Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum
Andrio Firstiana Sukma
Balai Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Lingkungan, Bidang Jalan dan Jembatan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Economics, Econometrics & Finance

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pengaruh Infrastruktur PU terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan di Sumatera dan Jawa Sukma, Andrio Firstiana; Hartono, Djoni
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 1, No 1 (2009)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1413.72 KB)

Abstract

Infrastructure is one of the efforts to improve services to support the embodiment of the people welfare. Therefore, infrastructure services should be improved in line with the demands of development and better public services. This is also supported by a number of studies that show that infrastructure can endorse economic growth. In particular PU, infrastructure plays a very important role in economic growth. Referring to that, then this paper will attempt to analyze the influence of PU infrastructure to the economy and welfare in Java and Sumatra. Method used in this research is the inpur-output analysis, econometric analysis and social analysis. The results are that the PU infrastructure was indeed had a positive impact on economic growth and encourage the establishment of welfare and also playing a part in encouraging creation of social capital. If views per sector, Bina Marga sector are the sector that the most absorbing labor while water resources sector is the sector that was most encouraged economic growth.
Kesenjangan Kawasan Perbatasan Di Pulau Kalimantan Berdasarkan Metode Williamson Index Sukma, Andrio Firstiana; Suriadi, Andi
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 2, No 3 (2010)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (534.345 KB)

Abstract

Saat ini, pembangunan infrastruktur PU di kawasan perbatasan sedang giat dilakukan. Pemerintah diberbagai level (kabupaten, provinsi, dan pusat) juga telah mengalokasikan sejumlah anggaran pembangunan;bahkan swasta dan masyarakat setempat juga telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadappeningkatan perekonomian wilayah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertanyaannya apakahbenar infrastruktur PU yang telah dibangun tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.Seberapa besar sesungguhnya peningkatan kesejahteraan yang dialami masyarakat di kawasan perbatasandibandingkan dengan masyarakat yang berada di luar kawasan perbatasan. Penelitian ini mencoba melihatbagaimana kesejahteraan masyarakat di perbatasan dengan masyarakat di luar kawasan perbatasan denganindikator berupa kesenjangan. Dengan menggunakan Indeks Williamson, diperoleh hasil bahwa ternyatakesenjangan antara kawasan perbatasan dengan kawasan nonperbatasan bervariasi meskipun tidak setinggiyang diperkirakan banyak orang. Namun, terdapat catatan khusus terkait hal ini yaitu apakah kondisi diKalimantan memang benar-benar masih tertinggal sehingga tidak ada bedanya kondisi di perbatasan dengankondisi di luar perbatasan.
Kepemilikan Saham Sebagai Salah Satu Bentuk Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Sukma, Andrio Firstiana
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 6, No 1 (2014)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (814.644 KB)

Abstract

Land procurement for public purposes which regulated in Law No. 2/2012 aims to provide land for the implementation of development in order to improve the welfare and prosperity of the nation, state, and people with ensuring legal certainty of the rightful owner. A decent and fair compensation should be given in the land procurement. Compensation can be given in cash, land replacement, resettlement, stock or combination of 2 or more compensation forms. Nowadays, usually compensation is given by cash because of it is easy, fast, practical and cheap. However, compensation in stock considered as a promising one because it ensures income for rightful owners. Unfortunately regulation about it is not comprehensive and needs to be completed so it won’t cause a problem in the future. Through qualitative and content analysis there are some things to be clarified, namely state-owned enterprises function in land procurement, minimaum compensation for buying 1 lot of state-owned enterprises stock and the importance of involving fund manager since the beginning.
Co-Authors Djoni Hartono Suriadi, Andi