Garuda - Garba Rujukan Digital

Customary Settlement of Certain Criminal Cases in the Indigenous Community of Kenegerian Benai, Kuantan Singingi Effendi, Erdianto; Putra, Setia
Al-Risalah Vol 22 No 2 (2022): December 2022
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v22i2.1242

This study analyzed the resolution of specific criminal cases within the indigenous peoples of Kuantan Singingi, Riau. The shift in customary laws towards a modern legal system has caused various problems, including accumulating case files and overcapacity in prisons. This occurred because the community has also lost its grip on solving problems with the existing customary laws. Therefore, this study involved interviews with chairpersons, secondary leaders, customs on conflict resolution among indigenous peoples, and the use of primary data. The results highlighted that the customary settlement of criminal cases can sufficiently resolve conflicts in the community. Furthermore, it overcame the accumulation of case files in the courts and overcapacity in penitentiary institutions.

Tanggung Jawab Pemberi Waralaba Terhadap Penerima Waralaba Atas Merek Usaha Waralaba Yang Tidak Terdaftar Sahla, Raja Nabilla Marshanda; Lestari, Rika; Putra, Setia
PATTIMURA Legal Journal Vol 3 No 3 (2024): Desember 2024 PATTIMURA Legal Journal
Publisher : Postgraduate Program Doctoral in Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pela.v3i3.16348

Introduction: The franchisor did not register the business brand with the Directorate General of Intellectual Propertymso that the franchisor could not make a Franchise Prospectus and could not apply for a Franchise Registration Certificate. Purposes of the Research: The purpose of this research is to find out how the legal consequences for franchisees for unregistered franchise business marks and to find out the responsibilities of franchisors to franchisees for unregistered franchise business marks in Pekanbaru City. Methods of the Research: The type of research used is sociological legal research that wants to see the correlation between law and society, so as to reveal the effectiveness of the application of law in society. Results of the Research: This study found that the legal consequences of franchises that do not register their trademarks will result in a franchise agreement made by the franchisor and franchisee will be null and void because it does not meet the valid requirements of the agreement, namely the halal causa. The responsibility given by the franchisor to franchisees who have suffered losses is compensation and and immediately register their business brand and apply for a Franchise Registration Certificate to the authorized agency.

Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri di Pekanbaru Fadillah, Ahmad; Lestari, Rika; Putra, Setia
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 23 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14560451

Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan umum. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 55 UU Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan; “Pengadilan hubungan industrial merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum”. Permohonan eksekusi diawali dengan pengajuan permohonan eksekusi, penetapan sita eksekusi, peringatan atau somasi kepada termohon, dan pelelangan, untuk keseluruhan mekanisme eksekusi tersebut memerlukan biaya yang tidak murah. merujuk Pasal 58 Undang-Undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan bahwa: “Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Hal ini dirasa meringankan para pihak pemohon eksekusi, karena nilai permohonan eksekusi dibawah Rp. 150.000.000,- dibebankan kepada Negara, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dianggarkan Mahkamah Agung (MA), apabila ingin mengajukan Permohonan Eksekusi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dari hasil penelitian masalah ada dua hal pokok yang dapat disimpulkan. Pertama,Pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,- di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam kenyataannya belum dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Masi banyak kasus yang di bayarkan secara sukarela oleh tergugat. Kedua, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000 dikarenakan anggaran dari pemerintah belum turun untuk membiayai eksekusi dan adanya ketidakpastian jangka waktu kapan biaya eksekusi akan dicairkan.

Pelaksanaan Kewajiban PT Telkom Regional I Sumatera Terhadap Pemenuhan Hak Konsumen Layanan Astinet Terkait Gangguan Jaringan Internet Patricya, Gabriella Dina; Firdaus, Firdaus; Putra, Setia
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 1.C (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pengguna internet dan teknologi di era digital seperti sekarang semakin pintar dan menuntut segala sesuatunya bisa dikendalikan, lebih fleksibel serta dapat memudahkan kegiatan kehidupan sehari-hari dimanapun dan kapanpun. Teknologi informasi dan komunikasi (Telekomunikasi) telah menjadi kebutuhan pokok manusia. Berbagai perusahaan menghasilkan beragam layanan jasa internet salah satunya adalah PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk yang menyediakan layanan jasa Astinet. Terjadinya gangguan internet dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen sehingga mengganggu kegiatan operasional perusahaan PT Socfindo dan PT Musim mas. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pelaksanaan kewajiban Terhadap Pemenuhan Hak Konsumen Layanan Astinet Terkait Gangguan Jaringan Internet, Untuk mengetahui Kendala Pelaksanaan kewajiban, Untuk mengetahui Upaya yang harus dilakukan terhadap Pemenuhan Hak Konsumen. Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang hidup ditengah masyarakat. Sifat dari penelitian skripsi ini adalah penelitian deskriptif yang menggambarkan secara sistematis, fakta dan karateristik objek yang diteliti secara tepat. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder dan tersier, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara, dan kajian kepustakaan, lalu setelah data terkumpul kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban PT. Telkom terhadap pemenuhan hak konsumen layanan astinet, yaitu belum terlaksana secara baik sesuai dengan kontrak dan Undang-undang Perlindungan Konsumen yang berlaku. Dimana pelaksanaan belum sesuai pada Pasal 4 huruf (a) dan Pasal 7 huruf (b) Undang-undang Perlindungan Konsumen Berdasarkan hak konsumen dan juga kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha. Kendala dalam pelaksanaan kewajiban Tuntutan yang tinggi dari pelanggan agar layanan dapat hidup terus selama 24 jam tanpa pernah terganggu, Cakupan wilayah yang luas, sehingga membutuhkan waktu untuk bisa segera tiba dilokasi yang terkena gangguan pada saat kegiatan operasional, Terdapatnya gangguan massal yang diakibatkan alam. Melihat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban pelaku usaha, maka terdapat upaya atau solusi yang diberikan PT. Telkom dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. Serta memberikan pembinaan dan informasi kepada pengguna tentang hak dan kewajiban sebagai konsumen, meningkatkan kesadaran diri pengguna terkait hak dan kewajiban sebagai konsumen, dan memberikan ketegasan terhadap perusahaan penyedia jaringan Astinet terkait pentingnya memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Di Koperasi Wahana Makmur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Dani, Suci Rahma; Bachtiar, Maryati; Putra, Setia
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 5.C (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Default is the non- fulfillment of the debtor’s obligations towards the creditor as previously agreed or in an agreement where one or both parties bound in an agreement do not carry out the obligations or achievements written in the agreement. According to article 1338 paragraph (1), the agreement made by the parties is law for those who make it. The credit agreement in the Wahana Makmur cooperative, Ujung Batu District, in which there was a default between the debtor and the creditor, in which the debtor did not make installment credit as previously promised by the cooperative due to the debtor’s declining economic situation and prioritizing other needs so that the installment credit was neglected. Defaults that occur result in losses for the Wahana Makmur cooperative. This research aims to determine the implementation and resolution of defaults between debtors and creditors in credit agreements at the Wahana Makmur cooperative, Ujung Batu District. The research method used is sociological or empirical research, namely interviews with the parties contained in the agreement as a data collection tool. In this research, the author conducted direct research at the research location to obtain data, materials and information related to this research. The conclusion that can be obtained from the results of this research is that regarding the implementation of the cooperative money loan credit agreement between the debinar party and the creditor which was agreed upon by the parties, it could not be implemented properly because the debtor was in default by not paying the credit installments. Settlement of defaults that occur in cooperative money loan credit agreements between debtors and creditors can be done by means of litigation and non-litigation, which is through litigation, namely through court and non-litigation or outside of court, namely through negotiation, communication, consultation mediation and expert opinions

Interpretasi Hakim Dalam Pemberian Hak Asuh Anak Dibawah Umur 12 Tahun Kepada Ayah Di Pengadilan Agama Pekanbaru Nabilla, Alivia; Putra, Setia; Manik, Rahmat Gm.
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 5.D (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Hadhanah adalah salah satu permasalahan yang sering dijumpai sebagai akibat dari sebuah perceraian Dalam aturannya terkait hadhanah terkhusus anak dibawah umur 12 tahun (mumayyiz) yang menurut aturannya menyebutkan memberikan hak pemeliharaan terhadap anak diberikan kepada ibu. Namun penulis menemukan perbedaan putusan dikasus yang sama, dimana pada Pengadilan Agama pemberian hadhanah anak berumur 7 tahun kepada ibu sesuai pengaturannya. Kemudian pada Pengadilan Tinggi Agama hadhanah tersebut diberikan kepada ayahnya.Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui interpretasi hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam pemberian hadhanah anak dibawah umur 12 tahun kepada ayah pasca perceraian, serta menganalisis pemberian hadhanah anak dibawah umur 12 tahun kepada ayah pasca perceraian telah memenuhi asas keadilan sesuai pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam. Penulis pada penulisan ini, dengan penelitian hukum sosiologis. Adapun dalam penelitian ini, dilaksanakan berdasarkan keadaan dari fenomena sosial yang terjadi dengan sebenarnya ataupun dalam keadaan nyata yang mana permasalahan ini benar-benar terjadi dimasyarakat. Teknik pengumpulan data yang telah dipergunakan oleh penulis pada peneltian ini ialah menggunakan metode wawancara dan kajian kepustakaan. Dalam penelitian ini, penulis dengan metode kualitatif dimana penelitian menghasilkan data secara deskripsi, yang dimaksud adalah dinyatakan dengan secara tertulis. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwasanya hakim memiliki fokus yang utama yaitu pada kepentingan terbaik anak dan pemenuhan hak-hak anak bukan kepentingan orang tuanya. Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memutuskan perkara Nomor 68/Pdt.G/2018/PTA yang berisi pemberian hak asuh anak dibawah umur 12 tahun (mumayyiz) kepada ayah juga mempertimbangkan hubungan kedekatan, kepentingan anak, hak-hak anak yang wajib dipenuhi dan keinginan anak. Pada perkara hak asuh anak dengan No. 68/Pdt.G/2018/PTA.Pbr yang memberikan hadhanah kepada ayah bukan kepada ibu, dinilai telah memenuhi asas keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan kelayakan dan kesanggupan dalam melakukan pemeliharaan serta pemenuhan hak-hak terhadap anaknya. Hal ini berguna untuk menjamin kebutuhan dan kepentingan anak.

Pengabulan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Emco Asset Management (Studi Putusan Nomor : 78/Pdt.Sus PKPU /2020/PN/Niaga.Jkt.Pst) Yulisa, Farah Amalia; Putra, Setia; Samariadi, Samariadi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 6.D (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) or surseance van betaling is a period of time granted by law through a decision of a Commercial Court Judge. In essence, the purpose of postponing debt payment obligations is to make peace between debtors and their creditors and to prevent debtors who have or will experience insolvency from being declared bankrupt. The process of postponing debt payment obligations in cases with Decision Number 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst has paid much attention to the legal subjects who are authorized to submit a request for a postponement of debt payment obligations. The type of research used by the author is a normative legal research method normative legal. Based on the results of the research and discussion, it can be seen that the legal subject who is authorized and has the legal standing to submit an application for a postponement of debt payment obligations against the securities company PT. Emco Asset Management is the Financial Services Authority (OJK) in accordance with Article 55 of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. Contrary to decision Number 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, the party submitting the application is the creditor. Simple proof applies to applications for a declaration of bankruptcy.

Penggunaan Bukti Petunjuk Dalam Proses Pembuktian Perkara Persaingan Usaha Dan Monopoli Dalam Pengadilan Indonesia Alvino, Luki; Firdaus, Firdaus; Putra, Setia
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 4.D (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dalam penanganan perkara kartel diindonesia seringkalinya adalah dalam proses pembuktiannya hanya menggunakan satu bukti saja yakni bukti petunjuk. Dalam praktinya banyak terjadi ketimpangan dalam penggunaan bukti petunjuk ini, banyak perkara kartel yang di putus dalam artian di terima dan ada yang di tolak bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Jika dilihat dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Pasal 1 Ayat (13) PERKOM Tahun 2019 bahwa terkait penggunaan bukti sekurang-kurangnya adalah 2 (dua) alat bukti yang sah, dan alat bukti yang sah dapat dilihat dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Dalam persaingan usaha bukti-bukti tidak langsung di terima sebagai bukti yang sah sepanjang bukti itu cukup dan logis, serta tidak ada bukti lain yang yang lebih kuat yang dapat melemahkan bukti-bukti yang bersifat tidak langsung tersebut. Dilihat dari penegakan hukum UU Nomor 5 Tahun 1999 melalui penggunaan bukti tidak langsung masih diwarnai dengan ketidak pastian hukum, dan seharunya tidaklah berbeda beda pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan baik di Pengadilan maupun Mahkamah Agung dengan penggunaan bukti tidak langsung. Jenis penelitian dapat digolongkan dalam penelitian Normatif yang mengkaji singronasi hukum eksitensi peraturan KPPU yang dihadapkan dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 dan Undang dan Peraturan Komisi Tahun 2019 dalam sistem pembuktian hukum acara persaingan usaha yang khususnya adalah penanganan masalah kartel. Penelitian ini mengunakan data sekunder yang dibagi kedalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwasanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia tentunya harus memiliki ketegasan yang kuat agar permasalahan pelanggaran persaingan usaha tidak terjadi lagi, terkhusus dalam kepastian dan kedudukan bukti tidak langsung yang digunakan dalam proses pemeriksaan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang sampai pada Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung , harusnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus memiliki peraturan yang khusus terkait dengan keabsaan dari bukti petunjuk. dan tentunya majelis hakim harus jeli dalam menilik perkara dan memberikan putusan dan juga majelis hakim harus paham dengan kedudukan Independen Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Peraturan Komisi yang lemah seharusnya dijadikan dasar pertimbangan oleh mejelis hakim dalam mmemutus perkara persaingan usaha, sehingga tidak akan lagi ketidak adilan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan pelaku usaha yang terlapor.

Penggunaan Jasa Debt Collector Dalam Penagihan Pembiayaan Konsumen Oleh Pt Home Credit Indonesia Pekanbaru Hapsi, Ellian Fadly; Lestari, Rika; Putra, Setia
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 8.D (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

In consumer financing, it is often the case that the agreed agreement is defaulted by the consumer which results in the creditor's rights not being fulfilled so that the creditor makes collections using other parties, namely Debt Collector. PT Home Credit Indonesia Pekanbaru uses Debt Collectors in terms of collections made to debtors in the event of default or late payment. In this case, PT Home Credit Indonesia has violated the collection regulations written in the Financial Services Authority Regulation Number 22 of 2023. Therefore, the research objectives of this thesis are first, the use of debt collector services in consumer financing collection by PT Home Credit Indonesia Pekanbaru. Second, the efforts made by consumers when there is a billing violation. The type of research used is sociological legal research with the research location located in the Pekanbaru City area. The population and sample are parties who are in the financing period. This research uses data sources in the form of primary and secondary data, and data collection techniques are carried out by means of questionnaires. From the results of the problem research, there are two main things that can be concluded. First, PT Home Credit Indonesia Pekanbaru uses debt collectors as proxies to collect debtors who have defaulted, and there are collection violations as written in the Financial Services Authority Regulation Number 22 of 2023 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector. Second, legal efforts made by consumers can be made through litigation and out of court (non-litigation), many consumers refuse to make legal efforts because they do not have enough time and money and also do not know about legal efforts that can be made outside the court

Customary Settlement of Certain Criminal Cases in the Indigenous Community of Kenegerian Benai, Kuantan Singingi Effendi, Erdianto; Putra, Setia
Al-Risalah Vol 22 No 2 (2022): December 2022
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v22i2.1242

This study analyzed the resolution of specific criminal cases within the indigenous peoples of Kuantan Singingi, Riau. The shift in customary laws towards a modern legal system has caused various problems, including accumulating case files and overcapacity in prisons. This occurred because the community has also lost its grip on solving problems with the existing customary laws. Therefore, this study involved interviews with chairpersons, secondary leaders, customs on conflict resolution among indigenous peoples, and the use of primary data. The results highlighted that the customary settlement of criminal cases can sufficiently resolve conflicts in the community. Furthermore, it overcame the accumulation of case files in the courts and overcapacity in penitentiary institutions.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search