Garuda - Garba Rujukan Digital

MANJAPUIK SUMANDO YANG BAGANYIE DI NAGARI BATU BALANG KECAMATAN HARAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Mori Oktaviani; Emrizal Emrizal
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Studi ini mengkaji tentang sebuah adat kebiasaan Manjapuik Sumando yang Baganyie di Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau yang ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Permasalahannya adalah fenomena banyaknya kaum sumando (suami) yang meninggalkan rumah istri dan pendamaian dengan penjemputan dari pihak istri. Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan Bagaimana Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Manjapuik Sumando yang Baganyie. Penulisan ini merupakan penulisan lapangan. Data/bahan diperoleh melalui wawancara. Setelah data terkumpul diolah dengan cara deskriptif. Dan dianalisis dengan cara pengolahan data kualitatif yaitu penguraian atau penggambaran secara tertulis tanpa menggunakan angka-angka atau statistik. Penulisan ini menemukan hasil Secara syar’i tradisi Manjapuik Sumando yang Baganyie ini sangat baik, termasuk URF SHOHIH yang harus di pertahankan bahkan seharusnya wajib di lakukan untuk terlaksananya tugas dan kewajiban seorang bapak daam rumah tangga (sebagai sumando) yaitu berkewajiban untuk nafkah lahir (sandang, pangan dan papan) serta nafkah bathin beserta pendidikan dan perlindungan bagi istri dan anaknya.

PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA OLEH PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Yana Syukra; Emrizal Emrizal; Roni Efendi
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

This study examines the Fulfillment of Human Rights by the City Government of Bukittinggi on Human Rights. Review of Siyasah Dustiriyah. The problem is how to fulfill the human rights of street vendors (hereinafter written as PKL) by the City Government of Bukittinggi, and how to review the dusturiyah siyasa of the fulfillment of human rights to street vendors. This research is a type of empirical juridical research or field (field research). The sources of this research consist of primary data sources, namely the Head of the Legal Division in Bukittinggi City, the Civil Service Police Unit (hereinafter written as SATPOL PP) Bukittinggi City, street vendors and secondary data, namely scientific books, research results and related legislation. with research. Data collection techniques are interviews and documentation. After the data was obtained, then the data were analyzed using a qualitative descriptive method. To ensure the validity of the data, a data credibility test was used which was carried out through triangulation. Efforts to fulfill the human rights of street vendors by the Bukittinggi City Government have been carried out, the first such as facilitating a place to sell for street vendors, such as the kiosks that have been built by the Bukittinggi City Government, precisely in a row of roads located in the Aua Tajungkang Village, Tangah Sawah District, Guguak Panjang City. In Bukittinggi, the two street vendors are required to pay the rental fee for the kiosk they occupy every month to the Bukittinggi City Market Service Office, then for street vendors who are still selling in places that are not designated for them to trade, they will be given sanctions, such as verbal warnings by the Satpol PP. Siyasah dusturiyah explains the making of laws and regulations, where the concept explains the application of Islamic law to obey the rules that have been made by the government. In the city of Bukttinggi, the Government has issued Regional Regulation Number 8 of 2014 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors. As the Regional Regulation has not been able to fully cover the fulfillment of human rights, so it seems that the Government has not provided fulfillment and justice to street vendors and the actions taken by law enforcement officers who have not been corrected in carrying out their duties.

PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI PERIHAL KERAPATAN ADAT NAGARI PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Jefry Jefry; Emrizal Emrizal; Siska Elasta Putri
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/jisrah.v3i2.6817

This article discusses the background of the birth of Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning Nagari regarding Kerapatan Adat Nagari (KAN), duties and functions of Kerapatan Adat Nagari (KAN), and Fiqh Review of Siyasah Duturiyah on Regional Regulation No 7 of 2018 concerning Nagari regarding KAN. This research is a library research method. This study uses a normative legal research typology, namely examining legislation/theories and literature review of secondary data relating to the background of the birth of Regional Regulation No. 7 of 2018 concerning Nagari regarding KAN and a review of Fiqh Siyasah Duturiyah on Regional Regulation No. 7 the Year 2018. The results of this study conclude that the birth of the Regional Regulation has been initiated in Regional Regulation No. 2 of 2007 but has not covered all those related to the parts of the KAN. The issuance of Regional Regulation No. 7 of 2018 reaffirms the parts of the KAN which include Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak pandai, Bundo kanduang, and Parik paga Nagari. Thus, Regional Regulation No. 7 of 2018 concerning Nagari provides an opportunity for regions to form villages (government) based on customs according to the rights of origin of the local customary law community unit. The view of Siyasah Duturiyah fiqh where the duties and functions of the KAN do not deviate from the Fiqh rules that have been set by Regional Regulations.

DISHARMONISASI SYARIAT ISLAM : PERNIKAHAN TANPA WALI NASAB DI NAGARI PARAMBAHAN KECAMATAN LIMA KAUM KABUPATEN TANAH DATAR Ainul Mardiah; Emrizal Emrizal; Elimartati Elimartati; Saadatul Maghfira
JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol 3, No 3 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/jisrah.v3i3.8372

Studi ini mengkaji tentang pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan pernikahan tanpa wali nasab di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Permasalahannya adalah terjadinya pernikahan tanpa wali nasab di Nagari Parambahan pasangan yang menikah tidak berwalikan kepada ayah tetapi berwalikan kepada datuk kaum, dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan yaitu bagaimana pelaksanaan pernikahan tanpa wali nasab di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, dan bagaimana tinjauan hukum perkawinan (hukum Islam dan hukum positif) terhadap pelaksanaan pernikahan tanpa wali nasab di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum Kabupeten Tanah Datar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, data diperoleh dari wawancara kepada pasangan yang menikah tanpa wali nasab, datuak kaum yang menikahkan, orang tua yang enggan menikahkan. Data sekundernya yaitu penulis peroleh dari wawancara dengan Alim Ulama, wali Nagari, Jorong dan Ninik Mamak, serta dari buku, jurnal, artikel, profil Nagari Parambahan dan dokumen lainnya yang terkait. Setelah bahan terkumpul lalu diolah. Di analisis dengan cara induktif. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan pernikahan tanpa wali nasab dilakukan oleh datuk kaum dengan alasan ayah tidak mau menikahkan karena ada 3 alasan, yaitu tidak mendapatkan restu dari orang tua, pasangan tersebut meminta kepada datuk kaum untuk menikahkan, tidak mendapatkan restu tanpa adanya alasan, dan tidak mendapatkan restu karena orang tua sudah punya calon untuk anaknya. Dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksananan pernikahan tanpa wali nasab ini hukumnya tidak sah karena kriteria wali tidak terpenuhi datuk kaum tidak termasuk kepada wali nasab wali hakim dan wali wakil.

DISHARMONISASI WEWENANG WALI NAGARI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN NAGARI MENURUT PERDA PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 Sucy Ramadhani; Sudi Prayitno; Hidayati Fitri; Emrizal Emrizal
JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol 3, No 3 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/jisrah.v3i3.8377

Studi ini mengkaji tentang wewenang wewenang Wali Nagari Rambatan dalam pembentukan peraturan nagari berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018, dan wewenang Wali Nagari Rambatan dalam pembentukan peraturan nagari dilihat dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Permasalahannya adalah pada suatu sisi Wali Nagari kurang menjalankan wewenangnya dalam pembentukan peraturan nagari. Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan bagaimana wewenang Wali Nagari Rambatan dalam pembentukan peraturan nagari berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 dan bagaimana wewenang Wali Nagari Rambatan dalam pembentukan peraturan nagarri dilihat dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Data diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi, Setelah data terkumpul diolah dengan cara mengelompokkan dan dianalisis dengan cara Induktif. Penelitian ini menemukan hasil: Wewenang Wali Nagari dalam pembentukan peraturan nagari menurut Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Rambatan wewenangnya sudah sesuai dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari akan tetapi dalam pembentukan peraturanya belum berjalan secara maksimal namun penghambatnya yaitu Keuangan, kesadaran, pendidikan dan komunikasi. Kedua: wewenang Wali Nagari Rambatan dalam pembentukan pembentukan peraturan nagari dilihat dari perspektif Siyasah Dusturiyah bahwa bahwa sudah mewujudkan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan prinsi-prinsip Al-Qur’an dan Hadist namun dalam pembentukan peraturannya belum berjalan secara maksimal, karena Peraturan Nagari yang dibuat oleh Wali Nagari Rambatan masih belum mempertimbangkan kondisi masyarakat.

TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI OLEH WALI NAGARI DI NAGARI BARULAK BERDASARKAN PERDA KABUPATEN TANAH DATAR NO 5 TAHUN 2018 Hesti Julianti Saputri; Emrizal Emrizal; Saadatul Maghfira; Dian Pertiwi
JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/jisrah.v4i1.9349

The problem in writing this thesis is to examine the rules regarding procedures or rules for dismissing nagari officials. The purpose of this research is to find out and explain the mechanism for dismissing the nagari apparatus by the Wali Nagari and to find out and analyze the siyasah dusturiyah review of the dismissal of the nagari apparatus. To answer the object of study in this study, the authors use the type of normative legal research or (Library research), namely research that explores law as norms, rules, legal principles, legal principles, legal doctrine, and legal theory. Therefore, this research was conducted by examining library materials to answer legal issues regarding the nagari dismissal system carried out by the Wali Nagari in Nagari Barulak and the perspective of fiqh siyasah dusturiyah through data obtained from the literature. This normative legal research uses a qualitative typology, namely a literature search which is analyzed and described in a comprehensive manner related to the dismissal system of the nagari apparatus carried out by the Wali Nagari in Nagari Barulak. The results of this study: nagari devices that have been determined by the rules. A review of siyasa dusturiyah fiqh in the topic of study Siyasa Qadha'iyah emphasizes that leaders should supervise and guarantee the implementation of statutory values in the community sphere. However, the Wali Nagari Barulak as the leader has made a decision that has violated the law. As well as indirectly his actions have violated the values or mandate of the Al-Quran and the Prophet's Hadith regarding justice and leadership principles.

HARMONISASI SYARIAT ISLAM DI JORONG KOTO TUO DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA-NIKAH YANG BERBASIS ADAT Rizka Novita; Irma Suryani; Emrizal Emrizal; Amri Effendi
Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum Vol 1, No 2 (2022)
Publisher : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/alushuliy.v1i2.8354

This study examines the rules of pre-marital guidance in Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung in terms of Maslahah Mursalah. This study uses field research. The problem is that there are rules issued by niniak mamak in jorong koto tuo which require their children to attend pre-marital guidance at the surau before registering their marriage with the KUA so that there are two pre-marital guidances. -Marriage for children and how is Maslaha Murslah's review of pre-marital guidance for children. This research is field research, the data were obtained through interviews, observation, and documentation, after the data was collected it was processed by reducing the data by focusing on the important things, then narrated descriptively and analyzed inductively. This study found that pre-marital guidance for children in Jorong Koto Tuo was carried out by providing customary provisions for the bride and groom, how to live in the community, and equipping them with religious knowledge as provisions for married life. Pre-marital guidance has a positive impact in the form of additional knowledge as a provision for participating in pre-marital counseling at KUA, helping KUA in forming a sakinah mawaddah warahmah family, easily adapting to the customs that exist in Jorong Koto Tuo, in addition to that, children who are men will be more appreciated by niniak mamak from the wife's family. In addition, there is a negative impact from pre-marital counseling in terms of the time span between the pre-marital counseling held by niniak mamak and marriage registration at the KUA. In terms of costs, the children who have to spend more on transportation costs to attend two pre-marital counseling sessions. Pre-marital guidance in the perspective of Islamic law is permissible because this pre-marital guidance contains benefits because the children receive mature provisions as provisions in household life. legally, the maslahah mursalah is greater than the harm, so this does not conflict with the maslahah mursalah.

KONTROVERSI BENTUK PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP ALAT TANGKAP IKAN DI NAGARI SIMAWANG Betry Indriani; Sulastri Caniago; Siska Elasta Putri; Ulya Atsani; Emrizal Emrizal
Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum Vol 2, No 2 (2023)
Publisher : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/alushuliy.v2i2.11153

Studi ini mengkaji tentang Kontroversi tentang bentuk Pengawasan Pemerintah terhadap alat dan bahan tangkap ikan di Danau Singkarak yang digunakan oleh masyarakat Kenagarian Simawang (Studi Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 tahun 2017), permasalahannya adalah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat dan nelayan yang berada di Danau singkarak khususnya Nagari Simawang. Lahirnya peraturan Gubernur tentang larangan penggunaan alat dan bahan tangkap ikan tersebut membuat masyarakat masih melanggar aturan yang diberikan oleh pemerintah, untuk itu diperlukan pengawasan lebih terhadap nelayan yang masih memakai alat dan bahan tangkap ikan seperti alat mengbom dan bahan seperti bagan .Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan : 1) apa bentuk alat dan bahan tangkap ikan di danau Singkarak kenagarian Simawang, 2) Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Sumatera Barat dalam mengimplementasikan peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017, 3) Bagaimana tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap peran Dinas Perikanan Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan terhadap peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang dilakukan di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinisi Sumatera Barat. Sumber data primer yang diperoleh dari kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala bidang ruang laut dan pengawasan sumber daya Perikanan, kepala bidang Perikanan Tangkap, masyarakat serta Nelayan yang ada di Nagari Simawang. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu, peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang penggunaan alat dan bahan tangkap ikan di Danau Singkarak. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan model interaktif analisis Miles dan Hubberman. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk alat dan bahan tangkap ikan yang diawasi oleh pihak dinas perikanan di danau Singkarak khususnya kenagarian Simawang yaitu bagan tancap dan bahan peledak seperti bom, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan diantarannya yaitu pengawasan dalam bentuk preventif (pencegahan) yaitu sosialiasi. Pengawasan represif (penindakan) yaitu patroli, dan razia, sanksi. Sosialisasi dan patroli sudah dilakukan pada tahun 2019 namun pengawasan dalam bentuk razia, belum dilakukan . Hal ini disebabkan adanya penolakkan dari masyarakat serta tingginya covid 19 yang mengakibatkan pemberhentian pengawasan pada tahun tersebut. Melihat Tinjauan Hukum Tata Negara Islam, kedudukan Dinas Perikanan sama halnya dengan sultah Tanfidziyah sebagai lembaga yang menjalankan suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini bahwasanya Dinas Perikanan belum optimal melakukan pengawasan. Dalam hal penegakkan peraturan perundang-undangan disebut juga dengan sultah Qadha’iyyah. Namun dalam upaya penegakkan dinas Perikanan belum memberlakukan sanksi sebagai upaya jera terhadap pelaku perikanan.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search