Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

KEPASTIAN HUKUM TEMPAT BERDAGANG BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR KLENDER JAKARTA TIMUR Yuherman; Fahririn
Esensi Hukum Vol 4 No 1 (2022): Juni - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v4i1.118

Abstract

Market activity cannot be separated from the interaction of traders and buyers which as buyers pass through the market area causing traffic disorder in the market area. Causing traffic jams in the market area so that it affects the orderliness of the roads around the market area. Another fact is that since the establishment of modern supermarkets, which are more organized and cleaner, the functions of traditional markets or people's markets are less than optimal. This study uses a field research type of research method, namely research that is directly related to the object under study to obtain information about the reality that exists in the field. The conclusion of this study is that the role of street vendors in creating public order and facilities needs to be reviewed because considering the large number of evictions that occur and are considered as a form of problem and are considered disturbing and even abusing public facilities. Suggestions from this research are street vendors at PD Pasar Jaya Klender, East Jakarta, do not get direct management and do not get legal certainty in accordance with existing policies in several regulations that directly regulate public order and facilities, including the management of street vendors.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PENYEBARLUASAN VIDEO PRIBADI YANG MENGANDUNG PRONOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER Fahririn; Yuherman; Romandanti, Nika Wela
Esensi Hukum Vol 5 No 2 (2023): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v5i2.250

Abstract

Many videos containing pornographic content are spread on social media, especially Twitter. Accounts containing immoral content are still active today and are still distributing pornographic photos and videos and there is no accountability received by the creators of these accounts, so the victims' videos are still being spread and becoming public consumption. This research uses a qualitative method with a literature study approach which will provide an explanation of the regulations related to the distribution of pornographic content and the sanctions that can be applied to perpetrators. The results of the research show that the principle of lex specialis derogate lex generalis in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions creates criminal liability that can ensnare perpetrators of pornography crimes more specifically.
TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG AGRARIA DAN HUKUM ADAT DI REMPANG harahap, adit; Fahririn
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 5 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i5.80

Abstract

Dalam mengkaji tantangan dan solusi dalam implementasi Undang-Undang Agraria dan hukum adat melalui studi kasus masyarakat Rempang. Tantangan utama yang dihadapi meliputi konflik kepentingan antara masyarakat adat, pemerintah, dan korporasi. Solusi yang diusulkan termasuk pendaftaran resmi tanah ulayat, penguatan hukum adat dalam sistem hukum nasional, peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, serta pemberian kompensasi dan pemulihan yang memadai bagi korban pelanggaran hak ulayat. Perlindungan hukum terhadap masyarakat Rempang harus diperkuat melalui penegakan hukum yang adil dan penghormatan terhadap hak-hak adat.
DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERKAIT BATAS USIA PENCALONAN PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN NEGARA HUKUM: Pembahasan azhar, fauzi muhamad; Fahririn
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 5 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i5.83

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden telah menjadi perhatian publik, dan banyak orang di Indonesia telah memberikan tanggapan. Putusan ini berkaitan dengan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Untuk memahami dampak putusan Mahkamah Konstitusi dari sudut pandang prinsip keadilan, diperlukan analisis mendalam dan menyeluruh karena masalah ini sangat kompleks. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yuridis dalam penelitian ini. Hal itu bertujuan untuk menjawab semua latar belakang masalah di atas tentang dampak putusan mahkamah konstitusi dalam perspektif keadilan sebagai prinsip negara hukum. Putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi adalah keputusan akhir dan mengikat. Sebab itu, keputusan seperti itu harus didasarkan pada prinsip filosofi dan kepastian hukum yang berbasis pada keadilan. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi harus selalu mengutamakan prinsip keadilan dan bersandar terhadap keadilan. Kesimpulannya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan berbagai persoalan terkait prinsip keadilan dan integritas lembaga peradilan dalam konteks demokrasi Indonesia, serta berpotensi memiliki dampak jangka panjang terhadap sistem politik dan hukum di negara ini.
The Implementation of Legal Protection for Migrant Workers in Indonesia Prasasti, Ashyfa; Nugroho, Wahyu; Fahririn
Veteran Law Review Vol 7 No 2 (2024): November 2024
Publisher : Faculty of Law |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/velrev.v7i2.9161

Abstract

Indonesia as a country with a large population causes an increase in the number of workers that is not accompanied by the availability of jobs. So that many workers migrate to get workers, one of which is abroad. Migrant workers who are abroad need legal protection to avoid violations of the law such as physical violence, sexual harassment, unpaid wages, and many others. For this reason, the Indonesian government has formed Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers as an effort to protect its citizens. This study uses qualitative methods and data collection using literature studies. The data used are in the form of journals, proceedings, books, and other related literature that support the problems discussed in this study.
PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENCEMARAN PEMBUANGAN LIMBAH KULIT Abdul Ropik Fauzi; Nugroho, Wahyu; Fahririn
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 1 No. 2 (2023): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/jis.v1i2.25

Abstract

Enforcement of environmental administrative law is something that is often found in every environmental problem in cases of environmental pollution by industry. Administrative law enforcement is considered the most important law enforcement effort. This is because administrative law enforcement is more aimed at efforts to prevent pollution and environmental damage. The research method used is an empirical legal research method that is descriptive in nature using a normative juridical approach. The source of this research is primary data obtained through interviews as well as secondary data, namely laws and regulations related to the object of research. The research results obtained are first, the enforcement of environmental law due to violations of environmental pollution due to waste disposal by the leather tanning industry in Garut Regency based on Legislation in the Environmental Sector is not optimal and the supervisory function is weak, resulting in various violations by the leather tanning industry is still found; and second, several factors in enforcing environmental law in Garut Regency towards the leather tanning industry for waste pollution, namely internal factors and external factors.   Abstrak Penegakan hukum administrasi lingkungan adalah hal yang sering ditemukan dalam setiap permasalahan lingkungan dalam kasus pencemaran lingkungan oleh industri. Penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditunjukkan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan wawancara serta data sekunder yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian diperoleh pertama, penegakan hukum administrasi lingkungan akibat pencemaran lingkungan terhadap pelanggaran akibat pembuangan Limbah oleh industri penyamakan kulit di Kabupaten Garut berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Lingkungan Hidup belum secara optimal dan lemahnya fungsi pengawasan, sehingga masih ditemukan berbagai pelanggaran oleh industri penyamakan kulit; dan kedua, beberapa faktor dalam penegakan hukum administrasi lingkungan hidup di kabupaten Garut terhadap industri penyamakan kulit atas pencemaran limbah terdapat faktor internal dan faktor eksternal.
Implementation of Artificial Intelligence by Kominfo in the enforcement of pornographic content on social media Twitter (X) Fahririn; Cakra Heru Santosa; M. Ihsan Maulana
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2024.6.2.25737

Abstract

This research is motivated by the increasing prevalence of pornographic content, which has significant psychological, social, and economic impacts on Indonesian society. The study examines the application of Artificial Intelligence (AI) by the Ministry of Communication and Informatics (Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo) in enforcing laws against pornographic content on Twitter (now known as X). Employing a descriptive qualitative method with a case study approach, the research involved in-depth interviews with 15 key informants. The findings reveal that Kominfo’s AI system utilizes a layered detection model integrating computer vision and natural language processing, achieving an accuracy rate of approximately 85% for visual content and 75% for textual content. The system automates around 80–85% of the detection process through deep packet crawling and inspection techniques. Despite these advancements, law enforcement efforts face several challenges, including a high rate of false positives, difficulties in cross-platform coordination, and limited contextual understanding of local cultural nuances. The study concludes that effective enforcement requires developing more adaptive algorithms supported by comprehensive, Indonesia-specific datasets; enhancing coordination with global social media platforms; establishing an integrated task force; and creating a transparency and accountability framework to ensure a safer digital ecosystem. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya prevalensi konten pornografi yang berdampak signifikan terhadap aspek psikologis, sosial, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Studi ini menelaah penerapan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence, AI) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam penegakan hukum terhadap konten pornografi di platform media sosial Twitter (kini dikenal sebagai X). Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan 15 informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem AI Kominfo menerapkan model deteksi berlapis yang mengintegrasikan computer vision dan natural language processing, dengan tingkat akurasi sekitar 85% untuk konten visual dan 75% untuk konten tekstual. Sistem ini mampu mengotomatisasi sekitar 80–85% proses deteksi melalui teknik deep packet crawling dan inspection. Meskipun demikian, pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain tingginya tingkat false positives, kesulitan koordinasi lintas platform, serta keterbatasan pemahaman terhadap konteks budaya lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum memerlukan pengembangan algoritma yang lebih adaptif dengan dukungan data set komprehensif yang sesuai dengan konteks Indonesia, peningkatan koordinasi dengan platform media sosial global, pembentukan satuan tugas terpadu, serta pengembangan kerangka transparansi dan akuntabilitas guna menciptakan ekosistem digital yang aman dan berintegritas.Keywords: Artificial Intelligence; Pornographic Content; Law Enforcement; Twitter (X)
PROSES PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN) DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Tusa'diyah, Halimah; Fahririn
Van Java Law Journal Vol 1 No 02 (2024): AGUSTUS
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/vjlj.v1i02.81

Abstract

Eksistensi teknologi informasi saat ini seperti pedang bermata dua, yaitu selain memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, dapat juga menjadi ladang perbuatan melawan hukum. Jurnal ini mengkaji tentang bagaimana mekanisme pembuktian dan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pornografi balas dendam menurut UU ITE. Metode penelitian yang digunakan penulis ialah yuridis normatif, yaitu mencari sumber data sekunder terkait bagaimana mekanisme pembuktian dan pertanggungjawaban pelaku revenge porn sesuai dengan tatanan hukum positif di Indonesia. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE memberikan dasar hukum untuk menuntut pelaku, tetapi penerapan hukuman sering kali tidak sebanding dengan dampak yang dialami korban. Secara keseluruhan, penerapan UU ITE dalam menangani kasus revenge porn menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan perlindungan korban.
GUGATAN BALIK KORPORASI TERHADAP SAKSI AHLI LINGKUNGAN: ANALISIS SLAPP DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE Ananda, Syifa Kaffah; Nugroho, Wahyu; Fahririn
Jurnal Yuridis Vol 12 No 1 (2025): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v12i1.11154

Abstract

The practice of corporate counterclaims against environmental expert witnesses in forest fire cases shows symptoms of legal abuse in the form of Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). This study analyzes the case of PT Jatim Jaya Perkasa against Prof. Bambang Hero Saharjo in the perspective of SLAPP in Indonesia and examines the role of Good Corporate Governance (GCG) principles in limiting deviant corporate actions. This research uses normative juridical method with statutory approach and case approach. The data is analyzed descriptively qualitatively. The results show that the lawsuit contains elements of intimidation against scientific and public participation in environmental law enforcement. Although Article 66 of the PPLH Law, Permen LHK No. 10 of 2024, and Perma No. 1 of 2023 have provided a basis for legal protection for environmental fighters, including expert witnesses, the implementation of the three regulations is still weak and has not become an effective guideline at the practical level. Therefore, it is necessary to strengthen the implementation of regulations through active supervision and internalization of GCG values by corporations so that the law is not used as a tool of repression against public participation.