Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cepalo Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan JP2N: Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Nusantara
Manik, Rahmat Gm.
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Interpretasi Hakim Dalam Pemberian Hak Asuh Anak Dibawah Umur 12 Tahun Kepada Ayah Di Pengadilan Agama Pekanbaru Nabilla, Alivia; Putra, Setia; Manik, Rahmat Gm.
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 5.D (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hadhanah adalah salah satu permasalahan yang sering dijumpai sebagai akibat dari sebuah perceraian Dalam aturannya terkait hadhanah terkhusus anak dibawah umur 12 tahun (mumayyiz) yang menurut aturannya menyebutkan memberikan hak pemeliharaan terhadap anak diberikan kepada ibu. Namun penulis menemukan perbedaan putusan dikasus yang sama, dimana pada Pengadilan Agama pemberian hadhanah anak berumur 7 tahun kepada ibu sesuai pengaturannya. Kemudian pada Pengadilan Tinggi Agama hadhanah tersebut diberikan kepada ayahnya.Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui interpretasi hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam pemberian hadhanah anak dibawah umur 12 tahun kepada ayah pasca perceraian, serta menganalisis pemberian hadhanah anak dibawah umur 12 tahun kepada ayah pasca perceraian telah memenuhi asas keadilan sesuai pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam. Penulis pada penulisan ini, dengan penelitian hukum sosiologis. Adapun dalam penelitian ini, dilaksanakan berdasarkan keadaan dari fenomena sosial yang terjadi dengan sebenarnya ataupun dalam keadaan nyata yang mana permasalahan ini benar-benar terjadi dimasyarakat. Teknik pengumpulan data yang telah dipergunakan oleh penulis pada peneltian ini ialah menggunakan metode wawancara dan kajian kepustakaan. Dalam penelitian ini, penulis dengan metode kualitatif dimana penelitian menghasilkan data secara deskripsi, yang dimaksud adalah dinyatakan dengan secara tertulis. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwasanya hakim memiliki fokus yang utama yaitu pada kepentingan terbaik anak dan pemenuhan hak-hak anak bukan kepentingan orang tuanya. Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memutuskan perkara Nomor 68/Pdt.G/2018/PTA yang berisi pemberian hak asuh anak dibawah umur 12 tahun (mumayyiz) kepada ayah juga mempertimbangkan hubungan kedekatan, kepentingan anak, hak-hak anak yang wajib dipenuhi dan keinginan anak. Pada perkara hak asuh anak dengan No. 68/Pdt.G/2018/PTA.Pbr yang memberikan hadhanah kepada ayah bukan kepada ibu, dinilai telah memenuhi asas keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan kelayakan dan kesanggupan dalam melakukan pemeliharaan serta pemenuhan hak-hak terhadap anaknya. Hal ini berguna untuk menjamin kebutuhan dan kepentingan anak.
THE IMPORTANCE OF TENURE AND ACCESS RIGHTS FOR INDIGENOUS PEOPLES Hendra, Rahmad; Firmanda, Hengki; Samariadi, Samariadi; Manik, Rahmat GM.
Cepalo Vol 9 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v9no2.3616

Abstract

This research was performed to develop a model of legal protection for tenure rights and Indigenous peoples' access to forests based on local and ecological wisdom in Riau Province. Socio-legal research methods are employed to examine the relationship between law and government policy, with a focus on local and ecological issues. This approach facilitates a more fundamental understanding of the law's substance. Using the normative analysis with interdisciplinary dialogue, in a protection model for public interests over the long term is proposed. The research suggests that cooperation between the public and local or regional governments can be pursued to implement a legal protection model for tenure rights, ensuring that the traditional rights of customary law communities are recognized and upheld within judicial processes. The protection of traditional and constitutional rights of customary law communities has not yet implemented in concrete actions. As a result, the private property rights and access to land in Riau Province are currently protected by the local and ecological considerations..
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI SOSIALISASI KKN BERSAMA OMBUDSMAN RIAU DI DESA SILAM Freddelina, Olifya; Rahman AF, Fauzi; Faudzan, Rahmat; Sinaga, Soraya Br; Balqis, Najwa Lorencya; Candra, Endricco Bazzani; Balqis, Sherly; Amalia, Jihaan; Pertiwi, Dwi Ayu; Fortunela, Vebby; Manik, Rahmat GM.
JP2N : Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Nusantara Vol. 3 No. 1 (2025): JP2N: September- Desember 2025
Publisher : Yayasan Pengembangan Dan Pemberdayaan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62180/yz3m0037

Abstract

Pelayanan publik merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi negara melalui penyelenggara layanan, termasuk pada tingkat desa.  Namun, rendahnya literasi masyarakat dan perangkat desa mengenai standar pelayanan publik sering menimbulkan keluhan, maladministrasi, dan ketidakefisienan dalam proses layanan.  Kegiatan ini merupakan program Pengabdian kepada Masyarakat melalui KKN MBKM di Desa Silam, Kabupaten Kampar, yang bertujuan meningkatkan pemahaman perangkat desa serta masyarakat terkait layanan perizinan dan layanan BPJS Kesehatan.  Program dilaksanakan melalui kerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar, dengan sasaran perangkat pemerintahan Desa Silam serta masyarakat Desa Silam.  Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatif.  Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada 22 Oktober 2025 di Aula Kantor Desa Silam.  Hasil menunjukkan bahwa kegiatan ini mampu meningkatkan literasi masyarakat mengenai standar pelayanan publik, mekanisme pengaduan, prosedur perizinan, serta pemahaman hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan. Kolaborasi ini juga mendorong terciptanya praktik pelayanan publik yang lebih akuntabel, transparan, dan responsif.
Co-Authors Amalia, Jihaan Balqis, Najwa Lorencya Balqis, Sherly Candra, Endricco Bazzani Faudzan, Rahmat Fortunela, Vebby Freddelina, Olifya Hengki Firmanda Nabilla, Alivia Pertiwi, Dwi Ayu Rahmad Hendra Rahman AF, Fauzi Samariadi, Samariadi Setia Putra, Setia Sinaga, Soraya Br