Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

PERAN INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LAUT TIONGKOK SELATAN Raharjo, Sandy Nur Ikfal
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.099 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v11i2.201

Abstract

Sengketa Laut Tiongkok Selatan merupakan tantangan bagi stabilitas kawasan, termasuk Indonesia, yangsedang menyongsong Abad Asia. Sengketa ini menjadi ancaman bagi pertahanan Indonesia karena lokasi yangdiperebutkan berada di dekat perbatasan Indonesia. Selain itu, sengketa ini juga menjadi salah satu isu politik yangmenjadi ganjalan di ASEAN. Oleh karena itu, Indonesia, baik dalam posisi sebagai negara yang memperjuangkankepentingannya maupun sebagai pemimpin alami ASEAN, berupaya menyelesaikan sengketa tersebut melaluijalan damai. Tulisan ini berfokus pada dua hal, yaitu bagaimana gambaran umum dari sengketa Laut TiongkokSelatan sehingga menjadi potensi ancaman bagi kepentingan nasional Indonesia dan bagaimana peran Indonesiadalam upaya penyelesaian sengketa tersebut. Melalui metode studi pustaka, tulisan ini menemukan bahwa sengketaini secara umum berada dalam tahap polarisasi, bahkan untuk hubungan Tiongkok-Vietnam sudah masuk tahapsegregasi. Kemudian, peran Indonesia masih dalam tingkat pengelolaan konflik. Hal ini disebabkan oleh hambataninternal berupa posisi tawar Indonesia yang relatif lebih lemah dibanding negara yang bersengketa maupun hambataneksternal berupa perbedaan pendekatan penyelesaian dan keterlibatan pihak-pihak asing yang turut memperkeruhdinamika sengketa.Kata Kunci: ASEAN, Laut Tiongkok Selatan, peran Indonesia, penyelesaian secara damai.
Peran Kerja Sama IMT-GT Dalam Pembangunan Konektivitas ASEAN Raharjo, Sandy Nur Ikfal; Irewati, Awani; Rahman, Agus R; Pudjiastuti, Tri Nuke; Luhulima, CPF; Nufus, Hayati
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2614.214 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v14i1.695

Abstract

AbstrakIndonesia-Malaysia—Thailand Growth Triangle (IMT-GT) merupakan salah satu kerja sama ekonomi subregional yang diakui oleh ASEAN berperan penting dalam membangun konekivitas ASEAN. Namun demikian, perbedaan karakter geografis dan perbedaan kepentingan antartiga negara anggotanya berpeluang menghambat implementasi IMT-GT dalam membangun konektivitas tersebut. Studi ini difokuskan pada tiga hal, yaitu arti penting IMT-GT bagi masing-masing negara anggotanya, implementasi program-program IMT-GT tahun 2012-2016, dan peran IMT-GT dalam membangun konektivitas ASEAN, khususnya di sektor maritim. Melalui metode kualitatif  bersifat deskriptif korelatif, studi ini menemukan bahwa IMT-GT berkontribusi hampir 50% bagi perekonomian Malaysia, mendukung visi Poros Maritim Dunia bagi Indonesia, serta mendorong kemajuan wilayah Thailand Selatan yang relatif tertinggal. Temuan lainnya, capaian program IMT-GT 2012-2016 masih rendah, terutama di sisi Indonesia akibat terlalu banyaknya program yang dicanangkan. Terakhir, IMT-GT berperan dalam membangun konektivitas ASEAN melalui pengembangan lima koridor ekonomi, walaupun masih lebih dominan pada dimensi darat dibanding dimensi maritim. Kata Kunci: ASEAN, IMT-GT, konektivitas, dan maritim
Problematika Kerja Sama Perbatasan Sepanjang Sungai Mekong antara Tiongkok dan ASEAN Bagian Utara Irewati, Awani; Rahman, Agus R; Luhulima, CPF; Pudjiastuti, Tri Nuke; Raharjo, Sandy Nur Ikfal; Nufus, Hayati
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2653.356 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v13i1.249

Abstract

AbstrakSelama berabad-abad, Sungai Mekong telah menjadi pusat kehidupan bagi masyarkat yang ada di enam negara tepian sungai, yaitu: Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, dan Tiongkok. Secara geografis, sungai ini mengalir melalui negara-negara tersebut sejauh 4.900 km. Sungai Mekong menciptakan Daerah Aliran Sungai (DAS)seluas 795.000 km² yang terdistribusi antara Uper Mekong River Basin, yang terbentuk oleh Tiongkok (21%) dan Myanmar (3%), serta Lower Mekong River Basin, yang terdiri Laos (25%), Thailand (23%), Kamboja (20%), dan Viet Nam (8%) (FAO, 2011). Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas Sungai Mekong serta subkawasannya, negara-negara tepi Sungai Mekong telah mengembangkan beberapa inisiatif kerja sama lintas batas di antara mereka. Greater Mekong Subregion (GMS) dan Mekong River Commission [MRC] adalah contoh dari kerja sama lintas batas yang sudah terjalin di antara negara tepi Sungai Mekong. Selain itu, juga ada beberapa kerja sama lain yang mencakup seluruh atau sebagian dari subkawasan Mekong, tetapi tidak secara khusus fokus pada Sungai Mekong, yaitu ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) dan Komunitas ASEAN. Kondisi ini menciptakan kompleksitas hubungan antara kerja sama di subkawasan Sungai Mekong. Tulisan ini menganalisis beberapa masalah yang ada ataupun potensi masalah yang mungkin muncul akibat kompleksitas kerja sama di subkawasan tersebut, seperti kemungkinan adanya tumpang tindih kerja sama; serta perbedaan kepentingan masing-masing negara tepi Sungai Mekong yang muncul akbat adanya perbedaan profil negara-negara tersebut. Analisis dalam tulisan ini disusun berdasarkan pada penelitian lapangan di beberapa tempat, yaitu: Vietnam, Laos, dan Thailand pada tahun 2015.Kata kunci: kerja sama lintas batas, negara-negara ASEAN bagian utara, GMS, MRC, Sungai Mekong, konektivitas
Ketahanan Sosial Warga Perbatasan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN: Studi di Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat Raharjo, Sandy Nur Ikfal
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2551.661 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v13i1.206

Abstract

Abstrak Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah mulai diberlakukan pada akhir tahun 2015, dan akan ditransformasikan menjadi lebih inklusif pada tahun 2025. Untuk menghadapi isu tersebut, masyarakat Entikong di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia harus memiliki ketahanan sosial yang kuat. Tulisan ini mengkaji kondisi ketahanan sosial masyarakat Entikong dalam menghadapi pelaksanaan MEA. Dengan menggunakan kerangka Sustainable Livelihood Approach yang dimodifikasi, tulisan ini mengidentifikasi bahwa masyarakat Entikong memiliki empat modal ketahanan sosial yang kuat, yaitu modal alam, modal sosial, modal keuangan, dan modal politik/pemerintahan, serta dua modal yang masih lemah, yaitu modal fisik dan modal manusia. Selain itu, studi ini juga menunjukkan bahwa kerja sama bilateral perlintasan batas tradisional dan perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia memberikan dampak positif terhadap modal sosial dan modal keuangan masyarakat Entikong, yaitu dengan menjaga hubungan sosial dan kekeluargaan serta meningkatkan kehidupan ekonomi lokal. Tulisan ini menyarankan perlunya reoptimalisasi kerja sama lintas batas dan pengaturan khusus perdagangan lintas batas di dalam MEA demi membangun ketahanan sosial masyarakat perbatasan di masa depan. Kata Kunci: Masyarakat ekonomi ASEAN, Kerja sama lintas batas, Entikong, Ketahanan sosial.
PENGUATAN KONEKTIVITAS LINTAS BATAS DALAM KERJA SAMA EKONOMI SUBREGIONAL Kartini, Indriana; Irewati, Awani; Rahman, Agus R; Pudjiastuti, Tri Nuke; Luhulima, CPF.; Dewi, Rosita; Raharjo, Sandy Nur Ikfal; Nufus, Hayati
Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (950.408 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v17i1.859

Abstract

Konektivitas yang dibangun negara, baik dalam lingkup bilateral, regional, maupun global berkelindan satu sama lain. Misalnya, kerja sama subregional berbasis konektivitas lintas batas yang tengah dibangun dalam kerangka IMT-GT, BIMP-EAGA, dan TIA-GT akan mendorong dan menguatkan sebuah kerja sama regional, seperti ASEAN Community, sesuai dengan Master Plan on ASEAN Connectivity. Studi ini difokuskan pada tiga hal, yakni  pertama, capaian dan tantangan pembangunan konektivitas lintas batas (fisik, kelembagaan, dan antarmasyarakat) melalui kerja sama ekonomi subregional; kedua, strategi penguatan konektivitas antarwilayah pertumbuhan subregional untuk mendukung konektivitas ASEAN; ketiga, strategi pemanfaatan konektivitas ASEAN berbasis kerja sama ekonomi subregional bagi Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitiatif yang bersifat eksploratif analitis, studi ini menemukan bahwa keterlibatan Indonesia dalam beberapa kerja sama ekonomi subregional membawa dampak positif bagi Indonesia, baik secara ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Namun, capaian dari beberapa kerja sama subregional ini lebih terlihat di kawasan Indonesia bagian barat dan tengah dibandingkan bagian timur. Tantangan ini yang harus dapat diselesaikan oleh pemerintah Indonesia untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan kerja sama subregional di semua kawasan di Indonesia dengan mendorong peran aktif pemerintah-pemerintah daerah untuk terlibat dalam kerja sama subregional yang melibatkan daerahnya. Kata kunci: konektivitas, lintas batas, subregional, IMT-GT, BIMP-EAGA, TIA-GT
Contribution of Agroforestry Systems to Farmer Income in State Forest Areas: A Case Study of Parungpanjang, Indonesia Desmiwati, Desmiwati; Veriasa, Thomas Oni; Aminah, Aam; Safitri, Anggi Dian; Wisudayati, Tri Astuti; Hendarto, Kresno Agus; Royani, Hasan; Dewi, Kurniawati Hastuti; Raharjo, Sandy Nur Ikfal; Sari, Dian Ratna
Forest and Society Vol. 5 No. 1 (2021): APRIL
Publisher : Forestry Faculty, Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24259/fs.v5i1.11223

Abstract

Agroforestry activities in Forest Areas with Special Purpose (FASP) have been implemented since 2000 in Parungpanjang, West Java, which was subsequently reinforced by the Decree of the Minister of Environment and Forestry concerning the Recognition and Protection of Forest Partnerships (Kulin KK) for the Harapan Sejahtera and Guna Bakti Forest Farmer Groups in 2019. This study investigates the contribution of agroforestry systems to farmer income using a household survey in the Parungpanjang Research Forest. The study aims to analyze: 1) the contribution of agroforestry to farmer income from a household structured income analysis; 2) factors of agroforestry that influence total farmer household income using multiple regression analysis. The results show that agroforestry systems contributed 15.8% to farmer household income. The highest agroforestry productivity occurs in the age group of 41-45 years with an average of ​​managed land area of 0.65 hectares and average annual income of IDR 16,780,000 (USD 1,198.6)/farmer/year. The statistical model showed that agroforestry income does not have a significant influence on total farmer household income due to differences in the types of commercial crops, motivation, and skill, as well as age related to physical abilities.  There are only two agroforestry factors, namely age and land area, that have a significant influence on total farmer income, whereby the direction of the age variable has a negative influence.
Managing Social Resilience on Outermost Small Islands Through Cross-Border Cooperation: A Study of The Marore Islands, Indonesia Raharjo, Sandy Nur Ikfal; Bayu Setiawan; Esty Ekawati; M. Fakhry Ghafur
Jurnal Archipelago Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Archipelago
Publisher : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69853/ja.v2i02.43

Abstract

Small island communities have become one of the most vulnerable groups to climate risks and natural disasters, including in the Marore Islands located on the border between Indonesia and Philippines. The people of Marore face vulnerabilities such as geographic isolation, extreme weather, limited infrastructure and transportation, low levels of education and healthcare, and high poverty rates. This research aims to analyze the role of cross-border cooperation between Indonesia and Philippines in enhancing the social resilience of the Marore Islands community. Through a qualitative approach, data was collected through interviews, focused discussions, and observations. This study found that the implementation of cross-border cooperation in the form of the Border Crossing Agreement (BCA) and Border Trade Agreement (BTA) positively contributes to the improvement of four out of six dimensions of social resilience, namely human, financial, social, and political. However, this role is still hindered by the unequal political will of both governments, institutional weaknesses in the implementing agencies, and the outdated provisions of agreements made in the 1950s-1970s. Therefore, the BCA and BTA need to be reevaluated, especially regarding the objectives of cross-border activities, the geographic scope, the threshold value for customs duties, and the types of traded commodities.
Reimagining Cross-Border Cooperation From Indonesia-Malaysia Experiences: A Thematic Literature Review Raharjo, Sandy Nur Ikfal; Idris, Hanizah
JAS (Journal of ASEAN Studies) Vol. 13 No. 1 (2025): Journal of ASEAN Studies
Publisher : Centre for Business and Diplomatic Studies (CBDS) Bina Nusantara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21512/jas.v13i1.12440

Abstract

The research aimed to explore the scientific discourse of cross-border cooperation in Southeast Asia, particularly on the Indonesia-Malaysia border area. Through thematic literature review, this research collected and analyzed journal articles, books, book chapters, and doctoral dissertations. The literature review find the gaps in literatures on cross-border cooperation which focus more on physical connectivity on land border area with less attention to institutional and people-to-people dimensions. This research also shows that Indonesia-Malaysia and Southeast Asia in general pose a less-structured and informal form of cross-border cooperation, which is different with an institutionalized and formal form of cross-border cooperation posed by Euroregion. The literature review also synthesizes new insights to the existing cross-border cooperation understanding. These insights shows that cooperation can address various purposes in complement to socio-economic sector, can be expanded to include subnational, national, subregional level, and should adopt more inclusive goals by considering the interests of all parties involved and affected.
Managing Conflict Through: Cross-Border Cooperation: A Study at the Indonesia-Timor Leste Border Raharjo, Sandy Nur Ikfal
Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities Vol. 6 No. 1 (2016): Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities
Publisher : RMPI-BRIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Since the separation of Timor Leste from Indonesia in 2002, disputes over the border area have existed and have occasionally escalated to be communal conflicts. Due to the involvement of people to people relations, government to government negotiation is not enough to resolve these conflicts. Hence, both countries established cross-border cooperation as an alternative. This research analyzed the role of cross-border cooperation in managing communal conflicts in the border area between the Timor Tengah Utara District of Indonesia and the Oecussi District of Timor Leste. The research was conducted in a qualitative approach, while the data was collected by interview, observation, and literature review. This study showed that cross border cooperation played a significance role in managing the conflict by reducing violence, building and maintaining social relations, as well as improving the economic development of the local people.