Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.881
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Masyarakat Indonesia JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Al Ushuliy
Ulya Atsani
UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Masyarakat Indonesia

 1 
PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN PENGHAYAT SABULUNGAN SEBAGAI PENGANUT KEPERCAYAAN DI LUAR AGAMA RESMI DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI Ulya Atsani; Hidayati Fitri; Nurhikma Nurhikma; Roni Efendi
Masyarakat Indonesia Vol 47, No 2 (2021): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v47i2.987

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 merupakan puncak tertinggi pengakuan atas kepercayaan lokal di luar 6 agama resmi dan seharusnya menjadi jaminan kepastian hukum keberadaan kepercayaan lokal dalam bingkai Kebinekaan. Namun fakta hukum yang terjadi tidak demikian karena penganut kepercayaan lokal Sabulungan di Kabupaten Pulauan Mentawai belum mendapatkan jaminan kepastian hukum sebagaimana dikehendaki oleh putusan MK tersebut yaitu terkendala dalam pemenuhan hak keperdataan hanya karena tidak menganut satu dari enam agama resmi di Indonesia. Untuk mengungkap fakta hukum tersebut, peneliti menggunakan penelitian hukum yuridis empiris dan dari hasil penelitian terungkap bahwa Dinas Dukcapil dari 23 jenis layanan yang ada dapat teridentifikasi 8 jenis layanan yang yang berhubungan dengan masyarakat penghayat kepercayaan arat Sabulungan. Kemudian 2 dari tiga Lembaga Keuangan juga telah memberikan perlindungan hak keperdataan kepada penghayat Sabulungan untuk menggunakan fasilitas perbankan. Sementara salah satu bank lainnya belum memberikan pemenuhan hak keperdataan bagi penganut Sabulungan karena sistem pada bank tersebut tidak support.
NOMINEE AGREEMENT REGARDING USE OF THE COASTAL AREA IN THE MENTAWAI ISLANDS Ulya Atsani; Roni Efendi; Hidayati Fitri; Nurhikma .; Hebby Rahmatul Utamy
Masyarakat Indonesia Vol 49, No 1 (2023): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v49i1.1217

Abstract

Because of the multiple services that land serves, including maintaining a community's identity and an expanding economic function, land is an integral aspect of human life and existence. While land is the property of the state and is used in line with Article 33 Paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia, it can be owned by private people or even communal property in the private sector. However, in the Mentawai Islands Regency, land managed by foreigners is given ownership status and is used through a nominee agreement process in both written and unwritten form. On the Mentawai Coast, nominee agreements are a type of land ownership and use through foreign investment, intermarriage and/or interfaith marriages, as well as through labor agreements, there is legal smuggling.Nominee, Use, Coastal Area
Co-Authors Betry Indriani Emrizal Emrizal Hidayati Fitri Hidayati Fitri Jonni Iswanto Kieren Akbar Lili Suryana Marlindawati Marlindawati Muhammad Hizbi Islami Nurhikma . Nurhikma Nurhikma Nurhikma Nurhikma Putra, Mulyadi Roni Efendi Roni Efendi Siska Elasta Putri Sulastri Caniago Ulya Permatasari Utamy, Hebby Rahmatul Warman, Arifki Budia Yossy Deslavia