Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Ery Agus Priyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN WARALABA KEBAB KEBUL Rizky Eka Agustina; Ery Agus Priyono; Suradi Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.217 KB)

Abstract

Usaha dalam sistem franchise pada dasarnya adalah sebuah metode atau pola pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Perjanjian waralaba atau franchisee yang dibuat oleh franchisor dan franchisee menjadi dasar bagi pelaksanaan sistem usaha franchisee. Layaknya perjanjian pada umumnya, perjanjian franchise harus memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian franchise biasanya disusun menggunakan sistem perjanjian baku yang hanya dibuat oleh salah satu pihak yang memungkinkan akan mengganggu keseimbangan dan proporsionalitas dalam perjanjian. Berdasarkan hal tersebut penerapan asas proporsionalitas memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa seimbangnya hak dan kewajiban yang diperoleh para pihak dalam perjanjian waralaba Kebab Kebul. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang berupa data sekunder seperti dokumen perjanjian waralaba Kebab Kebul, peraturan perundangan yang mengatur tentang waralaba dan jurnal hukum. Hasil penelitian penulisan ini menunjukkan bahwa perjanjian waralaba Kebab Kebul menggunakan jenis perjanjian baku yang telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, namun dalam perjanjian waralaba Kebab Kebul tidak menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang diperoleh para pihak karena pembuatan isi perjanjian hanya dilakukan oleh satu pihak yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi.
PERBANDINGAN KONTRAK UTANG PIUTANG KONVENSIONAL DENGAN KONTRAK ELEKTRONIK KREDIVO Anung Ronggo Yudha; Achmad Busro; Ery Agus Priyono
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (858.375 KB)

Abstract

Hukum perikatan pada umumnya hanya mengenal dua sistim hukum perikatan yaitu akta di bawah tangan dan akta otentik, dan apabila kita membahas kontrak yang ada pada kontrak elektronik, maka sebenarnya itu tidak termasuk di dalam kedua kategori tersebut, lalu kemana kontrak elektronik harus di kategorikan, dan apa yang membuat kontrak elektronik pada saat ini banyak digunaan di berbagai platfrom pada prodak perjanjian, salah satu prodaknya itu salah satunya adalah kontrak elektronik pada kegiatan pinjam meminjam secara elektronik Kredivo, Kredivo merupakan perusahaan yang bergerak pada sektor finansial teknologi atau fintech, bila pada umumnya dalam perjanjian kedua belah pihak dipertemukan untuk dapat membahas kontrak yang akan mereka setujui, dan sekaligus pada saat pelaksanaanya petugas dari pemberi kredit sekaligus melakukan survey terhadap calon debiturnya. Lalu bagaimana dengan kegiatan yang dilakukan secara online atau daring, yang artinya kedua belah pihak tidak secara nyata bertemu, dan apakah hal itu sah dilakukan, terutama apabila terjadinya wanprestasi, bagaimana pertanggungjawabannya.
TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK ( STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2863K/PDT/2011) Dwi Resti Prabandari; Achmad Busro; Ery Agus Priyono
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.296 KB)

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui aspek wanprestasi dalam sengketa medik, serta mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pihak-pihak yakni pemberi dan penerima pelayanan kesehatan saat terjadi sengketa medik, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2863K/Pdt/2011.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan perjanjian di bidang kesehatan antara rumah sakit dengan pasien yang didasarkan pada adanya persetujuan tindakan medik atau informed consent. Hakim menjatuhkan putusan wanprestasi kepada rumah sakit karena tidak memenuhi kewajiban hukumnya untuk memberikan isi rekam medis kepada pasien, yang mengakibatkan pasien mengalami kerugian immaterial. Putusan wanprestasi juga dijatuhkan kepada pasien karena pasien belum melunasi biaya perawatan selama di rumah sakit. Perlindungan hukum oleh Hakim Mahkamah Agung kepada para pihak dalam bentuk memaksakan ketaatan para pihak untuk memenuhi kewajibannya, serta menjatuhkan putusan ganti rugi kepada rumah sakit karena atas tindakannya menyebabkan kerugian immateril bagi pasien.
ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM (TORTIUS ACT) DALAM SENGKETA APARTEMEN MANGGA DUA COURT (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 364 PK/Pdt/2016) Meisya Maharani; Achmad Busro; Ery Agus Priyono
Diponegoro Law Journal Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (836.952 KB)

Abstract

Rumah susun dapat dibangun diatas tanah hak pengelolaan sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Pembangunan rumah susun saat ini banyak dibangun di atas tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah. Rumah susun/apartemen yang berstatus hak guna bangunan diatas hak pengelolaan kerap menimbulkan sengketa antara pemerintah sebagai pemilik tanah, pengembang, dan pembeli. Dikarenakan dalam proses jual beli pengembang tidak transparan memberikan informasi yang sebenarnya mengenai status penguasaan tanah kepada pembeli, hal ini akan menimbulkan kerugian kepada pembeli. Penelitian ini membahas terkait pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli kepemilikan apartemen antara pengembang dengan konsumen dengan studi kasus pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum oleh pengembang dalam kasus apartemen mangga dua court. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis dan metode analisa yang digunakan adalah kualitatif.
ANALISIS KASUS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA YANG MENGGUNAKAN MATA UANG ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 22/Pdt.G/2018/PN.JKT.PST.) Daffa Farel Gustavito; Ery Agus Priyono; Aminah Aminah
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.35548

Abstract

Perjanjian di Indonesia sering menggunakan mata uang asing untuk pembayarannya. Perkara putusan 22/Pdt.G/2018/PN.JKT.PST. Ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang mewajibkan penggunaan mata uang Rupiah, suatu transaksi menggunakan uang asing dipertanyakan keabsahannya berkaitan dengan syarat sebab yang halal dari perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan mengetahui kekeliruan pertimbangan hakim dan akibat hukum wanprestasi perjanjian sewa menyewa pada Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2018/PN.JKT.PST, dengan metode pendekatan yuridis ive mendasarkan pada data sekunder dan data primer dianalisis menggunakan analisis deskriptif-analitis, hakim tersebut tidak mempertimbangkan penggunaan mata uang asing tersebut yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 serta tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang keempat yang diatur dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPerdata, kemudian hakim tidak mempertimbangkan konversi nominal gugatan dalam perjanjian mata uang asing menjadi mata uang Rupiah. Akibat hukum yang timbul adalah perjanjian tersebut batal demi hukum. 
Co-Authors Achmad Busro Aminah Aminah Anung Ronggo Yudha Daffa Farel Gustavito Dwi Resti Prabandari Meisya Maharani Rizky Eka Agustina Suradi Suradi