Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JAPHTN-HAN
Eka N.A.M. Sihombing
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Bentuk Ideal Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Eka N.A.M. Sihombing; Cynthia Hadita
APHTN-HAN Vol 1 No 1 (2022): JAPHTN-HAN, January 2022
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (705.134 KB) | DOI: 10.55292/japhtnhan.v1i1.4

Abstract

Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi oleh bukan addressat utama yaitu pembentuk undang-undang justru menimbulkan masalah baru dan produknya tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung dikarenakan amar putusan Mahkamah Konstitusi tidak ditindaklanjuti dalam bentuk undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, dalam pengujian undang-undang terdapat norma yang telah diuji di Mahkamah Konstitusi tetapi belum mendapat tindak lanjut dari addressat utama sehingga perlu dikaji bentuk ideal atas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan studi komparatif beberapa negara. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menemukan bentuk ideal terhadap tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi perlu memiliki kewenangan melalui amandemen konstitusi, memberikan limitasi waktu bagi legislator untuk merevisi undang-undang agar sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian undang-undang sebagaimana praktik di Negara Slovenia, Ceko, Rumania, Amerika Serikat, Perancis, Ukraina.
The Dilemma Of Indonesia’s Coal Policy In 2020-2060: A Modality Of State Revenue Andreas Tedy Mulyono; Eka N.A.M. Sihombing
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.3964

Abstract

Coal commodity management policies in Indonesia are closely related to efforts to reduce carbon emissions and increase carbon sequestration. This has the potential to create regulatory synchronization problems because it relates to sectoral challenges from the relevant ministries and/or agencies. To describe the synchronization problem, this research uses a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach. The results of this study are that there are three ministries that are directly or indirectly related to coal management, namely the Ministry of Energy and Mineral Resources, the Ministry of Environment and Forestry, and the Ministry of Finance. The conclusion is that although the 2005-2025 national development target has been announced by the Government, particularly regarding the NZE2060 target, it turns out that the implementation of the regulations in the three ministries has experienced predicaments that have resulted in a dilemma of synchronizing the national climate policy. However, short-term policies implicitly indicate the modality of state revenue as a priority
Co-Authors Andreas Tedy Mulyono CYNTHIA HADITA