Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.168
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan Jurnal Inovasi Penelitian Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Markuat Markuat
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAHH TANGGA Markuat Markuat
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 1 No 1: Juni 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v1i1.1835

Abstract

Domestic Violence (domestic violence) had become a commonagenda in recent decades. Facts show that domestic violence disproportionatelyaffects large enough for children as victims. Violence against children is not a rarecase in the community. Children have been taught since childhood to be obedientand disobedient to parents in a violent manner. Parents in applying discipline to achild does not always pay attention to the existence of the child as a human being,a child is given the rules of the parents who do not appreciate the rational andwithout the presence of a child with all of his rights, such as the right of childrento play. The research that have done is a normative research of law which isfocused on the norm and also the object of law as the main data, they getting fromrule and books that consist of the rule, that had to fine the truth from the researchthat have done. The writter made a research in DIY Police. The result of this studywere: (1) Implementation of legal protection of children as victims of domesticviolence can be done in two ways, namely the efforts of non-penal and penaleffort. Non-penal effort done by a preemptive and preventive, while the effortsmade by the penal repressive actions by the police DIY after psychologicalviolence within the domestic sphere occur and are reported to the police.(2)Constraints faced by the police in the implementation of the legal protection ofchildren as victims of psychological violence in the household, namely: (a) Thedifficulty of finding strong evidence of a child victim of psychological violence,in this case the question is about how to form of psychological violence. (b) Thedifficulty to distinguish children who are experiencing emotional violencecommitted by family members in a household setting. A child who isexperiencing violence usually has a psychological fear to reveal the problems theyexperienced as a result of the act of the perpetrator. (c) The number of childvictims of psychological violence to the people who shut themselves in theirenvironment and also includes the police or to Child Protective Services. (d) Thedelay in the reports of family members in household, and also includes reportsfrom neighbors who saw or hear direct actions and words of the perpetrators ofsuch violence
DAMPAK PENETAPAN LOCKDOWN BAGI SEBUAH NEGARA DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN BERDASARKAN ASAS KEADILAN Markuat Markuat
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 1 No 6: Nopember 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v1i6.1836

Abstract

Covid 19 merupakan virus yang muncul di awal 2020 yang dimulai di Kota Wuhan Propinsi Hubei Di China. Penyakit ini mengakibatkan pandemi koronavirus 2019–2020. Akibat dari Covid 19 ini tidak hanya personal saja tetapi hingga bersifat menjadi bencana nasional. Salah satu kebijakan yang diambil oleh negara dari 177 negara yang teridentifikasi Covid 19 adalah lockdown, yaitu dimana adanya larangan untuk keluar masuk suatu tempat atau gedung untuk mencegah penularan. Indonesia belum mengeluarkan kebijakan ini, nantinya jika kebijakan ini dikeluarkan maka negara harus memperhatikan HAM dari warga negara. Maka selanjutnya berdasarkan fakta-fakta diatas maka penulis akan menganalisa beberapa hal: : 1) Bagaimana penanganan Covid 19 di berbagai Negara;2) Bagaimanakah kebijakan kekarantinaan kesehatan di Indonesia. Penulis akan melakukan penelitian hokum yuridis normatif . Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Dan pada akhirnya penulis mendapatkan bahwa pentingnya perlindungan HAM bagi Warga Negara selama pandemi ini berlangsung hingga diperlukan kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi Covid 19.
Police Efforts in Commanding Drug Criminal Actions in The Muslim Community Markuat Markuat
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v9i1.7683

Abstract

This study aims to comprehensively describe the role of the Police in tackling drug crimes in Muslim communities. The research used is juridical empirical. This research is descriptive analysis, namely research that aims to clearly and accurately describe the things in question; then the problems are analyzed based on legal theories or applicable laws and regulations to obtain accountable answers. Based on the results of the study, it was concluded that the role of the Police in tackling drug crimes in Muslim society is the role of preventing, the role of law enforcement and the role in conducting therapy and rehabilitation for narcotics crimes. The efforts made by the Police to tackle drug crimes in Muslim communities are using pre-emptive and preventive methods. Pre-Emtif Effort is a policy that looks at the root causes of crime through a social approach, a situational approach and a community approach to eliminate the elements of potential disturbances. At the same time, preventive efforts are preventing the community so as not to abuse narcotics.Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan secara komprehensip peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di Masyarakat Muslim. Penelitian  ini mengunakan pendekatan  yuridis  empiris yang  bersifat  deskriptif  analisis, yakni  penelitian  yang  bertujuan  untuk  dapat  menggambarkan dan mendeskripsikan  secara  jelas  dan  cermat  hal-hal  yang  dipersoalkan,  kemudian  permasalahan  tersebut  dianalisis  berdasarkan  teori-teori  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  guna  memperoleh  jawaban  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan Peranan kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkoba di masyarakat muslim yaitu  peranan dalam melakukan pencegahan, peranan melakukan penegakan hukum dan peranan dalam melakukan terapi dan rehabilitasi terhadap tindak pidana narkotika. Adapun upaya yang di lakukan Kepolisian untuk menangulangi tindak pidana  narkoba di Masyarakat Muslim yaitu dengan cara Pre-Emtif dan preventif. Upaya Pre-Emtif adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur potensi gangguan yang terjadi. Sedangkan upaya preventif adalah pencegahan terhadap masyarakat agar tidak melakukan penyalahgunaan narkotika.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI PENGADILAN NEGERI CIBINONG (studi kasus nomor 327/pid.b/201/PN.Cbi) Markuat Markuat
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 2 (2022): Juni : Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (762.702 KB) | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v2i2.404

Abstract

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana pembunuhan yang didahului oleh rencana pembunuhan terlebih dahulu. Namun, pengertian dan syarat unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana tidak dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keadaan demikian menjadikan pengertian dan syarat unsur berencana mengalami dinamika. Pada konteks ini, dibutuhkan kepekaan hakim dalam menganalisis, mempertimbangkan, dan memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dalam Putusan Nomor 327/pid.b/201/PN.Cbi. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana karena telah mempersiapkan diri untuk membunuh “korban”, meskipun yang dibunuh adalah orang lain. Metode yang digunakan untuk menganalisis putusan tersebut adalah yuridis normatif dengan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hakim menggunakan istilah persiapan dalam mempertimbangkan unsur rencana kurang tepat. Demikian juga pertimbangan unsur berencana yang hanya berfokus pada syarat adanya pemutusan kehendak dengan tenang, dan adanya jarak waktu tertentu adalah kurang lengkap. Seharusnya dilengkapi dengan pelaksanaan rencana dengan tenang.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN FOTO/VIDEO PORNOGRAFI DALAM MEDIA ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor: 902/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst) Markuat Markuat
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 2 (2022): Juni : Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (919.329 KB) | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v2i2.405

Abstract

ABSTRAK Tindak  pidana  penyebaran  foto/video pornografi  dalam  media  elektronik. Penerapan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  penyebaran  foto/video pornografi  dalam  media  elektronik  merupakan  salah  satu  bagian  dari kejahatan cybercrime yang  akhir-akhir  ini  semakin  berkembang. Adapun  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  pengaturan  tindak  pidana  penyebaran  foto/video  pornografi  dalam  media  elektronik  dan  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  tindak  pidana  penyebaran  foto/video  pornografi  dalam  media  elektronik  dalam  putusan  nomor 902/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  bahan  kepustakaan  atau  data  sekunder  yang  meliputi  buku-buku  serta  norma-norma  hukum  yang  terdapat  pada  peraturan  perundang-undangan,  azas-azas  hukum,  kaidah  hukum  dan  sistematika  hukum  dan  juga  mengkaji  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  bahan  hukum  lainnya. Penyelesaian  kasus  tindak  pidana  penyebaran  foto/video  pornografi  menggunakan  media  elektronik  dapat  diamati  melalui  adanya  kasus  yang  masuk  ke  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  yang  dalam  putusannya,  hakim  menjatuhkan  pidana  penjara  selama  9  (Sembilan)  bulan  penjara  dan  denda  sebesar  Rp.10.000.000,- (sepuluh  juta  rupiah). Hal  ini  menjelaskan  bahwa  penjatuhan  pidana  tersebut  sesuai  dengan  pertanggungjawaban  terdakwa  atas  perbuatannya.  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI PENGADILAN NEGERI CIBINONG (studi kasus nomor 327/pid.b/201/PN.Cbi) Markuat Markuat
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 2 (2022): Juni : Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v2i2.404

Abstract

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana pembunuhan yang didahului oleh rencana pembunuhan terlebih dahulu. Namun, pengertian dan syarat unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana tidak dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keadaan demikian menjadikan pengertian dan syarat unsur berencana mengalami dinamika. Pada konteks ini, dibutuhkan kepekaan hakim dalam menganalisis, mempertimbangkan, dan memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dalam Putusan Nomor 327/pid.b/201/PN.Cbi. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana karena telah mempersiapkan diri untuk membunuh “korban”, meskipun yang dibunuh adalah orang lain. Metode yang digunakan untuk menganalisis putusan tersebut adalah yuridis normatif dengan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hakim menggunakan istilah persiapan dalam mempertimbangkan unsur rencana kurang tepat. Demikian juga pertimbangan unsur berencana yang hanya berfokus pada syarat adanya pemutusan kehendak dengan tenang, dan adanya jarak waktu tertentu adalah kurang lengkap. Seharusnya dilengkapi dengan pelaksanaan rencana dengan tenang.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN FOTO/VIDEO PORNOGRAFI DALAM MEDIA ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor: 902/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst) Markuat Markuat
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 2 (2022): Juni : Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v2i2.405

Abstract

ABSTRAK Tindak  pidana  penyebaran  foto/video pornografi  dalam  media  elektronik. Penerapan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  penyebaran  foto/video pornografi  dalam  media  elektronik  merupakan  salah  satu  bagian  dari kejahatan cybercrime yang  akhir-akhir  ini  semakin  berkembang. Adapun  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  pengaturan  tindak  pidana  penyebaran  foto/video  pornografi  dalam  media  elektronik  dan  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  tindak  pidana  penyebaran  foto/video  pornografi  dalam  media  elektronik  dalam  putusan  nomor 902/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  bahan  kepustakaan  atau  data  sekunder  yang  meliputi  buku-buku  serta  norma-norma  hukum  yang  terdapat  pada  peraturan  perundang-undangan,  azas-azas  hukum,  kaidah  hukum  dan  sistematika  hukum  dan  juga  mengkaji  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  bahan  hukum  lainnya. Penyelesaian  kasus  tindak  pidana  penyebaran  foto/video  pornografi  menggunakan  media  elektronik  dapat  diamati  melalui  adanya  kasus  yang  masuk  ke  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  yang  dalam  putusannya,  hakim  menjatuhkan  pidana  penjara  selama  9  (Sembilan)  bulan  penjara  dan  denda  sebesar  Rp.10.000.000,- (sepuluh  juta  rupiah). Hal  ini  menjelaskan  bahwa  penjatuhan  pidana  tersebut  sesuai  dengan  pertanggungjawaban  terdakwa  atas  perbuatannya.  
Co-Authors