Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.42
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Advokasi International Journal of Law Reconstruction Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vyavahara Duta Aktual Justice Jurnal Hukum Saraswati Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai JUMAHA YUSTHIMA Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum
Ni Luh Gede Yogi Arthani
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN SELAKU KONSUMEN JASA PELAYANAN KESEHATAN YANG MENGALAMI MALPRAKTEK Arthani, Ni Luh Gede Yogi; Citra, Made Emy Andayani
Jurnal Advokasi Vol 3, No 2 (2013): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.588 KB)

Abstract

Banyak kasus malpraktik yang terjadi dari tahun 2006 sampai 2012, tercatat ada 182 kasus kelalaian medik dan malpraktik yang terbukti dilakukan oleh dokter di Indonesia, hal ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen pelayan medik sangat penting untuk didiskusikan. Kurangnya pemahaman terhadap hak tentang pasien menyebabkan pasien memiliki posisi yang lemah sebagai konsumen pelayan publik. Dalam jurnal ini, akan dibahas tentang hubungan antara pasien dan dokter, hak pasien dan penyelesaian sengketa malpraktik. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi singkat untuk dapat memahami lebih baik tentang hak-hak pasien dan tindakan apa yang dapat diambil jika mengalami malpraktik dalam pelayanan kesehatan.
PRAKTEK PARANORMAL DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Arthani, Ni Luh Gede Yogi
Jurnal Advokasi Vol 5, No 1 (2015): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.588 KB)

Abstract

Beliefs about the supernatural powers are a culture of the community. Belief in supernatural powers has led many paranormal practices. In this study will be discussed two issues those criminalization supernatural deeds in criminal law and public belief system of supernatural powers. Oracle can have both positive and negative connotations. Negative behavior of the oracle is known as witchcraft (“santet”). The criminalization of witchcraft in the draft Penal Code is still debated. Provisions concerning the mystical act have stipulated in Article 545, 546, and 547 of the Criminal Code. Belief in a supernatural power is not separated from the culture of the community who believe in the power of an object, “religiomagis” nature in customary law and the belief in the existence of spirits in the scriptures.
BUDAYA HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Arthani, Ni Luh Gede Yogi
Jurnal Advokasi Vol 6 No 2 (2016): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.588 KB)

Abstract

AbstractCorruption is seen as a serious crime because it has eliminated the economic and social rights of the people. People really hate corruption, they even condemn the criminals who have stolen state funds. On the other hand, people have the habit of giving bribes to get what they want, such as to become civil servants, speeding up the processing of documents and others. This study examines the policy of combating corruption and perceptions of corruption.Indonesia’s anti-corruption policy rests on three elements in the legal system, namely the legal substance, legal structure and legal culture. Indonesia had the rule of law and law enforcement are adequate to combat corruption, but the problem lies in the commitment in law enforcement. The legal culture of society have an important role in the prevention of corruption. Community on the one hand the fight against corruption, but on the other hand it supports corruption. Bribery done to facilitate their getting his wish.
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PRAKTIK PERKAWINAN USIA DINI Yogi Arthani, Ni Luh Gede
VYAVAHARA DUTA Vol 13, No 2 (2018): SEPTEMBER 2018
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.96 KB)

Abstract

Hak untuk melangsungkan perkawinan merupakan hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dan merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang­undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pembatasan hak untuk melangsungkan perkawinan ini perlu dibatasi bagi anak. Masyarakat internasional memiliki komitmen untuk melakukan penghapusan kawin paksa, dan perkawinan usia anak, namun prevalensi perkawinan anak cukup tinggi di Indonesia. Dalam penelitian ini akan dibahas dua permasalahan yakni hak anak untuk menghindari perkawinan dan akibat hukum perkawinan terhadap anak. Pembatasan perkawinan bagi anak adalah bentuk perlindungan terhadap anak untuk dapat tumbuh kembang secara optimal. Mekanisme hukum yang dapat dilakukan terhadap perkawinan anak adalah pencegahan perkawinan dan pembatalan perkawinan. Dalam ketentuan hukum di Indonesia, tidak ada sanksi terhadap perkawinan anak. Ketentuan hukum yang dapat digunakan hanya penjatuhan pidana bagi orang yang bersetubuh dengan anak.
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PRAKTIK PERKAWINAN USIA DINI Yogi Arthani, Ni Luh Gede
VYAVAHARA DUTA Vol 13, No 2 (2018): SEPTEMBER 2018
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vd.v13i2.691

Abstract

Hak untuk melangsungkan perkawinan merupakan hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dan merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang­undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pembatasan hak untuk melangsungkan perkawinan ini perlu dibatasi bagi anak. Masyarakat internasional memiliki komitmen untuk melakukan penghapusan kawin paksa, dan perkawinan usia anak, namun prevalensi perkawinan anak cukup tinggi di Indonesia. Dalam penelitian ini akan dibahas dua permasalahan yakni hak anak untuk menghindari perkawinan dan akibat hukum perkawinan terhadap anak. Pembatasan perkawinan bagi anak adalah bentuk perlindungan terhadap anak untuk dapat tumbuh kembang secara optimal. Mekanisme hukum yang dapat dilakukan terhadap perkawinan anak adalah pencegahan perkawinan dan pembatalan perkawinan. Dalam ketentuan hukum di Indonesia, tidak ada sanksi terhadap perkawinan anak. Ketentuan hukum yang dapat digunakan hanya penjatuhan pidana bagi orang yang bersetubuh dengan anak.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENERTIBAN CAFE REMANG-REMANG Luh Gede Yogi Arthani
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The existence of dimly lit cafes is quite easy to find in Bali, even its existence in remote villages. A lot of commotion and crime that occurred in that place. In this research, we will discuss criminal acts that occur in dimly lit cafes and dim café control policies. The dimly-lit café is the place where criminal acts, namely the circulation of alcohol and prostitution activities. This activity is against the rule of law, and disturbs order in society, therefore its existence must be addressed. Tackling dimly lit cafes can be carried out with a penal policy and non-penal policy, namely by criminal law enforcement, licensing, community participation and a value approach.
KEBIJAKAN REHABILITASI BAGI KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA Ni Luh Gede Yogi Arthani
Jurnal AKSES Vol 11 No 1 (2019): Jurnal Akses
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (715.48 KB) | DOI: 10.47329/jurnalakses.v11i1.673

Abstract

Indonesia sedang mengalami darurat narkotika. Prevalensi pengguna semakin hari semakin meningkat. Dalam berbagai kajian ilmiah telah direkomendasikan berabagai kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai analisis korban penyalahguna narkotika sebagai korban dan kebijakan hukum pidana dalam rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkotika. Penyalahguna narkotika merupakan korban yang terjadi atas perilakunya sendiri atau kejahatan tanpa korban. Kebijakan hukum pidana dalam rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkotika diatur dalam beberapa ketentuan yakni dalam Pasal 54, 103, dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 serta Peraturan Bersama. Dengan demikian, penyalahguna narkotika sedapat mungkin tidak dipidana dengan pidana penjara melainkan diberikan kesempatan untuk direhabilitasi.
TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PELAKU YANG MELAKUKAN TABRAK LARI (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR) Ari Subagia; Ni Luh Gede Yogi Arthani
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.458 KB)

Abstract

Traffic accidents can occur as a result of someone's negligence or due to someone's non-compliance with traffic signs and / or signs. In this study, the authors focused research on hit-and-run traffic accidents. The hit and run was carried out by an irresponsible actor, by leaving the victim without stopping his vehicle. Furthermore, in the case of a hit-and-run traffic accident, the researcher took the object of research at the Denpasar Police Traffic Police Office. Based on data from the Denpasar Police Traffic Traffic Unit, there are numbers of hit-and-run traffic accidents from 2018 to 2020 with details in 2018 a total of 126 cases, 117 in 2019, and 107 in 2020. An important issue to be discussed further is how the role of the police in obtaining evidence in the crime scene in the Denpasar Police jurisdiction and what are the factors that strengthen that the case was indeed a hit and run. The theoretical basis used is the theory of authority, theory of evidence and theory of law enforcement. In this study, contains empirical legal research using descriptive research and using qualitative data analysis. The role played by the police in finding evidence at the scene of the hit-and-run traffic accident is still not optimal, this is because cases of traffic accidents that are caused by hit-and-run most of the cases are not resolved quickly because the police themselves experience a number of obstacles including relatively long investigation time, limited budget, limited personnel and minimal infrastructure. Factors that influence the truth of the hit-and-run case in a traffic accident case are influenced by facts in the field based on evidence at the crime scene, witness testimony and victim's testimony which are then analyzed and concluded. In addition, the police also use discretionary powers based on the Police Law, so that it can be concluded that the traffic accident was a hit-and-run or not.
UPAYA POLDA BALI DALAM MENCEGAH PENIPUAN ARISAN ONLINE Haris Lovya Ady atma; Ni Luh Gede Yogi Arthani
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.529 KB)

Abstract

Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang pesat. Banyak hal yang dapat dilakukan melalui internet. Salah satunya yakni sebagai sarana kegiatan sosialita yaitu dengan melakukan arisan secara online. Arisan online ini merupakan salah satu dampak positif hasil dari kemajuan teknologi. di samping membawa dampak positif, ternyata dalam perkembangannya juga telah membawa dampak negatif bagi manusia serta lingkungannya, yang di kenal dengan istilah cybercrime, salah satu kejahatan yang terjadi saat ini adalah Penipuan berkedok arisan online. Adanya faktor transaksi secara tidak langsung yang dilakukan antara penyetor dan pengelola arisan, mengakibatkan terjadinya tindak pidana penipuan dalam arisan online. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kasus penipuan arisan online di wilayah hukum Polda Bali. Serta upaya Polda Bali dalam mencegah penipuan arisan online Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif. Peneliti menganalisis tentang keadaan yang terjadi mengenai praktik dan sistem arisan online di wilayah hukum Polda Bali dan Upaya Polda Bali dalam mencegah penipuan arisan online Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kasus penipuan berkedok arisan online di wilayah hukum Polda Bali sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku namun terdapat upaya yang belum maksimal dikarenakan kendala sumber daya manusia, kendala pembuktian dan kendala sarana dan prasarana
KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN DALAM FENOMENA SING BELING SING NGANTEN DI BALI Ni Komang Ratih Kumala Dewi; Ni Luh Gede Yogi Arthani; Ni Komang Sutrisni; Putu Putri Pradnyani Dewi; Ni Nyoman Dewi Mega Purnami Sari
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berkembangnya fenomena sing beling sing nganten di Bali sangat mencemaskan para orang tua maupun masyarakat mengingat pola pikir generasi saat ini yang lebih memilih melaksanakan hubungan seksual dengan pasangannya sebelum terjadinya perkawinan dimana memiliki tujuannya yaitu terjadinyan kehamilan pada pihak perempuan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang menjadi pemicu mereka untuk melakukan perbuatan tersebut. Perempuan pada khususnya tentunya tidak memikirkan akibat dari perbuatannya dan hal-hal yang harus diperhatikan jika seandainya terjadi sesuatu yang tidak sessuai dengan apa yang sudah direncanakan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu bentuk perlindungan terhadap perempuan dalam fenomena sing beling sing nganten. Berdasarkan hal ini, maka tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap perempuan dalam fenomena sing beling sing nganten di Bali Adapun metode penelitain yang digunakan yaitu metode penelitian empiris yaitu penelitia hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari prilaku manusia baik dari prilaku verbal yang didapat dari hasilb wawancara maupun prilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung, Untuk hasil dari penelitian ini yaitu Perlindungan terhadap perempuan di tengah terjadinya fenomena sing beling sing nganten di Bali Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif.
Co-Authors A.A. Putu Wiwik Sugiantari Adnyadewi, Ni Made Santi Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi Anak Agung Adi Lestari Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari Ari Subagia Asrita, Ni Nyoman Manik Gita Chandra Subagia, Ni Made Devilia Dewi Bunga, Dewi Diana Sari, Ni Putu Dita Sari, Ni Nyoman Candra Dwaranika, Ni Kade Bunga Galguadi, G. Andika Haris Lovya Ady atma Made Emy Andayani Citra Ni Kadek Dewik Lusmayanti Ni Kadek Yuliniantari Ni Komang Ratih Kumala Dewi Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Ni Komang Ratih Ni Komang Sutrisni Ni Nyoman Dewi Mega Purnami Sari Ni Nyoman Manik Gita Asrita Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Darma Putu Jaya Kusuma Putu Putri Pradnyani Dewi Suharyanti, Ni Putu Noni Yuliniantari, Ni Kadek