Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.607
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Teknik Elektro Jurnal Meta-Yuridis Jurnal Darma Agung LEGAL BRIEF Jurnal Hukum Lex Generalis International Journal of Business, Law, and Education IBLAM Law Review Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam
Muhammad Arif Prasetyo
Universitas Negeri Semarang
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Alat Sistem Skoring Tuberkulosis Anak Diaplikasikan dengan Menggunakan IC ATmega 32 Prasetyo, Muhammad Arif; Suryono, Suryono
Jurnal Teknik Elektro Vol 6, No 1 (2014): Jurnal Teknik Elektro
Publisher : Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak— Sistem Skoring TB (Tuberkulosis) pada anak merupakan pembobotan terhadap gejala atau tanda klinis yang dijumpai sesuai rekomendasi dari IDAI. Seiring perkembangan teknologi perhitungan skoring yang masih dihitung secara manual kemudian diaplikasikan dengan menggunakan IC ATMega32. Tujuan dari penelitian ini adalah dapat digunakan oleh masyarakat dalam skrining atau diagnosis gejala awal penyakit TB anak di masyarakat. Sehingga mempermudah penegakan diagnosis akhir yang dilakukann oleh tenaga kesehatan. Alat ini merubah dari tabel sistem skoring TB pada anak, dan dirubah menjadi digital dengan menggunakan IC ATMega32 dan ditampilkan di LCD yang sesuai rekomendasi IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia). Pengujian dilakukan oleh para tenaga ahli dalam penelitian ini adalah dokter yang bekerja di Rumah Sakit Kumala Siwi Kudus. Pada pengujian alat itu, para tim tenaga ahli kedokteran memvalidasi alat tersebut sesuai dengan kriteria kelayakan alat yang sesuai dengan rekomendasi dari IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia). Setelah dokter melakukan pengujian alat tersebut para tim tenaga ahli yang dirasa telah sesuai dengan teori kesehatan, maka para tim tenaga ahli tersebut membuat surat pernyataan yang berisi bahwa alat tersebut dapat digunakan oleh masyarakat dalam skrining atau diagnosis gejala awal penyakit TB (Tuberkulosis) anak. Sehingga membantu kinerja para tenaga kesehatan dalam mendiagnosis akhir gejala TB(Tuberkulosis) pada anak. Alat ini dapat dikembangkan lagi, misalnya dikembangkan dengan aplikasi android. Kata kunci— sistem skoring, tuberkulosis, IC ATmega 32
Alat Sistem Skoring Tuberkulosis Anak Diaplikasikan dengan Menggunakan IC ATmega 32 Prasetyo, Muhammad Arif; Suryono, Suryono
Jurnal Teknik Elektro Vol 6, No 1 (2014): Jurnal Teknik Elektro
Publisher : Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jte.v6i1.3569

Abstract

Abstrak— Sistem Skoring TB (Tuberkulosis) pada anak merupakan pembobotan terhadap gejala atau tanda klinis yang dijumpai sesuai rekomendasi dari IDAI. Seiring perkembangan teknologi perhitungan skoring yang masih dihitung secara manual kemudian diaplikasikan dengan menggunakan IC ATMega32. Tujuan dari penelitian ini adalah dapat digunakan oleh masyarakat dalam skrining atau diagnosis gejala awal penyakit TB anak di masyarakat. Sehingga mempermudah penegakan diagnosis akhir yang dilakukann oleh tenaga kesehatan. Alat ini merubah dari tabel sistem skoring TB pada anak, dan dirubah menjadi digital dengan menggunakan IC ATMega32 dan ditampilkan di LCD yang sesuai rekomendasi IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia). Pengujian dilakukan oleh para tenaga ahli dalam penelitian ini adalah dokter yang bekerja di Rumah Sakit Kumala Siwi Kudus. Pada pengujian alat itu, para tim tenaga ahli kedokteran memvalidasi alat tersebut sesuai dengan kriteria kelayakan alat yang sesuai dengan rekomendasi dari IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia). Setelah dokter melakukan pengujian alat tersebut para tim tenaga ahli yang dirasa telah sesuai dengan teori kesehatan, maka para tim tenaga ahli tersebut membuat surat pernyataan yang berisi bahwa alat tersebut dapat digunakan oleh masyarakat dalam skrining atau diagnosis gejala awal penyakit TB (Tuberkulosis) anak. Sehingga membantu kinerja para tenaga kesehatan dalam mendiagnosis akhir gejala TB(Tuberkulosis) pada anak. Alat ini dapat dikembangkan lagi, misalnya dikembangkan dengan aplikasi android. Kata kunci— sistem skoring, tuberkulosis, IC ATmega 32
JURIDICAL ANALYSIS OF CHILD AND WIFE NEGLIGENCE IN THE HOUSEHOLD BASED ON SUPREME COURT RULING NO.528K/PID.SUS/2019 Adawiyah, Rodiatun; Prasetyo, Muhammad Arif; Siahaan, Efelyn Theresia; Ginting, Haganta Filemon
Jurnal Meta-Yuridis Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v7i1.18312

Abstract

A household consists of a husband and wife and their dependents. There are many cases when family members commit violence against each other. For example, when a husband or father fails to provide for his family, this is considered household neglect. This research uses a Normative Juridical methodology, which utilizes secondary sources such as books, journals and online sources to compile its findings.Criminals who commit acts of domestic neglect against their wives and children can be prosecuted and sentenced to criminal sentences that are not in accordance with the demands of the Public Prosecutor. This is the crux of the problem. The second way to look at this issue is from a legal perspective, when the judge considers the sentence imposed in the case. Supreme Court judges consider the evidence of defendants and witnesses when handing down sentences. Although the author believes that the punishment imposed by this decision is fair, the author also believes that this term does not discourage violators. As the author argues, it is the judge's responsibility to consider the material and mental well-being of the victim
TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN ATAS SENGKETA PERSAMAAN MEREK (STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PDT.SUS.HKI/MEREK/2019/PN NIAGA MDN) Prasetyo, Muhammad Arif; Talia, Dhea; Pangaribuan, Edo Rajaiman Martinus; Manurung, Fazri Siddik Sioloan
JURNAL DARMA AGUNG Vol 30 No 1 (2022): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i1.2610

Abstract

In managing a business, whether in the form of goods or services, everyone really needs a name or symbols to be used for the goods or services, which serve as a sign of where the goods or services come from. In Article 1 point (1) of Law No. 15 of 2001 juncto Law No. 20 of 2016 concerning Marks a definition of marks is given. With the development of a brand that makes a brand something so valuable, the legal protection of a mark also begins to develop and makes a mark a sign that is given ownership recognition. If it is related to Decision No. 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn, that is the similarity of the trademark between PT Pulau Ombak Indah as the plaintiff and Raihana Heuer as the defendant regarding the similarity of the trademark with the name Kandui Resort. Normative juridical is the research method used in this writing, namely analyzing the existing problem formulation and then correlating it with legal foundations based on regulations contained in a statutory regulation. Legal protection for a brand is strictly regulated through legal sanctions, both civil and even criminal in nature. This legal sanction is imposed on any person or legal entity that has been proven to have committed a trademark infringement. The imposition of legal sanctions is part of efforts to provide legal protection for legitimate brand owners. PT Pulau Ombak Indah is a legal entity that makes claims against the management of "KANDUI RESORT" which is a tourism industry located in the Mentawai area, West Sumatra where in this case the plaintiff filed a lawsuit against Raihana Heuer who is the holder of the KANDUI brand and Previously, KANDUI VILLAS, where the plaintiff felt that the defendant had registered the KANDUI brand based on bad faith, was because the defendant registered the mark secretly without the knowledge of the founder or management of KANDUI RESORT. However, in his decision the judge rejected the plaintiff's claim in its entirety.
ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN KEBENARAN DASAR TERHADAP PENGUASAAN TANAH Adawiyah, Rodiatun; Prasetyo, Muhammad Arif; ayu, Hanuring; Sitanggang, Dameria; Novianty, Jeannifer; Timoteus, Nardo; Andreas, Martua
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 3 (2023): JUNI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i3.3349

Abstract

Konflik masalah pertanahan merupakan sesuatu yang sering kali terjadi diindonesia yang menyebabkan penulis tertarik untuk mengangkat masalah tanah sebagai judul penelitian. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana status kedudukan hukum terhadap sertifikat yang tidak memiliki akta jual beli dalam proses pendaftaran tanah, untuk mengetahui apa akibat hukum yang diberikan kepada seseorang yang melakukan penguasaan tanah yang bukan haknya, untuk mengetahui peran penting hakim dalam memberikan kepastian hukum kepada sipemegang hak atas tanah. Manfaat penelitian ini ialah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap penguasaan sedang tanah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dibantu dengan pendekatan deskriptif analisis dan dokumentasi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa setiap orang tidak dapat melakukan penguasaan tanah dan mendirikan bangunan secara sembarangan diatas tanah yang bukan haknya kurangnya. Oleh karena itu masyarakat harus melakukan pendaftran tanah dalam mencakapi penguasaan tanah dan kepastian hukum.
Analisis Perlindungan Hukum di Indonesia terhadap Korban Bullying di Sekolah Dasar Menurut UU No 35 Tahun 2014 Prasetyo, Muhammad arif; Laurencia, Amelia
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 12 (2024): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i12.1201

Abstract

Bullying behavior is a form of oppression or violence that is done intentionally against others with the aim of hurting and is usually done continuously. This study aims to determine the forms of bullying that occur in elementary schools, the impact of bullying and what kind of legal protection is appropriate to be given to victims of bullying according to Law No. 35 of 2014. The method used in this study is a qualitative method. The type of research used in this study is library research. Data were collected from written works related to the object being studied, including on this paper are research results that have been or have not been published including books, laws, journals, the internet and encyclopedias. The results of this study are that victims of bullying generally occur to someone who looks weak or rarely interacts with others, teachers must play a role in responding to bullying incidents and the government must provide more education about bullying.
Legal Review of the Use of Song Without Consent in Accordance with Law No. 28 of 2014 Taharah, Amanah; Prasetyo, Muhammad Arif; Pamellia, Amanda Okta; Fauza, Akbar Reza
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 6 No. 1 (2025): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v6i1.1097

Abstract

To produce aesthetically pleasing compositions, musicians employ a variety of instrumental sounds. Copyright refers to the exclusive right of a creator to maintain ownership of their work and to derive economic benefit from it. Under copyright law, the unauthorized use of musical works is strictly prohibited. This study aims to: (1) examine the enforcement of Law No. 28 of 2014 by the Indonesian government in protecting the rights of songwriters; and (2) analyze the implementation of licensing agreements by both producers and users. Employing a normative legal approach, this study emphasizes that the government plays a crucial role in protecting music creators and copyright holders from infringement through legal enforcement. Licensing and registration constitute fundamental components of copyright protection. Moreover, the government is expected to take active measures in raising public awareness about the importance of respecting and protecting intellectual property rights. The primary purpose of licensing agreements is to prevent legal disputes and to deter unauthorized actions by third parties that violate the stipulated terms and conditions.
Juridical Analysis of Compensation Settlement for Unlawful Acts in Land Dispute Lawsuits: Case Study of Decision Number 111/PDT.G/2022/PN JMB Munthe, Eunike Chairani Sukma; Prasetyo, Muhammad Arif
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 6 No. 1 (2025): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v6i1.1098

Abstract

An unlawful act is an act that is contrary to the legal norms prevailing in society and can harm other parties. In the context of Indonesian law, this unlawful act is regulated in Article 1365 of the Civil Code (KUHPerdata), which states that "Every act that violates the law and causes harm to another person, requires the person who committed the act to provide compensation." This study aims to legally analyze the settlement of compensation for unlawful acts in land lawsuits, focusing on the study of decision Number 111/PDT.G/2022/PN JMB. Unlawful acts that occur in the context of land disputes often involve losses felt by the injured party, so that regulations regarding compensation are important in the dispute resolution process. In this study, the author examines the legal basis underlying the provision of compensation for unlawful acts and the implementation of applicable legal principles in court. The approach used is the normative research method by analyzing laws and regulations, legal doctrines, and related court decisions. The results of the study show that in decision Number 111/PDT.G/2022/PN JMB, the court has carefully considered the elements of unlawful acts and determined the amount of compensation in accordance with the losses experienced by the plaintiff. This study also reveals the importance of a deep understanding of regulations related to compensation in the context of land cases to ensure justice and legal certainty in resolving land disputes in Indonesia.
Legal Analysis of Criminal Acts of Corruption of Livestock Budget (Study of Decision No.3038 K/Pid.Sus/2021) Damanik, Stevi Idhel Wheis; prasetyo, Muhammad Arif; Adawiyah, Rodiatun; Ramadhana, Widodo; Sembiring, Josua Pramana Adika
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 4 (2024): October: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i4.1075

Abstract

One of the crimes that is always in the spotlight in Indonesia is the problem of corruption. Corruption is no longer a foreign thing in this country. Indonesian corruption is even classified as an extraordinary crime because it has damaged not only state finances and the country's economic potential, but has also destroyed the pillars of socio-cultural, moral, political and legal security of Indonesia. As happened in the decision Number 3038 K / Pid.Sus / 2021, which stated that there had been a criminal act of corruption in the grant activity budget of the East Java Provincial Animal Husbandry Service in 2016, which was carried out by the Defendant IMAM HANAFI, SE bin MUCHAMAD HABIB. The empirical normative method is the method applied in this research where this method is carried out through research activities on reading materials and directly reviewing the objects being studied. The application of Article 2 Paragraph 1 of the Corruption Eradication Law in Decision Number 3038 K/Pid.Sus/2021 to the Defendant IMAM HANAFI, Se is in accordance with the fact that the defendant is a person assigned by the East Java Provincial Animal Husbandry Service to coordinate 5 Groups that will receive grant funds to buy livestock. That the judge in deciding the case considered that the defendant's actions had fulfilled the elements of a crime in Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 18 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption.
INHERITANCE RIGHTS OF OUTSIDE MARRIAGE DESCENDANTS AFTER THE RULING OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 46 OF 2010 Adawiyah, Rodiatun; Prasetyo, Muhammad Arif; Ongko , Eric; Wibowo, Stefani; Kamal, Julius
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.350

Abstract

Humans were created by God to consist of men and women, therefore they are required to live in pairs in a bond called marriage. As stated in the 1945 Constitution, Article 28B Paragraph (1), which reads "Everyone has the right to form a family and continue their offspring through legal marriage". Before there were special regulations regarding marriage, in particular Indonesia still used the Civil Code (KUHPerdata) or Burgerlijk Wetboek (BW) as stated in Book One, Chapter IV concerning Marriage. The research method used in this research is normative juridical, which is supported by primary and secondary data sources, and qualitative analysis is carried out. The research results show that in the Civil Code, children outside of marriage have the status of illegitimate children of their parents. However, the Civil Code provides an opportunity for both parents to recognize the child as a legitimate child. Article 42 of the marriage law. If the marriage is invalid, then the children born from the marriage do not occupy the position of legitimate children. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 only recognizes children resulting from religiously valid marriages. Apart from that (the result of adultery), legally the child has no blood relationship with his father, but only has a civil relationship. If the biological father is not responsible, then the child through the mother can sue the father in civil law. The regulation of the inheritance rights of illegitimate children in Indonesian legislation and after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 can be concluded in Article 863 B.W. First part Regarding the inheritance share of illegitimate children in group I, if the testator dies leaving legitimate descendants and/or the husband/wife who lives the longest, then illegitimate children who can be recognized as inheriting a third of what they would have received had they been legitimate child. Then Article 100 KHI states that children born out of wedlock only have a lineage relationship with their mother and their mother's family. Then article 43 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 states that children born outside of marriage only have a civil relationship with their mother and their mother's family.
Co-Authors Adawiyah, Rodiatun Andreas, Martua Damanik, Stevi Idhel Wheis Fauza, Akbar Reza Ginting, Haganta Filemon Hanuring Ayu Ardhani Putri Kamal, Julius Laurencia, Amelia Manurung, Fazri Siddik Sioloan Munthe, Eunike Chairani Sukma Novianty, Jeannifer Ongko , Eric Pamellia, Amanda Okta Pangaribuan, Edo Rajaiman Martinus Ramadhana, Widodo Sembiring, Josua Pramana Adika Siahaan, Efelyn Theresia Sitanggang, Dameria Suryono Suryono Suryono Suryono Taharah, Amanah Talia, Dhea Timoteus, Nardo Wibowo, Stefani