Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP MANTAN ISTRI MENURUT PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER Pebri Ardiansyah; Arne Huzaimah; Napisah Napisah
Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 2 (2021): Usroh
Publisher : Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.147 KB)

Abstract

When a divorce occurs between a husband and wife, it creates obligations that must be obeyed by a husband and wife, and these obligations include for an ex-husband to provide a living for the ex-wife who has been divorced. according to his ability), the provision of a living is as a consolation during the 'iddah period, this is different from Asghar's opinion, which according to him, providing a living for a divorced ex-wife, not only during the 'iddah period, but until the ex-wife remarries or dies. World Regarding the provision of a living for the ex-wife, the author tries to find the subject matter that can answer the problem, namely by looking at the views of Asghar Ali Engineer regarding the provision of a living for his ex-wife, and how Islamic law reviews the views of Asghar Ali Engineer regarding the provision of a living for his ex-wife. Wife. Based on these main issues, after a theoretical study of the problems that arise, the opinion of Asghar Ali Engineer regarding the provision of a living for his ex-wife is that there are several who are entitled based on the criteria. The criteria for ex-wives who are entitled to a living from their ex-husband are women who are unable to take care of themselves (poor), women who are very old in age, women who have no family (relatives), because it is far from a sense of justice if a woman who has been divorced there is no one to provide for her. Based on QS. Al-Baqarah (2):241, which relates to providing a living for ex-wives, namely Mata'ah and Ma'ruf, the Qur'an says that they must not only be released in a good way (Ma'ruf) but supplies (Mata'ah) is also provided in a good way too.
PUTUSAN CERAI GUGAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN ATASAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG PERSPEKTIF MASLAHAH M. Apriansyah Topan; Arne Huzaimah; Armasito Armasito
Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 2 (2022): Usroh
Publisher : Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Namun putusan perkara No.1800/Pdt.G/2020 /PA.Plg majelis hakim memberikan kesempatan kepada pihak Pemohon untuk mengurus izin dari pejabat yang berwenang dengan tenggang waktu selama 6 bulan, selain itu hakim memutuskan dengan menerima dan mengabulkan perkara tersebut walaupun tidak ada izin dari atasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa dasar hukum hakim dalam memutuskan dan mengabulkan perkara cerai gugat pegawai negeri sipil (PNS) tanpa izin atasan serta urgensi hakim mengabulkan perkara cerai gugat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa izin atasan yang dilihat dari perspektif maslahah.Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan bentuk pendekatan empiris dan normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Berdasarkan pertimbangan dasar hukum, hakim mengabulkan gugatan dikarenakan dari alasan-alasan mengajukan perceraian telah memenuhi syarat, keterangan dari para saksi dan barang bukti yang sempurna maka hakim mengabulkan Gugatan upaya untuk menghindari adanya kemudaratan bagi Penggugat dan Tergugat. (2) Jika ditinjau dari perspektif maslahah maka dapat disimpulkan hakim berpegang teguh pada kaidah fiqih yang berbunyi: درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح yakni “Meninggalkan Kemafsadatan harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”. Kata kunci : Hakim; Perceraian; Izin Atasan; Maslahah
THE EVALUATION OF NATIONAL QUALIFICATION FRAMEWORK CURRICULUM (KKNI) AT UIN RADEN FATAH PALEMBANG Fitri Oviyanti; Indrawati Indrawati; Siti Rochmiatun; Arne Huzaimah; Zuhdiyah Zuhdiyah; Alfurqan Alfurqan
Ta'dib Vol 23, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/jt.v23i2.2038

Abstract

Abstract: The purpose of the research was to evaluate the implementation of KKNI based curriculum.  This study was a case study within qualitative approach. The data collection techniques were interviews, observation, and documentation. The data were analysed by using Miles and Huberman techniques. From the result of data analysis it was found that 1). in the aspect of the context variable, the perception of lecturers and students about curriculum implementation based on KKNI was already good, but the perceptions of the educational staffs were not good, 2). in terms of the input variable, it was seen from three points; the vision and mission, KKNI socialization, and learning management. Vision and Mission of UIN supports KKNI, socialization of KKNI is very intense at UIN Raden Fatah, good management supports the socialization of KKNI 3). from the aspect of the process variable, in the learning process, the lecturers of Faculty of Tarbiyah and Teacher Training (FITK) tended to have implemented student-centered learning. Meanwhile the lecturers of Faculty of Sharia and Law (FSH) still tended to implement teacher- centered learning processes, and 4). in terms of product variable, the students’ achievement was very good. Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kurikulum berbasis KKNI. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman. Dari hasil analisis data ditemukan bahwa 1). Pada aspek variabel konteks, persepsi dosen dan mahasiswa tentang penerapan kurikulum berbasis KKNI sudah baik, namun tenaga kependidikan kurang baik, 2). dari segi variabel masukan dilihat dari tiga hal yaitu; visi dan misi, sosialisasi KKNI, dan manajemen pembelajaran. Visi dan Misi UIN mendukung KKNI, sosialisasi KKNI sangat intens di UIN Raden Fatah, manajemen yang baik mendukung sosialisasi KKNI 3). Dari aspek variabel proses, dalam proses pembelajaran dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FITK) cenderung menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sedangkan dosen Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) masih cenderung menerapkan proses pembelajaran yang berpusat pada guru, dan 4). Dilihat dari variabel produk, prestasi belajar siswa sangat baik.