Articles
<![CDATA[PROSES PENGANGKATAN ANAK BEDA NEGARA MENURUT HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kumala Dewi, Ni Komang Ratih]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (729.415 KB)
|
DOI: 10.23887/jkh.v3i2.11825
<![CDATA[Dalam setiap perkawinan tentunya mengharapkan seorang keturunan dengan tujuan untuk meneruskan keluarga selain itu sebagai pelengkap dalam sebuah perkawinan dan kesempurnaan bagi seorang wanita adalah menjadi ibu. Namun tidak banyak juga dalam sebuah perkawinan tidak dapat memiliki keturunan tentunya disebabkan dengan berbagai faktor. Kebanyakan dari pasangan suami istri yang sudah bertahun-tahun tidak memiliki keturunan memilih untuk melakukan pengangkatan anak atau adopsi. Dalam pengangkatan anak tidak jarang terjadi pengangkatan anak beda Negara seperti seorang warga Negara asing melakukan pengangkatan anak warga Negara Indonesia, terdapat juga dimana seorang warga Negara Indonesia melakukan pengangkatan anak warga Negara asing namun tentunya dalam pengangkatan anak tetap harus mengikuti prosedur hukum yang benar.]]>
<![CDATA[FUNGSI HUKUM ADAT DALAM PENGUATAN PERAN SEKAA TERUNA DI DESA ADAT KUTA UNTUK PERLINDUNGAN TRADISI MEDELOKAN PENGANTEN ]]>
<![CDATA[Kumala Dewi, Ni Komang Ratih]]>;
<![CDATA[Vijayantera, I Wayan Agus]]>;
<![CDATA[Saraswati, Putu Sekarwangi]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 4, No 1 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (598.542 KB)
|
DOI: 10.23887/jkh.v4i1.13661
<![CDATA[Sekaa teruna merupakan organisasi kepemudaan yang ada di Bali yang berada di masing-masing banjar pada desa adat di Bali. Organisasi sekaa teruna memiliki sebuah tradisi yang sejak dahulu dilaksanakan yakni tradisi medelokan penganten. Tradisi ini dilakukan organisasi sekaa teruna sebagai implementasi konsep Tri Hita Karana yakni menjaga hubungan baik antara sesama manusia (pawongan). Pola hidup masyarakat di Desa Adat Kuta yang semakin berkembang dalam sektor pariwisata serta gaya hidupnya akibat masuknya berbagai wisatawan ke daerah Kuta, dapat mengakibatkan indikasi berkurangnya peran organisasi sekaa teruna di Desa Adat Kuta dalam menjaga tradisi medelokan penganten, sehingga hal ini menarik untuk dilakukan penelitian. Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif dengan menyoroti berbagai masalah terkait dengan tradisi medelokan penganten di Desa Adat Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, serta penguatan peran sekaa teruna guna menjaga tradisi medelokan penganten. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi medelokan penganten merupakan tradisi bagi sekaa teruna yang sangat penting untuk dilestarikan. Kendala utama pelestarian tradisi medelokan penganten yakni kurangnya pemahaman pemuda dalam sekaa teruna terkait melaksanakan tradisi medelokan penganten. Peran sekaa teruna dirasakan perlu juga untuk dilakukan penguatan dengan hukum adat baik berupa awig-awig maupun pararem sehingga peran sekaa teruna semakin kuat untuk menjaga tradisi medelokan penganten.  ]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM ATAS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kumala Dewi, Ni Komang Ratih]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 5, No 1 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v5i1.16755
<![CDATA[ Masyarakat miskin di Indonesia bila berhadapan dengan hukum adalah masih kurangnya atau terbatasnya bantuan hukum secara cuma-cuma bagi mereka. Oleh karenanya bantuan hukum bukanlah masalah sederhana, melainkan sebuah rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial yang sarat dengan penindasan.baik itu dia dari golongan si kaya maupun golongan si miskin dihadapan hukum mereka sama kedudukannya tapi realitanya dalam kehidupan sehari – hari yang tampak adalah hukum hanya diperuntukkan kepada si miskin namun jika berhadapan dengan si kaya ( pemilik modal ) hukum cenderung tumpul dalam penegakannya atau sering kali kita sebut tebang pilih dalam penegakan supremasi hukum yang berkeadilan. Bagi masyarakat miskin hak memperoleh keadilan dalam hukum merupakan upaya yang sangat rentan dari penolakan dan ketidak pedulian dari aparat penegak hukum. Padahal seharusnya bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada masyarakat miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia. Oleh sebab itu maka advokat dituntut agar dapat mengalokasikan waktu dan juga sumber daya yang dimilikinya untuk orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau probono. Kata Kunci : Advokat, Bantuan hukum, Masyarakat Miskin ]]>
<![CDATA[KEBERADAAN PIDANA MATI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) ]]>
<![CDATA[Kumala Dewi, Ni Komang Ratih]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23444
<![CDATA[Capital punishment is the heaviest crime and difficult to apply in a country of law considering the death penalty is one of the acts of human rights violations, but to make someone discourage of committing a crime there needs to be rules or penalties that can provide a deterrent effect and provide security for the community from all form of crime. The purpose of writing is directed to find out the regulation of the Death Penalty in the Criminal Law Code which is stipulated in several articles in the Criminal Code and the existence of capital punishment in the legal system in Indonesia in terms of human rights perspective, which of course would be contrary to human rights, especially the right to life, however capital punishment is also needed as an effort to prevent the occurrence of crimes, especially those classified as serious]]>
<![CDATA[PENCEGAHAN PENCULIKAN BAYI DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR ]]>
<![CDATA[Kumala Dewi, Ni Komang Ratih]]>;
<![CDATA[Antini, Nyoman]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28605
<![CDATA[Maraknya kasus-kasus kejahatan yang terjadi saat ini sangat meresahkan masyarakat, seperti kasus pencurian bayi yang banyak terjadi di rumah sakit, untuk itu banyak rumah sakit yang melakukan langkah-langkah pencegahan penculikan bayi di rumah sakit, seperti Rumah Sakit Umum Sangglah Denpasar yang memang merupakan salah satu rumah sakit negeri yang terkenal di denpasar Juga tidak ketinggalan melakukan langkah pencegahan agar masyarakat tetap percaya dan yakin untuk memilih RS Sanglah sebagai tempat untuk melahirkan buah hati mereka, Untuk itu sangat menarik sekali di lakukan kajian lebih dalam terhadap upaya pencegahan penculikan bayi di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dan kendala yang dihadapi dalam pencegahan penculikan bayi di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Kejahatan merupakan kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakan atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut, untuk itu seluruh masyarakat harus mewaspadai karena kejahatan itu dapat terjadi dimanapun dan kapanpun.]]>
<![CDATA[HARMONISASI TRADISI MEPERAS SENTANA DALAM PERSIDANGAN PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR ]]>
<![CDATA[ARTHANI, NI LUH GEDE YOGI]]>;
<![CDATA[Kumala Dewi, Ni Komang Ratih]]>;
<![CDATA[Lestari, Anak Agung Adi]]>;
<![CDATA[Dita Sari, Ni Nyoman Candra]]>;
<![CDATA[Adnyadewi, Ni Made Santi]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 9 No 2 (2024): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70358/aktualjustice.v9i2.1361
<![CDATA[Adoption is a solution for couples unable to have children. In Bali, adoption involves a traditional ceremony known as meperas sentana, which holds spiritual and social significance under Balinese customary law. This study aims to analyze the reasons behind the performance of the meperas sentana ceremony prior to the child adoption process in the Denpasar District Court, examining both customary and formal legal aspects. The findings reveal that 52% of respondents understand adoption according to Balinese customary law, while 68% are familiar with adoption under national law. The varying levels of understanding highlight the need for increased socialization of both legal systems. This study provides insights into the importance of balancing the preservation of local traditions with compliance with national law in child adoption practices in Bali.]]>
<![CDATA[PROSES PENGANGKATAN ANAK BEDA NEGARA MENURUT HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kumala Dewi, Ni Komang Ratih]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 3 No 2 (2017): Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v3i2.11825
<![CDATA[Dalam setiap perkawinan tentunya mengharapkan seorang keturunan dengan tujuan untuk meneruskan keluarga selain itu sebagai pelengkap dalam sebuah perkawinan dan kesempurnaan bagi seorang wanita adalah menjadi ibu. Namun tidak banyak juga dalam sebuah perkawinan tidak dapat memiliki keturunan tentunya disebabkan dengan berbagai faktor. Kebanyakan dari pasangan suami istri yang sudah bertahun-tahun tidak memiliki keturunan memilih untuk melakukan pengangkatan anak atau adopsi. Dalam pengangkatan anak tidak jarang terjadi pengangkatan anak beda Negara seperti seorang warga Negara asing melakukan pengangkatan anak warga Negara Indonesia, terdapat juga dimana seorang warga Negara Indonesia melakukan pengangkatan anak warga Negara asing namun tentunya dalam pengangkatan anak tetap harus mengikuti prosedur hukum yang benar.]]>
<![CDATA[FUNGSI HUKUM ADAT DALAM PENGUATAN PERAN SEKAA TERUNA DI DESA ADAT KUTA UNTUK PERLINDUNGAN TRADISI MEDELOKAN PENGANTEN ]]>
<![CDATA[Kumala Dewi, Ni Komang Ratih]]>;
<![CDATA[Vijayantera, I Wayan Agus]]>;
<![CDATA[Saraswati, Putu Sekarwangi]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v4i1.13661
<![CDATA[Sekaa teruna merupakan organisasi kepemudaan yang ada di Bali yang berada di masing-masing banjar pada desa adat di Bali. Organisasi sekaa teruna memiliki sebuah tradisi yang sejak dahulu dilaksanakan yakni tradisi medelokan penganten. Tradisi ini dilakukan organisasi sekaa teruna sebagai implementasi konsep Tri Hita Karana yakni menjaga hubungan baik antara sesama manusia (pawongan). Pola hidup masyarakat di Desa Adat Kuta yang semakin berkembang dalam sektor pariwisata serta gaya hidupnya akibat masuknya berbagai wisatawan ke daerah Kuta, dapat mengakibatkan indikasi berkurangnya peran organisasi sekaa teruna di Desa Adat Kuta dalam menjaga tradisi medelokan penganten, sehingga hal ini menarik untuk dilakukan penelitian. Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif dengan menyoroti berbagai masalah terkait dengan tradisi medelokan penganten di Desa Adat Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, serta penguatan peran sekaa teruna guna menjaga tradisi medelokan penganten. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi medelokan penganten merupakan tradisi bagi sekaa teruna yang sangat penting untuk dilestarikan. Kendala utama pelestarian tradisi medelokan penganten yakni kurangnya pemahaman pemuda dalam sekaa teruna terkait melaksanakan tradisi medelokan penganten. Peran sekaa teruna dirasakan perlu juga untuk dilakukan penguatan dengan hukum adat baik berupa awig-awig maupun pararem sehingga peran sekaa teruna semakin kuat untuk menjaga tradisi medelokan penganten. ]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM ATAS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kumala Dewi, Ni Komang Ratih]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 5 No 1 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v5i1.16755
<![CDATA[ Masyarakat miskin di Indonesia bila berhadapan dengan hukum adalah masih kurangnya atau terbatasnya bantuan hukum secara cuma-cuma bagi mereka. Oleh karenanya bantuan hukum bukanlah masalah sederhana, melainkan sebuah rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial yang sarat dengan penindasan.baik itu dia dari golongan si kaya maupun golongan si miskin dihadapan hukum mereka sama kedudukannya tapi realitanya dalam kehidupan sehari – hari yang tampak adalah hukum hanya diperuntukkan kepada si miskin namun jika berhadapan dengan si kaya ( pemilik modal ) hukum cenderung tumpul dalam penegakannya atau sering kali kita sebut tebang pilih dalam penegakan supremasi hukum yang berkeadilan. Bagi masyarakat miskin hak memperoleh keadilan dalam hukum merupakan upaya yang sangat rentan dari penolakan dan ketidak pedulian dari aparat penegak hukum. Padahal seharusnya bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada masyarakat miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia. Oleh sebab itu maka advokat dituntut agar dapat mengalokasikan waktu dan juga sumber daya yang dimilikinya untuk orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau probono. Kata Kunci : Advokat, Bantuan hukum, Masyarakat Miskin ]]>
<![CDATA[KEBERADAAN PIDANA MATI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) ]]>
<![CDATA[Kumala Dewi, Ni Komang Ratih]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23444
<![CDATA[Capital punishment is the heaviest crime and difficult to apply in a country of law considering the death penalty is one of the acts of human rights violations, but to make someone discourage of committing a crime there needs to be rules or penalties that can provide a deterrent effect and provide security for the community from all form of crime. The purpose of writing is directed to find out the regulation of the Death Penalty in the Criminal Law Code which is stipulated in several articles in the Criminal Code and the existence of capital punishment in the legal system in Indonesia in terms of human rights perspective, which of course would be contrary to human rights, especially the right to life, however capital punishment is also needed as an effort to prevent the occurrence of crimes, especially those classified as serious]]>
