Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam
Asmuni Mth, Asmuni
FIAI UII
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM Mth, Asmuni
Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam Vol 10 (2003): Lembaga Keuangan Islam
Publisher : Islamic University of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of economy always emphasizes on the growth aspect without considering moral values prevailing in the society. Looking at the fact, then, Islamic economists conceptualize that the development is focused not only on the material aspect, but also on the moral values. The first is necessary to fulfil the ideal needs of the society, which is namely al-had al-kifayah. On the other hand, the later -moral values aspect- is developed in order to achieve the Blessing of Allah Al-Mighty. In addition, the development of economy is not only to provide higher growth only, but it should also be in line with the justice of the distribution. Thus, the economic growth which is relatively less, is considered good if it is followed by the justice of the distribution. Of all, however, both qualitative and quantitative standards of the economic growth is still ignored by the thoughts of Islamic economists.
STUDI PEMIKIRAN AL-MAQASHID (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis) Mth, Asmuni
Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam Vol 14 (2005): Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia: Urgensi, Kontroversi dan Solusinya.
Publisher : Islamic University of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The goal of Shariah ( ilm al-maqashid ) historically develop dynamically. This science shows free and sporadic earlier. Then, it develops evolutively and it becomes one of basic of established Islamic law thought. The goal of tashri can be classified into three categories, al-masalih ad-daruriyah, al-haji, and al-tahsini. This classification does not answer law problerms academically. Because of ilm al-maqasid is not only departing from linguistics understanding toward Quran and Sunnah, but also considers the values deriving from society. especially moral norms. So, al-masalih that relates to and as reference of the academic intellectual exercise is al-masalih al-hayawiyah, al-masalih al-aqliyah, and al-masalih ruhiyah. This classification will comprehend Islamic law integratively all of maslahah, it implies that Islamic law will be applicable and functionable to solve society problem.
ISLAM DAN PORNOGRAFI-PORNOAKSI (Menakar Solusi Perspektif Hukum Islam) Mth, Asmuni
Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam Vol 15 (2006): Fiqh dan Kontroversi Seputar Legislasi Pornografi dan Pornoaksi
Publisher : Islamic University of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pornography and pornoaction happen because of modernization and globalization influence on sosiety lives. Without consciousness from society to solve the above problems which considering Islamic community public interest, pornography and pornoaction always emerge. Islam as doctrine early presents to solve the problems, so there are many Quranic verses and prophet traditions regulate the dress, communication between man and woman, including the publications that appear moral decadence. Kata kunci: pornografi, pornoaksi, Islam, fiqh.
HAK MILIK INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAMI Mth, Asmuni
Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam Vol 9 (2003): Hak Kekayaan Intelektual
Publisher : Islamic University of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berbicara tentang Hak Milik Intelektual (HAMI) dalam perspektif fiqh menghadapi beberapa problem antara lain yaitu, pertama HAMI tergolong masalah hukum baru yang keberadaannya seperti sekarang ini belum dikenal oleh masyarakat muslim pada abad-abad terdahulu. Karena mayoritas ilmu yang dikembangkan pada masa itu adalah ilmu-ilmu syari’ah yang pengajaran dan penyebarannya menjadi kewajiban kolektif (fard’ al-kifāyah)1 dan untuk memperoleh pahala.2 Kedua, sebagian masyarakat muslim memandang HAMI hanya sebagai produk hukum Barat yang bersifat kapitalis, bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa HAMI adalah bentuk monopoli terhadap ilmu pengetahuan yang jelas-jelas tidak dapat diterima oleh Islam.3 Ketiga terdapat sejumlah teks keagamaan yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan menjadi amal jariyah seseorang yang dapat mendatangkan pahala secara berkesinambungan.
إستعراض علي إجتهاد محمّد أبي القاسم حاج حمد في أحكام الأسرة Mth, Asmuni
Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam Vol 15, No 1 (2015): Islamic Family Law Reform in Contemporary Indonesia
Publisher : Islamic University of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

إنّ الموقف من المرأة في العالم الاسلامي مازال محكوما بجملة من القضايا والامور التي ظلت حبيسة منهج تفسيري محافظ ترسخ علي مدي قرون بفعل إختلاط الفكر الديني بالموروثات
[BOOK REVIEW] EKONOMI ISLAM, ANTARA TANTANGAN DAN HARAPAN Mth, Asmuni
Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam Vol 11, No 1 (2010): Penerapan Syariah dalam Aspek Ekonomi dan Hukum Keluarga di Indonesia
Publisher : Islamic University of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Buku karya Abdul Jabbar Hamid al-Sabhany ini berupaya mengisi celah kekosongan pemikiran ekonomi Islam di tengah merebaknya pemikiran ekonomi klasik dan neoklasik yang jarang disentuh oleh referensi asing secara umum termasuk pula pada referensi berbahasa Arab—kecuali beberapa karya kecil yang focus pada sebagian pemikiran teorikus ekonomi Islam seperti Ibn Khaldun, al-Maqrizi dan lain-lain. Di samping itu, penulisan buku ini dilandasi kegelisahan Abdul Jabbar ihwal aliran pemikiran ekonomi Islam yang ditopang oleh al-Quran dan Sunnah tidak dilakukan studi yang layak terhadapnya secara proporsional (hal. 12). Menariknya, usaha maksimal penulis memaparkan aliran pemikiran ekonomi secara singkat, mengacu pada referensi asli tanpa disertai komentar penulis yang cukup semata-mata untuk menghindari subyektifitas.
MENIMBANG SIGNIFIKANSI PERDA SYARIAT ISLAM (Sebuah Tinjauan Perspektif Fikih) Mth, Asmuni
Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam Vol 16 (2006): Penegakan Syariat Islam di Indonesia: Prospek, Peluang dan Tantangan
Publisher : Islamic University of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The controversies regarding the emerging of the Shari’ah Local Acts ( Perda Syari’ah) in several regencies or provinces in Indonesia. The debates about the act appear pros and conts among the societies, government and politicians. Some of them declare that the actcontradict to the Indonesian Constitution and The Indonesian basic ideology Pancasila. Contrary to above perspective is stated that this act can be justified by the constitution. According to the history of Islamic jurisprudence needs to be placed the substance of shari’ah or the public interest should be applied over that the textual interpretation of shari’ah, for instance tadwin ( codification) and taqnin ( legislation). Kata kunci: perda, syari’ah, maslahat, taqnin dan tadwin
Etika Ekonomi Prespektif al-Maqãsid Mth, Asmuni
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 3 (2011): Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/6fey7p66

Abstract

Berbagai ketimpangan dalam bidang ekonomi adalah dampak dari sistem kapitalisme yang hedonistik, karena sistem ini terlalu individualistik dan cenderung menolak kehadiran etika yang berhubungan dengan agama. Melihat kegagalan tersebut muncul karya-karya di bidang etika yang tidak lain merupakan upaya penyelamatan umat manusia dari kemelaratan dan kemiskinan. Untuk itulah etika ekonomi syari'ah harus berangkat dari doktrin maqâşid karena nilai-nilai etis relegius yang berbasis pada maqâşid bersifat ilahi dan insani yang kebenaran dan universalitasnya tidak dapat diragukan. Ontologi dari nilai- nilai tersebut kemudian dikonsepsikan untuk menjamin berbagai kebutuhan dasar umat manusia. Semua prilaku ekonomi harus mengacu kepada kebutuhan dasar ini sebelum pada akhirnya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat komplementer dan kebutuhan yang bersifat asesoris.
Co-Authors