Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pembinaan UMKM Penyedia Bahan Baku Herbal Bogor dalam Peningkatan Aspek Legalitas dan Produktivitas Ekonomi Adisthy Nurqamarani; Ari Juliana; Nadia Nurani Isfarin; Setyo Kuncoro; Dedy Juniadi
Jurnal Abdimas Mahakam Vol. 6 No. 02 (2022): Juli
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/jam.v6i02.1434

Abstract

UMKM berperan penting terhadap “green economic growth” karena berkontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi dan jejak lingkungan baik dalam lingkup nasional maupun dalam lingkup global. Di tengah pandemi global, UMKM sangat penting untuk pemulihan ekonomi mengingat besarnya kontribusinya terhadap sektor tenaga kerja. Pandemi, di sisi lain, meningkatkan kesadaran untuk lebih peduli dengan lingkungan. Riset menunjukkan semakin banyak pengusaha yang mengalihkan fokus mereka untuk berinvestasi di sector lingkungan, salah satunya adalah mitra abdimas kami, yaitu PT.Akademi Inovasi Indonesia (PT.AVIN). PT.AVIN merupakan UKM yang bergerak di bidang penyediaan bahan baku herbal yang didapatkan dari limbah lingkungan industri dan rumah tangga serta tumbuhan-tumbuhan herbal, seperti daun-daun kering. Kehadiran PT.AVIN yang bergerak di bidang green business perlu diapresiasi. Namun, keterbatasan modal ataupun sarana prasarana seringkali menghambat kemajuan UMKM untuk berinovasi. Permasalahan yang dihadapi oleh mitra diantaranya alat penunjang produksi yang masih tradisional, belum memiliki izin P-IRT, UKOT dan IEBA, serta tidak mempunyai merek dan label kemasan yang memadai. Dalam program pengabdian masyarakat ini, kami memberikan solusi atas beberapa kendala tersebut diantaranya memberikan bantuan sarana prasarana berupa mesin pengering makanan dan memberikan sosialisasi terkait perizinan perusahaan serta pelatihan desain label. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan abdimas ini, mitra disarankan segera mengajukan izin P-IRT, UKOT dan IEBA sebagai bentuk keseriusan dalam pengembangan bisnis.
Etika Profesionalitas Polres Jayawijaya Dalam Pelayanan Laporan Pengaduan Dan Pelayanan Administrasi Sihombing, Poltak; Ari Juliana; Abner H.Bajari
Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (Maret - April 2025)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jemsi.v6i4.4440

Abstract

Potret buruk Polres Jayawijaya berdasarkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik seperti pungli dan penelantaran kasus pidana yang berdampak pada rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Polres Jayawijaya dituntut untuk memastikan penegakan hukum terlaksana secara kondusif seperti menindaklanjuti laporan tindak pidana masyarakat untuk memberikan rasa nyaman secara psikologis dan melayani kebutuhan masyarakat secara inklusif tanpa memandang suku, ras, agama, dan jenis kelamin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika profesionalisme dalam penanganan laporan dan penyelenggaraan layanan SIM serta menganalisis upaya yang dilakukan dalam peningkatan pelayanan Polres Jayawijaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara di Polres Jayawijaya. Sebanyak 13 narasumber dipilih sebagai key informan. Data dianalisis dengan menggunakan teori birokrasi Weber, indikator yang dianalisis terdiri dari etika kepribadian, sosial, kelembagaan, dan bernegara dengan. Data dianalisis dengan proses reduksi data, penyajian, dan penarikan simpulan. Etika profesi dalam penanganan laporan menurut adat istiadat yang berhasil diidentifikasi oleh peneliti terdiri dari etika kenegaraan, etika sosial, etika kepribadian dan etika kelembagaan dimana anggota Polres Jayawijaya tidak terlibat dalam lembaga swadaya masyarakat manapun. Etika profesi dalam penyelenggaraan layanan SIM adalah etika kenegaraan dan etika sosial. Upaya peningkatan pelayanan publik mengacu pada kode etik profesi yang dilakukan oleh penyelenggara organisasi dan menggunakan sistem digitalisasi dalam layanan pengaduan dan layanan SIM, namun upaya tersebut belum mampu meningkatkan pelayanan publik dalam menekan praktik pungli.