with the series of acts of terrorism that occurred in several countries. In dealing with these issues, building awareness of state defense is one of the solutions that can be done. State defense awareness can be defined as the awareness of individuals or communities in maintaining the integrity of the state and facing the threat of terrorism in a more effective way. This article discusses the importance of building state defense awareness in dealing with issues of radicalism that lead to terrorism. In addition, this article also discusses several strategies that can be done to increase state defense awareness, such as nationalism education, strengthening national character, and active participation in social activities. It is hoped that by increasing state defense awareness, people can be better prepared and able to face the threat of terrorism and build a stronger and more stable country. Keywords: State Defense Awareness, Radicalism, Terrorism
Urgensi Penerapan Kawasan Ekonomi Khusus Dalam Meminimalisir Konflik Horizontal di Laut China Selatan Muhammad Surya Bhaskara; Panji Suwarno; Agus Adriyanto; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Achmed Sukendro
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4758

Abstract

Abstrak Laut China Selatan (LCS) merupakan wilayah yang penuh potensi namun juga menjadi sumber konflik yang berkepanjangan oleh banyak negara. Dinamika konflik yang terjadi akibat claim sepihak dari China menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan potensi yang begitu besar di Laut China Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis alternatif baru dalam meminimalisir dampak konflik LCS dengan konsep penerapan kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ). Penelitian ini menggunakan Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang didukung oleh data primer dan sekunder. Selain itu, penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori resolusi konflik yang memiliki beberapa pendekatan untuk menyelesaikan konflik diantaranya pendekatan kolaboratif, keamanan, dan kompromi untuk melihat urgensi Penerapan KEK di Natuna. Kesimpulan dari penelitian ini penerapan KEK dapat menjadi salah satu solusi yang efektif untuk meminimalisir konflik horizontal di Laut China Selatan. KEK dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih stabil dan harmonis antar negara dengan mendorong investasi dan Kerjasama ekonomi. Kata Kunci: Laut China Selatan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Konflik Horizontal Abstract The South China Sea (SCS) is a region full of potential but has also been a source of prolonged conflict among many countries. The dynamics of the conflict resulting from China's unilateral claims have led to suboptimal utilization of the enormous potential in the South China Sea. The purpose of this research is to analyze new alternatives for minimizing the impact of SCS conflict with the concept of applying Special Economic Zones (SEZ) policies. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach supported by primary and secondary data. Additionally, this research is analyzed using conflict resolution theory, which has several approaches to resolving conflicts including collaborative, security, and compromise approaches to see the urgency of implementing SEZs in Natuna. The conclusion of this study is that the implementation of SEZs can be an effective solution to minimizing horizontal conflicts in the South China Sea. SEZs can help create more stable and harmonious conditions among countries by encouraging investment and economic cooperation. Keywords: South China Sea, Special Economic Zones (SEZ), Horizontal Conflict
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Mencegah Aksi Terorisme di Indonesia Herwist Simanjuntak; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno; Achmed Sukendro
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4764

Abstract

Abstrak Teorisme telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas keamanan internasional dan nasional. Indonesia terbukti rawan terhadap kegiatan terorisme dengan serangkaian peristiwa bom yang terjadi. Kecenderungan aksi teror di Indonesia meningkat, terutama karena kondisi bangsa dan negara yang rentan terhadap konflik dan sedang mengalami krisis multidimensi. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai tindakan preventif yang penting untuk mencegah munculnya tindakan terorisme di Indonesia. Studi pustaka dilakukan untuk memahami konsep dan teori pemberdayaan masyarakat dan upaya pencegahan terorisme yang dilakukan di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui kemitraan terpadu antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan masyarakat secara organisatoris maupun individual. Sasaran yang harus dicapai adalah mewujudkan pemahaman masyarakat tentang terorisme, kemampuan masyarakat dalam deteksi dini, partisipasi masyarakat dalam pencegahan, dan ketahanan masyarakat dalam mengantisipasi keadaan krisis. Sehingga dapat disimpukan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencegah aksi terorisme di Indonesia merupakan tindakan preventif yang penting dan harus dilakukan secara terpadu, intensif, dan komprehensif. Kata Kunci: Terorisme, Ancaman, Keamanan, Pemberdayaan, Masyarakat
Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Kejaksanaan Negeri Lebong Elsa Kristina Hutapea; Achmed Sukendro; Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4770

Abstract

Abstrak Upaya Perdamaian melalui Keadilan Restoratif merupakan jalur penghentian tuntutan ketika suatu perkara pidana tidak dilanjutkan hingga Pengadilan. Tidak semua perkara pidana dapat diadili melalui keadilan Restoratif. Ada beberapa kasus perkara pidana yang dapat diselesaiakan salah satunya perkara pidana penganiayaan yang ada di Kabupaten Lebong. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa Kejaksaan Negeri Lebong dalam melaksanakan Keadilan Restoratif. Artikel ini dibentuk peneliti dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti artikel jurnal, buku, laporan dan sumber lain yang terkait. Hasil penelitaian ini menunjukkan bahwa Penerapan Restoratif Justice Kejaksaan Lebong pada kasus penganiayaan di Lebong sebagian besarnya sudah sejalan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dalam hal ini penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif. Oleh karena itu, Kejaksaan sebagai Fasilitator telah mengedepankan hak dari pada korban dan upaya damai dengan pelaku. Keywords: Kejaksaan, Keadilan Restoratif, Penganiayaan Abstract Peace Efforts through Restorative Justice is a path to stop prosecutions when a criminal case is not continued until the Court. Not all criminal cases can be tried through Restorative justice. There are several criminal cases that can be resolved, one of which is the criminal persecution case in Lebong Regency. The purpose of this study is to find out and analyze the Lebong District Attorney's Office in implementing Restorative Justice. This article is formed by collecting data from various sources, such as journal articles, books, reports and other related sources. The results of this study show that the application of Restorative Justice of the Lebong Prosecutor's Office in the persecution case in Lebong is largely in line with the Prosecutor's Regulation of the Republic of Indonesia number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice which in this case stops prosecution based on Restorative justice. Therefore, the Prosecutor's Office as a Facilitator has prioritized the rights of victims and peaceful efforts with perpetrators. Keywords: Prosecution, Restorative Justice, Persecution
Co-Authors A Ahmad Adiningtyas Dwiputri Samsoerizal Admiral Musa Julius Adriyanto, Agus Agung Mulyo Utomo Aprianto Trianggoro Putro Arief Budiarto Avida Mileaningrum Ayu Meiranda Bangun, Ernalem Bayu Setiawan Berton Suar Pelita Panjaitan Cahyo Nugroho D Daryono Djayeng Tirto S. Dody Mulia Harahap Elsa Kristina Hutapea Eri Radityawara Hidayat Ermita Sari Ferdy Ieorocha Gustin Restu Pangestu Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra Hendrik Leopatty Herlina Juni Risma Saragih Herwist Simanjuntak I Dewa Ketut Kerta Widana Julianto Exel Allolayuk Krisna Silawa Kusuma Kusuma Kusuma Legowo, Endro Mariska Natalia Rande Muhammad Surya Bhaskara N Nurkhasanah Panji Suwarno Puguh Santoso Puguh Santoso Pujo Widodo Ratna Alam Raundoh Tul Jannah Raundoh Tul Jannah Rizky Budi P. Sulton Rudy Teguh Imananta Sakinatunnafsih Anna Shelvy Nujuliyani Suci Dewi Anugrah Syamsunasir Syamsunasir Syifa Haerunisa Putri Maharani Tatok Yatimantoro Utama, Anang Puji Wilopo Wilopo