Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Jurnal Populasi Forum Geografi Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Eddy Kiswanto, Eddy
Unknown Affiliation
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Education Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia Kiswanto, Eddy
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (652.201 KB)

Abstract

This paper aims to study the system of social security in Indonesia. Social security represents the elementary rights of every citizen which is guaranteed by the state, like in section 27 article 2 UUD 45 and the laws of System of Social Security National (SJSN). Practically, the social security and social services prggram run by government framework not yet clearly with asocial policy which should be integral and continual Government has been trapped in current of liberalism and capitalism so that state role becomes progressively minimize. From 95 million labor force only 24,6 million obtain to get the social security, or newly 12% from resident amount. To overcome the weakness, resistance, and barricade in execution of social security Drstem in Indonesia, National Social Security needed to embrace the principle of government--bodies, deputizing stakeholders in this case competitor! worker, and government. Gathering and fee organizer require to be supported by openness, carefulness, accountability, and eficien. Entangling of various kind of stakeholders actor of vital importance as principal applying form of governance, the model executed by Indonesian government according should be to its society characteristic. Though financing system conducted by sharing across population, the government remain involved in the goodness in arrangement, observation, and also its financing.
Spatial Analysis of Macro Economic in Central Java (PDRB Analysis in Year 1993-2003) Kiswanto, Eddy
Forum Geografi Vol 19, No 2 (2005): December 2005
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/forgeo.v19i2.4845

Abstract

This paper aims to study the spatial analysis macroeconomics condition in central Java from 1993-2001 base on PDRB analysis. Central Java stands in the last position in the economic in Central Java based on PDRB variable and economic growth is in the lowest category in the comparation with another provinces in Java. This is reason why Central Java is categorized as "LL" (Low low). One of the prime sectors in Central Java is small medium scale enterprises which is dominated 30% of national market, but since the economic crisis stroke in 1997 the manufacture sector, especially industry and processing had collapse. In 1996-1997, the level of manufacture growth increased to 14.4% but then decreased until minus 19.3%. This condition caused by bankruptcy to many of the industries. The poverty profile in Central Java from 1999-2003 is average 23.3% from the total population every years. Central Java stepping to number 2 in level of poverty absolute number 1. In poverty relativity level, Central Java became number 1 in Java from 2002-2003 with the level of poverty reached above the national average. This fact shows the unsuccessfully effort in reducing the poverty level.
Implementasi dan Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kiswanto, eddy
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. 20 No. 2 (2021): Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Publisher : Balai Besar Litbang Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31105/jpks.v20i2.2584

Abstract

Penilaian masyarakat sebagai penerima manfaat dari suatu program sangat penting untuk diketahui sebagai bahanevaluasi dan peningkatan implementasi program. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan tingkat kepuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap program ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Pelaksanaan survey dilakukan dengan wawancara langsung atau tatap muka dengan 700 KPM di Kota Medan, Bandar Lampung, Jakarta Utara, Tasikmalaya, Surakarta, Tegal, Malang, Probolinggo, Mataram, dan Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 82,9 persen KPM mengetahui bahwa program ini merupakan pengganti program Rastra/Raskin. Sebagian besar KPM telah mencairkan BPNT dengan jenis bahan pangan berupa beras dan gula. Semua KPM PKH di sepuluh kota tersebut telah mencairkan BPNT. KPM yang belum melakukan pencairan BPNT sebanyak 52,8 persen karena belum mendapatkan jadwal pencairan bantuan. Sementara sebanyak 15,5 persen belum mendapatkan kartu BPNT. KPM banyak yang belum mengetahui bahwa saldo dapat ditukarkan kapan saja di luar waktu yang telah ditentukan atau dapat disisakan. Permasalahan yang muncul terkait program ini adalah sebesar 50,3 persen mengeluhkan kualitas beras yang kurang baik jika dibandingkan dengan kualitas beras di toko/warung lainnya. Selain itu, sebesar 72,9 persen mengeluhkan tidak adanya bukti transaksi (bon/nota) ketika melakukan transaksi di E-Warong. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap program BPNT sangat tinggi karena hampir 90 persen menyatakan cukup puas dan puas. Rekomendasi penting dari penelitian ini antara lain 1) Perlu peningkatan  sosialisasi program BPNT; 2) Peningkatan kualitas bantuan pangan; 3) Peningkatan kualitas pelayanan E-Warong; 4) Pembentukan lembaga untuk menangani keluhan masyarakat; dan 5) Perlunya monitoring dan evaluasi program BPNT.
Village-Owned Enterprise Strategy in Improving the Economic Welfare of Sustainable Farmers Habib, Fadlan; Kiswanto, Eddy
Populasi Vol 32, No 1 (2024)
Publisher : Center for Populatioan and Policy Studies Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jp.97556

Abstract

This research analyzis the role of BUMDes and other multi-stakeholders in efforts to improve the welfare of farmers in rural areas. The research uses qualitative methods with explanation analysis techniques. The results of the research show that the problems faced by farmers are largely influenced by middlemen’s play in determining prices which has an impact on farmers’ losses, apart from that, it is also influenced by the lack of access to information related to the market. For this reason, the village government is trying to create an agricultural business unit under the auspices of BUMDes which provides assistance to farmers in the form of capital support, marketing and also providing market guarantees. This innovation is considered successful in improving farmers’ livelihoods and welfare. The agricultural economic development process carried out by BUMDes is basically the result of collaborative work carried out jointly with farmers, the private sector and supra-villages. An institutional pattern built on trust, transparency and strong commitment is the key to their success in building collaborative governance.
Policy (In)Coherence in Early Childhood Development - Insights from Indonesia Karmila, Emil; Kiswanto, Eddy; Sekarjati, Citra; Hadna, Agus H.; Pitoyo, Agus Joko
Populasi Vol 33, No 1 (2025)
Publisher : Center for Populatioan and Policy Studies Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jp.102590

Abstract

Artikel ini menganalisis isu koherensi kebijakan dalam pengembangan anak usia dini (PAUD) dengan mengambil kasus di Indonesia. Analisis difokuskan pada implikasi isu koherensi kebijakan pada capaian program PAUD dan bagaimana isu koherensi kebijakan ini mendorong pemerintah Indonesia untuk meminimalisasi inkoherensi kebijakan. Dalam hal ini, program PAUD dilihat sebagai bagian integral dalam upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM) guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dengan meneggunakan teknik analisis naratif data kualitatif yang dihasilkan dari wawancara  pejabat tinggi pemerintah pusat, staf ahli lembaga internasional, dan Koalisis PAUD Nasional, studi ini menemukan bahwa inkoherensi kebijakan telah terjadi dalam program PAUD dan menghambat pencapaian kinerja program yang tinggi. Pemerintah merespons isu inkoherensi ini dengan beberapa mekanisme yang berusaha menumbuhkan koordinasi lintas sektoral.  Temuan ini menggambarkan bahwa  isu impelementasi kebijakan, terutama dalam aspek koordinasi dan harmonisasi realisasi program masih menjadi masalah serius dalam program PAUD atau dalam sekala makro, kebijakan pengembangan SDM. Berabagai pendekatan dalam PAUD dan SDM juga telah diterapkan namun kasus realisasi program di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan-pendekatan ini kurang berjalan karena isu inkoherensi kebijakan. Ini merefleksikan bahwa mempertimbangkan atau mengintegrasigrasikan konsep koherensi kebijakan dalam pendekatan tersebut sangat penting.
Co-Authors Agus Joko Pitoyo Habib, Fadlan Hadna, Agus H. Karmila, Emil Sekarjati, Citra