Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.22
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Pagaruyuang Law Journal Transparansi Hukum Walisongo Law Review (Walrev) Media of Law and Sharia
Prihati Yuniarlin, Prihati
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KOMODITI AGRO DI PASAR LELANG FORWARD DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Heriyani, Endang; Yuniarlin, Prihati
Jurnal Media Hukum Vol 17, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The study on legal protection for Seller in Purchase Agreement of Agro Commodity in Auction Market in Special Territory of Yogyakarta was a normative and sociological legal research. This study aimed at knowing how the purchase agreement of agro commodity in forward auction market was applied, and how the legal protection for seller in purchase agreement of agro commodity in forward auction market was. The data used were secondary and primary data. The result of the study showed that the purchase of agro commodity in forward auction market. Legal protection for seller in purchase agreement of agro commodity in forward auction market was acquired from 3 (three) things: (a) The legal protection given by government, it was given through the legislation by the issue of the Decree of Ministry of Industry and Trade of Republic of Indonesia Number 650/MPP/Kep/10/2004 on terms of Operation of Auction Market with Forward Transfer of Agro Commodity. (b) The legal protection from the purchase agreement of agro commodity, the agreement made by the parties applied as the law for all parties; and (c) The legal protection in dispute, the problem was solved by a discussion. If the discussion made no result, arbitration would be done. Key Words: legal protection, purchase of agro commodity, forward auction market.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG TIDAK HADIR (AFWEZIG )DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DIY Heriyani, Endang; Yuniarlin, Prihati
Transparansi Hukum Vol 2, No 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (76.774 KB) | DOI: 10.30737/transparansi.v2i1.339

Abstract

Orang yang tidak hadir (afwezig )  sebagai subyek hukum tidak kehilangan hak dalam pembagian harta warisan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakkonsep perlindungan hukum bagi orang yang tidak hadir (afwezig) dalam pembagian hak warisan menurut KUHPerdata, dan bagaimanakah pelaksanaan konsep tersebut di DIY. Hasil penelitian menunjukkan adanya konsep perlindungan hukum terhadap awaris yang  tidak hadir (afwezig) yang diatur dalam Pasal 490-492 KUHPerdata, yaitu hak orang yang tidak hadir (afwezig) maupun  para ahli warisnya tidak dapat dihilangkan. Haknya atas harta warisan hanya akan hilang karena daluwarsa. Perlindungan hukum baafwezig sebagai ahli waris dalam pelaksanaan pembagian  harta warisan di DIY baru dapat dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan bahwa seseoradalam keadaan tidak hadir (afwezig). Ternyata dalam pembagian harta warisan dimana ada ahli waris yang tidak hadir (afwezig), kawan warisnya,  tidak menyisihkan harta warisan yang merupakan hak dari ahli waris yang afwezig. Jadi ahli waris  yang afwezig tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya.
FUNGSI BHP SEBAGAI WALI PENGAWAS TERHADAP ANAK DI BAWAH PERWALIAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI BHP SEMARANG) Heriyani, Endang; Yuniarlin, Prihati
Jurnal Media Hukum Vol 22, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2015.0057.218-231

Abstract

According to Article 45 paragraph (1) Regulations No 1 1974 about marriage, both of the parents have obligation to take care and educate their children as well as possible. But in fact, many events can be watched on parents who do not do their duties as parents. Children who are not in the authority of their parents, will be placed under the guardianship. According to Article 306 of the book of the civil law act in guardianship there should be a guardian which is run by the Heritage Hall. The problem rises is the existence of the Heritage Hall as the guardian watch in guardianship that can give protection to the children under the guardianship and how are the efforts to optimize the function of the Heritage Hall as the guardian watch to the children under the guardianship. This research is a normative and an empirical law research. The conclusion of this research is that the guardian's obligations and the obligations of the Heritage Hall as the guardian watch if it is executed to provide protection to the children, both the personality and the treasure. Thus, the position of Heritage Hall as the guardian watch needs to be maintained. The efforts of Heritage Hall to optimize the function of the Heritage Hall as the guardian watch can be reached by the bill of draft legislation about Heritage Hall. By maintaining the provisions of the book of civil law act or S 1872 No 166 on the instruction of Heritage Hall, which are still needed by the Heritage Hall in doing the duties.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM MENGURUS HARTA KEKAYAAN ORANG YANG TIDAK HADIR Yuniarlin, Prihati; Heriyani, Endang
Jurnal Media Hukum Vol 25, No 1, June 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2018.0096.1-8

Abstract

People who are absent do not lose their status as legal subjects who have rights and obligations. For this reason, it is necessary to protect both the interests and property. The purpose of this study was to find out whether the Heritage Hall had fulfilled its function in managing the assets of people who were not present. This research is a normative legal research with a conceptual approach (conceptual approach) and a law approach. The informant in this study is an Islamic Civil Law Expert. The study is showed 3 results. First, the Heritage Property has fulfilled its function in managing the assets of people who absent. Second, the existence of the Institution of Treasury Hall can provide legal protection for the assets of people who absent. Third, the function of the Treasure House in managing the assets of people who absent can be said to be in accordance with Islamic law. Although the task of managing or managing the assets of people who absent is different, in Islamic Law the institution authorized to take care of the assets of people who absent is the Temporary Zakat Agency according to the Civil Code, the management of assets that are not present is the Heritage Hall . However, the essence is same, both the Amil Zakat Institution and BHP in principle represent the State in managing the assets of people who absent.
DASAR GUGATAN SENGKETA TANAH TERKAIT DENGAN UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PUTUSAN NO. 53/PDT.G/2016/PN.KLN Nabilla, Nissa Hakim; Yuniarlin, Prihati
Media of Law and Sharia Vol 1, No 1 (2019): December
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (636.002 KB) | DOI: 10.18196/mls.1105

Abstract

Setiap perbuatan yang melanggar hukum serta menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka mewajibkan orang yang dengan kesalahannya untuk mengganti kerugian yang diderita pihak lain. Dengan membebankan tanggung jawab berupa kewajiban membayar ganti rugi jika pelakunya bersalah atas tindakan tersebut merupakan hal yang lazim. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data tentang pertimbangan Hakim dalam memutus sebuah perkara yang termasuk dalam klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian merupakan penelitian hukum normatif. Bahan penelitian yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari KUHPerdata serta Yurisprudensi Mahkamah Agung. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah terkait, hasil penelitian, jurnal-jurnal, Putusan Pengadilan terkait dan wawancara dengan narasumber yaitu Hakim Pengadilan Negeri Klaten. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwasannya pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya karena bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak menyangkal adanya hibah yang dilakuk­­­an serta Tergugat dapat memberikan bukti bahwa objek sengketa merukpakan sah miliknya dan apa yang dituduhkan dalam posita surat gugatan Penggugat bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, namun apa yang dilakukan Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan Tergugat dapat membuktikan dengan alat bukti yang diajukan.
Pelaksanaan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Nugroho, Rizka Adi; Yuniarlin, Prihati
Media of Law and Sharia Vol 2, No 2 (2021): March
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (453.109 KB) | DOI: 10.18196/mls.v2i2.11488

Abstract

ABSTRAKJual beli secara online merupakan suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung atau face to face untuk melakukan komunikasi, negosiasi, dan transaksi. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui kapan timbulnya hak dan kewajiban pembeli dan penjual dalam perjanjian jual beli secara online di bukalapak dan di tokopedia. Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian hukum yuridis normatif, dan data yang diperoleh dari wawancara dan kepustakaan. Data primer dan sekunder diambil dahulu kemudian dikumpulkan lalu diolah disusun secara sistematis dan analisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara terhadap responden yang memahami objek yang diteliti. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa timbulnya hak dan kewajiban terhadap pembeli dan penjual dalam perjanjian jual beli secara online di tokopedia dan di bukalapak sejak diterimanya transaksi serta adanya kesepakatan para pihak dan terpenuhinya 4 proses, yaitu: Penawaran, Penerimaan, Pembayaran, dan Pengiriman. Proses tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya apabila adanya itikad baik dari para pihak dengan terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
FUNGSI BHP SEBAGAI WALI PENGAWAS TERHADAP ANAK DI BAWAH PERWALIAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI BHP SEMARANG) Heriyani, Endang; Yuniarlin, Prihati
Jurnal Media Hukum Vol 22, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2015.0057.218-231

Abstract

According to Article 45 paragraph (1) Regulations No 1 1974 about marriage, both of the parents have obligation to take care and educate their children as well as possible. But in fact, many events can be watched on parents who do not do their duties as parents. Children who are not in the authority of their parents, will be placed under the guardianship. According to Article 306 of the book of the civil law act in guardianship there should be a guardian which is run by the Heritage Hall. The problem rises is the existence of the Heritage Hall as the guardian watch in guardianship that can give protection to the children under the guardianship and how are the efforts to optimize the function of the Heritage Hall as the guardian watch to the children under the guardianship. This research is a normative and an empirical law research. The conclusion of this research is that the guardian's obligations and the obligations of the Heritage Hall as the guardian watch if it is executed to provide protection to the children, both the personality and the treasure. Thus, the position of Heritage Hall as the guardian watch needs to be maintained. The efforts of Heritage Hall to optimize the function of the Heritage Hall as the guardian watch can be reached by the bill of draft legislation about Heritage Hall. By maintaining the provisions of the book of civil law act or S 1872 No 166 on the instruction of Heritage Hall, which are still needed by the Heritage Hall in doing the duties.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM MENGURUS HARTA KEKAYAAN ORANG YANG TIDAK HADIR Yuniarlin, Prihati; Heriyani, Endang
Jurnal Media Hukum Vol 25, No 1, June 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2018.0096.1-8

Abstract

People who are absent do not lose their status as legal subjects who have rights and obligations. For this reason, it is necessary to protect both the interests and property. The purpose of this study was to find out whether the Heritage Hall had fulfilled its function in managing the assets of people who were not present. This research is a normative legal research with a conceptual approach (conceptual approach) and a law approach. The informant in this study is an Islamic Civil Law Expert. The study is showed 3 results. First, the Heritage Property has fulfilled its function in managing the assets of people who absent. Second, the existence of the Institution of Treasury Hall can provide legal protection for the assets of people who absent. Third, the function of the Treasure House in managing the assets of people who absent can be said to be in accordance with Islamic law. Although the task of managing or managing the assets of people who absent is different, in Islamic Law the institution authorized to take care of the assets of people who absent is the Temporary Zakat Agency according to the Civil Code, the management of assets that are not present is the Heritage Hall . However, the essence is same, both the Amil Zakat Institution and BHP in principle represent the State in managing the assets of people who absent.
PERAN PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK DI DIY Yuniarlin, Prihati
Transparansi Hukum EDISI SPESIAL PERINGATAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v0i0.3670

Abstract

ABSTRAK Orang tua mempunyai kewajiban utama memelihara dan mendidik anaknya. Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Dalam kondisi yang normal orang tua yang biasanya memenuhi segala hak dan kepentingan anak. Kenyataan dalam masyarakat banyak anak yang tidak berada dalam pengasuhan orang tuanya, karena beberapa sebab. Salah satu amal usaha Muhammadiyah adalah panti asuhan yang memiliki tugas untuk mengasuh anak-anak, menjaga dan memberikan bimbingan kepada anak dengan tujuan agar mereka menjadi manusia dewasa yang cakap dan berguna serta bertanggung jawab atas dirinya, dan terhadap masyarakat di kemudian hari. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; (1) Apakah anak-anak yang berada dalam Panti Asuhan Muhammadiyah telah mendapatkan hakhaknya sebagai anak?, (2) Apa program Panti Asuhan Muhammadiyah dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak anak dan apa kendalanya dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak anak tersebut?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan undangundang. Selain penelitian hukum normatif juga dilakukan penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian adalah; (1) Hak-hak anak panti asuhan secara mendasar telah terpenuhi bagi pengembangan kepribadian anak santri, yaitu meliputi; pangan, sandang, pendidikan, bermain, beribadah, pengembangan diri, keamanan (2) Program Panti Asuhan Muhammadiyah dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak anak yaitu; Program kemandirian anak, pembentukan karakter santri, dan melakukan kerjasama dengan LPK Pobayo Bantul dan Rumah Sakit PKU Bantul. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak anak adalah terhambatnya komunikasi dengan orang tua santri, rendahnya pengetahuan orang tua santri, adanya konflik antar santri, dan kenakalan santri. Kendala tersebut telah dapat diatasi oleh pengurus panti asuhan dengan cara; pengasuh berbagi tugas, pemberian pendidikan akhlakul karimah, dan pendisiplinan shalat berjamaah.Key words: Panti Asuhan Muhammadiyah, hak anak, perlindungan anak.
Perlindungan Hukum Lessor Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019) Pradipta, Fajrial Dias; Yuniarlin, Prihati
Transparansi Hukum EDISI SPESIAL PERINGATAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v0i0.3699

Abstract

ABSTRAK Konsekuensi apabila debitur mengalami cidera janji dalam Jaminan Fidusia yaitu dengan melaksanakan eksekusi benda jaminan, namun pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang selama ini dilakukan seringkali menimbulkan masalah baru bagi para pihak-pihaknya dikarenakan beberapa pasal yang dinilai ambigu dan cenderung multitafsir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan eksekusi dan bentuk perlindungan hukum bagi pihak lessor pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder, teknik pengumpulan studi pustaka dan dianalisi secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian meunjukan bahwa pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi a quo, pihak lessor yang melakukan eksekusi dengan kekuatan titel eksekutorial sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia harus memenuhi dua syarat yaitu mengenai kesepakan akan cidera janji debitur dan kesukarelaan debitur dalam menyerahkan benda jaminan fidusia. Bentuk perlindungan hukum bagi pihak lessor dalam melakukan eksekusi pasca adanya putusan a quo didapatkan dengan dua cara yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.Kata Kunci: Jaminan Fidusia; Lessor; Perlindungan Hukum
Co-Authors Bibah, Bibah Endang Heriyani, Endang Heriyani, Endang Isniyati, Qodriyah Larasati, Waningsih Yona Nabilla, Nissa Hakim Nugroho, Rizka Adi Permadany, Indah Pradipta, Fajrial Dias Rahma, Fathia Firli Wisnu Jatmiko