Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Voice Justisia : Jurnal Hukum dan Keadilan El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Journal of Ekonomics, Finance, and Management Studies Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara
Ja’far Shodiq
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pandangan Hukum Pidana tentang Eksistensi Grasi Ja’far Shodiq
VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 6 No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (rechstsaat) dibuktikan dari ketentuan dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Ide negara hukum, terkait dengan konsep the rule of law dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey. Tiga ciri penting setiap negara hukum atau yang disebutnya dengan istilah the rule of law oleh A.V. Dicey, yaitu: 1) supremacy of law; 2) equality before the law; 3) due process of law. KUHP Indonesia, dalam pidana pokoknya mencantumkan pidana mati dalam urutan pertama. Pidana mati di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda, yang sampai saat ini masih tetap ada. Sementara praktik pidana mati masih diberlakukan di Indonesia, Belanda telah menghapus praktik pidana mati sejak tahun 1870 kecuali untuk kejahatan militer. Tujuan Penleitian Mengetahui eksistensi dan kedudukan grasi dalam perspektif hukum pidana secara umum. Hasil Pertama Grasi bukan merupakan upaya hukum. Meskipun grasi dapat merubah status hukuman seseorang, grasi dipandang sebagai hak prerogatif yang hanya ada di tangan Presiden. Upaya hukum hanya yang disebutkan di dalam KUHAP. Kedua Grasi adalah kewenangan Presiden untuk memberikan ampunan berupa pengurangan pidana, penggantian jenis pidana menjadi pidana yang lebih ringan, atau penghapusan pelaksanaan pidana. Dalam memberikan grasi, presiden memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Ketiga Eksistensi grasi dalam perspektif hukum pidana. Grasi sebagai hak warga Negara Pemohon yang mengajukan grasi tidak sebagai terpidana melainkan sebagai warga negara yang berhak meminta ampun atas kesalahannya kepada Presiden sebagai pemimpin Negara.
Relevansi Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dengan Konsep Ekonomi Pancasila Mubyarto Ja’far Shodiq; Muhammad Nizar; Muhammad Fahmul Iltiham
El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Vol. 6 No. 6 (2025): El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmal.v6i6.7924

Abstract

Ibn Khaldun's economic thinking and the concept of Pancasila Economics developed by Mubyarto have significant relevance in understanding an economic system based on moral and social values. Ibn Khaldun emphasized the importance of cooperation, justice, and the role of the state in creating social welfare, which is in line with the basic principles of Pancasila Economics which place the economy as a tool to achieve social justice. This study aims to analyze the harmony between Ibn Khaldun's economic thinking and the concept of Pancasila Economics using a qualitative-descriptive approach through literature studies. The results of the study show that these two thoughts have similarities in aspects of the role of the state in the economy, distribution of justice, and social welfare based on ethical values and togetherness. This study contributes to providing a historical and philosophical perspective on the development of an economic system that is more oriented towards people's welfare and the principles of social justice in Indonesia.
Inovasi Digital dan Kebijakan Bank Sentral dalam Era Teknologi Surayda Rihani; Ja’far Shodiq; Najul Ghalib
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 1 No. 5 (2025): Menulis - Mei
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v1i5.264

Abstract

Perkembangan pesat teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam sistem keuangan global, mendorong lahirnya berbagai inovasi seperti teknologi finansial (fintech), aset kripto, dan mata uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currency). Inovasi-inovasi ini menciptakan peluang baru dalam efisiensi layanan keuangan dan perluasan inklusi, namun sekaligus menghadirkan tantangan terhadap efektivitas kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Bank sentral di berbagai negara kini dituntut untuk menyesuaikan kebijakan dan regulasi guna merespons dinamika ini secara adaptif dan proaktif. Abstrak ini menyoroti peran strategis bank sentral dalam mengelola transformasi digital, termasuk melalui pengembangan kebijakan moneter yang berbasis data digital, penerbitan CBDC, serta peningkatan kapasitas regulasi terhadap ekosistem keuangan digital. Studi ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara inovasi digital dan kebijakan bank sentral, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul di era teknologi.
Relevansi Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dengan Konsep Ekonomi Pancasila Mubyarto Ja’far Shodiq; Muhammad Nizar; Muhammad Fahmul Iltiham
El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Vol. 6 No. 6 (2025): El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmal.v6i6.7924

Abstract

Ibn Khaldun's economic thinking and the concept of Pancasila Economics developed by Mubyarto have significant relevance in understanding an economic system based on moral and social values. Ibn Khaldun emphasized the importance of cooperation, justice, and the role of the state in creating social welfare, which is in line with the basic principles of Pancasila Economics which place the economy as a tool to achieve social justice. This study aims to analyze the harmony between Ibn Khaldun's economic thinking and the concept of Pancasila Economics using a qualitative-descriptive approach through literature studies. The results of the study show that these two thoughts have similarities in aspects of the role of the state in the economy, distribution of justice, and social welfare based on ethical values and togetherness. This study contributes to providing a historical and philosophical perspective on the development of an economic system that is more oriented towards people's welfare and the principles of social justice in Indonesia.
Co-Authors Iltiham, Muhammad Fahmul Muhammad Nizar Najul Ghalib Surayda Rihani