Garuda - Garba Rujukan Digital

PARADIGMA DALAM POLA PEMIDANAAN (DARI MODEL PENGHUKUMAN FISIK KE MODEL PEMBINAAN PSIKIS) Nazifah, Nazifah
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Keseimbangan antara nilai kepastian hukum dan ketertiban sosial harus segera diwujudkan dalam suatu perubahan paradigma baru. Hukum diciptakan bukan untuk memberikan penderitaan pada manusia, melainkan diciptakan untuk kebaikan/ kemaslahatan umat manusia. Pemikiran kaum abolisionis dapat dijadikan dasar perubahan paradigma dalam pemberian sanksi pidana/sistem pemidanaan, dari model pemidanaan yang bersifat fisik menuju kepada model pemidanaan yang bersifat psikis. Hal ini dirasakan perlu mengingat kurang mampunya model pemidanaan yang bersifat fisik memberikan nilai keadilan. Berkaitan dengan model pemidanaan dari yang bersifat fisik menuju model pemidanaan yang bersifat psikis ini, maka yang pertama harus dilakukan adalah perubahan model sistem peradilan pidana dari yang bersifat retributive justice ke arah peradilan yang bersifat restorative justice. Â Kata kunci: Sistem peradilan pidana.

INDONESIAN GOVERNMENT POLICY IN FOREST FIRE HANDLING Nazifah, Nazifah; Yarni, Meri; Amin Nasution, Muhammad
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23471

Since 1997 until now, forest and land fires (Karhutla) in Indonesia occur almost every year. The 2015 Karhutla incident is believed to have burned 2.61 million hectares of forest and land. In 2016, even though Indonesia was hit by La Nina, forest and land fires continued to burn forest and land area of 14,604.84 hectares. Forest and land fires have a detrimental impact on the environment, social and economy. Even the problem of fires in Indonesia has caused smoke problems for neighboring countries, especially in the Southeast Asia region. The government has tried to deal with the forest and land fires both in the form of regulations and programs, but the forest fires still occur. Several studies have shown problems in handling forest and land fires, including difficulties. The government itself is aware that forest and land fire is a multidimensional problem that requires cross-sectoral coordination to deal with it.Â Keywords: forest fires, Indonesia, policy

Formulation of Legal Protection for Persons with Disabilities in The Civil Service Recruitment System in The Perspective of Human Rights Satoto, Sukamto; Hartati, Hartati; Nazifah, Nazifah
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6, No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Negeri Malang

This research aimed to fulfill the rights of persons with disabilities to get jobs according to their fields without reducing their rights. One of them was the recruitment of civil servant candidates. The research method used was normative juridical with literature study. Decent work is a right for every human being without exception. Various racial, ethnic, and religious backgrounds that are part of human identity do not prevent him from getting his rights, likewise with the physical or non-physical conditions that underlie a human being. Every human being who has a certain physical or non-physical background also has the same right to get a decent job, including people with disabilities. The State of Indonesia has ratified the Convention on the Rights of Persons with Disabilities into Law Number 19 of 2011. In the preamble to the law, it is explained that countries that sign the Convention should promote and protect the rights and dignity of persons with disabilities and increase the participation of persons with disabilities in the civil, political fields, economic, social, and cultural-based on an equal opportunity. It means that the Indonesian government is legally obliged to fulfill the rights of persons with disabilities, especially regarding the right to work in Indonesia.

Urgency of Indonesia’s Emergency Regulation According To Perspective Emergency Constitusional Law In Face Pandemic Masriyani, Masriyani; Nazifah, Nazifah; Badri, Muhammad; Siregar, Nella Octaviany
SASI Volume 28 Issue 4, December 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v28i4.1180

Introduction: Legislation in Indonesia has provided a place for regulation in emergency situations, both at the constitutional and statutory levels. There are inconsistencies, both conceptually and practically in the use of the emergency clause in emergency regulations. Through this paper, the author would like to emphasize need for projection of revamping the laws and regulations related to emergency situation in Indonesia.Purposes of the Research: This study aims to analyze Indonesia’s emergency regulation according to perspective of emergency contitutional law of in the face of a Pandemic. Emergency situations they are Emergency State Law regime Article 12 of the 1945 Constitution, the use of Article 22 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and the meaning of other emergencies in accordance with law.Methods of the Research: The research methodology used is normative juridical by approaching the laws and regulations (Statute Approach) and conceptual approach. From the approach to legislation, it aims to find out the rules related to emergency regulations. The legal materials were collected by means of a literature study, then the legal materials were analyzed in a qualitative juridical manner.Results of the Research: Results of his research, emergency option based on constitution which is represented by the phrase state of emergency in Article 12 of the 1945 Constitution gives great powers to emergency authorities, can deviate from democratic procedures in constitution and violate human rights, except for non-derogable rights. Activation of state of danger also results in lack of political and legal oversight.

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 389/Pid.Sus/2024/PN.JMB Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Setita, Laras; Abdullah, M Zen; Nazifah, Nazifah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i1.1037

Sebagai institusi hukum, rumah tangga diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua anggotanya, saling melindungi, saling menghormati, saling mencintai sehingga tumbuh kebahagiaan yang kekal. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 389/Pid.Sus/2024/Pn.Jmb Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Untuk mengetahui dan menganalisis vonis yang di jatuhkan terhadap terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga sudah mencerminkan keadilan. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Di dalam penulisan tesis ini penulis gunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Berdasarkan pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Kesatu. dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 hari penjara. Vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat dan Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa pesakitan dan trauma akibat kekerasan yang dilakukan. selanjutnya terjadinya kesalahan ataupun kekeliruan yang dihadapkan sebagai Terdakwa di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum tidak berjalan dengan baik. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 15 hari penjara dinilai masih belum mencerminkan keadilan dan menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya majelis hakim memvonis berat terdakwa agar dalam vonis berat tersebut memberikan rasa keadilan bagi pihak keluarga korban dan menimbulkan efek jera terhadap diri pelaku dan agar keharmonisan dalam rumah tangga tetap terjaga saat terjadinya konflik hendaknya suami dan istri tersebut melakukan komunikasi secara baik, dalam berkomunikasi antara suami dan istri perlunya pengendalian diri dalam artian tenang menjaga sikap, tutur kata dan emosi agar terhindarnya aksi pemukulan, penganiayaan serta kekerasan fisik

Pelaksanaan Perjanjian Perseroan Terbatas Pertamina dengan Pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No.24.361.83 dalam Penyediaan Bahan Bakar Minyak Nazifah, Nazifah; Somad, Kemas Abdul; Cahyani, Vitalia
Wajah Hukum Vol 9, No 1 (2025): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i1.1829

Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution states that the earth, water, and natural resources contained therein are controlled by the state and used as much as possible for the prosperity of the people. Oil and natural gas are strategic and non-renewable natural resources. As natural resources contained in the Indonesian mining jurisdiction, the implementation of oil and natural gas business activities in Indonesia is fully carried out by the state. To realize the objectives of developing the oil and natural gas business, the government delegates authority to PT. Pertamina (Persero) as a State-Owned Enterprise (BUMN) to carry out activities that include the management of oil and natural gas mining, as well as its distribution to all corners of the country. The agreement between PT. Pertamina and the entrepreneur of SPBU No. 24.361.83 Broni regarding the management and distribution of fuel oil is made in writing and stated in a deed in the form of a Letter of Agreement for the Appointment and Management of Public Fuel Filling Stations (SPPPS) regarding the distribution of fuel oil. In reality, several things have emerged that have become problems experienced by SPBU No. 24.361.83 Broni, namely the problem in the distribution of fuel oil that is late for distribution. Another problem that arises is the loss due to the difference in the volume of fuel oil measurements so that the amount of fuel oil distributed by the Pertamina Depot to SPBU No. 24.361.83 Broni is different from the amount previously ordered and paid by the SPBU. The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of the agreement, Pertamina Limited Liability Company (Persero) with the public fuel filling station No. 24.361.83 Broni Jambi in the provision of fuel oil, the obstacles faced and efforts to overcome the obstacles. The research method used in this study is the empirical juridical research type. The approach used in this study is socio-legal research. The results of the study indicate that the implementation of the cooperation agreement between the public fuel filling station (SPBU) No. 24.361.83 in Broni with PT. Pertamina has not been implemented properly. The obstacles faced during the agreement period between PT Pertamina (Persero) and SPBU No. 24.361.83 Broni, namely the delay in filling fuel oil at the Pertamina depot, the lack of oil received as ordered 5000 liters but only 3980 liters received.

PARADIGMA DALAM POLA PEMIDANAAN (DARI MODEL PENGHUKUMAN FISIK KE MODEL PEMBINAAN PSIKIS) Nazifah, Nazifah
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 1 No 1 (2015): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v1i1.5011

Keseimbangan antara nilai kepastian hukum dan ketertiban sosial harus segera diwujudkan dalam suatu perubahan paradigma baru. Hukum diciptakan bukan untuk memberikan penderitaan pada manusia, melainkan diciptakan untuk kebaikan/ kemaslahatan umat manusia. Pemikiran kaum abolisionis dapat dijadikan dasar perubahan paradigma dalam pemberian sanksi pidana/sistem pemidanaan, dari model pemidanaan yang bersifat fisik menuju kepada model pemidanaan yang bersifat psikis. Hal ini dirasakan perlu mengingat kurang mampunya model pemidanaan yang bersifat fisik memberikan nilai keadilan. Berkaitan dengan model pemidanaan dari yang bersifat fisik menuju model pemidanaan yang bersifat psikis ini, maka yang pertama harus dilakukan adalah perubahan model sistem peradilan pidana dari yang bersifat retributive justice ke arah peradilan yang bersifat restorative justice. Kata kunci: Sistem peradilan pidana.

INDONESIAN GOVERNMENT POLICY IN FOREST FIRE HANDLING Nazifah, Nazifah; Yarni, Meri; Amin Nasution, Muhammad
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23471

Since 1997 until now, forest and land fires (Karhutla) in Indonesia occur almost every year. The 2015 Karhutla incident is believed to have burned 2.61 million hectares of forest and land. In 2016, even though Indonesia was hit by La Nina, forest and land fires continued to burn forest and land area of 14,604.84 hectares. Forest and land fires have a detrimental impact on the environment, social and economy. Even the problem of fires in Indonesia has caused smoke problems for neighboring countries, especially in the Southeast Asia region. The government has tried to deal with the forest and land fires both in the form of regulations and programs, but the forest fires still occur. Several studies have shown problems in handling forest and land fires, including difficulties. The government itself is aware that forest and land fire is a multidimensional problem that requires cross-sectoral coordination to deal with it. Keywords: forest fires, Indonesia, policy

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search