Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Batavia

TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG AGRARIA DAN HUKUM ADAT DI REMPANG harahap, adit; Fahririn
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 5 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i5.80

Abstract

Dalam mengkaji tantangan dan solusi dalam implementasi Undang-Undang Agraria dan hukum adat melalui studi kasus masyarakat Rempang. Tantangan utama yang dihadapi meliputi konflik kepentingan antara masyarakat adat, pemerintah, dan korporasi. Solusi yang diusulkan termasuk pendaftaran resmi tanah ulayat, penguatan hukum adat dalam sistem hukum nasional, peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, serta pemberian kompensasi dan pemulihan yang memadai bagi korban pelanggaran hak ulayat. Perlindungan hukum terhadap masyarakat Rempang harus diperkuat melalui penegakan hukum yang adil dan penghormatan terhadap hak-hak adat.
DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERKAIT BATAS USIA PENCALONAN PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN NEGARA HUKUM: Pembahasan azhar, fauzi muhamad; Fahririn
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 5 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i5.83

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden telah menjadi perhatian publik, dan banyak orang di Indonesia telah memberikan tanggapan. Putusan ini berkaitan dengan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Untuk memahami dampak putusan Mahkamah Konstitusi dari sudut pandang prinsip keadilan, diperlukan analisis mendalam dan menyeluruh karena masalah ini sangat kompleks. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yuridis dalam penelitian ini. Hal itu bertujuan untuk menjawab semua latar belakang masalah di atas tentang dampak putusan mahkamah konstitusi dalam perspektif keadilan sebagai prinsip negara hukum. Putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi adalah keputusan akhir dan mengikat. Sebab itu, keputusan seperti itu harus didasarkan pada prinsip filosofi dan kepastian hukum yang berbasis pada keadilan. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi harus selalu mengutamakan prinsip keadilan dan bersandar terhadap keadilan. Kesimpulannya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan berbagai persoalan terkait prinsip keadilan dan integritas lembaga peradilan dalam konteks demokrasi Indonesia, serta berpotensi memiliki dampak jangka panjang terhadap sistem politik dan hukum di negara ini.