Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sains dan Pendidikan Fisika PENAMAS (PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT) MAKALAH UNKHAIR Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Argopuro: Jurnal Multidisiplin Ilmu Bahasa Argopuro : Jurnal Multidisiplin Ilmu Bahasa
abdul hasyim, abdul
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
PEMANFAATAN DATA EKONOMI BAGI DUNIA USAHA hasyim, abdul
MAKALAH UNKHAIR Vol 1
Publisher : MAKALAH UNKHAIR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.449 KB)

Abstract

Data adalah kata yang akrab bagi banyak orang, kata ini dipakai dalamberbagai kesempatan. Mahasiswa maupun siswa yang say ujian ataupun dalamkegiatan sehari-hari selalu berhadapan dengan data. Dalam menyusun rencanapembangunan, rencana tender, ataupun rencana produksi dan pemasaran, makasetiap pihak dari tugas-tugas tersebut sangat membutuhkan data. Pihak-pihak inisangat bergantung pada data, karena dengan data tersebut rencana kerja ataurencana studi dari siswa dan mahasiswa dapat berjalan dan menghasilkan sesuaidengan target dan tujuan awal. Data yang tidak sesuai atau tidak valid dan update dapat mengakibatkan keputusan yang dihasilkan tidak memberikan hasilyang maksimal atau bahkan dapat menyebabkan terjadinya kesimpulan yangmenyebabkan kegagalan dalam pekerjaan.
Pemetaan Investasi di Propinsi Maluku Utara Kerjasama BAPPEDA Propinsi Maluku Utara dan LPPM Universitas Khairun hasyim, abdul
PENAMAS (PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT) Vol 2
Publisher : PENAMAS (PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.449 KB)

Abstract

Dalam perspektif Pemerintah Republik Indonesia, ada dua tujuan utama kebijakan otonomi daerah. Pertama, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  keistimewaan,  dan  kekhususan  suatu  daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kedua, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah ( Lihat Konsideran UU No. 32 Tahun 2004).Untuk  melaksanakan  amanat  otonomi  daerah  maka  peran  pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi daerah menjadi sangat penting. Keberadaan pemerintah  daerah  yang  merupakan  regulator  dan  fasilitator  dalam  pencapaian keberhasilan   otonomi   daerah   menjadi   pusat   (central)   dalam   menggali   dan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Tentunya keberhasilan ini didukung pula oleh semua komponen daerah  yang memiliki  keterkaitan dengan pengoptimalan potensi daerah. Tanpa adanya kerjasama yang baik antar komponen daerah secara keseluruhan maka pelaksanaan otonomi daerah akan mengalami hambatan. Pada akhirnya seluruh  komponen  yang terkait  (pemerintah  daerah, swasta,  perguruan tinggi  dan  masyarakat)  merupakan  satu  kesatuan  yang saling  menopang  dalam rangka menggapai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.
LINGKUNGAN, KEMISKINAN, DAN PENGANGGURAN hasyim, abdul
MAKALAH UNKHAIR Vol 1
Publisher : MAKALAH UNKHAIR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.449 KB)

Abstract

Renungan ummat manusia yang paling mendalam pada milinium ke-21 adalahmasyarakat bisnis dunia mengalami “sock” karena terjadi pergeseran arus perdangangandunia dari “atlantic area” ke “pacific area” yang ditandai dengan berbagai perlombaan dariNegara-negara maju dan industri untuk dapat menguasai berbagai potensi (resources) diwilayah-wilayah negara berkembang dalam zone Asia-Pasifik.Perlombaan untuk menguasai wilayah Asia- Pasifik dilakukan dengan pendekatanpolitik, hubungan internasional, perdagangan internasional, maupun melalui pendekatanHak Asasi Manusia (HAM), selain dimaksudkan untuk kemitraan dalam bisnis ekonomi jugayang tidak kalah penting adalah untuk mendapatkan superioritas Negara adi-ekonomi,maupun adi-sains/tekhnologi.Nyaris semua negara maju membicarakan proses penerapan system pasar bebas(free market system) secara global, melalui pendekatan kerjasama ekonomi regionalmaupun global, seperti : World Trade Organization (WTO), European Cooperation (EC),North American Free Trade Area (NAFTA), sedangkan untuk mengantisipasinya NegaranegaraAsia-Pasifik pun melalui Asia Pasifik economic Cooperation (APEC) dan Asia FreeTrade (AFTA).
RPJMD DALAM SENSITIVITAS EKONOMI dan KONFLIK hasyim, abdul
MAKALAH UNKHAIR Vol 1
Publisher : MAKALAH UNKHAIR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.449 KB)

Abstract

Tidak bisa dimungkiri bahwa, setiap daerah/wilayah selalu memiliki karakteristiktertentu termasuk ciri khas pertumbuhan ekonomi yang jika dibanding dengan daerah lainselalu terdapat perbedaan. Perbedaan-perbedaan tersebut, yang mendorong paraperencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama harus mengenalikarakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerahlain. Selain faktor fisik dan ekonomi, aspek dan pranata-pranata sosial dan budaya jugamenjadi bahan pertimbangan utama pada setiap langkah perumusan dan pembuatanperencanaan.Perbedaan-perbedaan pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya, serta lingkunganyang demikian, menyebabkan tidak ada strategi pembangunan yang dapat berlaku untuksemua daerah. Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomidaerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teoripertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-polapertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukupmenentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.
PERAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR hasyim, abdul
MAKALAH UNKHAIR Vol 1
Publisher : MAKALAH UNKHAIR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.449 KB)

Abstract

Air adalah zat yang sangat berguna dan potensial bagi manusia, satwa, dan tumbuhan.Ketika berbicara air maka berbicara kehidupan (Nurhayati, 2007). Benyamin Franklin pernahmenempatkan air sebagai sumberdaya alam yang sangat berharga dibanding sumberdayasumberdayaalam lainnya. Air merupakan benda langka dan tidak bisa dipandang sebagaibenda yang tidak memiliki nilai (Dikun, 200). Air merupakan sumberdaya yang dapatdiperbaharui, walaupun keberadaannya terus berkurang sangat terbataas. Air adalah suatu zatkimia yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi,tetapi tidak di planet lain. Air menutupi hampir 71% permukaan bumi. Menurut Zanayel(2009) bumi memiliki kandungan air sebanyak 1,4 triliun kilometer kubik (330 juta mil³).Dari 71 persen air yang menutupi permukaan bumi, 97 persen merupakan air asin yangberasal dari laut. Air tawar yang merupakan kebutuhan dasar dan utama kehidupan manusiadi bumi tidak lebih dari 1 persen dari air yang tersedia di bumi. Menurut Manning (1987)dalam Chay Asak (2007) secara global penyebaran air di dunia , adalah sebagai berikut: Airlaut 97,3 persen; air danau 0,01 persen; air es (glacier) 2,14 persen; Akifer 0,61 persen;kelembaban tanah 0,005 persen; atmosfir 0,001 persen; danau 0,009 persen; dan air sungai0,0001 persen.
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS EKONOMI BIRU DALAM POTENSI SDA KELAUTAN hasyim, abdul
MAKALAH UNKHAIR Vol 1
Publisher : MAKALAH UNKHAIR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.449 KB)

Abstract

Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah konsep pembangunan berdimensijangka panjang, masa kini dan masa depan. Model pembangunan yang memiliki nafas danroh yang peduli akan ketersediaan hidup ummat manusia planet bumi, baik secara ekonomi,sosial, dan ekologi (Iskandar, 2009; Komisi Brunland, 1987; Chua, 2006; WCED, 1987).Pembangunan berkelanjutan, merupakan suatu keniscayaan cetak biru (blue print) denganmenstream utama pemberlanjutan kehidupan biotik, abiotik dan keterjagaan planet bumi.Hampir semua pencinta lingkungan (environmentalis) percaya dan yakin bahwapembangunan ekonomi yang telah berlangsung ber abad-abad dimotori dengan konsepekonomi klasik yakni memburu keuntungan yang maksimal. Pendekatan mekanisme pasar(market economy) dengan ajaran dari ayat-ayat yang bersumber dari “mazhab“ kapitalisme.Sistem ekonomi komando (command economy) aplikasi mazhab komunis/sosialisme, jugatelah gagal menghantarkan lingkungan beserta isinya tetap terjaga. Sistem ekonomi campuran(mixed economy), yang hadir sebagai penengah, juga terbukti hanya melahirkan para binatangekonomi (animal economic). Sistem-sistem tersebut, telah gagal menahan laju deplesi sumberdaya alam dan degradasi lingkungan.
ANALISIS MATERIAL BAWAH PERMUKAAN BERDASARKAN DATA GEOLISTRIK PADA DAERAH B_B Hasyim, Abdul
Jurnal Sains dan Pendidikan Fisika Vol 14, No 2 (2018): JURNAL SAINS DAN PENDIDIKAN FISIKA
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (507.266 KB) | DOI: 10.35580/jspf.v14i2.10820

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi material bawah permukaan dan menganalisis kandungan mineral berdasarkan data geolistrik pada daerah B_B. Penelitian ini merupakan applied research. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan alat geolistrik dan perangkatnya, konfigurasi Sclumberger dengan panjang lintasan 100 meter berlokasi di daerah B_B1, daerah B_B2 masing masing terdiri dari 3 lintasan yang berbeda dan daerah daerah B_B3 yang terdiri dari 1 lintasan. Data yang diperoleh dari lapangan diolah menggunakan Software Microsoft Excel, Ip2Win, Google Earth dan Arcgis 10.3. Selanjutnya dicocokkan dengan peta geologi dan singkapan batuan dan mineral pada lokasi penelitian. Bedasarkan hasil penelitian, material bawah permukaan yang diduga terdapat pada daerah B_B antara lain: pirit, kuarsa, granit, andesit, basal, pasir, lempung, kerikil, alluvium, batu gamping, batu pasir, gabro, grafit, hematit dan magnetit. Hasil penelitian menunjukkan adanya mineral pirit (FeS2) dan mineral oksida besi (hematit Fe2O3, dan magnetit Fe3O4) di daerah B_B1 dengan ketebalan mineral 36,500 meter dan RMS 10,907 %, dan mineral oksida besi (hematit Fe2O3, dan magnetit Fe3O4) di daerah B_B2 dengan ketebalan 38,700 meter dan RMS 8,680 %.
Natura tax di Indonesia ditinjau dari aspek sosiologi hukum dan dampaknya terhadap pengelolaan perpajakan Mahpudin, Endang; Hidayat, Udin; Nurdiana, Mardi; Hasyim, Abdul; Purwaji, Ade; Hidayat, Anwar
Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Vol. 7 No. 1 (2024): Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan
Publisher : Departement Of Accounting, Indonesian Cooperative Institute, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article analyzes the application of tax on the provision of natura from the employer to employee in the aspect of legal sociology, so that it can be seen how the application of tax regulations for taxpayers. Through normative juridical analysis, the legal framework and tax provisions are analyzed based on references to the enactment of the in-kind tax. The author comes to the conclusion that tax provisions can change how the society would behave, especially taxpayers in carrying out their taxation, because taxpayers will try to carry out their obligations efficiently and avoid larger payments, thus it can also have an impact on how taxpayers carry out tax management in accordance with applicable regulations.
ANALISIS PENOKOHAN DALAM CERPEN SENYUM KARYAMIN KARYA AHMAD TOHARI Hasyim, Abdul; Anggiana, Nur Chintia; Yunus, Syarifudin
Argopuro: Jurnal Multidisiplin Ilmu Bahasa Vol. 7 No. 6 (2025): Argopuro: Jurnal Multidisiplin Ilmu Bahasa
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6734/argopuro.v7i6.12436

Abstract

This study aims to analyze characterization in the short story "Senyum Karyamin" by Ahmad Tohari using a descriptive qualitative method and content analysis technique. The results show that Karyamin, the main character, is portrayed as patient, resilient, and optimistic despite living in poverty. Supporting characters such as Saidah, Sarji, and the village official strengthen the social and humanitarian themes, reflecting the reality of the lower-class society. The characterization is analyzed based on role, function, character development, and social representation.
DINAMIKA RANGKAP JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN KARAWANG: TANTANGAN DAN SOLUSI Mahpudin, Endang; Nurdiana, Mardi; Purwaji, Ade; Hasyim, Abdul; Wahyuning Tyas, Eka Prima; Wiguna, Andri; Wibowo, Haryanto Tri; Hidayat, Dede Anwar
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p

Abstract

Rangkap kedudukan merupakan di mana orang menggenggam beberapa posisi dalam perusahaan ataupun badan yang berlainan. Kasus terkait rangkap kedudukan bukanlah perihal baru serta jadi masalah sebab melanggar peraturan perundang- undangan, paling utama UU ASN, UU Tentara Nasional Indonesia(TNI), serta UU Polri. Oleh sebab itu, terkait dengan permasalahan itu. Penulis memakai tata cara riset yuridis normatif guna menganalisa tiap catatan, ketentuan, serta pelaksanaannya. hambatan pertanyaan tetang rangkap kedudukan ini misalnya tertuang di pasal 88 UU ASN No 5 Tahun 2014. Pasal 88 ayat 1 serta 2 di UU ASN 5 atau 2014 yang mengatur, PNS wajib diberhentikan sementara bila merangkap menjadi pejabat pemerintah, ataupun komisioner atau badan badan nonstruktural. Di bagian lain, sebagian peraturan pemerintah memperbolehkan PNS melaksanakan rangkap kedudukan dalam kondisi tertentu. Misalnya, Pasal 98 PP No 11 tahun 2017 yang menjelaskan ketentuan rangkap kedudukan untuk pejabat fungsional. Pasal 98 PP 11 atau 2017 mengatur, pejabat fungsional dilarang rangkap kedudukan dengan JA ataupun JPT. Namun, terdapat dispensasi, maka pejabat fungsional bisa rangkap kedudukan dengan JA serta JPT yang kompetensi dan aspek peran jabatannya serupa. Kata Kunci : Rangkap Jabatan, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah.
Co-Authors Anggiana, Nur Chintia Hidayat, Anwar Hidayat, Dede Anwar Hidayat, Udin Mahpudin, Endang Nurdiana, Mardi Purwaji, Ade Wahyuning Tyas, Eka Prima Wibowo, Haryanto Tri Wiguna, Andri Yunus, Syarifudin