Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Jurnal Yudisial Jurnal Hukum dan Peradilan
Akmal Adicahya, Akmal
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERSEPSI PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP UU PKDRT NO 23 TAHUN 2004 Jamilah, Jamilah; Adicahya, Akmal
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 6, No 2: Desember 2014
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.146 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v6i2.3208

Abstract

The Domestic Violence Act of Indonesia has been applied for 10 years. However, it seems this act does not reduce significantly the practice of domestic violence. Lawrence Friedman emphasizes that there is legal culture that influences legal system. It means that the acceptance of citizen influences the quality of legal system. This research shows that the offenders of domestic violence accept the regulation. Moreover, they consider this regulation as good act to implement. However, there are several factors that make them still practice violence toward their family. Less knowledge, public acceptance and psychological condition contribute to the level of obedience before the law. Therefore, citizens need a good and massive socialization from government about this regulation.
PENGAKUAN TERHADAP PIHAK NON-ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM (Politik Hukum Bantuan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia) Adicahya, Akmal
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 6 No 3 (2017)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.6.3.2017.399-420

Abstract

Access to justice is everyone rights that have to be fulfilled by the government. The regulation number 16 year 2011 of legal aid is an instrument held by the government to guarantee the right. The regulation allowed the participation of non-advocates to provide the legal aid. Through this policy, government emphasizes that:1) Indonesia is a state law which legal aid is an obliged instrument; 2) the prohibition of non-advocate to participate in legal aid is not relevant due to inadequate amount of advocate and citizen seek for justice (justiciabelen), and the advocate is not widely extended throughout Indonesia; 3) Non-Advocates, especially lecturer and law student are widely spread; 4) there are no procedural law which prohibits non-advocate to provide a legal aid. Those conditions are enough argument for government to strengthen the participation of non-advocates in providing legal aid. Especially for The Supreme Court to revise The Book II of Guidance for Implementing Court’s Job and Administration.Keywords: legal aid, non-advocate, justice
MENGAKHIRI AMBIGUITAS KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA DALAM SENGKETA WARIS DAN HAK MILIK Adicahya, Akmal
Jurnal Yudisial Vol. 16 No. 2 (2023): NOODWEER
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v16i2.624

Abstract

Putusan Nomor 679 K/AG/2010 tanggal 21 Mei 2010 dan Nomor 26 PK/AG/2015 tanggal 20 Mei 2015 mengadili perkara yang sama, namun menghasilkan putusan yang berbeda. Putusan Nomor 679 K/AG/2010 menyatakan bahwa perkara yang sedang diperiksa merupakan kompetensi absolut lingkungan peradilan agama. Sementara Putusan Nomor 26 PK/AG/2015 menyatakan hal yang sebaliknya. Perbedaan ini menimbullkan tiga permasalahan, yaitu: bagaimana majelis hakim dalam kedua putusan tersebut menafsirkan batas kewenangan absolut terkait sengketa waris dan hak milik pada lingkungan peradilan agama; apa akibat hukum dari perbedaan putusan tersebut; dan bagaimana efektivitas dan efisiensi pemeriksaan sengketa kepemilikan atas harta waris di peradilan agama. Untuk menjawab persoalan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum berbasis studi literatur dengan fokus utama mengkaji pertimbangan hukum dalam kedua putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan penafsiran atas penjelasan tentang kriteria perkara waris dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Penafsiran pada Putusan Nomor 679 K/AG/2010 mengakibatkan sempat meluas serta kaburnya batas kompetensi absolut peradilan agama atas sengketa hak milik yang bersinggungan dengan kewarisan. Penafsiran pada Putusan Nomor 26 PK/AG/2015 tentang kriteria sengketa waris lebih sesuai dengan doktrin hukum Islam serta asas kepastian hukum dan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Bila dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan sengketa waris dan hak milik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diperjelas penafsirannya dalam Putusan Nomor 26 PK/AG/2015, telah berhasil menyederhanakan dan memberikan kepastian prosedur pemeriksaan sengketa kepemilikan atas harta waris di lingkungan peradilan agama.
Co-Authors Jamilah Jamilah