Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Transparansi Hukum JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Media of Law and Sharia
Endang Heriyani, Endang
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM MENGURUS HARTA KEKAYAAN ORANG YANG TIDAK HADIR Yuniarlin, Prihati; Heriyani, Endang
Jurnal Media Hukum Vol 25, No 1, June 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2018.0096.1-8

Abstract

People who are absent do not lose their status as legal subjects who have rights and obligations. For this reason, it is necessary to protect both the interests and property. The purpose of this study was to find out whether the Heritage Hall had fulfilled its function in managing the assets of people who were not present. This research is a normative legal research with a conceptual approach (conceptual approach) and a law approach. The informant in this study is an Islamic Civil Law Expert. The study is showed 3 results. First, the Heritage Property has fulfilled its function in managing the assets of people who absent. Second, the existence of the Institution of Treasury Hall can provide legal protection for the assets of people who absent. Third, the function of the Treasure House in managing the assets of people who absent can be said to be in accordance with Islamic law. Although the task of managing or managing the assets of people who absent is different, in Islamic Law the institution authorized to take care of the assets of people who absent is the Temporary Zakat Agency according to the Civil Code, the management of assets that are not present is the Heritage Hall . However, the essence is same, both the Amil Zakat Institution and BHP in principle represent the State in managing the assets of people who absent.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG TIDAK HADIR (AFWEZIG )DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DIY Heriyani, Endang; Yuniarlin, Prihati
Transparansi Hukum Vol 2, No 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (76.774 KB) | DOI: 10.30737/transparansi.v2i1.339

Abstract

Orang yang tidak hadir (afwezig )  sebagai subyek hukum tidak kehilangan hak dalam pembagian harta warisan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakkonsep perlindungan hukum bagi orang yang tidak hadir (afwezig) dalam pembagian hak warisan menurut KUHPerdata, dan bagaimanakah pelaksanaan konsep tersebut di DIY. Hasil penelitian menunjukkan adanya konsep perlindungan hukum terhadap awaris yang  tidak hadir (afwezig) yang diatur dalam Pasal 490-492 KUHPerdata, yaitu hak orang yang tidak hadir (afwezig) maupun  para ahli warisnya tidak dapat dihilangkan. Haknya atas harta warisan hanya akan hilang karena daluwarsa. Perlindungan hukum baafwezig sebagai ahli waris dalam pelaksanaan pembagian  harta warisan di DIY baru dapat dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan bahwa seseoradalam keadaan tidak hadir (afwezig). Ternyata dalam pembagian harta warisan dimana ada ahli waris yang tidak hadir (afwezig), kawan warisnya,  tidak menyisihkan harta warisan yang merupakan hak dari ahli waris yang afwezig. Jadi ahli waris  yang afwezig tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya.
FUNGSI BHP SEBAGAI WALI PENGAWAS TERHADAP ANAK DI BAWAH PERWALIAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI BHP SEMARANG) Heriyani, Endang; Yuniarlin, Prihati
Jurnal Media Hukum Vol 22, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2015.0057.218-231

Abstract

According to Article 45 paragraph (1) Regulations No 1 1974 about marriage, both of the parents have obligation to take care and educate their children as well as possible. But in fact, many events can be watched on parents who do not do their duties as parents. Children who are not in the authority of their parents, will be placed under the guardianship. According to Article 306 of the book of the civil law act in guardianship there should be a guardian which is run by the Heritage Hall. The problem rises is the existence of the Heritage Hall as the guardian watch in guardianship that can give protection to the children under the guardianship and how are the efforts to optimize the function of the Heritage Hall as the guardian watch to the children under the guardianship. This research is a normative and an empirical law research. The conclusion of this research is that the guardian's obligations and the obligations of the Heritage Hall as the guardian watch if it is executed to provide protection to the children, both the personality and the treasure. Thus, the position of Heritage Hall as the guardian watch needs to be maintained. The efforts of Heritage Hall to optimize the function of the Heritage Hall as the guardian watch can be reached by the bill of draft legislation about Heritage Hall. By maintaining the provisions of the book of civil law act or S 1872 No 166 on the instruction of Heritage Hall, which are still needed by the Heritage Hall in doing the duties.
PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL YANG MENIMBULKAN WANPRESTASI DI KABUPATEN BANTUL Fadilah, Fredi Ahmad; Heriyani, Endang
Media of Law and Sharia Vol 1, No 2 (2020): March
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.191 KB) | DOI: 10.18196/mls.v1i2.8346

Abstract

Perjanjian sewa menyewa pada perusahaan persewaan mobil sering terjadi wanprestasi.  Tujuan dalam penelitian, yaitu  mengetahui wanprestasi dan bentuk penyelesaian apabila terjadi wanprestasi pada perusahaan persewaan mobil yaitu CV. GH Tour and Travel, CV. Cahya Tour, dan CV. Mae Trans. Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Teknik Pengumpulan Data menggunakan Metode Interview atau wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik Analisis Data menggunakan teknik kualitatif, penelitian ini menggunakan metode silogisme dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Yang Menimbulkan Wanprestasi di Kabupaten Bantul yaitu Penyewa merusak objek sewa. Penyelesaiannya dilakukan dengan cara meminta uang ganti sewa atas biaya servis kendaraan selama berada dalam masa perbaikan. Penyewa terlambat mengembalikan objek kendaraan. Penyelesaiannya dilakukan dengan cara memberikan biaya denda kepada pihak penyewa, perhitungan untuk keterlambatan dihitung  setiap  jamnya dan besarnya denda adalah 10% dari harga sewa mobil yang disewa. Penyewa menyewakan ulang obyek kendaraan. Penyelesaiannya  dilakukan dengan meminta biaya kerugian dan meminta uang hasil dari penyewa yang mengulang sewakan obyek sewa kepada pihak ketiga
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DENGAN DOKUMEN PRIBADI SEBAGAI JAMINAN PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM Fahreza, Chandra; Heriyani, Endang
Media of Law and Sharia Vol 1, No 4 (2020): September
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.117 KB) | DOI: 10.18196/mls.v1i4.9499

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana cara penyelesaian sengketa wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan dokumen pribadi di koperasi pamengkeut banda kota Tasikmalaya menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Tujuan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana penyelesaian sengketa dalam hal pemimjam melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam yang menggunakan jaminan dokumen pribadi. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode yang dilakukan dengan cara menganalisis dan menelusuri bahan dokumen yang siap pakai mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman dengan jaminan dokumen pribadi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti wanprestasi yang dimana wanprestasi tersebut dilakukan oleh anggota koperasi, pihak koperasi akan melakukan upaya penyelesaian permasalahanya diluar pengadilan dan mengutamakan tindakan yang bersifat kekeluargaan dan persuasif. Pihak koperasi lebih mengutamakan penyelesaian sengketanya dengan pendekatan yang bersifat kekeluargaan.
FUNGSI BHP SEBAGAI WALI PENGAWAS TERHADAP ANAK DI BAWAH PERWALIAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI BHP SEMARANG) Heriyani, Endang; Yuniarlin, Prihati
Jurnal Media Hukum Vol 22, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2015.0057.218-231

Abstract

According to Article 45 paragraph (1) Regulations No 1 1974 about marriage, both of the parents have obligation to take care and educate their children as well as possible. But in fact, many events can be watched on parents who do not do their duties as parents. Children who are not in the authority of their parents, will be placed under the guardianship. According to Article 306 of the book of the civil law act in guardianship there should be a guardian which is run by the Heritage Hall. The problem rises is the existence of the Heritage Hall as the guardian watch in guardianship that can give protection to the children under the guardianship and how are the efforts to optimize the function of the Heritage Hall as the guardian watch to the children under the guardianship. This research is a normative and an empirical law research. The conclusion of this research is that the guardian's obligations and the obligations of the Heritage Hall as the guardian watch if it is executed to provide protection to the children, both the personality and the treasure. Thus, the position of Heritage Hall as the guardian watch needs to be maintained. The efforts of Heritage Hall to optimize the function of the Heritage Hall as the guardian watch can be reached by the bill of draft legislation about Heritage Hall. By maintaining the provisions of the book of civil law act or S 1872 No 166 on the instruction of Heritage Hall, which are still needed by the Heritage Hall in doing the duties.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM MENGURUS HARTA KEKAYAAN ORANG YANG TIDAK HADIR Yuniarlin, Prihati; Heriyani, Endang
Jurnal Media Hukum Vol 25, No 1, June 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2018.0096.1-8

Abstract

People who are absent do not lose their status as legal subjects who have rights and obligations. For this reason, it is necessary to protect both the interests and property. The purpose of this study was to find out whether the Heritage Hall had fulfilled its function in managing the assets of people who were not present. This research is a normative legal research with a conceptual approach (conceptual approach) and a law approach. The informant in this study is an Islamic Civil Law Expert. The study is showed 3 results. First, the Heritage Property has fulfilled its function in managing the assets of people who absent. Second, the existence of the Institution of Treasury Hall can provide legal protection for the assets of people who absent. Third, the function of the Treasure House in managing the assets of people who absent can be said to be in accordance with Islamic law. Although the task of managing or managing the assets of people who absent is different, in Islamic Law the institution authorized to take care of the assets of people who absent is the Temporary Zakat Agency according to the Civil Code, the management of assets that are not present is the Heritage Hall . However, the essence is same, both the Amil Zakat Institution and BHP in principle represent the State in managing the assets of people who absent.
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DENGAN DOKUMEN PRIBADI SEBAGAI JAMINAN PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM Fahreza, Chandra; Heriyani, Endang
Media of Law and Sharia Vol 1, No 4: September 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.117 KB) | DOI: 10.18196/mls.v1i4.9499

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana cara penyelesaian sengketa wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan dokumen pribadi di koperasi pamengkeut banda kota Tasikmalaya menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Tujuan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana penyelesaian sengketa dalam hal pemimjam melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam yang menggunakan jaminan dokumen pribadi. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode yang dilakukan dengan cara menganalisis dan menelusuri bahan dokumen yang siap pakai mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman dengan jaminan dokumen pribadi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti wanprestasi yang dimana wanprestasi tersebut dilakukan oleh anggota koperasi, pihak koperasi akan melakukan upaya penyelesaian permasalahanya diluar pengadilan dan mengutamakan tindakan yang bersifat kekeluargaan dan persuasif. Pihak koperasi lebih mengutamakan penyelesaian sengketanya dengan pendekatan yang bersifat kekeluargaan.
Juridical Analysis of Judges' Considerations in Cancellation of Marriage Because Husband Likes the Same Sex (Study of Decision Number 176/Pdt.G/2019/PA.YK) Hasyarania, Hasyarania; Heriyani, Endang
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 8, No 1 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v8i1.6204

Abstract

The ideal marriage is a marriage between a man and a woman who by nature have an attraction to the opposite sex. In the life of the community there are some men who have sexual orientation with fellow men, not to women as the opposite sex. The purpose of this study is to determine the judge's legal basis in annulling a marriage with a husband who is a same-sex lover (homosexual) in decision number 176/Pdt.G/2019/PA.YK. The type of research used is normative legal research, with research data in the form of secondary data consisting of primary and secondary legal materials. In addition, interviews were also conducted with judges who decided this case at the Yogyakarta Religious Court to complement secondary data. Based on the results of the analysis, it is concluded that the legal basis for the judge's consideration in annulling the marriage between a woman and her same-sex lover husband in case number: 176/Pdt.G/2019/PA.Yk, is the provisions of Article 72 paragraph (2) KHI along with the explanation of Article 72 paragraph (2) KHI concerning fraud as a reason for annulling marriage. The sexual disorder in the form of homosexuality submitted by the applicant as a reason for annulment can be accepted as fraud committed by the husband to the wife, because the husband deliberately concealed his sexual disorder.
Legal Protection for Minors Through Guardianship Institutions Heriyani, Endang; Yuniarlin, Prihati
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 8, No 2 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v8i2.6716

Abstract

The child, as a legal subject, has rights protected from birth, even while in the womb. This is regulated in Article 2 of the Civil Code. Children are considered a group of individuals incapable of legal actions. To engage in legal actions, they must be represented by their parents or legal guardians. Not all children are under the authority of their parents. If both parents passing away, being unable to exercise parental authority, or having parental authority revoked by the court, the child falls under guardianship. This research aims to understand the protection of children through the guardianship institution according to the Civil Code and the Marriage Law No. 1 of 1974. The research follows a normative legal approach, and secondary data is collected through document analysis. The data obtained is analyzed using descriptive methods with a qualitative approach. This research concludes that through the guardianship institution, a guardian takes on the role of the parent in fulfilling all the needs of the child. Several provisions regarding guardianship found in the Civil Code and Marriage Law No. 1 of 1974, which provide protection for children, both in terms of personal and property rights, include: (1) the guardian's obligations, (2) the existence of a supervisory guardian, (3) prohibitions for the guardian, (4) limitations on the guardian's authority, (5) revocation of the guardian's authority, and (6) the guardian's accountability.
Co-Authors Al Ikhlas, Lister Fadilah, Fredi Ahmad Fahreza, Chandra Hasyarania, Hasyarania Haura, Nayzalika Dzikra Prihati Yuniarlin, Prihati Rudy Hermawan