Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Maraji`: Jurnal Ilmu Keislaman Jurnal Hukum Keluarga Islam AL-HUKAMA´ Madinah: Jurnal Studi Islam Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Moh. Makmun, Moh.
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Keluarga Nirkekerasan Sebagai Prasyarat Keluarga Sakînah Makmun, Moh.
Marâji`: Jurnal Ilmu Keislaman Vol 2, No 1 (2015): September
Publisher : Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah IV Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The article tries to redefine the meaning of sakînah family by emphasizing the importance of understanding the essence of marriage and domestic violence, which leads to criminal action, for spouse. Marriage is a social contract and agreement between a man and a woman, which aims at legalizing sexual interaction, making familial relationship through marriage, ensuring one’s descendant, making a family, and living life together. Criminal action within marital relationship is any action committed by each spouse over another that violates laws, any action that harms his/her spouse physically, physiologically and economically, and/or a spouse who ignores his/her responsibility over another and over his/her children in the domestic sphere. Sakînah family is a family which build on the basis of faith and piety upon God, a family whose breadwinner is able to fulfill the needs of family members based on his ability, a family which lives harmoniously and peacefully, a family which possesses ability and capability to overcome any conflicts among its members, a family with no violence and domestic crime, and a family whose members play their role respectively.
PERBANDINGAN HUKUM ANTARA HUKUM BARAT DAN HUKUM ISLAM Makmun, Moh.
The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 3 No 2 (2013): Desember 2013
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (453.188 KB)

Abstract

Abstract : This paper is a study of two laws in society, the Islamic law and the Western law. The study of both is conducted by comparing the terms of the definition, characteristic, objective, and source of law. This study aims to look at the difference of both to find the possibility of co-existing and complement. The main sources of law in Islam are the Qur‟an and Sunnah in addition to the other sources such as ijma‟ (consensus), qiyas(analogical reasoning), istihsan(juridical preference), and maslahah mursalah(unrestricted interest). In addition to Islamic law, the common law, with the characteristics of the prohibition or command that must be obeyed, is also applied in the community. While, the characteristics of Islamic law include: source of Islam, intimately connected and integral to faith and moral of Islam, having two key terms namely the shari‟ah law and jurisprudence, consisting of two main areas namely worship and mu‟amalah in the broad sense, layered structure, consisting of the text of the Qur‟an and the Sunnah. Broadly speaking, the law aims to ensure legal certainty in the community. The law should also consist of justice namely the principles of justice of the community. Due to the dynamic nature of law, the judge as a law enforcement just look codification as a guideline to a legal certainty, whereas in delivering the verdict they must also consider the feeling of justice in society.Kata Kunci: Sumber, tujuan, Hukum Barat, hukum Islam, 
Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang Makmun, Moh.; Priyadi, Bahtiar Bagus
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1, No 1 (2016): APRIL
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.024 KB)

Abstract

Mediasi Perkawinan tidak saja adanya akad nikah semata, melainkan penting untuk dicatatkan atau didaftarkan di KUA atau Kantor Urusan Sipil agar perkawinan tersebut dan keturunan yang dihasilkannya diakui oleh Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat efektifitas pencatatan perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang dan langkah apa saja yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang dalam menanggulangi Efektifitas pencatatan perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Reseach) dengan pendekatan normative yang menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa faktor penghambat efektifitas pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Tembelang antara lain kurangnya sosialisasi mengenai biaya pencatatan nikah yang sesungguhnya sehingga adanya opini masyarakat mengenai mahalnya biayanya pencatatan nikah, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akibat perkawinan yang tidak dicatatkan karena kebanyakan penduduk yang berpendidikan rendah. Upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Tembelang yaitu melakukan koordinasi kerja dengan setiap Lurah/Kepala desa, selain itu juga mengadakan penyuluhan dan bimbingan pada Masyarakat tentang pentingnya perkawinan dicatat dan dihadiri oleh pegawai pencatat nikah yang ditunjuk.
Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi’i tentang Saksi dalam Rujuk Makmun, Moh.; Rohman, Khoirur
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (523.793 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui hukum mendatangkan saksi dalam rujuk menurut pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi’i, mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi’i dalam menentukan hukum mendatangkan saksi dalam rujuk Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa menurut Imam Malik, hukum mendatangkan saksi dalam rujuk tidak wajib tetapi hanya dianjurkan. Rujuk sah tanpa adanya saksi dan terjadi meskipun tanpa adanya perkataan rujuk dari suami asal adanya niat dalam hati dari suami untuk merujuk istrinya yang sudah dicerai dan masih dalam masa iddah. Sedangkan menurut Imam Syafi’i hukum mendatangkan saksi dalam rujuk adalah wajib, sehingga rujuk tidak sah tanpa adanya saksi. Rujuk hanya bisa terjadi jika diungkapakan dengan perkataan rujuk dari suami kepada istrinya.  Adapun perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i dalam hal menentukan hukum mendatangkan dua orang saksi ketika rujuk dilatarbelakangi perbedaan mereka dalam memahami perintah mendatangkan saksi di dalam surat at-Talaq ayat 2. Karena dalam bahasa arab, kata perintah mempunyai beberapa kemungkinan makna. Ada yang bermakna perintah yang bersifat wajib, ada juga yang hanya bersifat anjuran.
Hukum Perceraian dan Dampaknya bagi Anak (Studi Pemikiran Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jombang) Makmun, Moh.; Syahputri, Irena Eko
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1, No 2 (2016): OKTOBER
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui pendapat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jomabng tentang hukum  perceraian dan dampak perceraian bagi anak akibat perceraian orangtuanya.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukum perceraian perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jombang pada dasarnya boleh, jika memang benar-benar tidak ada jalan lain selain hal tersebut. Harus memiliki alasan yang jelas dan tidak boleh mencari-cari alasan untuk bercerai. Walaupun perceraian dibolehkan dalam Islam, namun hal ini harus dihindari sekuat mungkin, karena perceraian adalah perbuatan mubah namun sangat dibenci Allah. Sedangkan dampak perceraian bagi anak perspektif MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Jombang, bahwa berdampak buruk atau tidaknya perceraian tergantung dari kondisi rumah tangga sebelum terjadi perceraian. Jika sebelum perceraian, keluarga tersebut dalam kadaan harmonis, maka mungkin dampak bagi anak akan buruk. Tetapi jika sebelum perceraian terjadi sudah tidak harmonis lagi, maka dampak bagi anak tidak akan terlalu buruk.
Keluarga Nirkekerasan sebagai Prasyarat Keluarga Sakînah Makmun, Moh.
Marâji`: Jurnal Ilmu Keislaman Vol 2 No 1 (2015): September
Publisher : Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah IV Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The article tries to redefine the meaning of sakînah family by emphasizing the importance of understanding the essence of marriage and domestic violence, which leads to criminal action, for spouse. Marriage is a social contract and agreement between a man and a woman, which aims at legalizing sexual interaction, making familial relationship through marriage, ensuring one’s descendant, making a family, and living life together. Criminal action within marital relationship is any action committed by each spouse over another that violates laws, any action that harms his/her spouse physically, physiologically and economically, and/or a spouse who ignores his/her responsibility over another and over his/her children in the domestic sphere. Sakînah family is a family which build on the basis of faith and piety upon God, a family whose breadwinner is able to fulfill the needs of family members based on his ability, a family which lives harmoniously and peacefully, a family which possesses ability and capability to overcome any conflicts among its members, a family with no violence and domestic crime, and a family whose members play their role respectively.
CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA GRESIK) Makmun, Moh.; Rofiqin, Imam
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.311 KB)

Abstract

Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami isteri. Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri sudah tidak ditemui lagi keharmonisan. Salah satu penyebabnya adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tersebut di Pengadilan Agama Gresik. Tehnik pengumpulan data adalah metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tanggga adalah kurangnya keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan berumah tangga dan juga masalah ekonomi. Pada prinsipnya setiap putusan yang dibuat dan diucapkan di depan sidang pengadilan harus memuat alasan-alasan dan memuat dasar-dasar hukum baik dari sumber hukum tertulis maupun dari sumber hukum tak tertulis yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusannya
PEMIKIRAN HUKUM MUHAMMAD SYAHRUR Makmun, Moh.
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran hukum Muhammad Syahrur terkait kepemimpinan perempuan, aurat,atau teori batas dan pakaian. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa menurut Syahrur, perempuan boleh menjadi pemimpin, baik kepemimpinan politik dalam bidang umum dan dalam rumahtangga. Pakaian laki-laki batasan minimalnya menutup daerah kemaluan, sedangkan pakaian perempuan, terdapat empat kategori: (1) Perempuan tidak boleh telanjang kecuali dihadapan suaminya, tanpa ada orang lain. (2). Batas minimal pakaian perempuan yang berlaku secara umum adalah menutup daerah intim bagian atas (daerah payudara dan bawah ketiak), juga menutup daerah intim bagian bawah. Namun, pakaian batasan ini bukan yang harus diberlakukan dalam berinteraksi sosial. Adapun konsep terkait larangan memperlihatkan pusar dan lutut adalah pemahaman fiqh sosial yang bersifat lokal-temporal. (3). Batasan minimal pakaian perempuan yang harus ditutup ketika berhadapan dengan pihak yang disebutkan surat an-Nur: 31, termasuk ba?l adalah menutup daerah intim bagian bawah (kemaluan dan pantat), (4). Pakaian perempuan untuk aktivitas dan interaksi sosial, ketentuannya bermula dari batas minimal dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat, selama tidak menimbulkan gangguan sosial. Adapun tutup kepala, baik laki-laki (surban atau yang lainnya) maupun bagi perempuan (kerudung) sama sekali tidak terkait dengan prinsip keislaman atau keimanan, ketentuan dalam hal ini dapat mengikuti kebiasaan masyarakat secara umum.
IMPLEMENTASI PROGRAM PENYALURAN NU-CARE LAZISNU JOMBANG TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Makmun, Moh.; Sadat, Muchammad Anwar
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4, No 2 (2019): OKTOBER
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zakat, infak dan sedekah (ZIS) memiliki fungsi sosial dalam menjembatani antara orang kaya orang miskin, menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya, dan juga sebagai pemerataan rezeki untuk mencapai keadilan sosial yang mengarah pada pemberdayaan keluaraga kaum dhuafa, dampak sosial yang diharapkan adalah seiring dengan berjalannya waktu akan merubah menjadi orang yang berdaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program penyaluran NU-Care LAZISNU Jombang dalam memberdayakan kaum dhuafa di Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan fenomena yang ada di lapangan. Hasil dari penelitian diperoleh bahwa implementsi program penyaluran NU-Care LAZISNU Jombang terhadap pemberdayaan masyarakat diwujudkan dalam bentuk 4 (empat) program yaitu program pendidikan, kesehatan, ekonomi mandiri dan siaga bencana dan sudah berjalan dengan optimal, hal ini karena telah sesuai dengan teori pemberdayaan Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato bahwa indikator keberdayaan masyarakat ada 4 (empat) tahapan diantarnya yaitu power within, power to, power over, dan power with.
Monopoli dalam Perspektif Jarīmah Ta‘zīr (Studi Putusan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Makmun, Moh.
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 12 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (946.966 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v12i2.1244

Abstract

This study is motivated by many cases of monopoly that cause consumer losses, and the absence of clear rules related to monopoly in the perspective of Islamic criminal law. The type of this research is field research using a comparative approach and the maqāṣid al-syarī‘ah approach (the purpose of Islamic law). The results of the study concluded that first, monopoly is contrary to Law No. 5 of 1999. Second, monopoly is contrary to the purpose of Islamic Shari'ah in the form of safeguarding property. Third, the monopoly in Islamic criminal law is a form of criminal offense because it violates the provisions of Islamic law, due to elements of fraud, engineering requests (offers), hoarding, cooperating in criminal acts, and inhibiting other business actors. In addition to the sanctions of monopoly actors according to Law No. 5 of 1999 in the perspective of Islamic criminal law are as follows: (1) administrative sanctions are in accordance with muamalah fiqh rules and basic legal rules; (2) the main criminal sanctions are in accordance with Islamic sharia provisions, but the sanctions need to be added by paying CSR as a return on profits; (3) additional criminal sanctions are also in accordance with the provisions of Islamic law; and (4) prisons are additional sanctions, not sanctions of choice.
Co-Authors Khoirur Rohman, Khoirur Priyadi, Bahtiar Bagus Rofiqin, Imam Roji, Fahrur Sadat, Muchammad Anwar Syahputri, Irena Eko