<![CDATA[AbstractRice is a strategic commodity economically and politically in Indonesia. Economically, more than 90 percent of Indonesia's population makes rice as a staple food. Rice industry also drives the economy by providing jobs for more than 12.5 million households and as a source of agricultural GDP acceptance. Politically, the availability of rice will affect the political and security stability in the country.This study aims to describe the development of the rice policy that has been done by the government and evaluate the results of existing policies. The results showed, national rice policy covers the policy production, imports, prices and distribution. Policies implemented through intensification of production by improving productivity and cropping index. While the extension is done by expanding the harvest area, especially outside Java through Program Peningkatan Produksi Beras (P4) starts with Padi Sentra (1959), Bimas (1965), Insus (1979) and P2BN (2007). Import policy through specific tariffs, tariff quotas and the red line to reduce the amount of imported rice. Pricing policy is done by setting the HPP for manufacturers, OPM, Raskin and set a ceiling price for consumers. While the distribution policy is done by pointing Bulog as manager of Cadangan Beras Pemerintah (CBP) as well as the dealer Raskin. The fourth policy experience a variety of obstacles in its implementation both from internal and external that has not reached the expected goals.AbstraksBeras merupakan komoditas strategis secara ekonomi dan politis di Indonesia. Secara ekonomi, lebih dari 90 persen penduduk Indonesia menjadikanberas sebagai makanan pokoknya. Industri beras juga menjadi penggerak perekonomian dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi lebih dari 12.5 juta rumah tangga petani dan sebagai salah satu sumber penerimaan GDP pertanian. Secara politis, ketersedian beras akan mempengaruhi kondisi politik dan kestabilan keamanan negara.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan kebijakan beras yang telah dilakukan oleh pemerintah dan mengevaluasi hasil kebijakan yang sudah berjalan. Hasil penelitian menunjukkan, kebijakan perberasan nasional meliputi kebijakan produksi, impor, harga dan distribusi. Kebijakan produksi dilaksanakan melalui intensifikasi dengan meningkatkan produktivitas dan Indeks Pertanaman. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas area panen terutama di luar Jawa melalui Program peningkatan produksi padi (P4) dimulai dengan Padi Sentra (1959), Bimas (1965), Insus (1979) dan P2BN (2007).Kebijakan impor dilakukan melalui penetapan tarif spesifik, kuota tarif dan red line untuk menekan jumlah impor beras. Kebijakan harga dilakukan dengan menetapkan HPP untuk produsen, OPM, Raskin dan menetapkan pagu harga untuk konsumen. Sedangkan kebijakan distribusi dilakukan dengan menunjuk Bulog sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sekaligus sebagai penyalur Raskin. Keempat kebijakan tersebut dalam pelaksanaanya mengalami berbagai hambatan baik yang berasal dari internal maupun eksternal sehingga belum mencapai sasaran yang diharapkan. ]]>
