Hudiyanto Hudiyanto, Hudiyanto
Staf Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

GERAKAN SENDAWAR MAKMUR DI KABUPATEN KUTAI BARAT: HIDUP DAN BEREKONOMI TANPA PEMERINTAH Hamid, Edy Suandi; Prapti, Endang Sih; Hudiyanto, Hudiyanto; Mubyarto, Mubyarto; Indroyono, Puthut
Journal of Indonesian Economy and Business Vol 18, No 3 (2003): July
Publisher : Journal of Indonesian Economy and Business

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.26 KB)

Abstract

The development of ekonomi rakyat in an isolated kampung, kecamatan, or kabupaten is becoming very important in the era of regional autonomy. One of this kabupaten is West Kutai in the Province of East Kalimantan. The size of the kabupaten is 31,629 km2 (as large as the size of Central Java Province) but the population is only 144.000 people (while Central Java’s is 35 million people) with the population density of only 4.5/km2. It is clear that it needs “more” population to exploit the rich natural resources. The 48% poverty is alarming to all concerned and the Bupati is doing everything possible to reduce poverty “as soon as possible” by introducing a mass movement called “Gerakan Sendawar Makmur” (Prosperous Sendawar Movement).Keywords: autonomy, participation, poverty alleviation, cultural economics.
Regulatory Impact Analysis: Regulasi Pasar Modern di Kabuoaten Bantul Hudiyanto, Hudiyanto; Retnandari, Nunuk Dwi
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 1, TAHUN 2012
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5181.783 KB)

Abstract

RIA or Regulatory Impact Analysis is an analysis tool that is used to develop the quality of rules or policy that is made by the Government. This article is analyzing the use of RIA that is currently being run by Bantul Government in managing he moern market that is threatening the very existence of local economy that is currently the backbone of bantuls people economical activities. Th analysis, its found out that the most threatened business by modern market is grocery stores, but the Bupati Rules limits the definition of local economy to traditional markets, which means that this Bupati Rules isnt consistent in protecting local economy. The modern market has an oligopoly structure. This kinds of structure make benefit the consumer, but on the other side, it also impose the transaction fee to the supplier. Bupati Rules that only manages the existence of modern markets become inefficient in removing the negative impact of the modern market itself. In the structure of market with that strong network, policy that only obstruct would be ineffective, because once the permission is granted, the network will spread by any means necessary. The protection to local economy bargaining position to the consumer and seller.
Apresiasi Masayarakat Muslim Terhadap Perbankan Syariah di Kabupaten Nabire Malasari, Vivi; Yuliadi, Imamudin; Hudiyanto, Hudiyanto
Journal of Economics Research and Social Sciences Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Ekonomi FEB UMY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jerss.030210

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor label syariah, sosialisasi, produk, riba, lingkungan, dan faktor referensi terhadap apresiasi masyarakat muslim terhadap perbankan syariah di Kabupaten Nabire. Subyek penelitian ini adalah masyarakat muslim di Distrik Nabire dan Distrik Nabire Barat. Penelitian ini menggunakan data primer dimana teknik pengumpulan data menggunakan metode angket kepada 397 responden. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik Non-Probability Sampling dan teknik Slovin dengan cara Purposive Sampling. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan softwere SPSS 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Variabel label syariah, sosialisasi, produk, riba, lingkungan berpengaruh secara positif signifikan terhadap apresiasi masyarakat muslim. Sedangkan variabel referensi tidak berpengaruh terhadap apresiasi masyarakat muslim. Variabel Label Syariah, Sosialisasi, Produk, Riba dan Lingkungan dan Referensi secara simultan berpengaruh  positif signifikan terhadap apresiasi masyarakat muslim terhadap perbankan syariah sebesar 55,8%, sedangkan sisanya sebesar 44,2% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.
KOPERASI INDONESIA: PRINSIP DAN KECENDERUNGAN (Studi Kasus 4 KUD Mandiri Di Daerah Istimewa Yogyakarta) hudiyanto, hudiyanto
Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan JESP Volume 3 Nomor 2, Oktober 2002
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cooperative as an economic institution mandated by pasal 33 UUD 1945 tend to be seen in negative perception. This is related to an uncapability of the cooperative in wheeling business activities because of the strong role of government in developing cooperative. Cooperative often imaged as in agent and apparatuses of government. This article attempt to know cooperative performance especially in case of Koperasi Unit Desa (KUD) Comprise four KUD Mandiri.
INDUSTRIALISASI: MEMUTAR UJUNG MENJADI PANGKAL hudiyanto, hudiyanto
Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan JESP Volume 2 Nomor 1, April 2001
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berbagai maca fenomena yang bergelombang selama krisis ekonomi di Indonesia sejak tahun 1997 mengingatkan pada istilah yang pernah di pakai Bung Hatta, yaitu “memutar ujung jadi pangkal”. Istilah memutar ujung jadi pangkal digunakan oleh Bung Hatta dalam menjelaskan kebijakan ekonomi yang tidak menggunakan logika yang benar. Maksudnya adlah kebijakan yang membalikkan logika, yang seharusnya “hasil” diubah sebagai “sumber”, dan begitu sebaliknya (Hatta, 1954). Kebijakan yang sulit dimengerti ini bisa dilihat pada berbagai macam kasus yang muncul pada periode 1997-2001. Namun karena hampir tiap kali kasus serupa muncul, nampaknya tidak lagi membuat orang kaget. Kebijakan memutar ujung jadi pangkal juga berlaku di sector industry. Tulisan unu menyoroti masalah industrialisasi yang menunjukkan ketidakseimbangan kebijakan yang diambil selama ini.
INDUSTRIALISASI: MEMUTAR UJUNG MENJADI PANGKAL hudiyanto, hudiyanto
Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan JESP Volume 2 Nomor 1, April 2001
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berbagai maca fenomena yang bergelombang selama krisis ekonomi di Indonesia sejak tahun 1997 mengingatkan pada istilah yang pernah di pakai Bung Hatta, yaitu “memutar ujung jadi pangkal”. Istilah memutar ujung jadi pangkal digunakan oleh Bung Hatta dalam menjelaskan kebijakan ekonomi yang tidak menggunakan logika yang benar. Maksudnya adlah kebijakan yang membalikkan logika, yang seharusnya “hasil” diubah sebagai “sumber”, dan begitu sebaliknya (Hatta, 1954). Kebijakan yang sulit dimengerti ini bisa dilihat pada berbagai macam kasus yang muncul pada periode 1997-2001. Namun karena hampir tiap kali kasus serupa muncul, nampaknya tidak lagi membuat orang kaget. Kebijakan memutar ujung jadi pangkal juga berlaku di sector industry. Tulisan unu menyoroti masalah industrialisasi yang menunjukkan ketidakseimbangan kebijakan yang diambil selama ini.
UTANG UNTUK RAKYAT hudiyanto, hudiyanto
Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan JESP Volume 3 Nomor 1, April 2002
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia is the famous country that has a large amount of foreign debt. Until year 2000, Indonesia has the foreign debt about US$120 milliard, and it is more than psychological threshold (US$ 100 milliard). Some economist said that when the country has foreign debt more US$ 100 milliard, so the country is in the “debt trap” condition. Fisher also said if the country has the new foreign debt per year less than debt repayment per year, so the country is in “debt crisis” condition. This article will discuss about how Indonesia can exit from the debt crisis or debt? Did the foreign debt use for Indonesian people?