Garuda - Garba Rujukan Digital

Implikasi Hukum Kewenangan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri Dan Badan Narkotika Nasional Welly Abdillah; Hambali Thalib; Mulyati Pawennei
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian menganalisis kewenangan penangkapan tersangka narkotika yang dilakukan oleh Penyidik Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan penangkapan tersangka tindak pidana narkotika oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN menggunakan dasar hukum yang berbeda yaitu Penyidik BNN menggunakan dasar penyidikan Pasal 75 Jo.Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa batas waktu penangkapan tindak pidana narkotika adalh 3x24 jam. Sedangkan Penyidik Polri menggunakan KUHAP sebagai dasar hukum acaranya dalam hal batas waktu penangkapan yaitu 1x24 jam. Implikasi hukum terkait kewenangan penangkapan tersangka tindak pidana narkotika oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN memunculkan terjadinya ketidakpastian hukum, terjadinyan perbedaan penafsiran dan tumpang tindihnya kewenangan penangkapan. The research objective is to analyze the authority to arrest narcotics suspects carried out by Polri investigators and the National Narcotics Agency (BNN). This research method uses normative juridical research type. The results of this study indicate that the authority to arrest suspects in narcotics crimes by Polri Investigators and BNN Investigators uses a different legal basis, namely BNN investigators use Article 75 Jo. 35 of 2009 concerning Narcotics which states that the time limit for arresting narcotics crimes is 3x24 hours. Meanwhile, Polri investigators use the Criminal Procedure Code as the legal basis for their procedure in terms of the arrest time limit, which is 1x24 hours. The legal implications related to the authority to arrest suspects in narcotics crimes by Polri investigators and BNN investigators lead to legal uncertainty, differences in interpretation and overlapping arrest powers.

Efektivitas Penuntutan Terhadap Anak Yang Di Jadikan Kurir Narkotika: Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang Baso Sutrianti; Mulyati Pawennei; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.005 KB)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penuntutan terhadap anak yang dijadikan kurir narkotika di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dan faktor yang mempengaruhi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas penuntutan terhadap anak yang dijadikan kurir narkoba di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang kurang berjalan secara efektif dikarenakan tidak adanya jaksa penuntut umum yang khusus menangani perkara anak serta dalam tuntutan yang diterapkan oleh jaksa penuntut umum terhadap anak yang dijadikan kurir narkotika berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Faktor yang mempengaruhi efektivitas penuntutan terhadap anak yang dijadikan kurir narkoba di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan terhadap proses penuntutan terhadap anak yang dijadikan kurir narkotika. The research objective to analize the effectiveness of prosecuting children who were used as narcotics couriers at the Sidenreng Rappang District Attorney's Office and the influencing factors. This type of research is empirical juridical. The results of the study authors found that: The effectiveness of prosecution of children who were used as drug couriers at the Sidenreng Rappang District Attorney was not running effectively due to the absence of public prosecutors who specifically handled children's cases and the demands applied by the public prosecutor to children who were used as narcotics couriers were different. with crimes committed by adults. The factors that influence the effectiveness of prosecution of children who are used as drug couriers at the Sidenreng Rappang District Attorney are; substance, structure, and legal culture. These three factors are interconnected with the prosecution process against children who are used as narcotics couriers.

Penyelesain Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) Dalam Sistem Hukum Indonesia Irmawati Irmawati; Mulyati Pawennei; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.298 KB)

Tujuan penelitian menganalisis proses penyelesaian tindak pidana ringan melalui kearifan lokal (hukum adat) pada Kawasan Adat Kajang Kabupaten Bulukumba dan factor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses penyelesaian tindak pidana ringan melalui kearifan lokal (hukum adat) pada Kawasan Adat Kajang Kabupaten Bulukumba sudah optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian tindak pidana ringan melalui kearifan local (hukum adat) pada Kawasan adat Kajang Kabupaten Bulukumba, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. The research objective to analyze the process of resolving minor crimes through local wisdom (customary law) in the Kajang Customary Area, Bulukumba Regency and the factors that influence it. The research method used is sociological or empirical legal research. The results showed that the process of resolving minor crimes through local wisdom (customary law) in the Kajang Customary Area, Bulukumba Regency was optimal. The factors that influence the settlement of minor crimes through local wisdom (customary law) in the Kajang customary area, Bulukumba Regency, are legal substance, legal structure and legal culture

Tinjauan Kriminolgi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Andi Suci Syifawaru; Mulyati Pawennei; Ahmad Fadil
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (485.123 KB)

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual, dan menganalisis upaya pencegahan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi residivis anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual adalah faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial budaya, faktor penegakan hukum, faktor pengetahuan dankesadaran hukum, serta faktor pengetahuan agama. Upaya yang dilakukan aparat hukum dalam menanggulangi terjadinya residivis yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual dilakukan melalui berbagai tindakan termasuk tindakan pre-emtif, tindakan preventif, dan tindakan represif. The research objective to analyze the factors that cause the repetition of criminal acts committed by children as perpetrators of criminal acts of sexual harassment, and to analyze efforts to prevent repetition of crimes committed by children as perpetrators of criminal acts of sexual harassment. This research is a descriptive study with an empirical and normative juridical approach. The results showed that the factors that influence child recidivist as perpetrators of sexual harassment are family factors, economic factors, socio-cultural environmental factors, law enforcement factors, knowledge and legal awareness factors, and religious knowledge factors. Efforts made by law enforcement agencies in overcoming the occurrence of recidivists committed by children as perpetrators of criminal acts of sexual harassment are carried out through various actions including pre-emptive actions, preventive actions, and repressive measures

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Yang Berimplikasi Pencemaran Nama Baik: Studi Kasus Putusan No. 1675/Pid-Sus/2019/Pn.Mks Maulana Bahrul; Mulyati Pawennei; Azwad Rachmat Hambali
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.434 KB)

Tujuan penelitian menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana penghinaan Putusan No. 1675/Pid-Sus/2019/PN.Mks. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan pidana kepada terdakwa hanya 1 tahun 8 bulan penjara, sedangkan Majelis Hakim didasarkan atas beberapa pertimbangan hakim dalam hal memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada seluruh berkas perkara. Berdasarkan penetapan ketentuan hukum oleh hakim, maka hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penghinaan melalui media sosial. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pada dakwaan penuntut umum dan apa yang terbukti di persidangan sesuai dengan alat bukti dan barang bukti ditambah dengan keyakinan hakim serta didasarkan pada alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. The research objective to analyze the application of material criminal law to perpetrators of criminal acts of humiliation. 1675/Pid-Sus/2019/PN.Mks. The research method uses a normative legal research type. The results showed that the Public Prosecutor gave a criminal charge to the defendant for only 1 year and 8 months in prison, while the Panel of Judges was based on several judges' considerations in examining and making decisions based on the entire case file. Based on the determination of legal provisions by the judge, the judge in his decision stated that the defendant was legally and convincingly proven to have committed a criminal act of humiliation through social media. The judge's consideration in making a decision is based on the indictment of the public prosecutor and what is proven at trial in accordance with the evidence and evidence coupled with the judge's conviction and is based on aggravating and mitigating reasons for the defendant.

Analisis Kriminologi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Kasus Di Polres Luwu Suehrmanto Suhermanto; Mulyati Pawennei; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.708 KB)

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris,. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalulintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Luwu adalah: Faktor internal, meliputi: Usia, Eksistensi diri, Kurangnya kesadaran akan keselamatan diri sendiri dan orang lain, Kurangnya kesadaran akan peraturan lalulintas; Faktor eksternal, meliputi:Kurangnya perhatian orang tua, lingkungan pergaulan. 2) Upaya-upaya yang dilakukan aparat Kepolisian Resort Luwu dalam rangka mengurangi tindak pidana kecelakaan lalulintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Luwu yaitu: Upaya Pre-emtif, dengan melakukan patroli utamanya Sekolah, tempat keramaian seperti pasar, mal dan pusat perbelanjaan, Upaya preventif, melalui penyuluhan kepada anak-anak sekolah tentang masalah Peraturan Lalulintas dan tatacara berlalulintas yang baik; membentuk Patroli Keamanan Sekolah. Upaya represif, dilakukan dengan jalan melakukan tilang bagi setiap pelanggar lalulintas dengan sanksi membayar denda di pengadilan maupun di bank, menyita kendaraan, memanggil orang tua dan membuat surat pernyataan agar tidak diberikan lagi kendaraan untuk digunakan di jalan. The research objective to analyze the factors that cause traffic accidents committed by children. The research method used in this study is the empirical method. The results of the study show that 1) The factors that cause traffic accidents committed by children in Luwu Regency are: Internal factors, including: Age, Self-existence, Lack of awareness of the safety of oneself and others, Lack of awareness of traffic rules; External factors, including: Lack of parental attention, social environment. 2) Efforts made by the Luwu Resort Police apparatus in order to reduce traffic accidents committed by children in Luwu Regency, namely: Pre-emptive efforts, by conducting patrols mainly schools, crowded places such as markets, malls and shopping centers, Preventive efforts , through counseling to school children about the problem of Traffic Regulations and good traffic procedures; formed the School Safety Patrol. Repressive measures are carried out by issuing fines for every traffic violator with sanctions for paying fines in court or at the bank, confiscation of vehicles, calling parents and making statements so that no more vehicles are given to be used on the road.

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Studi Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks Eka Eman Rosi; Mulyati Pawennei; Muh. Rinaldy Bima
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (434.464 KB)

Tujuan penelitian menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan penerapan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor51/Pid.Sus/Anak/2020/PN.Mks). Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen dokumen, jurnal jurnal ilmiah maupun artikel ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Putusan No.51/Pid.Sus-Anak/PN Mks dengan Anak Muh. Adrian Saputra S Alias Rian (17 Tahun) bersama Anak Akbar Bin Seleng (18 Tahun) sebagai anak yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam persidangan telah memenuhi unsur pidana subjektif maupun unsur objektif. (2) Pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan usia serta tindak pidana yang dilakukan serta memperhatikan hak yang harus diberikan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum maupun Anak yang Berkonflik dengan Hukum. The research objective to analyze criminal responsibility for children as perpetrators of the crime of theft with violence and the application of criminal law against children as perpetrators of the crime of theft with violence committed by children (Case Study Decision Number 51/Pid.Sus/Anak/2020/PN.Mks). This study uses primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews while secondary data was obtained through documents, scientific journals and scientific articles. The results of this study indicate that; (1) The criminal responsibility of children as perpetrators of criminal acts in Decision No. 51/Pid.Sus-Child/PN Mks with Anak Muh. Adrian Saputra S Alias Rian (17 years old) with Anak Akbar Bin Seleng (18 years old) as children who were accused by the Public Prosecutor in the trial had met the subjective and objective elements of crime. (2) Legal arrangements for children as perpetrators of criminal acts are regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System by taking into account the age and crime committed and taking into account the rights that must be given to Children in Conflict with the Law and Children in Conflict with the Law.

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi Ariya Satria; Mulyati Pawennei; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.718 KB)

Tujuan Penelitian menganalisis efektivitas perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian, jika dilihat dari segi tipenya maka penelitian ini adalah penelitian empiris dengan tehnik pengumpulan data adalah dengan menggunkan kuisioner dan wawancara untuk data primer terhadap responden yang telah ditentukan pada populasi seperti jaksa, pelaku korupsi, hakim, dan Advokat. Hasil penelitian menggambarkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi kurang efektif disebabkan karena terlaluy prosuderal sehingga nanti ada rekomendasi dari LPSK baru bisa diberikan perlindungan hukum terhadap saksi. Dan faktor-faktor yang mempengarugi efektivitas perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum , dan Faktor Budaya hukum. This research objective to analyze the effectiveness of witness protection in corruption and the influencing factors. The research method, when viewed in terms of type, this research is empirical research with data collection techniques using questionnaires and interviews for primary data on respondents who have been determined in the population such as prosecutors, perpetrators of corruption, judges, and advocates. The results of the study illustrate that the effectiveness of legal protection for witnesses in criminal acts of corruption is less effective because it is too procedural so that later there is a recommendation from the LPSK that only legal protection can be given to witnesses. And the factors that affect the effectiveness of legal protection for witnesses in corruption are the legal substance factor, the legal structure factor, and the legal culture factor.

Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Muhammad Asnawi Said; Mulyati Pawennei; Mohammad Arif
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.664 KB)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Bulukumba. Tipe penelitian dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan penelitian yuridis empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Bulukumba belum berjalan secara efektif. Faktor yang mempengaruhi, yakni: Faktor Penegak Hukum, Faktor Hukum, dan (c) Faktor Sarana dan Prasarana. Rekomendasi Penelitian adalah agar dilaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan sarana dan prasarana serta regulasi. This research was conducted with the aim of knowing and analyzing the effectiveness of the implementation of electronic criminal case trials as well as to find out and analyze what factors affect the implementation of electronic criminal court trials during the Covid-19 pandemic at the Bulukumba District Court. The type of research in writing this thesis is using empirical juridical research. The results of the study indicate that the implementation of the electronic trial of criminal cases at the Bulukumba District Court has not been running effectively. The influencing factors, namely: Law Enforcement Factors, Legal Factors, and (c) Facilities and Infrastructure Factors. The research recommendation is that training be carried out to improve the quality of human resources as well as improve facilities and infrastructure as well as regulations.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Nur Fadillah Juanda Putri Juanda; Mulyati Pawennei; Muh. Rinaldy Bima
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.361 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga oleh anggota TNI; (2) mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh anggota TNI. Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Upaya Penegakkan hukum pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga oleh individu TNI, yaitu preventif dan represif; (2) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota TNI adalah faktor pihak ketiga, faktor ekonomi, dan faktor terdesak, tersiksa dan terpaksa. Rekomendasi penelitian: (1) Penjatuhan pidana yang tepat bagi terdakwa adalah anggota TNI dengan memidanakan terdakwa yang sebagaimana keputusan hakim. (2) Hakim seharusnya lebih memperhatikan pertimbangan agar kiranya yang dilakukan oelh anggota TNI terungkap dalam persidangan.. The research objective is to analyze the factors that cause domestic violence by members of the TNI; (2) knowing and analyzing law enforcement against criminal acts of domestic violence by members of the TNI. This type of research is empirical juridical research. The results of this study indicate that (1) Efforts to enforce criminal law against domestic violence by TNI individuals, namely preventive and repressive; (2) The factors that cause domestic violence perpetrated by members of the TNI are third party factors, economic factors, and urgency, torture and forced factors. Research recommendations: (1) The right punishment for the defendant is a member of the TNI by punishing the defendant according to the judge's decision. (2) Judges should pay more attention to considerations so that what has been done by members of the TNI is revealed in the trial

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search