Togiaratua Nainggolan, Togiaratua
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kemensos RI

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Sosioinforma

WARIA DAN PERSOALAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Nainggolan, Togiaratua
Sosio Informa Vol 19, No 1 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Puslitbangkesos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study was conducted in order to describe the existence of transvestites and efforts to fulfill their human rights in Indonesia . Discussion with descriptive analysis of the qualitative data collected through library and documentation. The results indicate that efforts to fulfill transgender rights carried out internally and externally. Internally committed by transvestites, both individuals and groups through the organization. Externally conducted by other parties outside the transsexual, who made efforts to uphold human rights in general, including transvestites in it. Formally addressing the needs of transgender rights are sufficient, as evidenced by the many legal instruments related to human rights in Indonesia, although none offend transgender. The problem on level of implementation is very weak, leaving many transgenders are victims of human rights violations. For the sake of the effectiveness of efforts to comply with their human rights, transgender should combine efforts to strengthen internal management with external organizations and programs that focus and continuous seeking social support, and dare to take the initiative bring an experienced human rights violations to create momentum and reverberations transgender struggle to uphold their human rights. Regardless of the way in which transsexuals should continue to develop their social functioning and promote or restore a mutually beneficial social interaction between individuals and communities with the transgender community to improve the quality of life together.Keywords: compliance efforts, human rights, shemale.Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan keberadaan waria dan upaya memenuhi hak asasinya di Indonesia. Pembahasan dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap data yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak asasi waria dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal dilakukan sendiri oleh waria, baik individu maupun kelompok melalui organisasi. Secara eksternal dilakukan oleh pihak lain di luar waria, yang melakukan upaya penegakan HAM secara umum termasuk waria di dalamnya. Secara formal upaya pemenuhan kebutuhan hak asasi waria cukup memadai, yang dibuktikan dengan banyaknya instrumen hukum terkait HAM di Indonesia walau tidak satupun menyinggung waria. Persoalananya adalah pada tararan implementasi masih sangat lemah sehingga masih banyak waria menjadi korban pelanggaran HAM. Demi efektivitas upaya pemenuhan hak asasinya, waria sebaiknya menggabungkan upaya internal dengan eksternal dengan memperkuat manajemen organisasi dan program yang fokus dan berkesinabungan, mencari dukungan sosial, dan berani mengambil inisiatif memperkarakan pelanggaran HAM yang dialami untuk menciptakan momentum dan gaung perjuangan waria menegakkan hak asasinya. Apapun cara yang ditempuh waria seyogyanya tetap mengembangkan keberfungsian sosialnya sekaligus mempromosikan atau memulihkan interaksi sosial yang saling menguntungkan antara individu dan komunitas waria dengan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan bersama.Kata Kunci:upaya pemenuhan, hak asasi manusia, waria.
MERUMUSKAN KEMBALI DESAIN PROGRAM RASKIN SEBAGAI PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL Nainggolan, Togiaratua
Sosio Informa Vol 1, No 2 (2015): Sosio Informa
Publisher : Puslitbangkesos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian ini mempunyai tujuan untuk merumuskan kembali desain Program Raskin sebagai bagian dari programperlindungan sosial. Kajian dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasilnya menunjukkan bahwa perumusanulang desain Program Raskin harus dilakukan dengan memperhatikan aspek substansi dan sekaligus aspekteknis administrasi fasilitatif. dengan mempertahankan konsistensi antara ide dasar, kebijakan, program danimplementasi Program Raskin sebagai perlindungan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaandan Batang Tubuh UUD 1945. Beberapa alternatif desain ulang Program Raskin adalah (1) komoditiberas diganti dengan kartu; (2) menyesuaikan kuota Raskin masing-masing rumah tangga dengan jumlahanggotanya; (3) menambah jumlah peserta program; (4) melanjutkan Program Raskin dengan Anggarandan Pendapatan Belanja Daerah (APBD); (5) menggabungkan Program Raskin dengan Program KeluargaHarapan (PKH); dan (6) mengintegrasikan program perlindungan sosial secara keseluruhan. Semua pilihanini dapat dilakukan secara optional dan bertahap atau langsung keseluruhan secara simultan.Kata Kunci: desain, Program Raskin, perlindungan sosial.
REVOLUSI MENTAL MENUJU KESERASIAN SOSIAL DI INDONESIA Nainggolan, Togiaratua
Sosio Informa Vol 1, No 3 (2015)
Publisher : Puslitbangkesos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian ini membahas peran yang dilakukan oleh Kementerian Sosial sebagai penyelenggara utama pembangunankesejahteraaan sosial di Indonesia. Khususnya dalam penyelenggaraan Program Keserasian Sosial sebagai saranamelakukan revolusi mental. Pembahasan dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap data yang dikumpulkanmelalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa keserasian sosial di Indonesia tumbuh danberkembang bersamaan dengan pergerakan kebangsaan Indonesia yang ditandai dengan berdirinya organisasi BudiUtomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, dan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sejalan dengan hal iniProgram Keserasian Sosial yang dimotori Kementerian Sosial harus direvitalisasi sebagai kelanjutan dari perjuangankemerdekaan Indonesia. Revitalisasi harus diawali dengan menjadikan Program Keserasian Sosial sebagai revolusimental bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilanjukan dengan merubah fokus pembangunan kesejahteraan sosial kesektor makro dengan menjadikan seluruh warga Negara sebagai sasaran program, bukan hanya kelompok penyandangmasalah kesejahteraan sosial. dengan demikian ukuran dari keserasian sosial harus didasarkan pada nilai-nilai dasarkenegaraan dan kebangsaan Indonesia, yaitu pancasila. Dengan demikian inti dari Program Keserasian Sosial adalahbagaimana meng-internalisasi-kan nilai-nilai Pancasila dalam sikap dan perilaku sosial masyarakat Indonesia.Kata Kunci : keserasian, keserasian sosial, revolusi mental.
ASPEK GENDER DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN Nainggolan, Togiaratua
Sosio Informa Vol 5, No 1 (2019): Sosio Informa
Publisher : Puslitbangkesos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v5i1.1593

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aspek gender dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk itu dilakukan pengumpulan data sekunder dan hasil penelitisan yang relevan, untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil kajian  menunjukkan bahwa unit sasaran program ini adalah keluarga. Namun basis intervensinya belum menyentuh seluruh anggota keluarga. Program yang menetapkan kaum ibu sebagai pengurus justru bias gender karena tidak melibatkan suami. Hal yang sama terjadi dalam Forum Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Akibatnya program justru terkesan memperkuat relasi gender yang bersifat asimetrik dan tidak ekual melalui retradisionalisasi gender. Perubahan perilaku menuju kesetaraan dan keadilan gender sebagai bagian dari kesejahteraan sosial keluarga tidak optimal. Sejalan dengan hal ini penyelenggara program hendaknya: (1) konsisten menjadikan keluarga sebagai basis intervensi sejalan dengan nama program. Suami sebagai pemegang otoritas keluarga justru harus dijadikan gerbong perubahan perilaku dengan menciptakan efek pendobrakan menuju kesetaraan dan keadilan gender. (2) Sejalan dengan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan, perlu menerapkan perspektif baru dalam pelibatan keluarga dalam program  (new perspective for targeting strategies) menjadi basis pasangan suami-istri (to couple-based targeting). Perubahan ini akan menciptakan kebersamaan suami-istri dalam pengelolaan bantuan program sekaligus efek ?conditioning? kesetaraan gender. (3) menyediakan secara khusus modul gender sebagai bahan pembelajaran dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga, (4) membekali sekaligus memastikan kategori gender pendamping adalah androgini sehingga fungsi pendasmping sebagai agen perubahan perilaku lebih cepat melakukan transformasi nilai-nilai gender modern. Kata kunci : Gender; Kesetaraan Gender; Program Keluarga Harapan;