Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.877
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PRIVATE LAW Jurnal Privat Law Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Privat Law
Ambar Budhisulistyawati, Ambar
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGANGKUTAN JAVA MOTOR TRANSPORT SEMARANG TERHADAP PEMILIK BARANG APABILA TERJADI KETERLAMBATAN DAN KERUSAKAN BARANG ANGKUTAN Dewi, Hanna Nurhayati Candra; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19228

Abstract

AbstractThe purpose of this article is to examine the form of the responsibility of the company's Freight Transport Motor Semarang Java against the owner of the goods in the event of delay or damage to goods transport. The method of approach in writing this is sociological, juridical specifications of this research is a descriptive qualitative research. Data source using primary data and secondary data. Engineering data collection using the study interviews and a library/study documents. Data analysis techniques using descriptive qualitative approach. Based on the results of research that has been done, the conclusion that the responsibility of the company's Java Motor Transport in case of damage the delay in Semarang on goods is going to replace the damage goods he based on the results of the deliberations, the item is replaced and shipped back to the recipient with the transport expenses borne by the company Java Motor Transport.Key Words: Responsibility Of The Carrier; Damage; Delays. AbstrakTujuan artikel ini adalah untuk mengkaji bentuk tanggung jawab Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang terhadap pemilik barang apabila terjadi keterlambatan ataupun kerusakan barang angkutan. Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara dan kepustakaan/studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa tanggung jawab Perusahaan Java Motor Transport Semarang apabila terjadi keterlambatan kerusakan pada barang adalah akan mengganti kerusakan barang-barang yang diangkutnya berdasarkan hasil musyawarah, selanjutnya barang tersebut diganti dan dikirimkan kembali ke penerima dengan ongkos angkut ditanggung oleh Perusahaan Java Motor Transport Semarang.Kata Kunci: Tanggung Jawab Pengangkut; Kerusakan; Keterlambatan.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN (Studi Kasus di Brownies Cinta Cabang Sragen) Dahayu, Cinde Semara; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40371

Abstract

AbstractThe article purpose to find out the conformity of the implementation of partnership cooperation agreement to the Government Regulation Number 44 of 1997 concerning Partnership juncto Government Regulation Number 17 of 2013 concerning Micro Small Medium-sized Enterprises. The research object of partnership cooperation was carried out in Brownies Cinta branch in Sragen. The legal writing in the current research employed empirical legal research approach which was initially done by researching secondary data and subsequently researching the primary data in the field or in the society. The research result shows that the implementation of partnership cooperation agreement run by Brownies Cinta branch in Sragen has not met all of the requirements contained in the partnership agreement determined in the Government Regulation Number 17 of 2013. The partnership cooperation agreement of Brownies Cinta branch in Sragen only contains the business critera, contract period, and the settlement of disputes. The agreement has no provision regarding the form of development, the right, and the duty of each party. Keywords: Brownies Cinta; Cooperation Agreement; Government Regulatio; Micro Small Mediumsized Enterprises, Partnership.Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan denganPeraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan juncto Peraturan Pemerintah Nomor17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Obyek penelitian kerjasama kemitraandilakukan di Brownies Cinta Cabang Sragen. Penulisan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berawal dari meneliti data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh Brownies Cinta Cabang Sragen tidak memenuhi semua ketentuan dari isi perjanjian kemitraan yang telah  ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, isi perjanjian kerjasama kemitraan  Brownies Cinta Cabang Sragen hanya memuat kriteria kegiatan usaha, jangka waktu kontrak, dan penyelesaian perselisihan. Dalam perjanjian tidak adanya ketentuan mengenai bentuk pengembangan, dan hak kewajiban masing-masing pihak. Kata Kunci: Brownies Cinta; Kemitraan; Perjanjian Kerjasama; Peraturan Pemerintah; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
PENERAPAN ASAS JAMINAN FIDUSIA DAN PERJANJIAN PADA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/PDT/2015/PT.BDG) Ramadhina, Eva Andari; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19340

Abstract

AbstractThis article aims to determine whether there is the application of the principles of fiduciary and principles of the treaty in the registration of fiduciary by financial institutions as well as to determine the suitability and incompatibility rules fiduciary in the decision under review, Bandung High Court No. 102/PDT /2015/PT.BDG. This article is a prescriptive normative legal research, with law and case approach. Results of research and study shows that there is no application of fiduciary principles on the implementation of consumer financing agreement, but already apply the principles of the agreement. Consumer agreement that is not accompanied by any additional agreements resulted in the imposition of bail using general collateral, so it does not apply to him the rights of collateral material. Consequently, for the third party is not respected the rights of creditors holders fiduciary. When there is a transition object fiduciary, creditors holder can’t be protected by the principle of droit de suite. In other words, the holder of fiduciary creditors as unsecured creditors domiciled not preferred creditor. At the Bandung High Court Decision No. 102/PDT/2015/PT.BDG, there are no registration requirements fiduciary implementation, so that the rights of debtors and creditors are not protected.Keywords: Customer Agreement, Registration Fiduciary, Fiduciary Principles, Principles AgreementAbstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya penerapan asas-asas jaminan fidusia dan asas-asas perjanjian dalam pendaftaran jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan serta untuk mengetahui kesesuaian dan ketidaksesuaian peraturan jaminan fidusia pada putusan yang dikaji, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/PDT/2015/PT.BDG. Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pada pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terdapat penerapan asas-asas jaminan fidusia, namun sudah menerapkan asas-asas dari perjanjian. Perjanjian konsumen yang tidak disertai dengan adanya perjanjian tambahan mengakibatkan pembebanan jaminannya menggunakan jaminan umum, sehingga tidak berlaku padanya hak-hak dari jaminan kebendaan. Konsekuensinya, bagi pihak ketiga adalah tidak dihormatinya hak jaminan fidusia dari kreditur pemegang jaminan fidusia.  Ketika terjadi peralihan benda jaminan fidusia, kreditur pemegang jaminan fidusia tidak dapat dilindungi berdasarkan asas droit de suite. Dengan kata lain, kreditur pemegang jaminan fidusia berkedudukan sebagai kreditur konkuren bukan kreditur preferen. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/PDT/2015/PT.BDG, tidak terdapat penerapan ketentuan pendaftaran jaminan fidusia, sehingga hak-hak debitur maupun kreditur tidak dilindungi.Kata Kunci : Perjanjian Konsumen, Pendaftaran Fidusia, Asas-asas Jaminan Fidusia, Asas-asas Perjanjian
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH LETTER C DI BAWAH TANGAN Sakti, Socha Tcefortin Indera; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40388

Abstract

Abstract This article aims to analyze and to understand the legal protection provided to the parties involved in under-hand agreement of the sale of Letter C land. The legal protection or all of the parties involved is contained in the agreement if the agreement specifically stated it in its clauses. The kegal protection outside of the agreement is contained in the laws and regulations in force which is Civil Code and Statute. The legal protection is an important aspect to ensure the fulfillment of a person’s legal rights. Furthermore, it also has other objective, which is to realize legal certainty, legal benefits, and justice for the parties. Legal protection can be preventive or repressive. The agreements made in the underhand sale of Letter C land forms a legal relationship between the two parties. The legal relations are relationships that result in legal consequences guaranteed by the laws and regulations. Every legal act that causes legal consequences must have legal protection, especially when there is a dispute between the parties. Dispute can occur after the under-hand agreement of the sale of Letter C Land was agreed, therefore legal protection is needed to provide solutions, certainty and clarity towards the resolution of the existing as well as the potential post-agreement disputes.Keywords: Legal Protection; Under-hand Agreement; the sale of Land.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum yang diberikan bagi para pihak yang terlibat didalam perjanjian dibawah tangan jual beli tanah Letter C. Perlindungan hukum yang diberikan bagi para pihak dalam perjanjian dibawah tangan terdapat di dalam perjanjian apabila dalam perjanjian disebutkan secara khusus dalam klausula-klausula yang telah disepakati dalam perjanjian. Perlindungan hukum yang terdapat diluar perjanjian yaitu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu KUHPerdata dan undang-undang. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak hukum seseorang. Selain itu, perlindungan hukum yang diberikan memiliki tujuan lain yaitu guna mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan bagi para pihak. Perlindungan hukum yang diberikan dapat bersifat preventif (mencegah) maupun represif (memperbaiki). Perjanjian yang disepakati dalam perjanjian jual beli tanah Letter C dibawah tangan menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua pihak yang membuatnya. Hubungan hukum sendiri merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Setiap perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum harus memiliki perlindungan hukum, terlebih disaat terjadi suatu sengketa diantara para pihaknya. Sengketa pertanahan dapat timbul setelah disepakatinya perjanjian jual beli tanah Letter C, maka dari itu diperlukan perlindungan hokum untuk memberi solusi dan kepastian serta kejelasan akan penyelesaian sengketa yang ada atau yang berpotensi terjadi pasca perjanjian disepakati.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Perjanjian di bawah tangan; Jual Beli Tanah.
KAJIAN TERHADAP KONTRAK BEASISWA AFIRMASI LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN (LPDP) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA) Abdul Aziz, Muhammad Zahid; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25608

Abstract

AbstractThis article aims to determine the legality of the affirmation scholarship contract institute of educational management fund (LPDP) based on Indonesian Civil Code (KUH Perdata). This research is doctrinal legal research which is prescriptive. The approach that author use is statute approach and conceptual approach. Type and sources of law materials used were the primary law and secondary law are analyzed  by a deductive method. Beside on the result of research, the stages of affirmation scholarship LPDP which starting from registration process until the award of affirmation scholarship awardee referring to the LPDP affirmation scholarship guide book is the stages of the forming contract. Beside on the terms of validity of the contract set out in Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUH Perdata), The contract of the affirmation scholarship LPDP has qualify these terms: an agreement, capability, something (object of the contract) and for the lawful.Keyword: Contract; Affirmation Scholarship LPDP; Indonesian civil code.AbstrakTulisan ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan kontrak beasiswa afirmasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berdasarkan KUH Perdata. Jenis penelitian hukum (skripsi) ini adalah penelitian hukum doktrinal dan bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan  perundang-undangan    dan  pendekatan  konseptual.  Data  yang  digunakan  adalah  data primer dan sekunder yang selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan  beasiswa  afirmasi  LPDP  yang  dimulai  dari  proses  pendaftaran  sampai  dengan  penetapan penerima beasiswa afirmasi yang mengacu pada buku panduan beasiswa afirmasi LPDP merupakan tahapan pembentukan kontrak. Berdasarkan syarat-syarat sahnya kontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, kontrak beasiswa afirmasi LPDP telah memenuhi persyaratan tersebut yaitu: adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu (objek kontrak) dan kausa yang halal.Kata Kunci: Kontrak; beasiswa afirmasi LPDP; KUH Perdata.
STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR BARU DALAM HAL GADAI CESSIE FIKTIF Daniel, Clinton Eintstein; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i2.60033

Abstract

AbstractThis article aims to find out how far legal protection applied for new creditor incessie and legal stand for law application to law protection for cessie reviewed by National Law Number 42 of 1999 on Fiducia’s Guarantee and Book Of Private Law and the weaknesses of the law which protected the new creditor. This research is normative law basic with a prescriptive view and law approach. This research’s primary data resources is the national law and Book of Private Law Indonesia, and then for the secondary data resource is obtained by official document,scientific document, law journals, and literature which support this research. This research data collection techniques used is library studies with syllogism method by seeing the law and  the fact of  that law to  concluded it  with  the result  is there’s so  many weakness on the laws about cessie because that cessies law only explain the meaning of cessie and referral mechanism without protect the new creditor it self which means the law is vulnerable to being made it fictious because the document can be made with   signed   agreement      which   that   signed   agreement   isn’t   has   a   perfect argumentation as an authentic agreement, and it doesn’t have a rule that cessie must be registered on any certain institution so that new creditors are prone to fictitious cessie. Because of that, we need a cessie’s law reformulation from a law that protect the new creditor, and a law that makes cessie must be registered on cessie institution it self.Keyword : cessie;application;law AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh perlindungan hukum yang diterapkan kepada kreditur baru dalam bidang cessie dan dasar penerapan konstruksi hukum dari penerapan perlindungan hukum dari cessie ditinjau Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Hukum Jaminan Fidusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta kelemahan-kelemahan yang terdapat didalam peraturan tersebut dalam  melindungi kreditur  baru.  Penelitian  ini adalah penelitian  hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data primer  ini undang-undang  dan  Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata,  kemudian untuk data sekunder diambil dari telaah tulisan karya-karya ilmiah, jurnal hukum, serta literatur yang mendukung dalam melakukan penelitian hukum ini. Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  studi  kepustakaan dengan  metode penelitian silogisme dengan cara  melihat  aturan hukum dan  juga melihat fakta hukum kemudian ditarik menjadi suatu konklusinya yang menghasilkan bahwa  ada  nya  kelemahan  peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan  cessie karena peraturan cessie hanya menjelaskan tentang pengertian dan tata penyerahan dari cessie itu sendiri tanpa adanya peraturan mengenai perlindungan kepada kreditur baru itu sendiri sehingga rawannya terjadi cessie fiktif karena akta cessie boleh dibuat secara bawah tangan yang memiliki kekuatan hukum tidak sesempurna akta otentik, juga  tidak  adanya  aturan  bahwa  cessie  harus  didaftarkan  kepada  suatu  lembaga apapun sehingga kreditur baru rawan terkena cessie fiktif. Maka dari itu perlunya reformulasi peraturan hukum mengenai cessie dimulai dari aturan untuk perlindungan kreditur baru, dan aturan bahwa cessie  yang  harus didaftarkan ke suatu lembaga khusus tersendiri.Kata Kunci : cessie;penerapan;hukum
DASAR HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR PADA SUAMI AKIBAT PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN/Skt) Nur Yumna S, Luthfita Yuliana; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i2.60044

Abstract

AbstractThe purpose of this article is to find out the basic considerations of judges in deciding divorce case Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Surakarta. The method used in this legal article applies perspective and is applied. The advice used is an update carried out to resolve broad legal issues to find out custody or child custody of divorced husbands. The collection of legal material is done by studying the literature. This research is based on primary legal material consisting of laws and court decisions and secondary legal material consisting of books, journals, and articles. The return of legal material in this revision uses literature study or document study techniques. The results obtained are the basic law in collecting child custody from divorce, in this decision in accordance with the provisions of the Marriage Law, the Child Protection Act, and the judge's decision. In this case, the judge must consider everything that happened at the hearing. Keywords: Marriage; Divorce; Child Detention AbstrakTujuan artikel ini adalah untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Skt dalam menetapkan hak asuh anak pada suami. Metode yang digunakan dalam artikel hukum ini bersifat prespektif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi untuk mengetahui hak pemeliharaan atau hak asuh anak pada suami akibat perceraian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka. Penelitian bersumber pada bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, dan artikel. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan teknik studi kepustakaan atau studi dokumen. Hasil yang diperoleh adalah dasar hukum hakim dalam menetapkan hak asuh anak pada suami akibat perceraian, dalam putusan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan keputusan dari hakim. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan segala hal yang terjadi di persidangan.Kata Kunci : Perkawinan; Perceraian; Hak Asuh Anak
TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KEMITRAAN TERNAK ANTARA PT CEMERLANG UNGGAS LESTARI DENGAN PETERNAK RAKYAT Kurniawati, Yonna Aprilla; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i1.28946

Abstract

abstractThis articles aims to find out what problems arise if there is a default of contract and resolution of the problem. The type of research that the author uses in preparing this legal research is the non-doctrinal research is descriptive research. The approach used is a qualitative approach. The types of data used are primary data and secondary data. The technique of collecting data are interview and literature study. Data analysis techniques use qualitative data by using, grouping, and selecting data obtained from field research, then proceed with theories, principles, and legal norms obtained from library studies. Based on the results of the research and discussion, it can be seen that PT Cemerlang Unggas Lestari is a provider of production facilities for broiler cultivation. PT Cemerlang Unggas Lestari implements a system of partnership with community farmers. Collaborative partnership arises through an extensive process to community farmers, which is then set forth in a Broiler Cultivation Partnership Cooperation Agreement. In the partnership cooperation agreement, it was concluded that there were several problems related to the non-registration of collateral and immovable property belonging to the nucleus by the nucleus and there were several plasma parties who defaulted. How to solve the problem through negotiation. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang timbul dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara PT Cemerlang Unggas Lestari dengan Peternak Rakyat jika terjadi wanprestasi dan penyelesaian atas permasalahan tersebut.  Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan hukum adalah penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat diketahui bahwa PT Cemerlang Unggas Lestari merupakan perusahaan penyedia sarana produksi bagi budidaya ayam pedaging. PT Cemerlang Unggas Lestari menerapkan sistem kerjasama kemitraan dengan para peternak rakyat. Kerjasama kemitraan kemudian dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Kemitraan Budidaya Ayam Pedaging. Di dalam perjanjian kerjasama kemitraan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa terjadi beberapa permasalahan terkait tidak didaftarkannya barang jaminan yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik plasma oleh inti dan terdapat beberapa pihak plasma yang melakukan wanprestasi. Cara penyelesaian dari permasalahan tersebut melalui negosiasi.
Co-Authors Abdul Aziz, Muhammad Zahid Ade Witoko, Prasetyo Agustina, Rima Anjar Sri CN, Anjar Sri Carakata, Sharen Peari Chintya Kosasih, Dinaselina Dahayu, Cinde Semara Daniel, Clinton Eintstein Dewi, Hanna Nurhayati Candra Dradjad, Gracia Weningayu Kurniawati, Yonna Aprilla Nur Yumna S, Luthfita Yuliana Putra, Muhammad Rio Ervandra Putra, Muhammad Rio Ervandra Radinda, Fisuda Alifa Mimiamanda Radinda, Fisuda Alifa Mimiamanda Ramadhina, Eva Andari Sakti, Socha Tcefortin Indera Setiyaningsih, Devi Setyaningtyas Ratnasari, Wiedtriana Putri Wargianti, Puspa Widowati, Cempaka Widowati, Cempaka Yosi Krisharyawan, Yosi Yudho Taruno Muryanto Yunianti, Nur Intan