Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum TerhadapAnak Dalam Keluarga Poligami: Pespektif Hukum Positif Indonesia Kasmawati Saleh; Hambali Thalib; Ma'ruf Hafidz
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Penelitian bertujuan untuk untuk mendeskripsikan kedudukan anak dalam perkawinan poligami, dan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum hak anak dalam keluarga poligami. Tipe penelitian ini adalah normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan dan pendekata konseptual, kemudian dilakukan analisis deskripsi, argumentasi, interpretasi dan sistematisasi. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Kedudukan anak dalam perkawinan poligami berdasarkan hukum islam adalah melekatnya hak radla yakni hak anak untuk mendapatkan pelayanan, hak hadlanah yakni hak anak untuk diasuh serta didik sejak bayi, hak walayah yakni hak perwakilan yang diberikan sampai anak tumbuh dewasa balig, hak nafkah yakni hak berhubungan langsung dengan kedua orangtua (nasab). Sedangkan menurut undang-undang perkawinan adalah kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kawajiban yang dimaksud disini, berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Didalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia pemberian perlindungan hak anak dalam izin poligami belum diatur secara khusus, namun ada beberapa pasal yang terkait dengan perlindungan hak anak dalam izin poligami diantaranya, Pasal 55 Ayat 2 sampai Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 4 dan 5 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juga membahas mengenai poligami. The study aims to: describe the position of a child in a polygamous marriage, and to describe the legal protection of children in polygamous families. This type of research is a normative approach used in this study is the approach of legislation and and pendekata conceptual, then analysis the description, argumentation, interpretation and systematization. Results The study authors found that: The position of the child in a polygamous marriage under the laws of Islam are sticking right radla the child's right to get the service, right hadlanah the rights of children to be raised as well as students from infancy, the right Walayah the rights of representation granted until the child grows up puberty, rights or the right living in direct contact with both parents (nasab). Meanwhile, according to marriage law is both parents are obliged to maintain and educate their children as well as possible, our obligations in question here, valid until the child is married or can stand alone. In Regulation Legislation in Indonesia providing protection of children's rights in the permission for polygamy is not specifically regulated, but there are several articles related to the protection of children's rights in the permission for polygamy among others, Article 55 Paragraph 2 to Article 3 Compilation of Islamic Law. Act No. 1 of 1974 on the marriage of Articles 4 and 5 and Government Regulation No. 10 of 1983 also talked about polygamy.

Hak Ganti Kerugian Korban Penangkapan Tidak Sah Dalam Sistem Peradilan Pidana Andi Nurul Asmi; Hambali Thalib; Ma'ruf Hafidz
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP berkaitan dengan naiknya besaran ganti kerugian dapat dilaksanakan dengan proses mudah sesuai degan prinsip kemudahan dan keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis (sosiological jurisprudence). Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), mengamati berbagai reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat .Penelitian ini dikategorikan sebagai hukum doctrinal tentang hukum in concerto dengan sumber data primer melalui teknik wawancara dengan pihak terkait yang serta data sekunder berupa teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dengan mengkaji bahan-bahan hukum dan dianalisis dengan menggunakan logika deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa proses pelaksanaan upaya ganti rugi berkaitan dengan biaya ganti kerugian belum bisa terlaksana dengan mudah karena masih harus mengacu pada keputusan Menteri Keungan No. 983/KMK.01/1983 yang memang sudah perlu direvisi karena terlalu banyak tahapan yang mengakibatkan prosesnya menjadi lama tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintahan No. 92 Tahun 2015 yang mensyaratkan pada pasal 11 ayat 2 yang berbunyi “ Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan”. This research aims to find out whether the issuance of Government Regulation No. 92 of 2015 concerning the implementation of the Criminal Procedure Code relating to the increase in the amount of compensation can be carried out with an easy process in accordance with the principle of convenience and justice. This research is a sociological juridical study (sociological jurisprudence). This research is based on normative jurisprudence (laws and regulations), observing various reactions and interactions that occur when the normsystem works in the community. This research is categorized as doctrinal law about law in concerto with primary data sources through interview techniques with related parties as well as secondary data in the form of data collection techniques carried out with literature study techniques by reviewing legal materials and analyzed using deduction logic. Based on the results of research and discussion, it is known that the process of implementing the compensation effort relating to compensation costs cannot yet be carried out easily because it still has to refer to the Minister of Finance's decision No. 983 / KMK.01 / 1983 which indeed needs to be revised because there are too many stages which cause the process to be longer than in accordance with Government Regulation No. 92 of 2015 which requires Article 11 paragraph 2 which reads "Payment of compensation is made within a maximum period of 14 (fourteen) working days from the date the request for compensation is received by the implementing minister".

Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Andi Muhammad Refil; Ma'ruf Hafidz; Muhammad Rustam
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Penelitian bertujuan mengetahui pelaksanaan kontrak pengadaan Barang dan Jasa pemerintah di Kabupaten soppeng dan upaya yang dilakukan oleh pihak pengguna barang dan jasa bilamana terjadi keterlambatan di dalam penyelesaian pekerjaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah di KabupatenSoppeng. Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah untuk menentukan penyedia barang dan jasa dilakukan dengan metode seleksi atau pelelangan. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa adalah perjanjian dimana suatu pihak yaitu penyedia barang dan jasa sepakat menyerahkan barang atau melaksanakan jasa tertentu dan pihak pengguna barang dan jasa sepakat membayar atas barang yang telah diserahkan atau jasa yang dilaksanakan, Kontrak pengadaan barang dan jasa Pemerintah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng dibuat dengan akta dibawah ditangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak pengguna barang dan jasa bilamana terjadi keterlambatan di dalam penyelesaian pekerjaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah di KabupatenSoppeng dengan menambah waktu pelaksanaan pekerjaan dengan amandemen Kontrak, sanksi denda, dan pemberhentian kontrak. This study aims to determine the implementation of government procurement contracts for goods and services in Soppeng Regency and the efforts made by the users of goods and services if there is a delay in completing the work of the procurement of government goods and services in Soppeng Regency. This type of research is empirical research. The results of research on the implementation of government procurement of goods and services to determine the providers of goods and services are carried out by the selection or auction method. The Goods and Services Procurement Contract is an agreement in which a party, namely a provider of goods and services, agrees to deliver goods or carry out certain services and the goods and services user agree to pay for the goods that have been delivered or services performed, a contract for the procurement of government goods and services at the District Education Office Soppeng made by deed under the hand. Efforts made by the users of goods and services when there is a delay in the completion of the work of the procurement of government goods and services in Soppeng Regency by increasing the time for carrying out the work by amending Contracts, sanctions fines, and terminating contracts.

Jaminan Penangguhan Penahanan Pada Tahap Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Nurdin Nurdin; Ma'ruf Hafidz; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Penelitian bertujuan mengetahui pengaturan penangguhan penahanan pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, dan pelaksanaan penangguhan penahanan pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian Penangguhan penahanan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang. Dalam pelaksanaannya, pemberian penangguhan penahanan dengan jaminan uang, jumlah uang tergantung pada kesepakatan antara pihak instansi yang menahan dengan pemohon penangguhan penahanan, penasihat hukum atau keluarganya. Uang jaminan disimpan oleh instansi yang menahan, tidak diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri sebagaimana amanat undang-undang. Sedangkan penangguhan penahanan dengan jaminan orang, biasanya isteri atau anak yang menjadi penjamin. Penasihat hukum tidak pernah menjadi penjamin. The research aims to determine the arrangement of detention suspension at the investigation stage at the Makassar Port Police, and the implementation of detention suspension at the investigation stage at the Makassar Port Resort Police. This type of research is juridical empirical. Research Results Suspended detention can be carried out with or without a guarantee in the form of money or a person's guarantee, however, the Criminal Procedure Code does not explain the amount of security deposit if the suspension is carried out with a money guarantee. In its implementation, granting a suspension of detention with a money guarantee, the amount of money depends on the agreement between the detaining agency and the applicant for a suspension of detention, legal advisers or their families. Security deposits are kept by the detaining agency, and are not submitted to the Clerk of the District Court as mandated by law. Meanwhile, the detention is suspended with a person guarantee, usually the wife or child who becomes the guarantor. Legal counsel is never a guarantor.

Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali Mandar Sry Yulianti; Ma'ruf Hafidz; Dachran S Busthami
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian menganalisis Efektifitas Putusan Hak Asuh Anak dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Polewali Mandar dalam memberikan hak pemeliharaan atau hak asuh anak kepada salah satu dari orang tuanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empiris Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) evektifitas putusan hakim terhadap hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar No.195/Pdt.G/2020/PA.Plw terlaksana sudah efektif karna dilaksanakan dengan baik dan memenuhi syarat sesuai dengan putusan Pengadilan Agama dalam pemenuhan hak asuh anak; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar , yaitu faktor agama dan faktor materi. Pertimbangan hakim dalam menetapkan hak pemeliharaan anak atau hak asuh anak, selain pertimbangan hukum yang dilakukan, hakim juga melihat kepentingan-kepentingan anak, supaya hak pemeliharaan anak atau hak asuh anak tepat kepada siapa di dapatkan. Hakim juga menggunakan hadist Al-Qur’an dalam mempertimbangkan putusan tentang hak asuh anak. This study aims to analyze the implementation of legal protection against children through diversion The research objective is to analyze the effectiveness of child custody decisions and judges' judgments at the Polewali Mandar Religious Court in providing custody or custody of children to one of the parents. This study uses an empirical research approach. The results show that: (1) the effectiveness of the judge's decision on child custody due to divorce at the Polewali Mandar Religious Court No.195 / Pdt.G / 2020 / PA.Plw has been implemented effectively because it is implemented well and fulfills requirements in accordance with the decision of the Religious Court in fulfilling child custody rights; (2) the factors affecting the judge's decision on child custody due to divorce at the Polewali Mandar Religious Court, namely religious factors and material factors. Judges considerations in determining child care or child custody rights, in addition to the legal considerations made, the judge also looks at the interests of the child, so that the right to care for the child or the right to custody of the child is right to whom it is obtained. The judge also used the hadith from the Qur'an in considering decisions about child custody.

Tanggungjawab Kepolisian Dalam Penanganan, Keamanan, Dan Ketertiban Masyarakat Di Kota Makassar Rasmi Adhelia; Ma'ruf Hafidz; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis tanggung jawab Kepolisian terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Tanggung jawab kepolisian terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Makassar tidak ada batasnya karena tanggung jawab polisi adalah harga diri dan atau harga mati, Polisi melaksanakan tanggung jawabnya dengan melakukan tindakan preventif dan tindakan represif. (Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab kepolisian dalam penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat di kota Makassar Adanya sarana atau fasilitas yang masih kurang memadai serta kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah diukur berdasarkan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. The research objective is to analyze the responsibility of the police for security and public order in Makassar City and the factors that influence it. The type of research used is empirical legal research. The results of the study show that the responsibility of the police for security and public order in Makassar City has no limits because the responsibility of the police is self-respect and / or fixed price, the police carry out their responsibilities by taking preventive and repressive actions. (Factors affecting the implementation of the police's responsibility in handling security and public order in the city of Makassar. The existence of inadequate facilities or facilities and low legal awareness of the community is measured based on legal knowledge, legal understanding, legal attitudes and legal behavior.

Kejaksaan Dalam Penindakan Kasus Tindak Pidana Korupsi Arman Arman; Ma'ruf Hafidz; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis penindakan kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penuntasan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pelaksanaanya masih perlu diefektifkan terutama yang terkait dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sehingga meminimalisir kerugian keuangan negara. Faktor subtansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, dan sarana dan prasarana kurang berpengaruh terhadap efektivitas penuntasan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. The research objective is to analyze the prosecution of corruption cases at the South Sulawesi High Prosecutor's Office and the factors that influence it. This research is a descriptive study with an empirical juridical approach. The results of the study show that: The completion of criminal acts of corruption at the South Sulawesi High Prosecutor's Office has been carried out in accordance with the prevailing laws and regulations, but the implementation still needs to be effective, especially those related to investigations, investigations and prosecutions, so as to minimize state financial losses. Factors of legal substance, legal structure, legal culture, and facilities and infrastructure have little effect on the effectiveness of the completion of criminal acts of corruption at the South Sulawesi High Prosecutor's Office.

Pengecualian Sengketa Tanah Dalam Tata Cara Gugatan Sederhana (Small Claim Court) A. Irfan Suandy; Andi Risma; Ma'ruf Hafidz
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis alur proses penyelesaian Gugatan Sederhana sesuai dengan Perma No 2 Tahun 2015 jo. Perma No 4 Tahun 2019. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa Alur dan tahapan-tahapan hukum acara dalam penyelesaian gugatan sederhana diatur dalam Pasal 5 Perma No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019 meliputi: pendaftaran gugatan, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, dan putusan. Melalui Perma No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019, penyelesaian gugatan sederhana dapat mewujudkan asas cepat yang terlihat dari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya seperti penyelesaian gugatan sederhana diselesaikan dengan batas waktu maksimal 25 hari terhitung sejak dimulainya sidang pertama, asas sederhana terlihat dari adanya ketentuan Pasal 1 angka 1 PERMA No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019. The research objective was to analyze the flow of the simple lawsuit settlement process in accordance with Perma No. 2 of 2015 jo. Perma No. 4 of 2019. The research method uses normative juridical legal research. The results showed that the flow and stages of procedural law in the settlement of a simple lawsuit are regulated in Article 5 Perma No. 2 of 2015 jo. Perma No. 4 of 2019 includes: lawsuit registration, examination of simple lawsuit completeness, appointment of judges and appointment of substitute clerks, preliminary examinations, determination of trial days and summons of parties, trial and reconciliation examinations, evidence, and verdicts. Through Perma No. 2 of 2015 jo. Perma No. 4 of 2019, the settlement of a simple lawsuit can realize the principle of speed which can be seen from the provisions contained therein such as the settlement of a simple lawsuit is completed with a maximum time limit of 25 days from the start of the first trial, the simple principle can be seen from the existence of the provisions of Article 1 number 1 PERMA No. 2 of 2015 jo. Perma No. 4 of 2019..

Efektivitas Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Polrestabes Makassar Dimas Rahmat Julianto; Hambali Thalib; Ma'ruf Hafidz
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polrestabes Makassar dan faktor-faktir yang mempengaruhinya. Metode Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatf. Penelitian empiris merupakan dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti wawancara yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana pencurian kendaraanbermotor di Polrestabes Makassar telah dilaksanakan sesaui dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun faktor yang menghambat penanganan perkara tindak pidana pencurian kendaraanbermotor di Polrestabes Makassar adalah (1) faktor kurangnya sarana dan prasana (2) faktor kurangnya sumber daya manusia. The research objective is to analyze the implementation of the handling of motor vehicle theft criminal cases at the Makassar Police and the factors that influence it. The research method used empirical legal research methods with a qualitative approach. Empirical research is the existence of field data as the main data source, such as interviews related to the issues discussed. The results of this study indicate that the handling of cases of motor vehicle theft at the Makassar Police has been carried out in accordance with the prevailing laws and regulations. The factors that hinder the handling of cases of motor vehicle theft in Makassar Police are (1) the lack of facilities and infrastructure (2) the lack of human resources..

Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Perkara Cerai Talak No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg Nurul Fuadi Yunus; Ma'ruf Hafidz; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis penerapan asas ultra petitum partium serta pertimbangan hakim dapat Mengeyampingkan Asas Ultra Petitum Partium dalam perkara cerai talak No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian bahwa penerapan asas ultra petitum partium dalam perkara cerai talak No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg. di Pengadilan Agama Pinrang, masih dalam koridor yang dibenarkan meskipun bergeser dari apa yang telah digariskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena dalam petitum permohonan Majelis Hakim menghukum bekas suami dengan menjatuhkan nafkah iddah dan mut’ah berdasarkan hak ex officio hakim dalam perkawinan yang secara hukum belum terjadi hubungan antara suami istri (qabla al-dukhūl) sedangkan adanya ketentuan bolehnya hakim mengenyampingkan larangan menjatuhkan putusan di luar tuntutan para pihak apabila perkara tersebut telah terjadi hubungan suami istri (ba’da al-dukhūl). Sedangkan dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam perkara cerai talak No.30/Pdt.G/ 2016/PA.Prg. The research objective was to analyze the application of the ultra petitum partium principle and the judge's consideration of overriding the Ultra petitum partium principle in the divorce case No.30 / Pdt.G / 2016 / PA.Prg in the Pinrang Religious Court. The research method uses the type of empirical law research. The results showed that the application of the ultra petitum partium principle in the case of divorce talak No.30 / Pdt.G / 2016 / PA.Prg. in the Pinrang Religious Court, it is still within the justified corridor even though it is shifting from what has been outlined in the Islamic Law Compilation (KHI), because in the petitum of the request the Panel of Judges punished the ex-husband by dropping the iddah and mut'ah livelihoods based on the ex officio rights of the judge in a marriage legally, there has been no relationship between husband and wife (qabla al-dukhūl), while there is a provision that the judge may override the prohibition against making decisions outside the demands of the parties if the case has occurred husband and wife relationship (ba'da al-dukhūl). While the basis for the judges' considerations used in the divorce case No.30 / Pdt.G / 2016 / PA.Prg.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search