Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) El-Mubarak: Islamic Studies Journal
K. Zulfan Andriansyah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Independensi Penjabat Kepala Daerah dalam Menjaga Legitimasi Hukum dan Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung Andriansyah, K. Zulfan; H. Romli SA, H. Romli SA; Yazwardi, Yazwardi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4764

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran independensi penjabat kepala daerah dalam menjaga legitimasi hukum dan demokrasi selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung, dengan menggunakan kerangka teori independensi dan maslahah. Rumusan masalah yang diangkat meliputi bagaimana penjabat kepala daerah dapat menjaga legitimasi hukum dan demokrasi, bagaimana independensi mereka dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, serta bagaimana konsep ideal independensi sebagai ius constituendum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan metode analisis preskriptif, berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dan doktrin hukum untuk merumuskan konsep ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi penjabat kepala daerah sangat dipengaruhi oleh faktor internal, seperti integritas pribadi dan pemahaman hukum, serta faktor eksternal, seperti tekanan politik dan pengawasan publik. Kendala utama yang dihadapi adalah intervensi politik, keterbatasan kewenangan strategis, dan ekspektasi masyarakat yang sering bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Praktik politik uang dan pengaruh kelompok tertentu menjadi hambatan signifikan yang mencederai prinsip demokrasi dalam pilkada. Selain itu, kurangnya transparansi dalam penunjukan penjabat kepala daerah berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap legitimasi demokrasi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa independensi penjabat kepala daerah memiliki peran penting dalam menjaga integritas Pilkada dan legitimasi demokrasi. Untuk itu, diperlukan regulasi yang lebih transparan dan berbasis kompetensi dalam penunjukan penjabat kepala daerah. Disarankan agar pengawasan terhadap penjabat kepala daerah diperkuat melalui lembaga independen, seperti KPU dan Bawaslu, serta dilakukan pelatihan intensif terkait profesionalisme dan netralitas. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih demokratis dan berintegritas.
KONSEP SISTEM PEMERINTAHAN DAN DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN K. Zulfan Andriansyah; Sutrisno Hadi
El-Mubarak: Islamic Studies Journal Vol. 1 No. 1 (2024): El-Mubarak - Islamic Studies Journal
Publisher : CV. Cendekiawan Muda Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/emisja.v1i1.35

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tiga konsep pemerintahan dan demokrasi yang dijelaskan dalam Al-Quran sebagai pedoman bagi umat Islam, yaitu syura, ummah dan bai'at. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan, karena sumber literatur diperoleh dari majalah, laporan penelitian, informasi dari media cetak, web dan sumber lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran mengenai Konsep Sistem Pemerintahan dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur’an. Berdasarkan hasil penelitian, didapati kesimpulan bahwa konsep syura mendorong pemerintahan yang partisipatif yaitu pengambilan keputusan tidak hanya ditentukan oleh pemimpin atau pemerintah, tetapi juga melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk ulama, pemimpin masyarakat, dan warga negara. Konsep Syura juga mendorong proses pengambilan keputusan yang adil dan transparan tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan serta untuk memastikan akuntabilitas pemerintah. Adapun konsep ummah memiliki dampak besar dalam kehidupan sosial umat Islam serta dapat diimplementasikan secara universal melalui nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Konsep ummah juga menekankan persatuan dan solidaritas antara umat manusia. Sedangkan konsep bai'at dalam konteks berbangsa dan bernegara merujuk pada tindakan kesetiaan, pengakuan, dan komitmen yang diambil oleh warga negara terhadap pemerintahan atau pemimpin mereka. Konsep ini memiliki variasi dalam berbagai negara dan budaya, tergantung pada sistem politik dan nilai-nilai yang berlaku. Bai'at juga mencerminkan komitmen individu atau kelompok terhadap prinsip-prinsip negara atau konstitusi yang berlaku. Konsep Bai'at menciptakan hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah atau pemimpin berkomitmen untuk melindungi dan melayani warga negara, sementara warga negara berkomitmen untuk mendukung pemerintah dan mematuhi hukum.
Co-Authors H. Romli SA, H. Romli SA Sutrisno Hadi Yazwardi Yazwardi, Yazwardi