Garuda - Garba Rujukan Digital

Penyelesaian sengketa Harta Warisan: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kolaka Putusan No. Perkara 0148/Pdt.G/P.A KLK/2017 Atika Puspita Sari; Ma'ruf Hafidz; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.028 KB)

Tujuan penelitian menganalisa Putusan Pengadilan Agama Kolaka dalam perkara putusan No. Perkara 0148/Pdt.G/P.A KLK/2017 dan Akibat hukum yang timbul bagi para pihak dalam sengketa harta waris di pengadilan Agama Kolaka. Penelitian ini adalah penelitian yang melakukan penelitian normatif. Hasil penelitian ini menggambarkan Pengadilan Agama Negeri Kolaka Dalam Perkara Putusan No. 0148/Pdt.G/P.A.KLK/2017 sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan pada hasil putusan perakara Sesuai dengan asas pembuktian yang berlaku dalam hukum acara perdata, berlaku ketentuan yang menyatakan barang siapa yang menggugat dia yang punya kewajiban membuktikan. Hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara sengketa harta warisan. Berdasarkan pada pemeriksaan persidangan tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada intinya Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Para Tergugat mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya. Dengan demikian dari fakta-fakta hukum tersebut Sebagai saran Peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi yang jelas dengan sanksi yang dapat menimbulkan kejeraan serta proses peradilan yang cepat dan transparan. The research objective to analyze the decision of the Kolaka Religious Court in the case of decision no. Case 0148/Pdt.G/P.A KLK/2017 and the legal consequences that arise for the parties in the inheritance dispute in the Kolaka Religious Court. This research is a research that conducts normative research. The results of this study describe the Kolaka District Religious Court in Decision Case No. 0148/Pdt.G/P.A.KLK/2017 is in accordance with the applicable law. Based on the results of the litigation decision. In accordance with the principle of proof applicable in civil procedural law, a provision applies which states that whoever sues he has the obligation to prove. The judge in determining the evidence in the case of inheritance disputes. Based on the examination of the trial, legal facts have been obtained that basically the Plaintiff is unable to prove the arguments of his lawsuit and the Defendants are able to prove the arguments in his rebuttal. Thus, from these legal facts, it is a suggestion for clear laws and regulations to eradicate corruption with sanctions that can cause deterrence and a fast and transparent judicial process.

Penyelesain Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) Dalam Sistem Hukum Indonesia Irmawati Irmawati; Mulyati Pawennei; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.298 KB)

Tujuan penelitian menganalisis proses penyelesaian tindak pidana ringan melalui kearifan lokal (hukum adat) pada Kawasan Adat Kajang Kabupaten Bulukumba dan factor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses penyelesaian tindak pidana ringan melalui kearifan lokal (hukum adat) pada Kawasan Adat Kajang Kabupaten Bulukumba sudah optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian tindak pidana ringan melalui kearifan local (hukum adat) pada Kawasan adat Kajang Kabupaten Bulukumba, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. The research objective to analyze the process of resolving minor crimes through local wisdom (customary law) in the Kajang Customary Area, Bulukumba Regency and the factors that influence it. The research method used is sociological or empirical legal research. The results showed that the process of resolving minor crimes through local wisdom (customary law) in the Kajang Customary Area, Bulukumba Regency was optimal. The factors that influence the settlement of minor crimes through local wisdom (customary law) in the Kajang customary area, Bulukumba Regency, are legal substance, legal structure and legal culture

Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Di Kota Makassar Alif Jaya Prastya; Syahruddin Nawi; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.91 KB)

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemberian bantuan hukum oleh Advokat di terhadap perempuan korban kekerasan Kota Makassar serta untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Advokat terhadap perempuan korban kekerasan di Kota Makassar. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris menggunakan data primer dan sekunder dan di samping itu penelitian ini memfokuskan perhatian pada sumber utama yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Perundang-undangan lainnya yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan peran advokat belum/kurang efektif sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor subtansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum, faktor sarana dan prasana, dan faktor ketidaktahuan masyarakat tentang bantuan hukum. Rekomendasi penelitian diharapkan advokat dan lembaga bantuan hukum maupun masyarakat agar saling mengerti dan memahami, serta diharapkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dapat dibenahi. This study aims to determine the effectiveness of providing legal aid by advocates to women victims of violence in Makassar City and to find out what are the obstacles in the implementation of providing legal assistance by advocates to women victims of violence in Makassar City. This research is an empirical juridical research using primary and secondary data and in addition this research focuses attention on the main source, namely Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and other legislation relevant to the research. The results of this study indicate that the role of advocates in providing free legal aid to women who are victims of violence in Makassar City has not been/less effective while the influencing factors are legal substance factors, legal structure factors, legal culture factors, facilities and factors. infrastructure, and people's ignorance of legal aid. The research recommendation is that it is hoped that advocates and legal aid institutions as well as the community will understand and understand each other, and it is hoped that the factors that affect the effectiveness of the role of advocates in providing free legal aid can be addressed.

Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Perjanjian Jual Beli Barang dari Perspektif Hukum Perdata A.Dini Hardina Ilham; Sufirman Rahman; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan peneltian menganalisis keabsahan tanda tangan elektronik dalam suatu perjanjian jual beli barang dari perspektif hukum perdata. (2) mengetahui dan menganalisis apakah tanda tangan elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Keabsahan suatu perjanjian yang dilakukan dengan tanda tangan elektronik dalam perspektif hukum perdata adalah berdasarkan pada asas-asas perjanjian sebagaimana yang termuat dalam KUHPerdata dan baru dapat dikatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia 2) Tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tanda tangan elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna layaknya akta otentik. The research objective to analyze the validity of electronic signatures in a sale and purchase agreement of goods from the perspective of civil law. (2) knowing and analyzing whether electronic signatures can be used as evidence in court. This research uses normative research. The results of this study indicate that: 1) The validity of an agreement made with an electronic signature in the perspective of civil law is based on the principles of agreement as contained in the Civil Code and can only be said to be valid if it uses an electronic system that is in accordance with applicable regulations in Indonesia. 2) An electronic signature has the same evidentiary power as an authentic deed as regulated in Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Electronic signatures can be used as legal evidence and have complete and perfect proof power like an authentic deed.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search