Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Tantangan dan Strategi untuk Meminimalisir Pelanggaran Kampanye Pilkada Wiredarme Wiredarme; M. Zaenul Muttaqin
SIGn Jurnal Hukum Vol 4 No 1: April - September 2022
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v4i1.168

Abstract

This study aims to analyze the regulation on challenges and strategies to minimize campaign violations of the Regional Head Election simultaneously in 2020 during the Covid-19 pandemic. The research method used is normative juridical. Data was collected using literature study techniques on primary, secondary, and tertiary legal materials. The collected legal materials were then analyzed using qualitative data analysis methods. The results show that Law No. 6 of 2020, Regulation of General Election Commission No. 5 of 2020, Regulation of General Election Commission No. 13 of 2020, and Regulation of Election Supervisory Board No. 4 of 2020 has not been able to address the various violations of the 2020 Regional Head Elections campaign during the Covid-19 pandemic. In this case, mass mobilization exceeds the amount determined based on Regulation of General Election Commission No. 13 of 2020. In addition, the massive role of political buzzers indicates that money politics is rarely absent during the Regional Head Election campaign. Therefore, it is recommended to establish special regulations for pandemic situations, including prohibiting donations or other money politics. Furthermore, the involvement of political buzzers in online media who often use anonymous accounts requires specific regulations, including account legalization, content configuration, and content narrative. In addition, the application of health protocols in the Regional Head Election campaign should be based on Law No. 6 of 2018, which contains strict sanctions for violators of health protocols. From these recommendations, it is hoped that it will minimize the campaign violations of the Regional Head Election simultaneously in the future.
Program pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi orang dalam gangguan jiwa di Balai Rehabilitasi Sosial Margo Widodo Provinsi Jawa Tengah Yudhitia Bimantara; Diajeng Asadinasti Penanggungan; Diah Utami Sekar Sari; Meutia Eldurr Riska Salisa; Wiredarme Wiredarme
Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 1 No. 5 (2022): Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/nautical.v1i5.248

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan Program Bakti Sosial bagi penderita gangguan jiwa di panti rehabilitasi sosial marga Widodo, Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data standar operasional prosedur (SOP) service center. Pelaksanaan program rehabilitasi sosial dapat dikaji dalam empat aspek, yaitu; proses rehabilitasi sosial, jenis program dan kegiatan bakti sosial, serta informasi bakti sosial dalam program rehabilitasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rehabilitasi sosial balai rehabilitasi sosial marga Widodo Semarang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Program rehabilitasi sosial juga telah dilaksanakan dan sesuai dengan kebutuhan. Dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial juga terdapat faktor pendukung dan penghambat yang dapat mempengaruhi berjalannya program. Faktor tersebut bisa berasal dari narapidana, balai, atau pihak di luar balai. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi sosial di balai rehabilitasi sosial marga Widodo Semarang telah berjalan sebagaimana mestinya walaupun masih terdapat kendala di dalamnya.
Optimalisasi penegakan perda melalui SiPraJa oleh satuan polisi pamong praja Provinsi Jawa Tengah Enggar Mustofa; Muzilah Nur Madhani; Risqi Ibnu Destiawan; Rosfathma Cahyaning Safitri; L.S. Utama; Wiredarme Wiredarme
Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 1 No. 5 (2022): Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/nautical.v1i5.249

Abstract

Jurnal ini mengulas tentang bagaimana digitalisasi pada organisasi perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan Sistem Informasi Penegakan Peraturan Daerah Jawa Tengah (SiPraJa). Adapun instrumen penelitiannya yaitu observasi, dan wawancara. Dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data primer melalui wawancara bersama Kepala Bidang Penegakan Produk dan Hukum Daerah Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dengan ditambah data sekunder dari sumber literasi berupa manual book aplikasi SiPraJa. Hasil penelitian ini adalah pengembangan aplikasi SiPraJa diharapkan dapat membantu anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah dalam penegakan peraturan daerah, meski dalam prosesnya masih ditemukan beberapa kendala dalam hal pengaduan dan pelaporan kasus pelanggaran peraturan daerah.
Optimalisasi desa tangguh bencana di Provinsi Jawa Tengah di era digitalisasi Agung Budi Prasetyo; Lumintang Dzunurroini; Gina Shinta Wirapermata; Zulfikar Ramadhani; Wiredarme Wiredarme
Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 1 No. 5 (2022): Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/nautical.v1i5.327

Abstract

Jawa Tengah adalah provinsi dengan kategori risiko bencana sedang. Hal tersebut terbukti pada data indeks resiko bencana yang menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah berada di angka 125.73 yang artinya pada tingkatan sedang. Karena itu, salah satu strategi pengurangan resiko bencana yang diprogramkan pemerintah adalah Desa Tangguh Bencana. Pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana di Provinsi Jawa Tengah masih kurang optimal buktinya, Provisi Jawa Tengah memiliki 8.562 desa, namun sampai saat ini baru 691 desa yang terdaftar sebagai desa tangguh bencana. Tujuan dari kegiatan ini adalah (1) pengoptimalisasian pembentukan Desa Tangguh Bencana dengan kolaborasi unsur penta helix, (2) bertambahnya jumlah Desa Tangguh Bencana di Provinsi Jawa Tengah sehingga membuat masyarakat lebih banyak yang paham dengan mitigasi dan pengurangan resiko bencana, (3) terjadi sebuah kerjasama antar unsur penta helix dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mewujudkan optimalisasi Desa Tangguh Bencana di Jawa Tengah.  Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari kegiatan ini antara lain, (1) munculnya pemikiran dari kelima unsur penta helix untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk mengurangi resiko bencana dengan pembentukan Desa Tangguh Bencana, (2) bertambahnya jumlah Desa Tangguh Bencana di Provinsi Jawa Tengah, (3) adanya solusi untuk desa-desa di Provinsi Jawa Tengah yang belum terbentu sebagai Desa Tangguh Bencana.
Revitalisation Of the Merariq Tradition to Prevent the Practice of Merariq Kodeq in Central Lombok Regency Luh Putu Vera Astri Pujayanti; Mohamad Zaki Taufik; Baiq Aprimawati; Wiredarme Wiredarme
KASTA : Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan Vol. 6 No. 4 (2026): October
Publisher : Lembaga Bale Literasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58218/kasta.v6i4.4521

Abstract

The practice of merariq kodeq, as a distortion of the traditional merariq customary system, remains deeply rooted among the Sasak community in Central Lombok Regency. This practice has the potential to contribute to school dropout, poor reproductive health, structural poverty, and maternal and child mortality. These consequences need to be addressed through collective awareness in order to foster a high-quality future generation. Efforts are therefore needed to revitalise the merariq customary system by aligning it with the legal minimum age for marriage and children's rights to protection, with the aim of preventing cases of merariq kodeq. This study employed a descriptive qualitative research design to examine the revitalisation of merariq culture in addressing the cultural deviation of merariq kodeq among the Sasak community as a means of preventing early marriage in Central Lombok Regency. The conceptual framework of the study was based on Wallace's (1956) theory of Revitalisation Movements. Data were collected using purposive and snowball sampling through interviews, observations, and documentation. Data analysis and conclusion drawing employed the Interactive Model developed by Miles and Huberman. The revitalisation of the merariq customary system has not yet been fully optimised or effective in establishing a new habitus among the Sasak community in Central Lombok Regency to prevent the occurrence of merariq kodeq. The limited success of efforts to eliminate merariq kodeq can be attributed to several factors: (1) formal regulations and awig-awig are not yet fully regarded as living law, while the enforcement of sanctions is often subject to compromise; (2) formal regulations and awig-awig face difficulties in overcoming the deeply rooted cultural doctrines surrounding merariq kodeq; (3) legal loopholes are exploited to facilitate unregistered marriages; (4) local customary institutions remain relatively passive; and (5) the perception that merariq kodeq provides an immediate means of reducing the economic burden on families.