Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

ISU UJI ASUMSI Sutrisno Hadi
Buletin Psikologi Vol 9, No 1 (2001)
Publisher : Faculty of Psychology Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (32.914 KB) | DOI: 10.22146/bpsi.7435

Abstract

Isu mengenai Uji Asumsi timbul karena dalam banyak ujian skripsi maupun tesis sering ditanyakan oleh para mahasiswa maupun para pembimbing mengenai perlu tidaknya dilakukan uji asumsi sebelum suatu model analisis parametrik diterapkan. Sebaran normal, misalnya, merupakan asumsi dari hampir semua model analisisstatistik, kecuali statistik nonparametrik yang tidak dikait-kaitkan dengan bentuk sebaran (distribution free). Homogenitas variansi adalah asumsi dari semua analisis perbandingan antar kelompok (uji-t, analisis variansi, analisis kovariansi), sekali lagijuga tidak berlaku untuk statistik nonparametrik. Untuk model-model analisis korelatif terdapat agak banyak asumsi, seperti linieritas hubungan antara semua variabel bebas X dengan variabel terikat Y; nirkolinieritas hubungan antara sesama variabel bebas X; dan homosedastisitas dari sebaran variabel X. Untuk analisis kovariansi, karena merupakan gabungan dari analisis komparatif dan analisis korelatif, asumsi-asumsinya merupakan kumulasi dari analisis komparatif dan analisis korelatif: normalitas ebaran variabel terikat, homogenitas variansi antara kelompok-kelompok yang dibandingkan, linieritas antara semua variabel bebas X dengan variabel terikat Y, dan nirkolinieritas hubungan antara semua kovariabel X.
TINJAUAN PERMENLU NOMOR 3 TAHUN 2019 DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN TIMNAS ISRAEL DI INDONESIA Sutrisno Hadi; Hadi, Sutrisno; M. Bayu Wahyuadi
Muqaranah Vol 8 No 1 (2024): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/yvpmye56

Abstract

Penolakan timnas Israel bertanding di Indonesia oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari Politisi hingga Organisasi Masyarakat dalam ajang Piala Dunia U-20 tahun 2023 menjadi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan teknik analisis data kualitatif melalui kajian normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, tinjauan Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 sudah tepat, karena penolakan tersebut sebagai bentuk menjalankan amanat konstitusi negara yang tercantum dalam Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 dan selaras dengan Bab X Permenlu Nomor 3 Tahun 2019. Kedua, tinjauan Hukum Islam juga sudah tepat, karena penolakan tersebut sejalan dengan aspek operasional dan asas Hukum Internasional dalam Islam; penolakan tersebut sebagai bentuk menghindari kemudharatan yang lebih besar dan selaras dengan dua kaidah ushul fiqih; serta penolakan tersebut selaras dengan salah satu unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan dalam maqashid syari’ah. Ketiga, adapun perbandingannya adalah persamaan dari kedua tinjauan sama-sama menjadikan konstitusi negara yang mengedepankan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan sebagai landasan utama penolakan. Untuk perbedaannya, tinjauan Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 menjadikan Bab X Permenlu sebagai dalil tambahan penolakan, sedangkan tinjauan Hukum Islam menjadikan Al-Qur’an, Hadis, Kaidah Ushul Fiqih, Mashlahah serta Maqashid Syari’ah sebagai dalil tambahannya.
Unravelling the Threads:  Bibliometric Exploration of Islamic Family Law Research in Southeast Asia (2004-2024) Agha, Khuluq Dhaifallah Muhammad; Mahmoud Ibrahim El Nafad; Sutrisno Hadi
Nurani Vol 24 No 2 (2024): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v24i2.24755

Abstract

This study takes a closer look at how research on Islamic family law in Southeast Asia has evolved between 2004 and 2024, with the goal of understanding how this field has grown and where it might still fall short. Using bibliometric analysis and tools like Vosviewer to map out research trends, the study shows that countries like Indonesia, Malaysia, and Singapore have been particularly active in producing studies on Islamic family law. In fact, these nations are leading the way, contributing significantly to the global conversation. However, despite this impressive research activity—based on an analysis of 1,091 documents from Scopus—many of the most pressing issues, such as marriage, divorce, and inheritance, still lack comprehensive solutions. The research so far has provided valuable insights, but it hasn’t fully addressed the complexities that Muslim families face in these areas. Looking forward, the study suggests that future research needs to dig deeper into the dynamics of Islamic family law and focus on finding practical solutions to these ongoing challenges. By doing so, scholars can create a more responsive legal framework that better meets the real-life needs of Muslim families in Southeast Asia, ensuring that research has a meaningful impact on everyday family life.
Pemahaman Teks Keagamaan: Konsep ‘Amm dan Khash dalam Interpretasi Al-Qur’an Ahmed Hafiz Al Fikri; Sutrisno Hadi; Muhammad Arpah Nurhayat
Jurnal Teologi Islam Vol. 1 No. 2 (2025): NOVEMBER (in progress)
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/vj3rsv34

Abstract

This study aims to deeply dissect the concepts of ‘Amm (general) and Khash (specific) in the disciplines of Usul Fiqh and the study of Qur'anic exegesis. These two concepts are fundamental methodological instruments that determine the accuracy in interpreting sacred texts, especially in establishing Islamic law. This study uses a qualitative approach, content analysis method of primary literature on Usul Fiqh and exegesis. The results of the study indicate that the understanding of ‘Amm and Khash is not merely a linguistic distinction, but a complex epistemological framework. The concept of ‘Amm is defined as a word that encompasses all units that are appropriate for it without limits, with various forms and linguistic indicators. Meanwhile, Khash is a word that is limited to certain units. The interaction between the two, such as the process of takhshish (specification) of a general text, is key to understanding the seemingly contradictory message of the Qur'an. This study concludes that mastering the concepts of 'Amm and Khash is crucial for mufassir and fuqaha (jurists) to avoid arbitrary and extreme interpretations and to produce legal conclusions that are contextual, comprehensive, and relevant to the dynamics of the times. Their proper application ensures the elasticity and continuity of Islamic law in addressing contemporary issues.  
KONSEP SISTEM PEMERINTAHAN DAN DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN K. Zulfan Andriansyah; Sutrisno Hadi
El-Mubarak: Islamic Studies Journal Vol. 1 No. 1 (2024): El-Mubarak - Islamic Studies Journal
Publisher : CV. Cendekiawan Muda Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/emisja.v1i1.35

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tiga konsep pemerintahan dan demokrasi yang dijelaskan dalam Al-Quran sebagai pedoman bagi umat Islam, yaitu syura, ummah dan bai'at. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan, karena sumber literatur diperoleh dari majalah, laporan penelitian, informasi dari media cetak, web dan sumber lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran mengenai Konsep Sistem Pemerintahan dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur’an. Berdasarkan hasil penelitian, didapati kesimpulan bahwa konsep syura mendorong pemerintahan yang partisipatif yaitu pengambilan keputusan tidak hanya ditentukan oleh pemimpin atau pemerintah, tetapi juga melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk ulama, pemimpin masyarakat, dan warga negara. Konsep Syura juga mendorong proses pengambilan keputusan yang adil dan transparan tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan serta untuk memastikan akuntabilitas pemerintah. Adapun konsep ummah memiliki dampak besar dalam kehidupan sosial umat Islam serta dapat diimplementasikan secara universal melalui nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Konsep ummah juga menekankan persatuan dan solidaritas antara umat manusia. Sedangkan konsep bai'at dalam konteks berbangsa dan bernegara merujuk pada tindakan kesetiaan, pengakuan, dan komitmen yang diambil oleh warga negara terhadap pemerintahan atau pemimpin mereka. Konsep ini memiliki variasi dalam berbagai negara dan budaya, tergantung pada sistem politik dan nilai-nilai yang berlaku. Bai'at juga mencerminkan komitmen individu atau kelompok terhadap prinsip-prinsip negara atau konstitusi yang berlaku. Konsep Bai'at menciptakan hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah atau pemimpin berkomitmen untuk melindungi dan melayani warga negara, sementara warga negara berkomitmen untuk mendukung pemerintah dan mematuhi hukum.