Rasmi Adhelia
Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Tanggungjawab Kepolisian Dalam Penanganan, Keamanan, Dan Ketertiban Masyarakat Di Kota Makassar Rasmi Adhelia; Ma'ruf Hafidz; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.155 KB) | DOI: 10.52103/jlg.v2i1.322

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis tanggung jawab Kepolisian terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Tanggung jawab kepolisian terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Makassar tidak ada batasnya karena tanggung jawab polisi adalah harga diri dan atau harga mati, Polisi melaksanakan tanggung jawabnya dengan melakukan tindakan preventif dan tindakan represif. (Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab kepolisian dalam penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat di kota Makassar Adanya sarana atau fasilitas yang masih kurang memadai serta kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah diukur berdasarkan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. The research objective is to analyze the responsibility of the police for security and public order in Makassar City and the factors that influence it. The type of research used is empirical legal research. The results of the study show that the responsibility of the police for security and public order in Makassar City has no limits because the responsibility of the police is self-respect and / or fixed price, the police carry out their responsibilities by taking preventive and repressive actions. (Factors affecting the implementation of the police's responsibility in handling security and public order in the city of Makassar. The existence of inadequate facilities or facilities and low legal awareness of the community is measured based on legal knowledge, legal understanding, legal attitudes and legal behavior.