Garuda - Garba Rujukan Digital

Rumours and Realities of Marriage Practices in Contemporary Samin Society Arif Rohman
Humaniora Vol 22, No 2 (2010)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Since the mid - 19th century the Samin people have made a contribution to resisting the Dutch colonial rule in rural Java through their non-violence movement and passive resistance (lijdelijk verset). History also notes that they have a unique culture and system of values which reflect their own local wisdom. However, many negative rumours have become widespread regarding this community. This article explores the marriage practices in Samin society and investigates how this society gives meaning to these marriage practices. It also examines whether the practice of 'virginity tests' and 'stray marriages' exist in contemporary Samin society.

The Changed and Unchanged Situations in the Representation of Women in Contemporary Cinema Arif Rohman
Humaniora Vol 25, No 2 (2013)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

The second feminist wave in the 1960s has influenced feminists to increase their campaign against patriarchy in almost all areas. One of the areas which has made women very vulnerable is the issue of women in cinema. This article investigates some changes in the representation of women in cinema by comparing four movies: Stepford Wives (1975), Orlando (1992), When Night Is Falling (1995), and Stepford Wives (2004). This study was conducted by using modern hermeneutics method. The results indicate that these four films appear to contain three changed aspects regarding women, that is, the equality of work, the expression of sexual identity, and the image of ‘higher-education-woman’. The films also show that some aspects in the representation of women, such as the expectation of motherhood, the myth of sexuality, and the position of women as victims, remain unchanged.

PENGUATAN OTONOMI GURU DI BAWAH TEKANAN DOMINASI PENGUASA DAERAH Arif Rohman
Jurnal Cakrawala Pendidikan CAKRAWALA PENDIDIKAN JUNI 2014, TH. XXXIII, NO. 2
Publisher : LPMPP Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menjelaskan penguatan otonomi guru di bawah dominasi penguasa daerah. Pendekatan penelitian adalah kualitatif fenomenologis dengan lokasi di Kabupaten Bantul. Subjek sebanyak 37 orang dipilih secara purposive. Pengumpulan data lewat angket terbuka, wawancara mendalam, dan kajian dokumen, serta trianggulasi melalui metode dan sumber, diskusi ahli, dan penjelasan banding. Analisis data dilakukan secara kualitatif fenomenologis. Temuan penelitian sebagai berikut. Pertama, penguatan otonomi menurut pandangan guru merupakan upaya menguatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Guru yang otonom adalah guru yang tidak terombang-ambing oleh kepentingan politik. Puncak penguatan otonomi guru adalah diperolehnya karakter dan kedaulatan. Kedua, terdapat politisasi guru oleh penguasa daerah melalui ‘praktik terselubung’ untuk ‘meraih dukungan’ dan berujung pada bargaining politik dan sharing kekuasaan. Ketiga, ada dua bentuk politik dominasi penguasa terhadap guru, yaitu melalui ‘politik kooptasi’dan ‘politik pengambilan hati’. Keempat, politik kooptasi berimplikasi negatif pada melemahnya sikap kritis guru, sedangkan politik pengambilan hati berimplikasi positif pada meningkatnya jumlah guru dalam studi lanjut dan meningkatnya kesejahteraan guru. Kata Kunci: otonomi guru, politisasi, dan penguasa dominan

PENINGKATAN COLLABORATIVE TEAM-WORK SKILLS MELALUI PEMBELAJARAN MODEL 'TOBAT' Arif Rohman
Jurnal Kependidikan Vol. 37, No.2 (2007)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/jk.v37i2.4985

PENINGKATAN COLLABORATIVE TEAM-WORK SKILLS MELALUI PEMBELAJARAN MODEL 'TOBAT'

MASALAH PEMBELAJARAN DAN UPAYA PENCARIAN SOLUSI MELALUI KLINIK Arif Rohman
MAJALAH ILMIAH PEMBELAJARAN No 1 (2009): Jurnal Majalah Ilmiah Pembelajaran Edisi Mei 2009
Publisher : MAJALAH ILMIAH PEMBELAJARAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sekolah dianggap sebagai instrumen penting dalam mewujudkan sosok manusiayang diharapkan. Aneka kesulitan telah menghadang sekolah dalam mewujudkan sosokmanusia diantaranya adalah drug use, early pregnancy, delinquency, dan schoolfailures. Salah satu jenis school failures adalah kesulitan sekolah dalam menentukankontrol atas faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar efektif untuk mencapaistudents’ academic and social gains. Arus utama peningkatan pengelolaan pendidikandewasa ini mencakup peningkatan relevansi, iklim akademik, komitmen kelembagaan,efisiensi, dan keberlanjutan; Untuk itu peningkatan kualitas pembelajaran memperolehtempat yang amat penting, yang meliputi: kualitas perilaku pembelajaran guru (teacher’sbehavior), perilaku belajar siswa (student’s behavior), iklim pembelajaran (learningclimate), materi pembelajaran, media pembelajaran, dan sistem pembelajaran disekolah. Aneka permasalahan pembelajaran (learning problems) yang terjadi dalampraktek pembelajaran di sekolah, khususnya sekolah dasar (SD), memiliki variasi yangamat beragam.Tiga problem yang paling menonjol pada Klinik Pembelajaran milikiDirektorat Ketenagaan Ditjen Dikti yaitu: (1) Cara menangani kasus pada anak didikseperti rendahnya motivasi belajar, kesulitan membaca, daya serap rendah, danketerbatasan lain, (2) Kesulitan memilih metode mengajar secara efektif untuk bidangstudi tertentu, dan (3) Kesulitan memahami dan menerapkan Kurikulum Tingkat SatuanPendidikan (KTSP) serta memahami sertifikasi guru. Oleh karenanya, hal ini menjadikanKlinik Pembelajaran menjadi bagian dari pencarian solusi atas problem pembelajaran.

KEKUASAAN GURU DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH Arif Rohman
Jurnal Penelitian Humaniora Vol 18, No 2: Oktober 2013
Publisher : LPPM UNY

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tiga hal, yaitu: (1) konsep pemahaman guru tentang kekuasaan; (2) motif guru dalam memilih menjadi pejabat di jajaran birokrasi pemerintah; (3) cara guru dalam meraih kekuasaan birokrasi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif model fenomenologis di wilayah kabupaten Bantul. Hasil penelitian ini adalah: (1) guru memahami kekuasaan sebagai amanah dan peluang untuk terlibat dalam pembangunan pendidikan. Apabila amanah datang maka wajib bagi guru untuk menerima dan menjalankannya. (2) motif guru memilih menjadi pejabat di birokrasi pemerintah adalah agar menjadi pelaku langsung dalam pembangunan pendidikan. Menjadi pejabat bagi guru adalah penting dari pada jabatan tersebut dipegang oleh orang yang tidak mengetahui pendidikan. Apabila jabatan dipegang oleh orang yang tidak memahami pendidikan akan berakibat fatal. (3) Cara guru dalam meraih kekuasaan birokrasi adalah melalui PGRI. Penguasa sangat berkepentingan terhadap PGRI dalam rangka menguasai guru, begitu juga guru melalui PGRI dapat lebih dekat dengan penguasa

Pola Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bidang Minyak Dan Gas Bumi Di Kalimantan Utara Arif Rohman
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i2.760

Secara geografis wilayah provinsi Kalimantan Utara potensial terhadap Minyak dan Gas Bumi, faktanya berbanding terbalik dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat pada BBM yang selalu mengalami keterbatasan. Faktor ini menyebabkan kelangkaan BBM, sehingga dijadikan peluang oleh beberapa masyarakat untuk mengetab dari daerah lain untuk diangkut dan dijual di wilayah Kalimantan Utara. Penelitian ini fokus pada pola penjatuhan sanksi bagi terkdawa tindak pidana bidang BBM di Kalimantan Utara. Metode yang digunakan adalah normative, dengan pendekatan case approach membandingkan 3 (tiga) putusan pengadilan, yakni hasil vonis Nomor 13/Pid.Sus/2014/PN.Tg.Slr, Nomor: 15/Pid.Sus/2014/PN.Tg.Slr dan Nomor 135/Pid.B/LH/2018/PNTar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaburnya norma tentang sanksi penjara dan denda, mengakibatkan putusan hakim terkesan sebatas kewenangannya selama tidak melebihi batas aksimal pidana yang ada dalam UU Migas. Hal ini tampak jelas pada kasus ke-dua, dimana terdakwa anak yang posisinya hanya sebagai orang yang disuruh melakukan justru dijatuhi pidana denda yang paling berat, meskipun alih-alih dapat diganti dengan pelatihan kerja. Pada kasus pertama, pidana penjara paling rendah dijatuhkan oleh hakim hanya 7 (tujuh) bulan penjara. Sehingga perlu kiranya ada semacam SEMA atau aturan khusus yang dapat dijadikan panduan oleh hakim dalam memaknai konversi pidana denda yang ada di UU Migas.

The Fulfilment of Right to Education for Persons with Disabilities: A Challenge in a Border Area Yahya Ahmad Zein; Arif Rohman; Dewi Nurvianti
Sriwijaya Law Review Volume 4 Issue 2, July 2020
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol4.Iss2.402.pp%p

This study discusses the right to education policy for Persons With Disabilities (PwDs) In Border Area of Nunukan-Indonesia. This research aims to find out whether the legal regulation on human rights for with disabilities provided by the Indonesian government is appropriate or not and to find out whether the government of Nunukan District also provided some policies in handling a person with disabilities, in particular, their right to education. This research used a normative legal method, which complemented with field research. As a result, in order to fulfil human rights for PwDs, the Indonesian government was stipulated plenty of national laws, namely National Education System Law, the Protection of Children Law, and individually regulated by Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities. Also, the most crucial factor is that the Nunukan District has not been set up the local regulation pertaining to PwDs. Only several policies are stipulated to overcome the right to education problems, but it does not enough to ensure the correct implementation of this right in the field.

Problematika Penetapan Kawasan Hutan di Wilayah Masyarakat Adat dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan di Kota Tarakan Marthin -; Yahya Ahmad Zein; Arif Rohman
Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.2855

Pada dasarnya hukum diciptakan sebagai alat perubahan sosial. Salah satu berkurangnya hutan yang ada di Tarakan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan mengklaim hutan yang ada sebagai hutan adat sehingga diperlukan kebijakan pemerintah daerah untuk menetapkan kawasan hutan tertentu. Hal ini di samping sebuah perintah UU juga merupakan tugas Pemerintah Daerah. Yang intinya sebagai peran Hukum Administrasi pada intinya, pertama, yang memungkinkan tugas administrasi negara, Kedua, melindungi warga negara terhadap tindakan sikap administrasi negara dan juga melindungi administrasi negara itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris. Sedangkan untuk memperoleh data menggunakan study pusktaka, observasi dan wawancara, kemudian data primer, sekunder dan tersier dianalisis untuk memecahkan masalah yang ditimbulkan. Status lahan hutan di Wilayah Adat di kota Tarakan adalah hutan negara, hutan harus dikelola sesuai dengan hak ulayat masyarakat adat. Suatu kawasan hutan tidak dapat dikatakan sebagai kawasan hutan adat begitu saja, tetapi harus melalui beberapa prosedur dan salah satu peran Pemerintah daerah Kota Tarakan adalah mengeluarkan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kota 2012-2032 yang di dalamnya memuat tentang hutan.Â Basically the law was created as a tool for social change. One of the existing forest loss in Tarakan caused by population growth and forest claimed as indigenous forest policy that required local governments to establish a particular forest area. This is in addition to a command law is also the duty of Local Government. Which is essentially the role of Administrative Law in essence, the first, which allows the state administration tasks, Second, to protect citizens against the actions and attitude of the state administration also protects the state administration itself. The method used in this study include the type of empirical research. As for obtaining data using pusktaka study, observation and interview, then the primary data, secondary and tertiary analyzed to solve the problems posed . Status of forest land in the town of Tarakan Indigenous Territory is a state forest, the forest must be managed in accordance with the customary rights of indigenous peoples. A forest can not be regarded as indigenous forests for granted, but must go through one of several procedures and the role of local government is issuing regulations Tarakan City Region No. 4 of 2012 on City Spatial Plan 2012-2032 in which the load on the forest .

HYBRID MODEL PROSPECTS FOR WAR CRIMES: NON-PARTY STATES TO THE ROME STATUTE (THE SRI LANKA CASE) Arif Rohman
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 25, No. 2, August 2023: Contemporary Issues on Indonesian Legal Reform
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v25i2.35292

This article discusses the possibility of non-ratifying states to the Rome Statute to be refered to International Criminal Court (ICC) with reference to Sri Lanka, where war crimes and crimes against humanity has been occured. This study employed the doctrinal method to analyze the issue. Sri Lanka is unable to deal with perpetrators who must be responsible for humanitarian conflicts, despite of a sovereign State. This paper found that the United Nations has a responsibility in addressing war crimes and crimes against humanity in Sri Lanka when dealing with war crimes due to its non-ratification of the Rome Statute. Sri Lanka can propose the formation of an Ad Hoc Tribunal to the United Nations, adopting a judge composition inspired by hybrid models used in Sierra Leone and Cambodia. However, the legality of foreign judges must be clarified beforehand.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search